Wednesday, 15 June 2016

Bagaimana Kiranya Peran Tiongkok Dalam Dua Dekade Yang Akan Datang Di Dunia 
Dan
Siapa dan Apa Peran Intelektual Dalam Negerinya

http://www.pptstore.net/ppt_tubiao/5154.html


Selama dua atau tiga dekade yang lalu banyak dari kita melihat Tiongkok (RRT) adalah negara yang susah dan miskin, keadaan politik ekonomi yang tidak stabil. Tapi sejak 1978 dimana Deng Xiaoping mencanang politik ekonomi terbuka (Politik Refomasi & Keterbukaan), terjadilah suatu perkembangan yang luar biasa.
                                 
Seorang penulis opini di Washington Post --- Robert Samuelson pada 14 Mei 2014 ada menuliskan : Kemungkinan ekonomi AS tidak lagi terbesar di dunia. Menurut data/angka Bank Dunia Baru, berdasarkan catatan enokom Arvind Subramanian dari Peterson Institute, menunjukkan bahwa sekitar tahun 2014 Tiongkok akan mengambil alih posisi AS dalam produk domestik bruto yaitu produksi barang dan jasa.

Mereka menyadari bahwa kenyataan ini pasti akan datang, tetapi jika angka-angka Bank Dunia sudah benar maka akan tiba lebih cepat dari apa yang diperkirakan oleh banyak ahli. Dengan berdasarkan angka-angka yang terdapat pada 2011, Robert  memperkirakan bahwa GDP Tiongkok pada 2014 akan mencapai $ 16,8 trilyun dibanding dengan $ 16.1 trilyun untuk AS (semua angka-angka ini dalam kondisi dollar “konstan” pada 2011).*

Ini adalah tonggak bersejarah yang sangat signifikan dalam waktu dekat. Tapi itu tidak membuat Tiongkok jadi lebih kaya dari AS, karena GDP Tiongkok yang lebih besar namun dikarenakan dibagi dengan rakyat Tiongkok yang jauh lebih banyak. Menurut ukuran kasar dari standar hidup, PDB per kapita AS sekitar lima kali lebih tinggi daripada Tiongkok, sekitar $ 50.000,- per orang di AS dibanding $ 10.000.- per orang di Tiongkok.

Demikian juga status ekonomi Tiongkok lebih mantap/mampan, terlepas dari apakah GDP melebihi AS atau tidak. Pada tahun 2011 Tiongkok sudah menjadi negara perdagangan terbesar dunia, menurut catatan Mckinsey Global Institute.

Menurut Robert lebih lanjut mengatakan angka-angka Bank Dunia cukup menarik baginya. Pada 2011 ekonomi AS masih lebih besar dari Tiongkok. Tapi menurut perkiraannya data ini perlu diperbaharui  untuk tahun 2014, perlu untuk disesuaikan perbandingan PDB kedua negara dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 dan 2013, ditambah perkiraan untuk tahun 2014. Karena pertumbuhan Tiongkok lebih cepat dari AS, jadi kemungkinan PDB Tiongkok bisa menyusul AS pada tahun 2014 ini.

Angka-angka ini mencerminkan tren yang luas, karena mengukur ekonomi harus berdasarkan berbagai tahap pengembangan dan dengan mata uang, sehingga akan menjadi sulit. Teknik yang digunakan Robert dalam hal ini adalah “paritas daya beli”(purchasing power parity) dengan membandingkan nilai barang serupa diberbagai negara dalam upaya untuk mendapatkan dasar umum. Tetapi dengan variasi yang luas antara lain “selera, budaya, iklim struktur harga dan ketersediaan produk” akan mendapatkan hasil yang rumit, menurut catatan Timothy Taylor. Beberapa ekonom menggunakan nilai tukar untuk membuat perbandingan, tapi ini juga melibatkan distorsi yang serius. Berdasarkan matematika nilai pertukaran tarif untuk perbandingan, perekonomian Tiongkok masih lebih kecil dari AS (dalam situs Taylor menjelas masalah pengukuran ini)*1.    Angka-angka diatas ini juga menjadi issue yang ramai. Yang kemungkinan besar akan menjadi issue besar untuk geopolitik global tentang pandangan dunia untuk Tiongkok dan AS.

Pelajaran yang menarik dari Depresi Besar dan Perang Dunia II adalah terjadinya isolasionisme AS pada tahun 1920 dan 1930an  telah memberi kontribusi untuk keduanya. Kebijakan luar negeri AS pasca P.D II telah ditafsirkan kepemimpinan AS di dunia diperlukan agar tercipta keadaan lebih damai dan kesejahteraan. Idenya negara-negara bisa menjadi seperti AS--- demokratis dan makmur agar konflik global bisa mereda. Kekuatan militer AS dari menciptakan NATO pada tahun 1949 hingga “perang melawan terorisme”, bertujuan untuk meminimalkan ancaman keamanan untuk tujuan visi ekonomi.

Berbeda dengan AS, Tiongkok tidak berusaha untuk mengubah dunia menurut gambarannya sendiri. Tiongkok lebih menginginkan sebuah sistim global yang mendukung pertumbuhan ekonomi domestik menjadi kuat, yang dipandang penting mempertahankan cengkraman PKT (Partai Komunis Tiongkok) pada kekuasaan. Pasar ekspor harus tetap terbuka, Tiongkok harus memiliki akses mudah ke minyak, biji-bijian dan mineral, itu yang menjadi kebutuhan ekonominya. “Beijing masih melihat tindakan dan kebijakan dari persepektif sempit bagi kepentingan nasionalnya daripada perannya sebagai seorang pemimpin”, demikian menurut ekonom Cornell University—Eswar Prasad di Wall Street Journal. Sebagai contoh , AS belum memenangkan banyak dukungan Tiongkok dalam upaya untuk mengekang program nuklir Korea Utara dan Iran. 

Kedua pandangan dunia ini kini telah hidup berdampingan namun dalam keadaan gelisah, tapi dengan Tiongkok menjadi lebih makmur, mereka memperkirakan kompetisi pasti meningkat. Kekuatan ekonomi dan kemampuan untuk memberi keuntungan atau sebaliknya pada negara-negara lain untuk mempengaruhi pasar global dan arus investasi, secara pelahan akan berubah kearah keuntungan Tiongkok. Mudah-mudahan  tidak terjadi konflik yang mendunia kelak.

     “Is China No.1 ?”

 

*1  GDP Snapshots from the International Comparison Project




Pandangan Para Intelektual Tiongkok Terhadap Negaranya

Dalam 20 tahun yang akan datang para pakar ekonomi Tiongkok meramalkan bahwa keadaan ekonomi Tiongkok akan berkembang menjadi dua kali lipat dari keadaan ekonomi AS sekarang. Mereka memperkirakan bahwa pasaran domestik akan menjadi yang terbesar didunia dan akan menjadi penanam modal ke luar negeri yang terbesar di dunia, mereka akan membeli perusahaan-perusahaan Barat, merek-merek produk terkenal, berikut asset serta simpanannya.

Sedang pakar Barat meramalkan bahwa dengan Tiongkok menjadi lebih makmur dan lebih berkembang maka Tiongkok akan seperti mereka (Barat). Maka Barat menjadi sangat tertarik dengan adanya perdebatan para pakar/pemikir Tiongkok dalam berargumentasi tentang pandangan mereka (reformis Tiongkok) untuk membangun negerinya berdasarkan masa-masa yang lalu dan yang akan datang. Dimana ada yang menyadurkan pandangan-pandangan Barat dan ada yang Maois “konservatif”.

Banyak orang Tionghoa mempercayai bahwa perkembangan sejarah bersiklus dalam putaran 30 tahunan. Sehingga sejarah modern RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dibagi sebagai Tiongkok 1.0 adalah era Mao Zedong yang mulai dari1949 hingga 1978, dimana masa itu Tiongkok sedang merancang pembangunan ekonomi, Sistim politik Leninis, dan politik luar negeri dengan mengekspor revolusi global. Tiongkok 2.0 adalah era Deng Xiaoping yang dimulai 1978 hingga krisis keuangan dunia 2008. Kebijaksanaan ekonomi Deng diberi label “Sosialisme Berkarakteristik Tiongkok”, dengan memicu pertumbuhan ekspor untuk mendukung “represi keuangan”. Agenda Deng ditandai dengan mencari kestabilan dan konsensus dalam kalangan elit politiknya setelah terjadi Peristiwa Tiananmen. Sedang kebijaksanaan luar negerinya adalah menciptakan lingkungan yang damai untuk menunjang pembangunan kekuatan dalam negeri dan tetap menjaga “low profil”.

Maka sejak krisis keuangan dunia terentaskan pada 2008, maka Tiongkok telah berhasil mencapai gol dari kebijaksanaan Deng diatas ---- kemakmuran, stabilitas dan kekuasaan. Namun banyak pakar Barat ( Francois Godemnt dalam tulisannya ‘China at the Crossroad’ ) memperkirakan keberhasilan ini akan menjadi sumber masalah baru, karena era Hu Jinto + Wen Jiapao yang dapat menumbuhkan perekonomian Tiongkok dengan tiap tahun 10% secara bersinambungan untuk lebih dari satu dekade, namun tidak mengadakan reformasi. Hal ini akan mengharuskan Tiongkok mencari jalan bagaimana untuk mendapat solusi untuk keberhasilan 3 kebijakan Deng diatas.

Pakar Barat memprediksi akankah Tiongkok akan mengadakan perubahan radikal seperti jamannya komunis 1949 (Tiongkok 1.0) ataukah ke ekonomi pasar jaman 1979 (Tiongkok 2.0) , karena perubahanan kali ini tidak memiliki model internasional yang dapat dijadikan “rol model”, dikuatirkan tidak saja konsensus Beijing yang akan rusak, selain itu pengalaman reformasi Barat juga tidak bisa diandalkan. Namun intelektual Tiongkok 3.0 dapat menemukan jalan mereka di wilayah yang belum terpetakan dalam sejarah di dunia sebelumnya selama ini.

Jalan keluar ini merupakan hasil dari perdebatan yang dimulai dikalangan akademisi dan berimbas keluar hingga kedalam lingkaran penguasa elit Partai Komunis Tiongkok, berupa “pertarungan”  ide dari rol model pembangunan Provinsi Guangdong yaitu daerah terletak di pesisir yang sudah makmur dan Chongqing kota penting yang terletak didalam daratan Tiongkok.

Perdebatan atau “pertarungan” ide ini berintikan dimana Guangdong yang makmur yang terletak di pisisir, proses pembangunan ekonominya dapat  meredam akses-akses ketegangan sosial yang terjadi dengan menggunakan media bebas, masyarakat sipil dan politik keterbukaan. Sebaliknya Chongqing melakukan ekprimen suatu ‘laboratorium’ provinsi pedalaman yang mundur kebelakang dengan kebijaksanaan sosialis egaliter dan konsumsi domestik. Tapi dengan terjadinya skandal Bo Xilai, sejak saat itu membuat Wang Yang pemimpin partai wilayah Guangdong bersikap low profil. Namun perdebatan diluar tetap berlanjut.

Dalam bidang ekonomi pakar Barat coba memisahkan dua pandangan pokok dalam negeri Tiongkok, antara kalangan intelektual yang ‘New Right Social Darwinis’ dimana mereka ini menginginkan untuk memberi kebebasan kepada kewirausahaan oleh swasta dan memprivatisasi BUMN. Sedang ‘New Left Egaliter’ meyakini bahwa gelombang berikutnya haruslah pertumbuhan berdasarkan perencanaan negara yang cemerlang.

Dalam bidang politik perbedaan pandangan pada garis besarnya terjadi perbedaan antara politik leberal yang menginginkan pembatasan kekuasaan kepada negara, baik melalui pemilihan umum, ‘rule of law’, atau mengikut sertakan publik; sedang neo-authoritarian justru berpadangan bahwa langkah-langkah ini dikuatirkan dapat menyebabkan pemerintahan kolektif birokratif tidak dapat mengambil keputusan yang tegas terhadap vested interest yang korup dan para kroni klas kapitalis.

Dalam bidang politik luar negeri, kesenjangan utama terjadi antara defensif internationalis yang menginginkan Tiongkok berperan dalam badan dan lembaga-lembaga dunia yang telah ada dengan menekankan kehati-hatian, dan pihak yang  mengharapkan nasionalis Tiongkok memutuskan untuk masuk aktif berperan serta dalam pentas dunia.

Mark Leonard dalam [China 3.0] mengelompokkan pakar Tiongkok sebagai berikut :

Dalam Bidang Ekonomi yang berpandang dalam mencari jalan keluar dari perangkap kemakmuran.  Seperti berikut:
New Left : Cui Zhiyuan( 崔之元 )  ;  Wang Shaoguang( 王绍光 ) ;  Wang Hui( 王辉 )
New Right : Zhang Weiying( 张维迎 ) ; Hu Shuli( 胡舒立 ) ; Justin Yifu Lin( 林毅夫 )
Free Market Egalitarian : Yu Yongding(余永定)

Dalam Bidang Politik yang berpandangan untuk menghindari perangkap stabilitas :
Yang Mencari Sumber Legitimasi Politik :
Neokonservatif : Panwei ( 潘维 )
Neo-Maoist : Wang Shaoguang (王绍光)  : Wang Hui (王辉)
Pembatasan atas Pemerintahan : 
Liberal : Sun Liping ( 孙立平 ) ; Ma Jun ( 马军 ) ; Xiao Bin ( 肖斌 ) ; Michael Anti ( 赵静 / Zhao Jing)

Dalam Politik Luar Negeri yang berpandangan untuk Menghindari Perangkap Kekuasaan :
Internationlis : Globalis : Wang Yizhou ( 王逸舟 ) ; Defensif Realis : Wang Jisi ( 王缉思 )
Nationalis : Neo-Comms : Yan Xuetong ( 阎学通 ).


Perdebatan Pemikir dan Eksprimen Pembangunan

Memang selama 30 tahunan para pimpinan negara ini terlihat selalu khawatir tentang persoalan kemiskinan dan perkembangan perekonomian mereka. Namun setelah terlihat keberhasilan pembangunan ekonominya, mereka kini menguatirkan tentang masalah kemakmuran, kesejahteraan dan masalah pemasaran. Seperti diketahui pada 1979 Deng Xiaoping menegaskan bahwa tujuan dari modernisasi Tiongkok adalah menuju “masyarakat sosial sejahtera yang moderat” (moderately well-off society/小康社会), dan selama satu dekade lebih rakyat Tiongkok hidup dalam konsep utopia ini. Tapi sejak krisis moneter dunia, pemerintah mulai kuatir akan legitimasi dari lahirnya kapitalis kecil yang makin membesar ini.

Tapi sejak tahun 2008 seperti daerah Guangdong yang makmur dengan segera menghadapi kekacauan karena permintaan import dari negara Barat terus menurun dengan tajam. Hal ini dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap ketenaga kerjaan, harga tanah dan nilai tukar mata uang. Sedang stimulus secara masif hanya akan menanggulangi dalam jangka pendek, tapi untuk jangka panjang akan mempengaruhi keseimbangan.

Dalam keadaan kritis demikian beberapa pakar memberikan pandangannya, seperti Justin Yifu Lin (林毅夫) berpendapat bahwa Tiongkok akan ketinggalan dua dekade jika berkembang berdasarkan cara tradisionil yang ada. Pada saat yang sama Yu Yongding (余永定) merasa lebih optimistik dibanding dengan pendapat pakar lainnya, menurut analisisnya Tiongkok secara jangka panjang masih harus menghadapi tantangan. Namun tidak demikian menurut Lin, dia masih ingat pada masa revolusi kebudayaan, Tiongkok mengalami kemerosotan yang tajam bahkan terasa berjungkir balik. Suatu saat ini dia berada di sekolah yang terkenal, dimenit berikutnya harus berada di bengkel besi industri berat.

Para pemikir Tiongkok yang lain seperti Wang Shaoguang (王绍光) dan Sun Liping ( 孙立平 ) lebih melihat segi menarik dari krisis ini, dan dapat memahami keadaan ini. Mereka bukannya mempelajari pengalaman jatuhnya rezim komunis negara lain, melainkan justru balik menemukan karya klasik dari J.K. Galbraith yang membahas tentang ‘masyarakat makmur’ dan mengadaptasi kritiknya terhadap spiral yang terjadi di AS yang terus terjadi ketidak adilan pada abad keduapuluhan yang lalu, dan dia memperkirakan Tiongkok juga akan dilanda keadaan konsumtif yang demikian juga. Wang berpendapat dengan teori Galbraith akan mudah untuk mengenali gejala masyarakat makmur Tiongkok hari ini.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kepemimpinan Tiongkok dengan segala obsesinya telah menghabiskan satu generasi untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan segalanya. Tapi akibatnya terjadi ketimpangan yang merajarela bagi sosialisme Tiongkok, yang menghancurkan politik “Mangkok nasi besi” (keadilan merata untuk sandang pangan) pelindungan sosial. Tiongkok telah berubah dari negara “sama rata sama rasa” yang paling berkeadilan di dunia menjadi bangsa yang kesenjangan kaya dan miskin melebihi dari AS sekarang. Selain itu lonjakan yang menyolok dari konsumsi swasta, dengan mengorbankan investasi barang yang berbasiskan untuk publik atau untuk kesehatan serta pendidik publik.

Seperti diketahui selama ini Tiongkok telah dapat mengekspor barang dengan murah, ini terjadi karena adanya sistim hukou (户口)/kependudukan yang mengikat hak sosial pada tempat kelahiran bagi setiap insan, ini menyebabkan kurang menguntungkan bagi pekerja migran yang datang ke kota-kota. Akibatnya terjadi di Kota Guangzhou kota terbesar di Provinsi Guangdong seperti apa yang terjadi di Arab Saudi, dimana GDP per kapita setara dengan negara berpengahasilan menengah, namun para pakar akademisi memperkirakan hanya 3 juta dari 15 juta penduduknya yang terdaftar sebagai hukou di kota ini. Sehingga hanya 3 juta yang berhak untuk bisa mendapatkan jatah perumahan, pendidikan atau kesehatan dari pemerintah dan mendapatkan gaji standard yang ditetapkan pemerintah. Hal demikian terjadi seperti di Arab Saidi buruh migran murah tertarik dengan keyaaan minyak, tapi di Guangdong buruh murah merupakan produk sampingan yang juga menjadi kekayaannya. Tapi reformasi untuk kondisi ini masih sangat lamban sekali.

Dengan tidak adanya perlindungan kesejahtaraan kepada sebagian besar pekerja ini, dengan sendirinya membantu memperkuat bagi investasi infrastuktur dalam negeri dengan modal murah. Dengan tidak adanya dukungan sistim pensiunan dari negara dan jaminan pendidikan dan kesejahteraan ini menyebabkan menghemat hampir setengah dari pendapatan mereka terhadap nasib sial pekerja.

Selain itu Bank-bank BUMN juga memberi kredit dengan suku bunga rendah. Ini mengakibatkan sejumlah besar modal yang tersedia tersedot oleh kapitalis dan kroninya untuk berinvestasi spekulatif, yang juga membengkakkan GDP. Yang terjadi lahan-lahan menjadi banyak berdiri gedung-gedung tinggi, pabrik yang mangkrak dan hotel-hotel yang kosong atau langka pengunjung.

Salah satu perdebatan yang terjadi tentang bagaimana menghindari perangkap kemakmuran dalam kesenjangan sosial ekonomi, misalnya Zhang Weiying (张维迎) yang membentuk suatu kelompok yang berpandangan kanan baru yang pro-pasar. Mereka ini yang melopori reformasi ekonomi secara bertahap dari 1980an hingga 1990an, dan kini mereka menginginkan negara untuk menyelesaikan pekerjaan ini dan sekaligus memprivatisasi ekonomi.

Zhang yang dicap sebagai seorang ekonom neoliberal ‘kanan baru’ yang pernah mengikuti pendidikan di Inggris ini menjadi pionir dalam reformasi ekonomi secara bertahap pada tahun 1980an dan 1990an, dan kini mereka menginginkan menuntaskan misinya dan memprivatisasi ekonomi yang tersisa. Mereka berpendapat bahwa solusi untuk menyelesaikan krisis adalah dengan memulai mencari solusi hambatan dalam privatisasi sektor negara untuk meliberalisasi sistim keuangan, terutama memberi hak yang sama bagi sektor swasta dalam melakukan pembiayaan, memprivatisasi tanah dan mengakhiri pemilikan kolektif.

Dilain pihak ada perdebatan yang berpendapat lain dari golongan pemikir ‘New Left’ seperti Wang Hui, Cui Zhiyuan dan Wang Shaoguang, yang mengusulkan suatu model lain sejak pembangunan 1990an. Wang mengacu pada penemuannya dalam karya klasik dari J.K Galbraith tentang ‘masyarakat makmur’ yang menyebabkan terjadi ketidak setaraan dan ini bisa terjadi juga pada Tiongkok.    

Mereka mengatakan bahwa antusias Tiongkok untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran telah menciptakan (bubble) ekonomi berbuih, dan menyebabkan jutaan orang terjebak dalam kemiskinan, solusi seharusnya terletak pada perencanaan bukanlah harus dengan privatisasi. Sejak 1990an mereka sudah memberi usulan yang menentang atas usulan sistim ortodok dari golongan neolib dan mengusulkan untuk kembali kepada kepemilikan negara.  Ketidak setaraan/kesengjangan sosial yang telah merajarela di Tiongkok dan telah menghancurkan ‘mangkok beras besi’ dalam proteksi sosial. Tiongkok telah menjadi negara yang tadinya paling ‘setara/adil’ di dunia menjadi negara yang jurang pemisah antara kaya dan miskin lebih lebar dari AS. Gelombang konsumsi dan proyek swasta meningkat dengan menyolok dengan mengorbankan investasi untuk kewajiban negara kepada rakyatnya seperti perawatan kesehatan, pensiun dan pendidikan yang terjangkau rakyat pada umumnya.

Golongan ini tidak seperti Maoist refuseniks (pengikut membabi-buta Maoist yang mengikuti apa yang dikatakannya), melainkan masih mencakup ekonomi pasar, mereka menguatirkan akan timbulnya ketidak setaraan. Karena mereka mengira  model reformasi pembangunan ekonomi Tiongkok selama ini lebih menekankan pada gajih, yang berujung pada subsidi ekspor, yang memberi ekses pada layanan sosial, reformasi tentang sistim hukou, akibatnya berakhir pada ‘krisis keuangan’ dikarenakan suku bunga rendah yang artifisial. Mereka lebih menekankan pada pelayanan kesehatan murah, mengsosialisasikan kapital dan reformasi hak milik untuk memberi kesempatan pekerja otoritas dalam perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja dan tentang perbangunan hijau (green delvelopment绿色发展).

Usulan New Left ini bergema bertepatan dengan terjadinya krisis global, bintangnya mulai bersinar dan berkembang hingga sampai terjadinya skandal Bo Xilai. Pada 1990an mereka coba mencari tokoh berpengaruh untuk mendukung idee mereka; untuk tujuan ini mereka mencari pada tokoh dan pimpinan daerah pedalaman yang masih memegang jiwa kolektif sebagai gacoannya. Bakhan tahun lalu Li Keqiang PM Tiongkok telah memberi laporan pendahuluan sebanyak 468 halaman tentang seruan tentang “perubahan mendasar” untuk model pembangunan Tiongkok dalam menuju ke pasar hingga tahun 2030, dan diterbitkan oleh Bank Dunia-Komisi Reformasi & Pembangunan Nasional

Pada 1996 Cui Zhiyuan mempublikasikan ulasan tentang Nanjie (南街村) sebuah desa di Provinsi Henan, yang dilaporkan sebagai desa dengan konsep kolektivism Maoist, desa dibangun dengan model ‘komunisme utopia sosialistik’. Pada 1991 desa ini dilaporkan sebagai desa yang makmur, 1992 GDP dari desa ini melebihi 100 juta Yuan(mata uang Tiongkok) dan menjadi terkenal sebagai “desa millioner”. Pimpinan desa menjadi ketua pembangunan desa yang tidak memperkenankan usaha pribadi dan melarang adanya karaoke dan usaha hiburan lainnya. Setiap pagi diadakan upacara kenaikan bendera, menyanyikan lagu revolusi, barulah para PNS masuk kerja, demikian juga pulang kerja di akhiri dengan upacara serupa. Para karyawan mendapat gaji tetap Y 150 – 200. Rakyat desa mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan, sekolah, sandang pangan gratis. Pesta pernikahan diadakan secara massal dengan biaya desa, kedua mempelai mendapat hadiah buku “Koleksi Pikiran Mao’. Namun akhirnya keberhasilan ini diketahui hanyalah semu, karena sebagian besar dibiayai dengan kredit bank yang akhirnya terjadi default, kredit bank tidak terbayar. Dan ternyata usaha desa secara rahasia 60% dimiliki oleh swasta. Jadi Nanjie pada 1980an menjalankan konsep kolektivitisasi dalam pembangunan pertanian, sedang disebagian besar Tiongkok sedang mengenalkan reformasi pasar sesuai dengan seruan Deng Xiaoping. Sedang mereka tetap menjalankan konsep egalitarian Maoist, bahkan menjadi atraksi tourisme pada kala itu.

Cui Zhiyuan (崔之元) lahir 1963 di Beijing (Ayahnya seorang insinyur nuklir di Provinsi Zhichuan), seorang professor di Universitas Qinghua-Beijing untuk School of Public Policy & Management (清华大学管理学院教授). Pernah diundang menjadi dosen di fakultas hukum Universitas Cornel-AS. Pada 1995 mendapatkan gelar Doktor untuk Ilmu Politik, pernah mengajar Ilmu Politik di Massachusett Institute dan di Centre for Advance Study di Berlin Jerman, sebagai peneliti di Harvard Law School terutama untuk penelitian bidang ekonomi politik dan filsafat politik. 


Menerbitkan buku “Invisible Hand Paradigm Paradox/Paradigma Paradoks Yang Tak Terlihat” (Economic Science Press/Press Ilmu Ekonomi/经济科学出版社) ; “Institutional Innovation and the second emancipation” (Oxford University Press) dan karya tulis lainnya dalam Inggris dan Mandarin.

Gagasan Cui tetap mengacu pada model Chongqing, walaupun telah diadakan perbaikan-perbaikan setelah terjadinya skandal Bo. Dia ber-argumen bahwa Model Shenzhen adalah untuk era 1990an dan Pudong untuk era 2000an, tapi model Chongqing menjadi model untuk perkembangan Tiongkok yang akan datang. Dia mengklaim bahwa pembangunan daerah lain Tiongkok harus meniru langkah-langkah innovatif Chongqing untuk mengurangi jurang antara pembangunan perkotaan dan pedesaan melalui reformasi sistim hukou yang ketat dan skema pertukaran tanah yang memberi petani akses terhadap modal. Yang terpenting menurut visi Cui adalah ekonomi campuran yang tergantung pada konsumsi domestik, dan memberi penjelasan tentang perekonomian campuran antara swasta dan publik.

Cui memberi penjelasan dalam esainya, mengapa banyak intelektual Tiongkok banyak yang yakin akan ide “Model Chongqing” sebelum adanya skandal Bo yang dramatik, mereka mendasarkan pada sebuah makalah akademik “Partial Intimidations of the Coming Whole: The Chongqing Expriment In Light of The Theories of Henry George, James Meade dan Antonio Gramci” (Modern China, November 2011  37: 664-660), yang secara luas dibahas dalam dunia akademisi dan partai (PKT). Cui menjelaskan Chongqing sebagai model untuk pembangunan dapat mengakhiri Tiongkok dari ketergantungan pada ekspor dan tabungan (bank); yang dengan demikian dapat mempersempit jurang pertumbuhan antara kota dan pedesaan, serta penggunaan kepemilikan publik (negara) dan perencanaan negara untuk merangsang bisnis swasta.  

Permasalahan pendekatan Neolib dan Newleft telah merangsang permintaan disatu sisi dan reformasi di sisi lainnya. Selama ini mereka dipusingkan dengan kepentingan besar ini, dimana yang selama dua dekade lalu kepentingan ini telah diambil alih oleh kapitalis dan kroninya.

Namun menurut sosialog Sun Liping (孙立平) yang juga pernah menjadi mentor dari Xi Jingpin (presiden Tiongkok) saat mendapatkan gelar Doktor di Universitas Qinghua, menjelaskan bagaimana peran negara dalam bidang perekonomian telah menciptakan kelompok berkepentingan baru yang memusuhi reformasi, itu menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok ini telah mendominasi pemilikan tanah, pertambangan, sumber daya keuangan, infrastuktur dasar nasional, pembangunan perkotaan, proyek-proyek publik, pengembangan air pedesaan dan energy, listrik, telekomunikasi, manufaktur dan industri penting lainnya. Kelompok ini telah diuntungkan dari kebangkitan ekonomi yang abu-abu ini, serta terjadinya korupsi dimana-mana. Jadi lawan terbesar bagi ‘kiri baru’ dan ‘kanan baru’ bukan antar mereka tapi adalah manfaat dari sistim yang telah berkembang ini. Dan bagaimana mereka harus memecahkan pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan yang makin banyak dalam masalah politik yang timbul ini.

Sebelum 1989, mayoritas intelektual Tiongkok percaya bahwa negara harus menuju seperti model negara Barat, menganut pemilu multi partai, pemisahan kekuasaan dari partai dan negara, pembagian kekuasaan. Tetapi setelah terjadinya Peristiwa Tian Anmen dan kolaps/jatuh serta terpecahnya negara Uni Soviet, maka Tiongkok menghindari reformasi politik yang demikian,  mereka takut hal ini akan membuat negara Tiongkok jadi bubar.

Tetapi Sun Liping dalam laporannya di Qinghua University berpendapat bahwa obsesi  kemenangan untuk stabilitas ada pada diri sendiri : “Hasil akhir dari keinginan pelestarian stabilitas yang kaku dan proyek pelestarian stabilitas yang besar sebenarnya yang menyebabkan pendorong ketegangan sosial.”

Cui Zhiyuan dalam “ The Chongqing expriment : the way forward for China?”( 重庆试验:未来路向中国? Eksprimen Chongqing: Jalan Untuk Masa Depan Tiongkok?)
Menuliskan: Jika kota Shenzheng merupakan simbol dari pembangunan Tiongkok tahun 1980an dan Pudong (bagian pusat kota Shanghai baru yang menjadi metropolitan) menjadi simbol dari tahun 1990an, banyak orang kini melihat Chongqing sebuah kota yang terletak dipedalaman bagian barat Tiongkok dengan populasi yang 33 jutaan sebagai perwujudan dari pertumbuhan dari Tiongkok pada dekade pertama abad ke21.

Niall Fergusson sejarawan ekonomi Harvard yang menciptakan istilah “Chimerica” mengatakan : Tidak lama setelah terjadinya krisis perkreditan di Barat: Saya mengadakan kunjungan ke tempat dimana merupakan negara bertabungan terbesar di Timur, yang berbelanja secara royal. Dimana tidak ada tempat yang dapat menandingi perwujudan ekspansi ekonomi yang sangat tinggi dari Tiongkok daripada kota Chongqing yang terletak jauh di tepi sungai Yangzhe ini, kota ini menjadi kota tercepat perkembangannya di dunia saat ini. Saya melihat beberapa prestasi spektakuler dalam pembangunan dalam kunjungan saya sebelumnya, tapi ini bahkan melebihi dari Shanghai dan Shenzheng. 
(speech on “Chimerica” at the Carnegie Council, 20 November 2009 : http://www.youtube.com/watch?v=-DeQYWro8YU

Setelah kunjungannya ke Chongqing ini, Fergusson mengubah pendapatnya tentang “Chimerica”. Awalnya dia membayangkan tentang pembagian kerja dimana Tiongkok “yang menabung” dan Amerika “yang mengkonsumsi”, dia kira Tiongkok tidak memiliki pasar domestik cukup besar karena itu harus bergantung kepada pertumbuhan yang dipicu ekspor. Tetapi setelah melihat pembangunan yang spektakuler di kota Chongqing, dia melihat realita yang menunjukkan pasar besar domestik Tiongkok yang dengan sendirinya juga mementahkan dan mengakhiri istilah “Chimerica”.

Dengan demikian Furgusson harus mengakui bahwa Chongqing sebagai antitesis dari pandangan dia tentang “Chimerica”, karena model Chongqing telah dipilih oleh pemerintah Tiongkok pada 2007 sebagai “zona ekprimental nasional untuk mengintegrasikan perkembangan perkotaan dan pedesaan”. Kunci intergrasi ini untuk merangsang permintaan domestik Tiongkok.  Bila penduduk perkotaan saja mengkonsumsi enam kali lebih banyak dari pedesaan, maka itu dapat mengubah pola pertumbuhan Tiongkok dari yang berbasis ekspor ke pasar domestik.

Pada bulan Maret 2011, Kongres Rakyat Tiongkok secara resmi mengumumkan “12 Tahun Repelita” dan mengubah pola pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang menjadi pilar baru dari kebijaksanaan ekonomi sosial Tiongkok. Setelah pengumuman ini media dalam dan luar negeri menjadi hangat mendiskusikan “Pengalaman Chongqing” dan “Model Chongqing”.
 ( China 3.0 by Mark Leonard – European Council On foreign Relations – ECFR November 2012 )

Repelita Model Tiongkok

Pada 28 Oktober 2010 pemerintah pusat Tiongkok mencanangkan Rekomendasi ‘Kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun” (十二五规划/Repelitadari tahun 2011 s/d 2015 untuk mencapai masyarakat adil makmur yang moderat, dengan lebih menajamkan reformasi dan membuka diri, mempercepat pembangunan ekonomi pada periode krusial ini. Dalam Kebijakan ini menyerukan :
- Mempercepat transformasi pembangunan ekonomi, dan menciptakan situasi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- Patuhi strategi memperluas permintaan domestik dan mempertahankan pembanguan ekonomi yang stabil dan cepat.
- Mempromosikan modernisasi pertanian, mempercepat pembanguan pedesaan sosialis baru.
-  Pengembangan sistem industri modern, meningkatkan daya saing industri inti.
- Mempromosikan pembangunan daerah yang terkoordinasi, secara aktif dan terus mempromosikan urbanisasi.
-  Mempercepat pembanguan sumber daya alam dengan hemat dan effisien, ramah lingkungan, meningkatkan tingkat peradaban ekologi.
-  Menerapkan strategi dan melakukan pendalaman strategi ini, untuk mempercepat pembanguan suatu negara yang inovatif.
-   Memperkuat kontruksi sosial, membanguan dan memperbaiki sistim pelayanan dasar publik.
- Mempromosikan pemgembangan budaya dan kesehtareaan, meningkatkan soft power budaya nasional.
- Mepercepat laju reformasi, meningkatkan dan menyempurnakan sistim ekonomi pasar sosialis.
-  Mengimplementasikan strategi kerjasama win-win yang saling menguntungkan, melangkah lebih maju dalam tingkat kebijakan keterbukaan.
-  Menyatukan seluruh langkah partai dan semua anak bangsa untuk berjuang mencapai keberhasilan Repelita ini.

Menurut Cui hal yang penting dalam Repelita ini dengan ‘Model dan Pengalaman Chongqing’ adalah kebutuhan untuk melindungi dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat, untuk mematuhi dan mempercepat transformasi pembangunan ekonomi sebagai titik awal dan titik akhir. Jika diperhatikan perkembangan Chongqing adalah untuk kesejahteraan warga negara. Misalnya tindakan anti-kejahatan, reformasi pendaftaran anggota rumah tangga perkotaan dan pedesaan (hukou), meningkatkan pendapatan penduduk di luar kota, semuanya ini erat hubungannya dengan mata pencarharian masyarakat.

Hasil pengamatan Cui di tahun 2012,  selama tiga tahun di Chongqing dalam melaksanakan kebijakan ‘proyek 10 paket peningkatan tarap hidup’ adalah sebagai berikut :
  1. Pembangunan 30 juta meter persegi rumah sewa (rusunawa), berarti telah memecahkan permasalahan lebih dari 50 juta perumahan orang-orang berpenghasilan rendah yang membutuhkan.
  2. Implementasi dari proyek untuk jutaan pendapatan, maka 95% warga dua sayap luar kota dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 3 juta yang dengan sendirinya juga meningkatkan pendapatan mereka.
  3. Hutan kota mencapai 40% , tingkat penghijauan perkotaan mencapai 35%, sehingga menjadi sebuah hutan kota nasional, Kota kebun yang ramah lingkungan ( Kota hijau).
  4. Sekolahan-sekolahan dalam kota, taman kanak-kanak disediakan polisi/petugas keamanan, dibangun 500 pos patroli keamanan.
  5. Menyiapkan asuransi untuk para pensiunan petani kota secara penuh (full coverage) dengan mendirikan rumah pensiunan, sehingga 3 juta kaum petani pensiunan tua merasa hari tuanya terjamin.
  6. Pelatihan untuk mengurus 1,3 juta anak-anak desa tertinggal, untuk menghilangkan rasa kuatir bagi para pekerja migran yang meninggalkan putra-putrinya di desa.
  7. Mengadakan terobosan untuk reformasi sistim registrasi kependudukan bagi para pekerja migran.
  8. Menekan biaya pengobatan bagi rakyat kecil, agar rakyat mudah berobat dan murah.
  9. Menciptakan dan mengembangkan 60 ribu usaha mikro untuk menambah 300 ribu posisi pekerjaan usaha.
  10. Melakasanakan dan mengembangkan “Tiga Masuk Sekaligus/三进三同”, “Pro keluarga miskin/结穷亲” “Turba/Turun ke bawah/ 大下访”, memperdalam ‘tiga sistim’ ini, dengan mendengar suara mereka dalam memecahkan masalah/kesulitan mereka. (Blusukan)


Bursa Serfikat Tanah (该土地证市场)

Jauh sebelum Chongqing ditetapkan sebagai “zona eksprimental nasional untuk mengintegrasikan perkembangan pedesaan dan perkotaan” Presiden Hu Jintao (sekarang mantan) telah mendefinisikan peran strategi pembangunan Tiongkok secara keseluruhan, ketika memberi keynote speech kepada delegasi Chongqing pada pertemuan tahunan Kongres Rakyat pada Maret 2007. Menurut Hu Jintao misi Chongqing ada tiga: pertama untuk menjadi pusat ekonomi di hulu sungai Yangzhi; kedua untuk menjadikan “tonggak pertumbuhan” bagi seluruh wilayah bagian barat Tiongkok; dan ketiga menjadi wilayah pertama di Tiongkok untuk menciptakan “masyarakat makmur sejahtera yang moderat”(小康 社会/xiao kang shehui).

Dengan semangat misi ini, di Chongqing didirikan “bursa tanah” satu-satunya di Tiongkok. Pada Desember 2008, yang masuk dalam bursa bukan saja untuk sertifikat tanah disekitar kota Chongqing saja, tapi juga termasuk tanah dipedesaan yang tanahnya telah diubah menjadi tanah pertanian. Misalnya bidang tanah tempat tinggal pedesaan yang tanahnya telah dijadikan tanah pertanian, hak tanah mereka dapat dijual dalam “bursa tanah” kepada pengembang atau pertanian/perkebunan dengan cara lelang.

Bursa sertifikat tanah ini mirip dengan skema perdagangan emisi karbon di Eropa dan tempat lainnya. Tapi yang terpenting adalah dalam konteks ini bahwa secara implisit orang desa ini memiliki hak atas pembangunan tanah yang diakui, sesuatu yang tidak ada di “hukum pengolahan tanah” di Tiongkok selama ini. Jadi bursa sertifikat tanah ini hampir sama dengan “expriment in transfer of delvelopment rights (TDR)” untuk beberapa kota di AS pada tahun 1970an. (baca: What is Transfer of Development Rights (TDR) program? -  https://njaes.rutgers.edu/highlands/tdr.asp )


Reformasi Pendaftaran Rumah Tangga (户籍改革)

Elemen kedua dalam eksprimen Chongqing adalah reformasi pendaftaran rumah tangga untuk dua juta petani dan keluarganya yang telah pindah dari pedesaan pinggiran kota Chongqing ke dalam kota sejak tahun 2010. Reformasi ini terkenal dengan  istilah hukou, yang memperkenankan siapapun yang sudah bekerja didalam kota lebih dari 5 tahun dapat memindahkan registrasi kependudukan keluarganya dari desa ke kota (semacam K.K. dan KTP). Tindakan ini merupakan langkah besar dalam mengurangi diskriminasi untuk pekerja yang datang dari desa, ini menjadi prakondisi untuk “integrasi bagi pembanguan desa dan kota”, dan manjadi misi Chongqing sebagai “zona eksprimental nasional”. (Hukou adalah izin tinggal di Tiongkok atau seperti KTP/KK di Indonesia, tapi ini khusus untuk zona perumahan tertentu yang membedakan antara daerah pedesaan dan perkotaan, yang berkaitan dengan fasilitas atas hak tertentu. Misalnya, tanpa izin tinggal di Beijing, seseorang tidak mungkin bekerja secara legal atau membeli sebuah appartment di kota tersebut).

Dengan tanpa adanya bursa sertifikat tanah akan menjadi sulit bagi Chongqing untuk menangani ‘banjir urbanisasi’ yang terjadi, karena penduduk desa tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan tanah miliknya di desa ketika mereka telah ter-regristrasi sebagai penduduk kota, yang mana jika akan membuat perencanaan lahan secara rasional akan sulit. Dengan bursa sertifikat tanah memberi peluang bagi para pekerja migran suatu insentif bagi mereka untuk menukarkan lahan rumahnya secara sukarela dan menukarkan sertifikat tanahnya yang akan dikonversi menjadi lahan subur pertanian.

Contoh. Saat itu sertifikat tanahnya dihargai Yuan 150 ribu hingga 200 ribu per “mu”(= 666.66 m2). Sehingga “Reformasi Pendaftaran Rumah Tangga” dan “Bursa Setifikat”  membuat keluarga mereka yang pindah hidup di kota secara signifikan menjadi lebih nyaman. Lebih-lebih lagi kini mereka terdaftar sebagai penduduk kota.

Kenyataan yang terjadi di banyak tempat di Tiongkok harga tanah meningkat dengan pesat karena adanya industrilisasi, hal ini sangat menguntungkan bagi penduduk kota dan penduduk pinggiran kota. Di Chongqing, Bursa Sertifkat Tanah dan Reformasi Pendaftaran Penduduk bahkan memungkinkan bagi penduduk desa yang tinggal jauh dari kota untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya peningkatan harga tanah, dengan menjual hak pengembangan atas tanahnya.

Sistim Sewa-Menyewa Lahan Publik (Negara) (公共土地批租制度)

Elemen ketiga dalam ekspimen Chongqing adalah masalah Sistim Sewa-Menyewa tanah milik publik(negara). Ketika Huang Qifan yang dimutasi dari Shanghai untuk menjabat sebagai wakil walikota Chongqing tahun 2001, pendapatan pemda Chongqing dari penyewaan lahan publik hanya Yuan 0,2 milyar. Huang menjadi kaget dengan kenyataan bahwa “harga dasar” sewa lahan publik di Chongqing yang topografinya rata justru lebih rendah dari Chengdu yang bertopografi naik turun, yang seharusnya lebih mudah untuk dijual dibanding dengan Chendu.

Maka ditetapkan harga dasar sewa baru untuk tanah-publik Chongqing pada 2002. Sehingga pendapatan Chongqing dari sewa tanah publik dari 0,6 milyar yuan meningkat menjadi 2,2 milyar yuan pada 2003 dan mencapai 98 milyar yuan pada 2010.

Kebijakan diatas ini menjadikan bagian besar peningkatan pendapatan daerah Chongqing atas nilai tanah melonjat, ini menjadikan Pemda Chongqing dapat menarik pajak swasta 15%, dibandingkan dengan rate pemerintah yang 33%.

Sistim Sewa-Menyewa ini dapat dilihat argumen yang lebih luas sebagai kasus khusus dimana kepemilikan publik dan bisnis dapat berkembang bersama dengan saling menguntungkan. Karena menurut kebijaksanaan konvensional bisnis swasta dan negara hanya dapat saling menggantikan satu sama lain, ketika salah satu mundur maka yang lain menggantikannya.

Tapi di Chongqing yang terjadi sektor publik dan swasta dapat berkembang pesat dalam dekade terakhir. Asset publik (negara) telah meningkat lebih dari 170 milyar yuan di 2002 menjadi 1.386 milyar yuan pada 2011. Sedang sektor swasta juga berkembang dengan pesat, pada 2001 diperhitungkan hanya 38,8% dari GDP Chongqing dan menjadi 61,2% pada akhir 2010.

Dari eksprimen Chongqing dapat menunjukkan bahwa “zero sum game’ antara kepemilikan asset publik dan bisnis swasta tidak ada. Bahkan sebaliknya seperti apa yang dikatakan oleh James Meade pemenang Hadiah Nobel Ekonomi: mereka dapat saling melengkapi satu sama lain. Eksprimen Chongqing ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menemukan pendapat Meade “untuk mengoptimalkan campuran” pemilikan publik dan swasta. Gagasan Huang dari “third finance” dapat dipahami dari teori Meade ini, yang mengatakan: ketika pemerintah bisa mendapatkan pendapatan pasar (maket revenue) dari asset masyarakat, maka dapat mengurangi beban pajak perusahaan swasta dan perorangan shingga kepemilikan swasta dan publik dapat saling memperkuat satu sama lain.  

Perdebatan Pakar Untuk Model Guangdong dan Chongqing

Pada 30 Juli 2011, terjadi perdebatan antara model Chongqing dan model Guangdong dalam suatu serial seminar dan diskusi yang hangat, dilanjutkan dengan simposium yang sangat berpengaruh di luar kota Beijing-Unirule Institute (天则研究所北京) pada 12 Agustus 2011. Diskusi meja bundar terbuka tentang implikasi politik dari Guangdong-Chongqing dan segala kemungkinan bagi pemerintah pluralis bagi masa depan Tiongkok. Diskusi terbuka jenis ini merupakan yang pertama terjadi selama ini dengan tema ‘China Elections and Governance/中国选举与治理Zhongguon xuanju yu zhili). Walaupun dalam event ini Cui Zhiyuan yang merupakan supporter utama dari ‘model Chongqing’ tidak dapat hadir dalam ‘konfrontasi’ ini, namun presentasi  Xiao Bin ( 肖斌 ) menjadi tur de force dari acara ini, dengan makalah “The Evolving Guangdong Model: An Analytical Framework” (Diterbitkan dalam Journal of Public Administration 1 Juni 2011)

Peserta diskusi ini dihadiri oleh :
Mao Yishi (茅于轼) - Presiden Unirule Institute, Beijing.
Xiao Bing (肖滨) – Professor & Vice Presiden, Departemn of Public Affair, Sun Yat-sen University, Guangzhou.
Yang Fan (杨帆)- Professor, Department of Commerce, China University of Political Science and Law, Beijing.
Zhang Musheng (张木生) - Vice Secretary, The Chinese Tax Institute, Beijing.
Qiu Feng (邱枫) - Vice President of the Science Committee, Unirule Institute, Beijing.
Xiao Shu (萧疏) - Senior Analyst, Nanfang Zhoumo weekly newspaper, Guangzhou.
Li Weidong (李卫东) - Political Analyst, former Director of the monthly China Reform, Beijing.
Shi Xiaomin (石小敏) - Senior Economist and Vice President, China Society of Economic Reform, Beijing.
Zhang Shuguang (张曙光) - Researcher, Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences; President of the Academic Committee, Unirule Institute, Beijing.
Xu Dianqing (徐滇庆) - Professor, National School of Development at Peking University.
Gao Quanxi (高全喜) - Professor, Faculty of Law at the Beijing University of Aeronautics and Astronautics.
Li Shengping (李升平) - Political Analyst and former Director of the Beijing Institute for Research in Social and Technological Development.
Cai Xia (蔡霞) - Professor, Department of Teaching and Research on the Construction of the Party, Party School of the Central Committee of the CCP, Beijing.
Yang Ping (杨平) - Director of the bimonthly Beijing Cultural Review.
Wang Zhanyang (王詹阳) - Professor and Director, Research Department of Political Science, Institute of Socialist Studies, Beijing.

Zhou Hongling (周红岭) - President, Beijing “New Era” Institute for Research in Public Education.

Dalam diskusi meja budar ini, Xiao Bin, Li Weidong dan Zhang Shuguang, antara lain menyebutkan bahwa selama tahapan pembangunan Guangdong dan Chongqing berada dalam tahapan yang berbeda, maka tidak dapat langsung diadakan perbandingan. Xiao Bin mengatakan bahwa Model Guangdong atau lebih tepatnya Model Pearl River telah lebih dulu berkembang sejak awal reformasi ekonomi. Pemda Guangdong telah memberi dorongan kepada perusahaan swasta, usaha kecil dan menengah yang mengarah pada pertumbuhan ekspor. Ini menyebabkan berkembangnya ekonomi pasar di kawasan ini dan berhasil untuk beradaptasi dengan globalisasi, sehingga membawa pertumbuhan yang luar biasa dalam dua dekade. Sedang Yang Ping mengatakan bahwa Chongqing berada 20 tahun tertinggal dari Guangdong, dikarenakan terletak di pedalaman (daratan) yang kurang menguntungkan. Ekonominya baru take-off 10 tahun belakangan sejak adanya proyek ‘pembangunan daerah Barat’(西部大开发/xibu da kaifa) yang dicanangkan oleh pememrintah pusat RRT tahun 2000. Oleh karena ada perbedaan latar belakang ini, Guangdong dan Chongqing memiliki permasalahan ekonomi dan sosial yang berbeda.

Pembangunan Guangdong Menuju Kesejahteraan/Kebahagiaan ( 幸福广东/xingfu guangdong)

Xiao Bin mengatakan bahwa pertumbuhan Guangdong sedang menuju ke fase perubahan diatas (kebahagiaan) ini tidak dapat dihindari, namun ada hal yang sangat sulit untuk dapat dihindari. Perkembangan yang sangat cepat selama 30 tahun, memiliki konskuensi serius bagi wilayah ini dalam pencemaran lingkungan, masalah perselisihan perburuhan, pelanggaran hak-hak pekerja migran, dan terjadinya kolusi pemegang kekuasaan dan pemilik modal (KKN). Yang lebih buruk lagi masalah perpecahan soasial yang terkait terjadinya kesenjangan antara kota dan desa, ketidak seimbangan setempat  dan kesenjangan kekayaan antara pekerja individual.

Li Weidong (李卫东)  mengatakan bahwa Guangdong merupakan mikrokosmos dari masyarakat Tiongkok, dengan permasalahan yang sama seperti peningkatan secara keseluruhan akan ketidak adilan yang terjadi dan konflik sosial antara pekerja migran dan pekerja lokal. Guangdong dengan 36,67 juta pekerja migran yang hampir seluruhnya berasal dari desa dan pedalaman, yang kebanyakan telah 20an tahun tinggal di delta Sungai Peral (珠江) ini, sering terjadi stagnasi pembayaran upah dan upah yang dibayar tertundah berulang-ulang kali pada tahun-tahun terakhir ini (2011), menyebabkan terjadinya huru hara oleh pekerja migran di kota Zheng Cheng dan Hui Zhou. Menurut sensus 2010 populasi migran di Guangdong telah meningkat 70 kali lipat dalam 30 tahun, hingga akhir tahun 2010 populasi migran telah mencapai 1/3 dari seluruh populasi provinsi. Di kota Shenzheng dan Dongguan migran bahkan lebih banyak daripada penduduk lokal.

Tapi beberapa komentator mengatakan bahwa Pemda Guangdong telah mengadakan modifikasi kebijakan ekonominya secara signifikan dalam mengatasi provinsi yang menjadi makmur namun hasil pembangunannya masih tidak merata. Pada awal jabatannya Wan Yang sangat liberal pada isu-isu ekonomi, mendorong ‘percepatan pembaharuan dan modernisasi sektor industri’, dan menekankan bahwa sudah waktunya untuk “membuka kandang dan mengganti burungnya” (腾笼换鸟 / tenglong huanniao), yang bermakna kapasitas Guangdong untuk inovasi secara independen harus diperkuat dan pertumbuhan ekonomi akan dibangun atas dasar permintaan eksternal dan internal. Sistim pembangunan industri modern harus dipercepat dan pengembangannya harus terkoordinasi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Pada 2010, Wen Jiabao (kini mantan PM) pernah menyerukan untuk memperbesar “kue” kemakmuran sosial melalui pembangunan, sehingga lebih mudah memperbesar pembagian untuk rakyat. Wang lebih menekankan pada kualitas dari “kue” daripada ukuran besarnya. Salah satu langkah Wang adalah meningkatkan upah minimum sebesar 18,6% pada bulan Januari 2011, yang merupakan kenaikan 21,1% dari 2010. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberi pekerja bagian keuntungan yang lebih besar, serta mendorong usaha padat karya untuk meningkatkan teknologi dan daya saing mereka. Jika langkah tersebut berhasil dapat mendatangkan keuntungan bisnis yang sangat besar, tapi dalam jangka pendek hal itu dapat mempersulit mereka.

Li Weidong(李卫东)  meragukan kemampuan Guangdong untuk mereformasi industri padat karya yang telah mempekerjakan sebagian besar pekerja migran di kawasan itu selama dua dekade terakhir itu. Tapi dia menunjukkan bahwa jika industri ini dapat berkolaborasi dengan industri high value added (industri dengan produksi nilai tambah tinggi), maka rencana modernisasi industri  ini bisa bekerja dengan baik.


Lebih lanjut Qiu mengatakan sistim yang ada sekarang tidak memiliki saluran kelembagaan yang memungkinkan partisipasi publik dalam pemerintahan daerah, untuk mengatasi masalah ini pada Sidang Pleno kedelapan Sidang kesepuluh PKT  Komite Provinsi Guangdong pada 2011, pemerintah setempat menggelar rencana lima tahun (2011-15) untuk memperkuat rule of law dalam pemerintahan.(法治广东建设五年规划2011-2015). Dalam pertemuan ini juga untuk pertama kalinya Wan Yang secara resmi memperkenalkan target Provinsi untuk 12 konsep rencana ‘Guangdong Menuju Kebahagiaan’ (幸福 广东,  Xingfu Guangdong ). Xiao Shu mengatakan bahwa ini merupakan kemajuan yang nyata dalam memperkuat sistim pembangunan sosial (社会 建设, Shehui Jianshe), yang dimulai dari rekontruksi sosial dari tingkat bawah naik ke atas (社会 底盘, she hui dipan). Dorongan untuk menuju kebahagiaan harus dengan penciptaan sebuah masyarakat sipil yang terbuka dan pembentukan landasan bagi setiap warga negara untuk memantau dan memberi reaksi terhadap kebijiakan lokal, khususnya melalui internet/jaringan elektronik sosial (网络问政、公民问政 wangluo wenzheng, gongmin wezheng). 

Wang Yang juga pernah berujar saat interview dengan News Week  tentang modernisasi ekonomi(腾笼换鸟 / tenglong huanniao) dan kebijakan sosial untuk kesejahteraan (幸福 广东,  Xingfu Guangdong) di Guangdong akan saling berkaitan (11 Maret 2011). Modernisasi ekonomi akan memperkaya “porsi kue”, sementara kebijakan sosial mengatur pembagian tersebut. Namun “kue” tidak akan bisa dibagi jika belum dibuat, dan satu-satunya alasan untuk membuat “kue” adalah untuk dapat dibagikan. Tapi pada 10 Juli 2011 pada sessi kesembilan pertemuan untuk perencanaan Komite Provinsi, Wang mengemukakan padangannya yang sedikit berbeda. Dengan mengatakan walaupun sharing untuk “kue” itu penting, tapi tugas utama Partai tetap harus membuat “kuenya”.(分蛋糕不是重点工作,做蛋糕是重点/fen dangao buzhi zhongdian gongzuo, dangao shi zhongdian).

Tapi hal diatas ini dikritik karena hanya memproritaskan effisiensi atas ekuitas. Wang Zhanyang mengatakan Guangdong yang fokus pada pembuatan “kue” merupakan satu tindakan “politik yang benar”, selama Guangdong harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat meskipun mereka salah. Tapi gagasan menciptakan kekayaan menjadi satu-satunya kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang tidak dapat diterima, karena ketidak adilan yang disebabkan oleh distribusi arus pendapatan menjadi tidak tertahankan. Gao Quanxi mengatakan aturan dan hukum untuk penciptaan kekayaan perlu dibentuk. Ini penting supaya memungkinkan sengketa ekonomi yang harus ditangani melalui hukum yang independen dapat berjalan, juga agar dapat membantu untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan berbasiskan pada hukum.

Model Chongqing Menciptakan Kesejahteraan Umum Tanpa Mengubah Sistim

Yang Ping mengatakan bahwa timbulnya ketegangan sosial yang terjadi di Guangdong hanya baru mulai terjadi di Chongqing. Sistim ekonomi pasar Chongqing masih tidak semaju dari Guangdong, sehingga belum menghadapi banyak masalah tradisionil yang lazim akan terjadi dalam pembangunan. Sudah bertahun-tahun mekanisme pasar hampir lumpuh karena kontrol pasar dikuasai oleh mafia dan pejabat korup. Yang Fan, Zhang Musheng dan Cai Xia mencatat bahwa sebagian penduduk Chongqing masih hidup dalam kemiskinan.

Zhang Musheng mengatakan Chongqing telah menderita akibat adanya pembangunan Dam ‘Three Gorges’ (Poryek besar waduk di hulu sungai Yanzhi), yang mulai berlangsung tahun 1997. Pemerintah kota menyerap jumlah besar migran yang sangat miskin dari daerah tidak berkembang provinsi tetangga – Sichuan. Kedatangan migran berpenghasilan rendah ini makin melebarkan kesenjangan yang sudah besar dalam standar hidup antara Chongqing dan daerah pedesaan sekitarnya yang membentuk 90% dari wilayah kotamadya. Pada saat itu tercatat 80% penduduk pedesaan sebagai “petani” dan hidup dibawah garis kemiskinan. Situasi itu sedikit lebih baik dari kota, tapi memiliki tingkat pengaguran yang besar jumlahnya akibat diPHK dari perusahaan-perusahaan negara yang bermasalah.


Yang Fan, mengatakan bahwa Model Chongqing merupakan sintesis dari serangkaian langkah-langkah politik, ekonomi, sosial dan budaya baru. Model tradisional daerah pesisir seperti Guangdong yang diarahkan untuk perakitan dan ekspor. Dua kutub rantai pasokan sumber input dan pasar untuk produk jadi di luar negeri dipadukan (两头 在外/liangtou zai wai). Jadi Model Chongqing adalah untuk pertumbuhan, disisi lain berdasarkan produk lokal untuk suku cadang sebagai hulu perakitan dan juga sebagian besar untuk dipasarkan ke luar negeri (一头 在外, 一头 在内/yitou zaiwai, yi tou zainei).

Qiu Feng lebih percaya bahwa tidak ada yang baru tentang rencana pertumbuhan Chongqing. Dia melihat itu sebagai analog dengan pengembangan Pudong di Shanghai pada tahun1990an. Pertumbuhan lokal dirangsang dengan menggabungkan modal asing dengan tenaga lokal, dan pemerintah bekerja untuk menarik perusahaan swasta dan investasi asing melalui kebjikan fiskal yang menguntungkan di Zona Pembangunan Khusus. Yang Fan lebih lanjut mengatakan pengembangan seperti Chongqing yang dibangun hanyalah untuk mengejar ketinggalan dengan pasar lain dalam waktu singkat, sering memerlukan intervensi pemerintah yang cukup besar dalam ekonomi, karena jika dibiarkan begitu saja pasar akan tidak mampu berfungsi secara normal.

Wei Libing kepada tabloid akhir minggu Nanfang Zhoumo (Mingguan/南方周末,2009429) mengatakan bahwa peran Pemda terbukti penting pada tahap awal pengembangan Chongqing, dengan bantuan kebijakan preferensial dari Beijing, Pemkot membangun infrastruktur dan mengadakan reformasi pada BUMN dengan memanfaatkan sumberdaya tanah negara untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Kemudian melekatkan ke tren menuju percepatan pengembangan industri berat dan industrialisasi di daerah pedalaman Tiongkok, dan Chongqing memungkinkan untuk menikmati masa peningkatan investasi dan pertumbuhan yang tinggi. Wei memetaforakan situasi ini sebagai “membagun sarang untuk menarik burung phoenix/筑巢引凤-zhuchao yinfeng”  

Menurut Qiu Feng: Pemda Chongqing saat Bo Xilai berkuasa (sebelum terjadinya kasus skandal pembunuhan seorang Inggeris partner bisnisnya yang menyebabkan Bo menjadi pesakitan) telah menekankan akan kesejahteraan umum sebagai tujuan dari semua kebijakan sosial sejak tahun 2007. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Model Guangdong merupakan perpanjangan dari wacana yang dominan dalam reformasi sejak 1980an. Tapi Model Chongqing secara fondamental berbeda. Alih-alih memprioritaskan effsiensi, sebaliknya justru lebih menekankan pada level yang sama untuk effsiensi dan ekuitas. Bo dalam wawancaranya dengan TV Hong Kong Phoenix (3 Juli 2011) pernah mengatakan pembangunan Chongqing mengikuti jalur yang berlawanan dengan daerah lain, dia sedang mencoba untuk “membagi kue dengan adil dulu, barulah membuat yang lebih besar”( 先将 蛋糕 , 再做 , zian jiang dangao fenhao, zai zuo da). Dia mengingatkan kata-kata Deng Xiaoping “biarkan lebih banyak orang-orang menjadi kaya dengan demikian dapat mencapai kesejahteraan umum” (让人民群众共享致富,从而实现共同繁荣/ rang renmin qunzhong gongxiang zhifu, cong er shixian gongtong fanrong), tapi ia  kira sejehteraan umum harus menjadi prioritas utama dari Pemkot (komite kota PKT). Pandangan ini dikonfirmasikan dengan resolusi “Perihal keputusan tentang pengurangan tiga kesenjangan dan promosi kesejahteraan umum” (中共 重庆 市委 关于 缩小 三个 差距 促进 共同 富裕 决定/zhonggong chongqing shiwei guanyu suoxiao sange chaju cujin gongtong fuyu de jueding) pada Sesi Sidang Pleno ke-sembilan untuk yang ke-3 Chognqing Municipal Komite PKT Juni 2011.

 Langkah-langkah untuk berbagi “kue” diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut “Rencana Kerja Untuk Kesejahteraan Penduduk” (民生工程/minsheng gongcheng). Zhang Musheng mengatakan bahwa sistem inovatif Chongqing tentang “Bursa Sertifikat Tanah” ( /dipiao) merupakan upaya untuk memecahkan masalah polarisasi pendapatan antara kota dan negara. Lahan pertanian di daerah-daerah yang kurang berkembang harganya dapat diambangkan pada pasar real estat dalam kota, sehingga memungkinkan petani untuk mau menyerahkan hak penggunaan lahan mereka untuk berbagi buah atau keuntungan dari urbanisasi. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan permintaan internal dari penduduk yang tadinya merasa kurang diuntungkan. Dengan demikian dapat membantu para pekerja migran, penduduk berpengahasilan rendah diperkotaan  dan mahasiswa.

Wang Zhanyang mengatakan bahwa kebijaksanaan sosial Chongqing dapat bereffek positif  terhadap seluruh negeri. Dalam situasi ekonomi Tiongkok yang terus berkembang, maka negara harus bekerjasama dengan tepat antara pemerintah dan pasar untuk menentukan peran masing-masing dalam pembangunan ini. Dia mengatakan penciptaan kekayaan harus diserahkan kepada pasar, sementara pemerintah harus fokus pada cara pembagian “kue”, dengan dimulai dari reformasi pajak keuangan publik. Dan Chongqing membuktikan bahwa “kue” dapat dibagikan tanpa mereformasi sistim politik pada saat itu. Menurut Wang kunci kerberhasilan dari percobaan Chognqing ini berkat kecerdasan dari pimpinan penguasaan setempat (saat itu Bo Xilai dan Huang Qifan).

Tapi Li Shengping melihat kekuatan yang mengadalkan pimpinan ini sangat berpotensi merusak dalam prospek jangka panjang di kawasan ini. Perkiraan dia sukses Chongqing mungkin lebih disebabkan oleh kemampuan Huang Qifan & Bo Xilai, dukungan keuangan dan politik Beijing daripada momentum intrinsik pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Kampanye Politik Dalam Perkembangan Chongqing

Dalam bidang politik para pakar juga membahas mekanisme idelologi dan konsep tata sosial daerah tersebut, dengan menfokuskan pada lembaga yang ada dan bukannya pada motivasi untuk para pemain politiknya. Tapi dalam diskusi tersebut menunjukkan bahwa kampanye ideologi sering kali cendrung untuk mendukung kebijakan ekonomi dan sosial masing-masing pemimpin yang berbeda.
Misalnya kampanye Bo Xilai dalam gerakan anti-mafia dengan menggunakan ‘nyanyian merah a la revolusi kebudayaan’ (打黑 唱红/dahei changhong) dianggap sebagai hal yang kontroversial. Tapi Zhang Musheng mengatakan kampanye anti-mafia telah membersihkan Chongqing dari preman dan meningkatkan rasa keamanan dan keadilan masyarakat. Yang Fan (杨帆) juga mendukung kebijakan radikal Bo Xilai. Dengan mengatakan bahwa dia telah me-restrukturisasi kepentingan di daerah ini, hasil yang luar biasa ini yang membedakan Chongqing dari Guangdong. Namun beberapa tindakan yang diambil selama kampanye itu tidak menghormati prosedur hukum dan keadilan. Menurutnya kebijakan ini seharusnya tidak boleh mendiskreditkan seseorang seperti apa yang telah sering terjadi selama revolusi kebudayaan. Pada masa Revolusi Kebudayaan ‘massa resmi’ dibolehkan menggerakkan orang-orang untuk merebut kekuasaan dan melaksanakan pengadilan mereka sendiri. Sedang kampanye Bo untuk anti-mafia dan anti-korupsi hanya meminta orang-orang untuk mengecam kriminalitas, dan menyerahkan tanggung jawab kepada aparatur negara untuk melaksanakan keadilan.

Tindakaan diatas ini menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat bagi para komentator. Yang Fan mengatakan bahwa tindakan tersebut mengingatkan ingatan buruk semasa Revolusi kebudayaan, yang bisa memicu kebencian dan keraguan bagi kaum elit. Tapi hal ini dapat juga membawa perubahan dalam tantanan yang mampan untuk meningkatkan moral masyarakat. Zhang Musheng menganggap kampanye ini positif. Dia beranggapan bahwa ‘nyanyian merah’ ini mengingatkan masa revolusi di Yan’an (masa Mao ber-revolusi) dulu, yang dipandang titik tertinggi demokratis Sentral Komite Partai/PKT. Dengan membangkitkan ingatan periode ini bisa membantu mengembalikan kepercayaan rakyat untuk pemerintahan yang jujur dan sah dari partai komunis. Yan Ping mengatakan bahwa ini menunjukkan bagaimana kampanye ini berfungsi sebagai propaganda ideologi dalam mendukung kebijakan-kebijakan lain Chongqing, yang menunjukkan hubungan langsung antata ‘lagu-lagu merah’ dan strategi pengembangan Bo untuk memobilisasi rakyat sekitar untuk mendukung kebijakan pemerintah setempat dan ekonomi negara. Sedang di Guangdong lebih kearah privatisasi dan ekonomi terbuka, dilain pihak menyerukan retorika yang lebih liberal.

Cai Xia (蔡霞) mengacu pada pengalaman pribadinya sendiri selama Revolusi Kebudayaan, dia tidak setuju dengan kesimpulan Yang. Dengan mengatakan metode lebih penting daripada hasil Chongqing. Model Chongqing bak “wortel dan tongkat”( 恩威 /enwei bingshi) wortel sebagai ekonomi dan sosial, sedang tongkat sebagai kampanye ‘lagu merah’. Lagu-lagu merah semi-resmi Chongqing ibaratnya sebagai kesucian revolusi untuk memberi tekanan psikologis kepada rakyat, mereka mempromosikan pemikiran politik ekstrimis dan konfrontasi kekerasan, yang dapat memperlambat kemajuan sejarah daripada mendorong kemajuan.

Sedang Xiao Bing tidak secara langsung berkomentar tentang Chongqing dalam perdebatan tersebut. Dia menjelaskan Model Chongqing pada dasarnya untuk pemeliharaan dan konsolidasi sistim politik Tiongkok yang terkonsentrasi sekitar pimpinan pusat partai. Sedang Model Guangdong ada penambahan dengan melibatkan unsur-unsur dan mekanisme yang sama sekali baru, Guangdong ingin memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan perlindungan hak-hak sipil, serta memadukan reformasi dan inovasi untuk saling beradaptasi dengan perubahan yang diharuskan oleh ekonomi pasar dan globalisasi. Beberapa pakar mengatakan pemimpin Guangdong semakin sadar akan pentingnya peran masyarakat sipil dalam pemerintahan sosial.

Menurut Xiao Bing masyarakat sipil secara spontan telah melebur di Guangdong. Rakyatnya telah tumbuh rasa ‘civic-mindedness’, banyak ormas bermunculan hingga jumlahnya lebih dari 28 ribu pada 2010, termasuk organisasi non-profit aktif dalam bantuan sosial, pelindungan lingkungan dan pelayanan masyarakat. Kelompok-kelompok aksi masyarakat ini secara akttif mengekspresikan opininya yang obyektif tentang pemerintahan daerah melalui acara-acara seni atau media. Pentas warga muncul untuk mendukung tuntutan warga secara terbuka dan sering juga beroposisi dengan Media Guangdong.

Zhang Shuguang mengatakan dinamisme Guangdong dan kebebasan yang lebih besar merupakan kekhasan dari Tiongkok selatan, dimana para pejabatnya cendrung lebih kebal terhadap pengaruh dari departemen propaganda dari Sentral Komite Partai PKT (CCP).

Wang Zhanyang mengatakan Guangdong bercita-cita tidak hanya akan menegakkan rule of law/aturan hukum tetapi juga akan menjalankan demokrasi tulen. Pemda mendorong dan melindungi hak-hak sipil, khususnya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, sambil menunggu demokrasi secara de facto dan implementasi aturan hukum serta segala sanksi-sanksinya disahkan.Undang-undang di Guangdong relatif lebih maju untuk Tiongkok, seperti membuat transparansi melalui dengar pendapat publik dan meminta konsultasi saksi ahli. Dalam beberapa tahun terakhir (saat itu), kerangka legislatif telah diperluas untuk mengambil isu-isu sosial, dimana sebelumnya hanya terfokus pada undang-undang ekonomi untuk zona ekonomi khusus. Sejumlah percobaan dalam mempromosikan demokrasi dilakukan diberbagai daerah. Di Shenzheng reformasi telah dilaksanakan untuk pemilu agar lebih berkompetitif. Di Guangzhou anggaran kota di publikasikan, di Heyuan dibangun jaringan internet untuk konsultasi masalah kebijakan.

Pada kahir diskusi ini panel bersatu menolak gagasan dari “Model Chongqing”. Xiao Bing mengutarakan model politik dan hukum a la Chongqing yang menggunakan “nyanyian merah” (唱红, changhong ) atau nyayian revolusioner dalam menghantam mafia atau melawan mafia(打黑, Dahei) dan “menyapu kuning” (扫黄, saohuang) atau mengakhiri prostitusi dan pornografi, seolah mengatur negara dengan warna (颜色 治国, yanse Zhiguo). Tapi Xiao Bing dan Tong Zhiwei mengatakan bahwa bahkan pemda Chongqing sendiri tidak yakin pada model Chongqing, tetapi hanya mengusulkan sebuah metode atau modus operasi (做法zuofa) dan cara –cara yang tepat dalam mengimplementasikan hukum( , gaofa)

Apa itu “Model Chongqing”

Dalam diskusi itu para peserta diskusi menempatkan “Model Chongqing” dalam tanda petik, karena masih belum mempresentasikan suatu sistim baru kala itu. Si Wenjiang mengatakan bahwa itu suatu manifestasi dari “avatisme”( 现象, fanzu xianxiang-kembali pada jaman kuno/baheula) dari Tiongkok. Ini seperti model lain yang muncul disaat terjadinya krisis, ‘Model Chongqing” seolah kembalinya doktrin fondamentalis (原教旨 主义/, yuanjiaozhi zhuyi) yang melihat masa lalu bukannya ke masa yang akan datang (往回 模式, Wanghui gai de moshi). Diamana pada saat yang sama terlihat cukup seperti reformasi sejati untuk memungkinkan pemerintah untuk menunda menangani reformasi karena tidak stabil dan keadaan sulit, misalnya menunda untuk mengadakan pemilu.

Zhang Qianfan menyimpulkan Model Chongqing tidak bisa diberlakukan untuk konteks yang lebih luas atau dapat dipertahankan dalam jangka menengah. Rakyat Chognqing tidak diragukan lagi puas dengan hasil yang sekarang, tapi dalam beberapa tahun lagi mereka mungkin akan merubah pikirannya. “Model” ini telah menimbulkan rasa bahwa ini adalah demokrasi palsu dan menghambat profesionalisasi sistim hukum.

Masalah Politik dan Legal

He Bing (何兵 seorang professor dari Universitas Ilmu Politik Tiongkok中国政法大学教授) mengusulkan dua reformasi dalam bidang legal : profesionalisasi jaksa & hakim dan demokratisasi sistim hukum. Dia mengatakan profesionalisasi sistim hukum tidak mungkin pada saat itu, karena adanya keterlibatan yang mendalam dari komite politik & hukum serta peradilan partai (PKT) . Tapi profesionalitas dalam penuntutan dan peradilan harus dipercepatan agar bisa mencapai demokratisasi (人民化, renminhua). Dia menyarankan adanya tim juri dari rakyat (陪审团,peishentuan).

He Bing juga bicara tentang ambiguitas dalam film yang menayangkan acara ulang tahun ke19 PKT tentang “Penyebab Besar Berdirinya PKT” (建党 大业, jiandang daye). Film ini menunjukkan bagaimana pada zaman Republik Tiongkok (Kuomintang), para mahasiswa menentang kekuasaan diktator dan menyerukan dibentuknya sebuah partai revolusioner. Jika ini terjadi sekarang mereka akan dituduh “makar dan subversib” kepada kekuasaan negara. Dia menambahkan kita tidak memiliki hak untuk revolusi, hanya untuk menyanyikan lagu-lagu revolusioner. Dia meragukan bahwa reformasi politik secara damai adalah mungkin terjadi. Dia khawatir “krisis sumber daya” dan “krisis ekologis” akan segera meletus. Satu fakta yang berpotensi terjadi krisis adalah Tiongkok mempunyai masalah serius untuk sumber daya air yang cukup. Negara ini hidup dari meminjam waktu (透支,touzhi), mempertaruhkan pada generasi masa depan dan strategi untuk hal tersebut tidak berkelanjutan. Kekuatan reformasi relatif lemah dan masyarakat bawah sudah hilang kesabaran, dengan banyak rakyat miskin yang meratap sangat rentan bagi intelektual untuk menghasut mereka untuk berontak. Hal demikian yang menyebabkan Revolusi Prancis meletus.

Tapi Si Weijiang (斯伟江 seorang pengacara terkenal) tidak setuju dengan ide pembentukan juri rakyat, dia menguatirkan akan kembali ke ekses Revolusi Kebudayaan, karena juri rakyat bisa sangat konservatif dan sangat tidak sadar hukum. Dia mengemukakan hal yang penting adalah menghormati prosedur hukum, setiap trend populis (民粹 主义, mincui Zhuyi) harus dihindari. Lebih lanjut dia mengatakan tidak akan ada reformasi yang berarti jika sistim hukum di “daulat” (皇上, huangshang/kaisar), dalam hal yang dimaksud disini adalah PKT. Jadi Reformasi Konstitusi diperlukan(宪政 改革, xianzheng gaige). Reformasi konstitusi seperti membuka kotak Pandora: sekali dibuka akan sulit untuk menutupnya lagi dan kembali kepada status quo, maka dengan itu mengapa pemerintah harus waspada terhadap perubahan. Tapi dia merasa ada beberapa alasan untuk berharap. Apakah partai akan mengalami reformasi atau tidak, tapi jika tekanan dari luar sistim cukup kuat, sistim mau tidak mau harus bereaksi.

Menurut Si pemilu adalah suatu hal yang komplek. Prinsip “satu orang, satu suara” akan memberikan lebih banyak kekuatan bagi orang desa bua huruf dibanding dengan kaum elit. Dalam pemilihan kepala desa di daerah pedesaan, sistim semacam ini telah banyak terjadi suara yang dibeli ( money politik) oleh kandidat yang sanggup membayar. Ini akan menjadi suatu resep untuk suatu masalah, orang-orang diatas akan merasa menyesal dengan sistim yang demikian. Jadi dianggap progresif dan dibutuhkan dalam fase reformasi, dan reformasi bertahap dibutuhkan bervariasi yang disesuaikan dengan wilayah dan bidang reformasi. Yang jelas aturan main yang jelas harus ditetapkan dan rakyat harus siap secara psikologis. Dalam hal ini seharusnya tidak ada ilusi bahwa transisi ke sistim demokrasi, konstitusi (民主宪政, minzhu xianzheng) akan sulit dan akan menyebabkan kerusuhan.

Tong Zhiwei mengatakan dan Si Wejiang setuju, bahwa dalam pemilihan majelis lokal, sangat dikontrol secara ketat oleh Partai, rakyat harus bisa bertahan dengan tekanan ini dan mencoba untuk mendapat penerimaan secara bertahap untuk dapat menerima calon independen. Ini terjadi seperti strategi di Taiwan gema perjuangan mereka dari “luar partai” di tahun 1970an. Si Weijiang mengacu pada pengalaman dirinya dengan majelis rakyat di distrik Jing’an Shanghai, dimana majelis sedikit demi sedikit membiasakan dengan suara yang berbeda, selanjutnya merekam suara yang negatif. Tapi masalah akan tetap ada, termasuk fakta dimana ada penduduk  mengambang yang tidak bisa mendaftar untuk memilih dalam pemilihan lokal. Dalam hal ini Si menyimpulkan dengan mengutip perkataan Wen Jiabao (PM) : perubahan hanya akan datang melalui “soft power” masyarakat dan “takdir negara terletak dalam hati rakyat” (国之命在人心guo zhi ming, zai ren xin).

Perdebatan yang melebar kemana-mana sepertinya tidak akan berakhir dengan suatu konsensus, dan memang ternyata diskusi membelok kearah yang tidak dapat diserasikan dan komentar yang tidak cocok. Namun tujuan dari pertemuan ini untuk mengkritik “Model Chongqing” dan mengecam arogansi promotornya dalam hal ini Bo Xilai & Zhang Qianfan. Dan peringatkan otoritas hukum Tiongkok agar seminimum mungkin untuk menginterfensi sistim hukum.

Sejak 2009 kerjasama ekonomi antara Guangdong dan Chongqing terus berkembang, tapi hubungan politik mereka mendadak berhenti. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perang anti mafia Bo dengan mengguna “lagu merah” ternyata juga ditujukan kepada pengacara. Terlihat bahwa Wang Yang tidak ingin pendirian politiknya terpengaruh oleh perilaku Bo Xilai, maka hubungan politik kedua pemimpin ini berakhir.

Pada Kongres ke18 Partai Komunis Tiongkok diadakan di Beijing bulan Nopember 2002, menetapkan Xi Jinping dan Li Kejiang sebagai pimpinan Tiongkok. . Bo Xilai dan Wang Yang dari koloraborator menjadi saingan bahkan Bo menjadi pesakitan. *  **

           http://www.eeo.com.cn/2008/0828/115647.shtml  何兵:司法民主化是个伪命题吗?

Menurut pendapat Cui Zhiyuan percobaan Model Chongqing untuk merevitalisasi hubungan partai dengan massa adalah tidak masuk akal, kecuali dalam konteks inovasi dalam ekonomi dan kebijakan sosial yang memang telah terjadi di kota setelah menjadi zona eksprimental nasional untuk mengintegrasikan perkembangan pedesaan dan perkotaan pada tahun 2007. Percobaan kebijakan terbaru Chongqing adalah “ 10 proyek untuk meningkatan kehidupan masyarakat, yang mencakup pendaftaran rumah tangga (Reformasi Pendaftaran Rumah Tangga /户籍改革), “lagu-lagu merah” dari Bo Xilai lebih nampak sebuah bentuk indoktrinasi, tapi mereka menyanyikan sebagai bentuk “ 10 proyek untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat” dapat dilihat sebagai cara untuk merevitalisasi hubungan PKT dengan massa.

Implikasi Chongqing dapat mililki implikasi nasional. Suatu inovasi yang dilakukan di kota dalam dekade sejak Huang menjabat sebagai wali kota pada tahun 2001, reformasi pendaftaran rumah tangga dan sistim sewa menyewa tanah publik telah diawasi dengan ketat dan diperdebatan diseluruh Tiongkok, ini bisa menunjukkan tujuan masa depan negara, dengan kata lain dengan eksprimen mengintegrasikan pedesaan dan pembangunan perkotaan dapat dilihat “isyarat parsial dari keseluruhan untuk yang akan datang”.

Dengan terjadinya skandal pada 6 Pebruari 2012, dimana Wang Lijun kepala kepolisian Chongqing meminta suaka di Konsulat AS di Chengdu dan skandal yang mengakhiri  karir politk Bo Xilai, namun eksprimen Chongqing tetap berlangsung. Skandal Bo mengindikasikan tidak ada mekanisme yang tepat untuk solusi konflik politik tingkat tinggi  di Tiongkok. Maka eksprimen Chongqing layak untuk diawasi dengan ketat secara signifikan untuk masa depan perkembangan politik-ekonomi Tiongkok. Demikian menurut kesimpulan Cui Zhiyuan.


Model Pembangunan Guangdong Sebagai Transisi

 Xiao Bing(肖滨)Pendukung dari Model Guangdong dalam diskusi dan perdebatan untuk Model Guangdong dan Model Chongqing. Xio Bing menjadi tour de force dalam perdebatan tersebut.

Dalam artikelnya: Berkembangnya Model Guangdong / Evolving Guangdong Model (演变中的广东模式/yanbian zhong de guangdong moshi) menuliskan :

Dalam wacana modus Tiongkok, Model Guangdong merupakan suatu sampel dari Model Tiongkok secara keseluruhan. Jika ditilik dari segi sejarah, model Guangdong merupakan perpaduan dari unsur kekuatan sosial yaitu Modus Reformasi dan Membuka Diri, Emansipasi Pemikiran, Elit Pengerak Utama, menjadi empat jenis produk penggerak kemajuan sosial. Dipandang dari bentuk dan strukturnya Model Guangdong merupakan salah satu seperangkat yang keras dan elastis yang menjadi salah satu sistim otoriter (politik), sistim ganda dalam memimpin pembangunan ekonomi didalam masyarakat sosial yang tidak merata, suatu sistim disequilibrium dimana menjadi campuran unsur-unsur lama dan baru menjadi sturuktur hibrida yang masih belum dikukuhkan. Model Guangdong dari segi posisi sejarah adalah dari satu negara yang tadinya bersikukuh kaku dengan sistim phagocytic (menelan) berintegrasi pada deferensiasi pasar dan masyarakat sosial, ini merupakan bentuk peralihan, kearah emansipasi, reformasi dan keterbukaan diri, model Guangdong ini menjadi inti spiritual berubah dari sistim lama kearah unsur-unsur baru dari inovasi kelembagaan yang menjadi modus dari model ini. Model Guangdong menghadapi tantangan ganda dari permukaan dan dari dalam, masa depannya tergantung dari reformasi besar untuk restrukturisasi dan keterbukaan yang selanjutnya dapat di promosikan untuk seluruh negara.

Dengan kata lain, skema evolusi Guangdong adalah suatu sistim yang keras dan elastis sebagai satu sistim otoriter ganda dalam memimpin pembangunan ekonomi dalam masyarakat sosial yang tidak seimbang.

Menurut Xiao Bin, jika reformasi keterbukaan selama 30 tahun telah membentuk apa yang dinamakan “Model Guangdong”, maka model ini bukanlah sesuatu yang individual, melainkan hanyalah salah satu model dari Model Tiongkok. Namun jika model Guangdong di tempatkan pada kerangka model Tiongkok untuk didiskusikan, akan menjadi sulit, karena permasalahan model Tiongkok bagi para akademisi masih bercabang dan banyak diperdebatkan. Oleh karena itu, meluruskan bercabangnya pendapat dan perdebatan perbedaan ini perlu menjadi prasyarat untuk mendiskusikan hal tersebut leih lanjut.

Masalah perbedaan pendapat dan perdebatan tentang “Model Tiongkok” pada pokoknya ada empat: Pandangan pertama. Tentang perdebatan apakah memang ada model Tiongkok itu? Menghadapi masalah tersebut pandangan akademisi terutama ada tiga. Pandangan pertama yang dengan tegas menyangkal adanya model Tiongkok, bahwa pembangunan model Tiongkok dibandingkan dengan perkembangan  negara-negara Asia Timur lainnya tidak ada yang unik. Tiongkok hanyalah dalam proses pengembangan jadi masih belum matang dan syarat-syaratnya masih kurang untuk menjadi satu model yang definitif.

Pandangan kedua. “Model Tiongkok” seharusnya digunakan secara hati-hati, karena kata “model” memiliki sifat demontrasi yang berarti templete, tapi Tiongkok tidak mempunyai pengalaman untuk mengekspor sikap tersebut. Sementara itu, Sistim Tiongkok ini belum sepenuhnya sudah final, jika dikatakan “model” menjadi satu-satunya streotipe maka mudah menyebabkan kepuasan diri, optismistik buta, yang dapat menyebabkan bergesernya arah reformasi. Oleh karena itu ada sebagian pakar lebih mendukung menggunakan model dengan “karakteristik Tiongkok” (中国特色) atau “Cara Tiongkok”(中国道路) dan lain-lain.

Pandangan ketiga, bahwa “Model Tiongkok” itu memang ada, yang menganut pandangan ini adalah Pan Wei(潘维) dari Universitas Beijing, Zheng Yongnian( 郑永年) dari National University Singapore dan lain-lain. Mereka mengira jika menolak sama sekali atau menyangkal adanya formulasi “model Tiongkok” ini, maka kehilangan hak untuk membicarakan masalah tersebut.

“Model Tiongkok” adalah suatu realita yang obyektif, yang tidak hanya berarti sangat penting bagi negara-negara berkembang, tetapi juga bagi Tiongkok untuk mengembangkan makna tersendiri yang tidak boleh diabaikan. Kata Zheng Yongnian pada 2010.

Jika dikatakan “Model Tiongkok” memang eksis, maka bagaimana untuk mendefinisikan konsep ini?  Konsep ini dapat diartikan secara luas dan sempit. Pada diskusi awal para pakar perhatiannya difokuskan pada bidang ekonomi, menjadikan “Model Tiongkok” dengan mendefinisikan dalam artian sempit. Tapi dalam beberapa tahun kemudian, para pakar membahas dengan perspektif yang lebih komprehensif, yang secara lebih luas didefinisikan sebagai konsep ekonomi politik. Seperti apa yang dikemukakan oleh Ding Xueliang (丁学良pada 2011) yang memformulasikan model Tiongkok dengan norma-norma formulasi disiplin ilmu sosial, dimana model Tiongkok didefinisikan sebagai ekonomi politik lapangan, yang masuk dalam lingkup “kekuasaan negara, ekonomi, dan masyarakat sipil” yang saling berkaitan atau sebagai interface.

Perdebatan ketiga, lebih mengfokuskan pada kontens spesifik bagaimana Model Tiongkok itu terebentuk. Sebagian pakar berpendapat terebntuknya dengan melihat ke belakang yang dimulai dari tahun 1949, yang telah mengakumulasi pengalaman 30 tahun sebelum dan 30 tahun sesudah pencanangan Reformasi dan Keterbukaan (改革开放前), Tiongkok telah kaya pengalaman dalam periode itu. Jadi memperbaiki atas “coba-coba dan kesalahan-kesalahan”(trial & error) sejak berdirinya RRT (1949), demikian kata Pan Wei (潘维,2010).

Tapi Banyak pakar yang mempercayai bahwa Model Tiongkok terbentuk pada 1978 setelah Sidang Pleno Ketiga PKT, menurut Qin Xuan (秦宣2010), namun Ding Xueliang (丁学良/dikemukakan pada 2011) menjadikan musim panas 1989 sebagai batas, dan 1979 akhir sampai dengan 1980 akhir sebagai “periode awal”. Perihal isi tentang Model Tiongkok Pan Wei sedikit lebih detail dengan menganggap perekonomian nasional, demokrasi, Sistim “Perahu” *1  merupakan satu “trinity” yang menjadi Model Tiongkok. Sedang Ding Xueliang membedah Model Tiongkok memisahkan soal politik, ekonomi  dan sosial menjadi subsistim, yang menjadikan  “core/inti dari Lininisme” sebagai puncak untuk “kontrol sosial” dan “peraturan pemerintah untuk kontrol pasar” tiga titik ini menjadi tumpuhan pemerintah.
(*1  社稷体制=sistim perahu : isitilah kuno yang mulanya mempunyai arti  “民以食为天”  rakyat dan pangan saling bergantungan dan berkaitan merupakan takdir. Rakyat dan Pemerintahan seperti dalam satu perahu menjadi satu kesatuan yang memiliki kepentingan yang sama. )

Pandangan keempat, bagaimana melihat Model Tiongkok dalam bentuk kerangka yang berbeda. Dalam tiga puluh tahun terakhir sejarah pembangunan Tiongkok menunjukkan reformasi dan politik keterbukaan tidak dilaksanakan secara seragam ke seluruh negeri setiap daerah melakukan pendekatan yang berbeda yang disesuaikan dengan realita mereka sendiri, namun tetap dibawah bimbingan pusat. Mereka membentuk ciri khas pembangunannya, misalnya “Model Zhejiang”, “ Model Guangdong” dan terakhir “Model Chongqing” (seperti apa yang telah dikemukakan dimuka). Bagaimana memperdebatkan dan membuat evaluasi sejarah untuk model-model ini para akademisi pendapatnya masih belum padu, perdebatan jadi seru dan menghangat.

Melihat Tiongkok dalam 30 tahunan terakhir ini dalam proses melaksanakan strategi kebijakan reformasi dan keterbukaan dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar, dalam rangka untuk mengkonsolidasi kekuasaan politik, pertumbuhan ekonomi, sasaran mekanisme stabilitas sosial, interaksi timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan sosial, telah ditrapkan kebijakan campuran keras dan lembut yang saling bersinergi. Yang membentuk satu set struktur kekuasaan institusional untuk pembangunan politik ekonomi. Mereka masih belum mendukung “Model Tiongkok” sebagai suatu model pembangunan yang sudah final yang dapat dijadikan satu contoh model dan dapat disebar luaskan.

( China 3.0 by Mark Leonard – European Council On foreign Relations – ECFR November 2012 )
( http://www.caogen.com/blog/infor_detail/14676.html共和国一甲子探讨中国模式
Yu Yongding(余永定)

Lahir di Provinsi Jiangsu 1948, Lulus dari Sekolah Beijing Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada 1969, kemudian bekerja sebagai tukang listrik di Pabrik Beijing Haevy Mesin 1969-1979. Bergabung dengan Institut of World Economics di tahun 1979 dan diangkat sebagai Research Fellow (1983-1986), menjadi Kepala Reset (1986), Senior Reseach Fellow (1987) dan Senior Fellow (1995) pada lembaga ini.

Anggota CASS (Academician of Chinese Academy of Social Sciences中国社会科学院学部委员), mendapat gelar S3 PhD bidang ekonomi dari Oxford University, Editor-in-Chief, China and World Economy (1998-) Anggota dan Penasehat Komite Masalah Luar Negeri Tiongkok (2010 Anggota Komite PBB Kebijakan Pembangunan (2010). Mantan Direktur Jenderal Institute Ekonomi Dunia dan Politik  (Director-General of Institute of World Economics and Politics/IWEPwith the CASS tahun 1998-2009) dan Anggota Komite kebijakan Moneter Bank Rakyat Tiongkok (Member of the Monetary Policy Committee of People’s Bank of China) tahun 2004-2006.

Bidang penelitian utamanya adalah masalah Keuangan Internasional, Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok dan Stabilitas Makroekonomi Tiongkok. Telah ratusan makalah yang diterbitkan sejak 1981. Disertasi masterpiecenya : Macroeconomic Analysis and the Design of Stabilisation Policy in China. Makalah ini adalah tentang aplikasi studi teori makro-ekonomi modern, stabilitas makro-enomi Tiongkok bagian barat, upaya lebih komprehensif serta derivasi dari Tiongkok dalam hal fungsi konsumsi, fungsi penawaran agregat, dan model pertumbuhan ekonomi Tiongkok termasuk segala macam inovasi.

Yu Yongding(余永定)digolongkan sebagai Free Market Egalitarian, seorang makro-ekonom terkemuka, Presiden Masyarakat Ekonomi Dunia Tiongkok dan Direktur Institut Ekonomi dan Politik Dunia di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok (President of the China Society of World Economics and Director of the Institute of World Economics and Politics at the Chinese Academy of Social Sciences). Dia juga menjabat sebagai anggota Komite Kebijakan Moneter Bank Rakyat China, anggota Komite Penasehat Perencanaan Nasional Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi RRT. Seorang kritikus terhadap pemerintahnya dimana Tiongkok yang telah menginvestasikan surplus perdangangannya yang besar dalam US dollar dengan membeli surat hutang AS.  Karyanya terkenal dengan kombinasi antara ekonomi liberal tapi menekan kuat pada keadilan sosial.

Dia pernah menyatakan bahwa Renminbi (mata uang Tiongkok) harus diizinkan untuk mengambang bebas sebagai cara untuk mempercepat beralih dari ketergantungan dari ekspor murah. Pemerintah harus sangat berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam proses konvertibiltas renminbi, dengan memperingatkan bahwa pemerintah harus tidak tergoda oleh kepentingan pribadi yang terpanggil oleh lobi(lobby) keuangan Hong Kong untuk meliberalkan rekening modal (capital account).

Menurut pengamatan  panjang Yu Yongding melihat bahwa Tiongkok perlu berpindah dari orientasi ekspor, investment-driven, low value added ekonomi ke arah konsumsi domestik dan produksi nilai tambah tinggi (high value added produtions). Sejalan dengan pesan dia bertahun-tahun lalu ketika dia masih menjadi anggota Komite Kebijakan Moneter Bank Rakyat Tiongkok dan memberi masukan pada Rencana Lima Tahun Partai.

Pada saat Tiongkok mengalami kelambatan ekonomi yang lalu,  banyak pakar yang mengatakan bahwa hal itu membutuhkan stimulus lebih lanjut untuk menjamin 8%. Sebagai contoh, ada banyak diskusi tentang runtuhnya industri baja Tiongkok, yang mana keuntungan anjlok hingga 50% dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan industri bahan mentah dan produksi semen juga melambat. Namun seruan untuk stimulus ekonomi merupakan penilaian yang berlebihan dan meremehkan konskuensi kegagalan dalam jangka panjang untuk restrukturisasi dan pengalihan pola pertumbuhan Tiongkok secara tepat waktu. Para pemimpin Tiongkok harus berpendirian kuat dan menolak godaan untuk mengubah arah dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan. Sebaliknya mereka harus mempercepat mengadakan penyesuaian ekonomi Tiongkok, walaupun hal itu dapat memperlambat pertumbuhan dan selama itu tidak meningkatkan pengangguran. Jika Tiongkok tidak melakukan retstrukturisasi sekarang, maka akan membayar biaya penyesuai yang lebih tinggi kelak. Kata Yu Yongding.

Penyebab Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok

Menurut Yongding ada beberapa penyebab penting atas perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun itu. Dalam beberapa hal sampai batas tertentu merupakan cerminan keberhasilan pemerintah dalam upaya meredahkan terjadinya gelembung bidang real-estate. Dua tahun lalu ( 2008 ) Tiongkok dalam Repelita yang ke 12 menetapkan target pertumbuhan PDB rata-rata tahunan sebesar 7% untuk periode 2010-2015. Pengaturan target pertumbuhan yang lebih rendah bertujuan untuk menyediakan cukup ruang untuk restrukturisasi dan pergeseran dalam pola pertumbuhan. Dengan kata lain perlambatan ini sebagai bagian dari kebijakan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Investasi dan ekspor merupakan mesin pertumbuhan utama Tiongkok. Pola pertumbuhan ini telah berhasil untuk mengubah negara sangat miskin atau pendapatan rendah menengah Tiongkok. Tapi kini tingkat investasi Tiongkok mendekati 50% dari PDB, yang mana 10% disebabkan oleh investasi real-estate. Sebagai akibat effisiensi modal Tiongkok telah jatuh secara signifikan dalam beberapa tahun  terakhir. Selain itu tidak dapat dikatakan apakah ada atau tidak gelembung pertumbuhan yang berkelanjutan itu. Yang jelas pertumbuhan berkelanjutan tidak dapat dibangun mengadalkan beton dan semen.

Rasio ekspor terhadap PDB Tiongkok telah melampaui 35% pada tahun 2007, hal ini diargumenkan oleh sebagian orang bahwa ekonomi Tiongkok tidak tergantung dari ekspor karena proporsinya dengan PDB tidak tinggi. Tetapi argumen ini secara konseptual salah. Karena ekspor tidak dapat digunakan untuk mengukur ketergantungan ekonomi pada permintaan eksternal. Jika memang ekonomi Tiongkok tidak tergantung pada ekspor, mengapa pertumbuhan terpukul begitu parah dengan adanya perlambatan dunia sejak 2008 ? Untuk membuat pertumbuhan berkelanjutan, Tiongkok harus beralih ke pola pertumbuhan baru yang lebih bergantung kepada domestik daripada luar negeri. Pemerintah Tiongkok memahami hal ini. Awal tahun itu PM Wen Jiabao (kini matan) mengatakan : “Dalam menetapkan tingkat pertumbuhan PDB sedikit lebih rendah, kami berharap ... membimbing rakyat disemua sektor untuk mengfokuskan perkerjaan mereka pada percepatan transfromasi pola pembanguan ekonomi yang lebih berkelanjutan (sustainable) dan effisien....”

(http://www.theguardian.com/world/2012/mar/05/china-cuts-growth-target-7-5 China cuts growth target to 7.5%)


Tindakan pada umumnya telah dilakukan untuk mengedalikan investasi dan real-estate yang mengalami penurunan hingga 16,3% pada paruh pertama tahun 2012, dan ini berdampak pada industri terkait seperti kontruksi, mebel dan appliances (alat kebutuhan rumah tangga) , dan dapat dipastikan ini akan menyebabkan penurunan yang signifikan dalam pertumbuhan.

Pertumbuhan Tiongkok juga telah melambat secara dramatis kerena ada krisis keuangan dunia. Untuk menghadapi perlambatan ini ada dua pilihan: merangsang ekspor dengan memberi potongan pajak atau dengan re-Pagging mata uang Yuan terhadap dollar AS dan seterusnya., atau dengan memanfaatkan keburukan situasi eksternal ini untuk mempercepat restrukturisasi industri ekspor Tiongkok dengan mendorong kompetisi, merger dan ekuisisi, peningkatan industri, merelokalisasi tempat produksi dan sebagainya. Untungnya pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan ekspor, yang akan mempertaruhkan bergulirnya kembali kemajuan Tiongkok, dimana telah diambil tindakan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor pada 2005.

Sehingga dengan waktu singkat, perlambatan dan kegagalan untuk pulih dapat dilakukan dengan cepat, terutama konskuensi dari tekad pemerintah untuk memulai mendorong melalui penyesuaian sebelum krisis keuangan dunia berdampak pada Tiongkok. Pemerintah harus diberi dukungan untuk berani jalan pada jalur tersebut tanpa harus melakukan paket stimulus yang lain. 

Beberapa Opsi bagi Tiongkok

Tiongkok masih mempunyai ruang untuk mengejar kebijakan ekspansi fiskal dan moneter, terlepas dari semua persoalan posisi fiskal Tiongkok masih kuat. Rasio defisit anggaran masih kurang dari 2% dari PDB, sedang rasio utang publik terhadap PDB kurang dari 20%. Berdasarkan statistik yang tersedia, utang pemerintah daerah dan kebijakan pinjaman mencapai 27% dan 6% dari PDB masing-masing. Bahkan jika semua pinjaman utang dan kebijakan daerah yang buruk dan pemerintah pusat masih punya kemampuan untuk membayar.

Sistim perbankan Tiongkok juga dalam kondisi yang relatif baik. Pinjaman non-performing (tak terbayar baik) rasionya akan tetap rendah dan terlihat tetap masih demikian, meskipun pertumbuhan turun.  Sulit bagi Bank Sentral Eropa untuk membujuk Bank Komersial untuk meminjamkan uangnya daripada menabungnya. People Bank of China (PBOC) tidak menghadapi masalah seperti itu, terhadap empat bank komersial besar BUMN yang dominan di Tiongkok. Suku bunga pasar uang Tiongkok sekitar 3% dan masih dapat dikurangi lebih lanjut. Yang lebih penting lagi persyaratan dana cadangan Tiongkok yang digunakan sekitar 10% dan sekarang 20% , bahkan dengan mudah dapat dikurangi jika PBOC menghendaki. PBOC juga bisa memotong suku bunga deposito dan kredit demi kepentingan benchmark Tiongkok. PBOC menetapkan suku bunga bank komersial untuk perpanjangan kreditnya atau membayar uang muka yang diterimanya. Meskipun mereka memiliki peluang yang terbatas untuk mengatur tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan pemotongan angka ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejauh ini pemerintah telah menahan godaan untuk merangsang ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif. Tapi tindakan itu memungkinkan jika ekonomi menunjukkan tanda-tanda melemah atau terjadi stres di pasar tenaga kerja, pemerintah mungkin akan merubah pikiran. Mei yang lalu NDRC ( National Development and Reform Commission-Komisi Pemabangunan Nasional dan Reformasi ) menyetujui suatu rangkai proyek besar senilai 800 milyar yuan. Itu terlihat jelas tanda-tanda pemerintah menyerah atas tekanan untuk paket stimulus baru, meskipun pada skala yang lebih kecil dari tahun 2008-2009. Untungnya NDRC membantah untuk klaim itu. Bahkan belum ada tindakan lebih lanjut sehubungan dengan proyek-proyek tersebut. Jika pemerintah daerah dan perusahaan tidak dapat mendapatkan dana yang memadai dari sumber lain, maka tidak akan ada investasi baru dalam proyek ini. Jika kinerja ekonomi loyo terus berlanjut, pemerintah juga bisa membongkar dengan tindakan administratif yang bertujuan untuk mengekang harga perumahan. Perubahan itu akan menjadi jantung untuk mengekang investasi real-estate, yang barang tentu akan menghasilkan rebound harga rumah dan kemajuan dalam mengedalikan demam investasi dalam pengembangan real-estate akan mudah untuk diluncurkan kembali.

Dengan singkat kata, apa saja tindakan yang akan diambil pemerintah Tiongkok saat ini dapat mempengaruhi kinerja ekonomi. Jika pemerintah yakin pertumbuhan tidak akan jatuh dibawah 7,5-7% pada 2012 dan seterusnya, mungkin akan stick/tetap pada pendekatan yang telah diambil sejak 2010. namun jika tidak yakin, mungkin memerlukan mengubah arah dengan segala koskuensi jangka panjang negatif . saat ini. Saya berani bertaruh bahwa pemerintah akan tetap pada jalurnya. Saya melihatnya kata Yu Yonding. Bahwa jika pemerintah tidak mengambil tindakan lebih lanjut, ekonomi Tiongkok juga akan beres dalam waktu dekat tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang.

Kesimpulan

Kesimpulan bahwa Tiongkok memiliki pola pertumbuhan yang tidak bersinabungan. Hal ini harus dibayar mahal jika terjadi perlambatan pertumbuhan. Biaya dan pengorbanan ini harus dibayar. Untungnya Tiongkok saat ini masih dalam posisi fiskal yang baik, sehingga memberi ruang bernafas untuk melakukan penyesuaian struktural tanpa menyebabkan terlalu banyak merasakan sakit.

Yu mengharapkan pemerintah Tiongkok mau bertegang syaraf dan melanjutkan pendekatan seperti saat ini meskipun terjadi perlambatan. Tentu saja dalam menanggapi situasi perubahan ekonomi harus diadakan penyesuaian kebijakan untuk memastikan kecepatan yang diperlukan untuk pertumbuhan. Tapi jika meluncurkan paket stimulus lain dengan penyesuaian biaya baru, itu akan menyebabkan suatu masalah besar dalam waktu tiga atau lima tahun yang akan datang.

Tiongkok sekarang mungkin telah memasuki masa penyesuaian jangka panjang dari periode lima tahun, dimana ekonomi mungkin berjuang dengan sedikit melambat pada tingkat rata-rata 7%, seperti apa yang telah direncanakan Repelita yang ke12. Tantangan terbesar dalam periode ini adalah tentang siapa yang harus menanggung  biaya apa, yang pada dasarnya adalah masalah politik ketimbang masalah ekonomi. Tidak dapat diragukan lagi penyesuaian akan menyakitkan. Namun saya akan tidak ragu bahwa jika pemerintah berhasil dalam penyesuaian ini, Tiongkok akan memiliki dekade lain  atau pertumbuhan yang melebihi 8% yang kedua.

Dalam istilah per kapita yang diukur dalam hampir semua indikator, Tiongkok masih tergolong negara yang sangat miskin. Yang lebih penting lagi dalam reformasi kelembagaan masih banyak yang harus dilakukan. Semua ini menunjukkan bahwa Tiongkok masih harus menempuh jalan yang panjang untuk mengangkat dirinya dari negara berpenghasilan menengah ke bawah menjadi negara maju. Masalahnya masih banyak yang harus dipecahkan yang berarti bahwa Tiongkok masih memiliki potensi yang luar biasa untuk kemajuan lebih lanjut. Saya harus optimis tentang masa depan Tiongkok. Demikian menurut Yu Yongding.

(http://www.aisixiang.com/data/72481.html余永定:重振中国再平衡)
( China 3.0 by Mark Leonard – European Council On foreign Relations – ECFR November 2012 )
( http://www.sina.com.cn  20100817 23:11  新浪财经 )

Justin Yifu Lin (林毅夫)

Justin Yifu Lin (林毅夫)

Justin Yifu Lin, kini tinggal di Beijing sebagai Konselor Departemen Luar Negeri Tiongkok (2013, istrinya bernama Chen Yunying ( 云英) berputra-putri 2 orang.  Pada 2008 ditunjuk sebagai Kepala Bagian Ekonomi Bank Dunia, menjadi seorang warga negara Tiongkok yang pertama untuk menempati posisi tertinggi dalam sebuah organisasi multi lateral. Penunjukkan ini tepat pada masa krisis finansial dunia, yang nampak di media Tiongkok dan internasional sebagai refleksi dari pergeseran kekuasaan pada Tiongkok.

Lin secara konsisten optimis untuk potensi berkelanjutan atas pertumbuhan Tiongkok, bahkan pada saat itu banyak ekonom yang kurang yakin atas prospek pertumbuhan Tiongkok. Lin masih tetap teguh atas pandangannya dan meramalkan bahwa Tiongkok masih bisa mempertahankan pertumbuhan tahunannya 9% untuk dua dekade didepan dan bahkan untuk tahun-tahun selanjutnya.

Dalam Bank Dunia/Komisi Nasional Reformasi Pembangunan Lin berperan serta dalam membuat laporan tentang Tiongkok 2030. Dalam laporannya ini isinya tidak ada satupun yang menyerukan untuk melakukan reformasi radikal, sebaliknya justru memberikan saran yang provokatif bagaimana Tiongkok dapat memanfaatkan keterbelakangannya untuk mengejar kemajuan Barat. Maka dapat dikatakan bahwa dia merupakan tandingan dari seruan strategi radikal untuk mengadakan perubahan yang dikemukakan oleh Yu Yongding.  

Lin dalam tulisannya mengatakan bahwa ketika Tiongkok melakukan perencanaan untuk memulai transisi menuju ekonomi yang berorientasi pasar pada tahun 1979, negara dalam keadaan miskin dengan pendapatan per kapita US$ 182 dan ketergantungan perdagangan (trade to GDP) rasionya 11,2%. Tapi setelah itu kinerja ekonomi Tiongkok meankjubkan. Selama periode 30 tahun ini, pertumbuhan per tahunnya rata-rata 9,9% dan per tahun pertumbuhan perdagangan internasional 16,3%.

Kini Tiongkok telah menjadi negara berpenghasilan menengah, dengan pendapatan per kapita US$ 5.400 pada 2011 dan lebih dari 600 juta orang telah terentas dari kemiskinan. Ketergantungan terhadap perdagangan telah melampaui 50%, tertinggi diantara negara ekonomi besar dunia. Pada 2009 Tiongkok telah mengambil alih kedudukan Jepang sebagai ekonomi besar ke 2 didunia dan mengambil alih kedudukan Jerman. Pasar untuk mobil terbesar didunia dan Shanghai sebagai pelabuhan laut tersibuk dunia dengan ukuran tonase sejak tahun 2005. Pertumbuhan spektakuler  selama tiga dekade  terakhir ini telah jauh melampaui apa yang diharapkan siapapun saat awal transisi, termasuk Deng Xiaoping arsitek reformasi dan politik keterbukaan Tiongkok.

Pendapat tentang kesuksesan Tiongkok untuk pertumbuhan di masa depan sangat bervariasi. Salah satu pandangan menyatakan bahwa Tiongkok akan melampaui AS pada tahun 2030 atau bahkan akan lebih awal. Pandangan lain adalah bahwa perekonomian Tiongkok bisa runtuh setiap saat. Pandangan mana yang lebih masuk akal? Untuk menjawab pertanyaan ini membutuhkan pemahaman faktor-faktor kunci apa yang menjadi penentu pertumbuhan Tiongkok.

Menurut Lin faktor-faktor penentu untuk pertumbuhan ekonomi dari perspektif fungsi produksi, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh hal-hal berikut :

-   Faktor-faktor Produksi. Dalam ilmu ekonomi, faktor-faktor produksi itu termasuk sumber daya alam (SDA), tenaga kerja, dan modal. Jika faktor-faktor produksi meningkat proposional, maka output juga akan demikian. Tapi dalam masyarakat modern karena SDA dibatasi oleh wilayah negara, maka dapat dianggap sebagai yang tetap (fixed). Peningkatan tenaga kerja dibatasi oleh pertumbuhan penduduk. Maka Modal merupakan yang sangat variabel dari tiga ini. Sejak Tiongkok mencanangkan reformasi dan keterbukaan, investasi dan tabungan telah melampaui 40% dari PDB per tahun. Untuk beberapa negara angka tersebut hanya berkisar 10-15%, untuk negara Afrika bahkan hampir mendekati angka nol. Dari faktor-faktor produksi, modal menjadi yang paling penting untuk pertumbuhan ekonomi.

-   Struktur Industri. Jika faktor-faktor industri dialokasikan untuk industri dengan nilai tambah tinggi, maka output juga akan meningkat. Jadi struktur industri juga menentukan pertumbuhan ekonomi. Mengerakkan faktor prioduksi ke sektor nilai tambah tinggi, maka perekonomian akan tumbuh bahkan tanpa meningkatkan faktor-faktor tersebut.

-   Teknologi, adalah penentu besar lainnya. Kemajuan teknologi dapat membawa produktivitas lebih tinggi, bahkan disaat struktur industri dan faktor-faktor produksi tetap dan tidak berubah. Dengan teknologi yang lebih baik output teknologi dan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.  

-   Institusi, dengan input produktif tersebut diatas, bila struktur industri dan teknologi, begitu dapat dibangun menjadi suatu produksi yang memungkinkan, maka output ekonomi yang maximum akan diperoleh. Seberapa dekat untuk mencapai maximum tergantung pada institusi/lembaga yang dapat membantu dalam meningkatkan tenaga kerja, menggunakan sumber daya secara effektif dan mengadopsi teknologi tepat guna.

Pentingnya Teknologi Baru

Diantara empat faktor penentu diatas, teknologi menjadi yang terpenting dalam praktek. Untuk ketiga faktor penentu lainnya, dalam suatu derajat tertentu akan menjadi mempercepat perubahan teknologi. Tanah dan SDA pada dasarnya tetap dan pertumbuhan tenaga kerja masih agak terbatas. Bahkan jika modal terakumulasi dengan kecepatan tinggi, akan terjadi law of diminishing returns atau hukum dengan peningkatan biaya (hukum penting ekonomi mikro), kecuali jika ada kemajuan teknologi, maka retruns akan menurun. Akibatnya antusiasme untuk mengumpulkan modal akan menurun juga. Keculai jika kemajuan teknologi pada kecepatan tertentu akan memberi effek pada diminishing returns dapat dihindari dalam mempertahankan antusiasme untuk mengakumulasi modal.Tanpa teknologi baru tidak akan ada industri dengan nilai tambah tinggi, jadi upgrading industri adalah sesuatu yang diharuskan. Kini hampir semua industri dengan nilai tambah tinggi seperti elektronik dan bio-engineering merupakan hasil dari penemuan, inovasi, dan teknologi baru. Hanya dengan penemuan teknologi yang konstan barulah akan ada industri baru dengan nilai tambah tinggi. Didorong oleh returns yang tinggi, bisnis akan berinvestasi di sektor-sektor yang sedang berkembang, yang pada akhirnya akan mengarah pada upgrading industri.

Perbaikan kelembagaan (institutional) adalah suatu yang sangat penting. Hal itu tidak seperti akumulasi modal, upgrading industri, atau teknologi canggih, yang semuanya didorong oleh keuntungan, perbaikan kelembagaan adalah proses pasif. Seperti apa yang dikatakan Marx, dasar itu menentukan suprastruktur dan sebagian dari superstruktur, intitusi/lembaga harus sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya . Sebagaimana telah disebutkan diatas, perubahan teknologi akan mengubah berbagai ekspek dasar, menuntut perbaikan kelembagaan. Jadi kemajuan teknologi merupakan prasyarat untuk perbaikan kelembagaan.
Singkat kata, potensi pertumbuhan ekonomi sebagian besar tergantung pada kemajuan teknologi. Selama lebih dari satu milenium sebelum abad ke18, pertumbuhan tercepat tahunan rata-rata PDB per kapita hanya 0.05%, bahkan untuk negara-negara paling maju Eropa. Jadi butuh waktu 1400 tahun untuk menggandakan pendapatan per kapita. Setelah Revolusi Industri, tingkat teknologi inovasi memuncak diseluruh Eropa. Akibatnya pertumbuhan pendapatan per kapita di abad ke18 dan ke19 meningkat menjadi 1%. Jadi dalam periode ini dibutuhkan 70 tahun untuk melipatgandakan pendapatan per kapita. 

Pada abad ke20 pertumbuhan pendapatan per kapita naik menjadi 2%--- 40 kali dari sebelum Revolusi Industri. Jadi dalam periode ini hanya membutuhkan waktu 35 tahun atau sedikit dari satu generasi untuk melipatgandakan pendapatan per kapita. Perubahan cepat seperti diatas menggambarkan peran penting teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk memahami potensi bagi pengembangan masa depan Tiongkok, maka memerlukan menjajaki kemungkinan untuk mengadakan perubahan Teknologi di Tiongkok.  

Inovasi di Negara-negara Berkembang

Ada dua jenis invovasi teknologi yaitu Produk dan Proses. Dengan inovasi produk, produk baru seperti komputer menggantikan produk lama seperti Sipoa. Dengan inovasi proses, produk tetap sama namun diproduksi dengan biaya lebih effektif dan effisien. Misalnya Ford Motor, pada awal-awalnya mengadopsi effisiensi tinggi untuk jalur perakitan dalam menggantikan metode kerajinan tangan tradisional untuk memproduksi mobil yang dapat dijangkau untuk pasaran massal.

Keduanya, inovasi produk dan inovasi proses dapat berasal dari penelitian dan pengembangan (R&D) dalam negeri atau meminjam dari luar negeri. Inovasi tidak selalu harus melibatkan teknologi baru, setiap negara cendrung berbeda-beda untuk memilih mekanisme inovasi yang berbeda. Untuk negara-negara paling maju seperti Jerman, Jepang dan AS yang menikmati tidak hanya pendapatan kapita yang tertinggi tapi juga teknologi termaju dimana R&D menjadi satu-satunya pilihan untuk inovasi. Tapi di negara-negara berkembang yang tertinggal dari negara maju memiliki pilihan lain untuk inovasi di sebagian besar industrinya, termasuk mengimpor teknologi, meng-copy, dan membeli lisensi hak paten.

Untuk negara-negara yang sedang berkembang seperti Tiongkok, memperkenalkan teknologi dari negara maju pada umumnya akan lebih disukai, jika itu tersedia.  Kebanyakan perlindungan hak paten untuk suatu teknologi baru ini hanya selama 20 tahun atau kurang, dalam prakteknya karena teknologi cepat kemajuannya, maka biasanya harganya bisa rendah atau bahkan tidak ada untuk sebagian besar teknologi yang diciptakan 10 tahun yang lalu. Dan untuk teknologi yang lebih baru untuk beberapa data  menunjukkan bahwa biaya lisensinya tidak lebih dari 30% dari biaya asli R&D mereka. Jadi dengan mempertimbangkan semua biaya kegagalan dalam percobaan, hal ini akan menjadi kurang dari 1% biaya R&D untuk lisensi teknologi baru.

Keuntungan Dari Teknologi Pinjaman

Dengan memperkenalkan teknologi canggih dan pengalaman dari negara maju, negara sedang berkembang dapat berinovasi lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah dan dengan resiko yang kecil. Inovasi teknologi akan mengarah pada peningkatan effisiensi, lebih tinggi pengembalian modalnya, akumulasi modal yang lebih cepat, dan peningkatan industri industri dan pertumbuhan ekonomi.  Dengan pertimbangan berapa lama bagi negara-negara diseluruh dunia untuk menggandakan PDB mereka dalam fase pertumbuhan yang cepat setelah Revolusi Industri : Inggeris memerlukan 58 tahun (1780-1838), AS 47 tahun (18339-86), Jepang 34 tahun (1885-1919), Turki 20 tahun (1957-77), Brazil 18 tahun (1961-79), Korsel 11 tahun (1966-77) dan Tiongkok 10 tahun (1977-87).

Dengan kata lain, bagi yang lebih akhir ekonominya memasuki fase pertumbuhan yang cepat, terlihat makin pendek waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan outputnya. Seperti yang sudah dibahas diatas, negara-negara industri mampu meningkatkan PDB per kapita sekitar 1% per tahun dalam abad setelah Revolusi Industri dan sekitar 2% per  tahun pada abad ke20. Sebaliknya, negara berkembang yang sukses termasuk Jepang, 4 Macan Asia dan Tiongkok pasca Reformasi mampu meningkatkan PDB per kapita sebesar 8% per tahun pada paruh kedua abad ke20.

Setelah Perang Dunia II, Macan Asia dan Tiongkok pada awalnya start dari titik yang sama. Tetapi pada tahun 1980an Macan Asia telah menjadi negara industri baru dengan pendapatan per kapita sekitar 1/3 dari AS. Alasan utama dikarenakan mereka bisa memanfaatkan dengan baik pada teknologi pinjaman dan peningkatan industri. Pada 1950an kebanyakan rakyat di 4 Macan Asia adalah petani. Dengan terus berkenalan dengan teknologi baru dan industri baru, tenaga kerja beralih ke industri penambahan nilai tinggi termasuk jasa. Akibatnya pengembalian modal di industri tersebut meningkat, cepat terjadi akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi mulai makin lama makin membesar.

Kunci Untuk Mempertahankan Pertumbuhan Cepat

Tidak ada negara selain Tiongkok yang telah mempertahankan pertumbuhan tahunan sebesar 9% untuk lebih dari 3 dekade. Bisakah Tiongkok terus tumbuh dengan cepat untuk 2 dekade yang akan datang atau bahkan mungkin akan lebih lama lagi? Jawabannya tidak didasarkan pada seberapa perkiraan optimistik tapi pada potensial keuntungan dari keterbelakangan. Adalah benar. Pada 2008 pendapatan per kapita  Tiongkok adalah 21% dari AS, diukur dari daya beli paritas oleh Maddison estimates.*  
(*The national statistics used in this and the next paragraph are taken from Angus Maddison’s Historical Statistics of the World Economy: 1–2008 AD, available at http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/ horizontal-file_02-2010.xls.) 

Kesenjangan pendapatan antara Tiongkok dan AS menunjukkan masih ada kesenjangsan teknologi yang besar antara Tiongkok dan negara-negara industri. Sehingga Tiongkok dapat terus menikmati keuntungan dari keterbelakangan sebelum menutup jurang ini.

Menurut perkiraan Maddison menunjukkan status Tiongkok saat ini relatif terhadap AS mirip dengan Jepang pada tahun 1951, dengan Singapura tahun 1967, dengan Taiwan pada 1975, dengan Korsel 1977. PDB tumbuh sebesar 9,2% di Jepang antara 1951 - 1971, dengan Singapura 8,6% antara 1967 – 1987, sebesar 8,3% di Taiwan antara 1975 – 1995, dan 7,6% di Korsel antara 1977 -1997. Strategi pembangunan Tiongkok setelah reformasi pada 1979 mirip dengan Jepang, Singapura, Korsel dan Taiwan. Sehingga memiliki potensi untuk mencapai 20 tahun untuk tumbuh 8% . Pendapatan per kapita Jepang diukur dalam paritas daya beli adalah 65,6% dari AS pada 1971, Singapura 53,8% pada 1987, Taiwan 54,2% pada 1995, dan Korsel 50,2% pada tahun 1997. 20 tahun dari sekarang ( 2012 ) pendapatan per kapita Tiongkok diukur dalam paritas daya beli dapat mencapai sekitar 50% dari pendapatan per kapita AS. Diukur dengan power parity pembelian, ekonomi Tiongkok mungkin pada 2030 menjadi dua kali lebih besar dari AS. Diukur dengan nilai tukar pasar (market exchange rate) akan tergantung berapa cepat Tiongkok menilai kembali mata uangnya, mungkin setidaknya akan sama ukurannya seperti apa yang dilakukan AS.

Titik pelarian Justin Lin(林毅夫
https://www.zhihu.com/question/39865551

Kisah Pembelotan Tentara Teladan Taiwan ke RRT

Lalu siapakah Justin Yifu Lin(林毅夫)?  Lin terlahir 15 Oktober 1952 dengan nama Lin Zhengyi (林正义) di desa Yilan, Taiwan. Kemudian mengganti nama menjadi Lin Zhengyi (林正谊 /dengan aksara terakhir yang berbeda). Lahir dari keluarga miskin, ibunya hidup dari mencuci baju. Lin Yifu setelah lulus SMP & SMU Yilan (宜蘭中學). Setiap pulang sekolah Lin harus ke Rumah Sakit Yilan (宜兰新生综合医院) untuk memberi makan babi. Berhubung disekitar rumahnya pada malam hari ada pasar kaget suasananya berisik, maka sepulangnya kerumah dia cepat-cepat tidur, setelah tengah malam suasana sepi bangun untuk belajar hingga subuh, dia rajin sekali belajar hingga berprestasi baik. Lulus dari SMP Yilan lamgsung diterima di SMU disekolahan yang sama tanpa ikut ujian seleksi.  1971 setelah mengikuti Ujian Masuk Universitas Bersama, terpilih masuk di Taiwan National University College of Agricultural Engineering, Water Conservancy Group (国立台湾大学农学院农业工程系水利组).

Selama kuliah di Universitas Taiwan (NTU) ini, Lin aktif dan sangat dikenal dalam gerakan organisasi kemahasiswaan. Pada saat Taiwan dikeluarkan dari PBB, Lin pernah menjadi ketua dari perwakilan mahasiswa tingkat satu, pernah menjadi penggerak “mogok makan dalam kampus”.  Pada saat diskusi tentang “Menentang Masuknya  RTT Dalam PBB” menyerukan para peserta diskusi untuk berdemontrasi dan mengajak semua rakyat Taiwan untuk mengadakan pawai untuk menyatakan protes atas peristiwa itu. Tapi sebenarnya pada saat itu dimana para mahasiswa Universitas Taiwan (NTU) yang sedang hangat-hangatnya memperjuangkan demokrasi, masalah bagaimana menolong status Taiwan didunia internasional tidaklah terlalu semangat. Selain itu pemerintah Taiwan juga tidak ingin mahasiswa terlalu ikut aktif dalam hal ini, jadi usulan Lin dianggap tidak terlalu penting.

Pada musim dingin 1971, pada semester akhir pertama saat para mahasiswa baru dilatih kewiraan/kemiliteran, pada akhir pekan ke5 latihan ini Lin menghadap komandan lapangan dan memutuskan untuk tidak meneruskan kuliah di NTU. Pada waktu itu kebanyakan mahasiswa lebih mengharapkan untuk bisa kuliah ke AS, sedang yang berkeinginan seperti Lin ini sungguh sangat langka. Kebetulan pihak militer sedang menyerukan menghimbau para pemuda untuk mau bergabung menjadi militer, jadi permintaan Lin ini langsung diterima, bahkan Lin menjadi alat propaganda dan menjadi seperti seorang bintang selebriti. Pada waktu itu Kepala Staff Lai Ming Tang (賴名湯) saat mendengar kabar Lin dengan sukarela meninggalkan bangku kuliah dan memutuskan menjadi militer, Lai Ming Tang mengatakan “Setelah mendengar kata hati Lin Zhengyi, telah menyetuh hati semua hadirin, ini adalah suatu bukti kuat bahwa Republik Tiongkok (Taiwan) akan menjadi kuat, karena negara kita memiliki darah muda yang macam ini sangat banyak”. Dua hari setelah kejadian ini, seorang mahasiswa bernama Tao Limin (陶立民) dari Institut Teknologi Datong (大同工学院) jurusan Kimia Teknik yang juga ikut dalam kamp latihan ini juga menyatakan hal yang sama untuk memutuskan masuk jadi tentara AD. Media ramai memberitakan bahwa peristiwa ini berkat pengaruh dari keputusan Lin Zhengyi. Pada 4 maret 1972, Kastaff Lai Ming Tang atas nama Korp Pemuda Anti Komunis Tiongkok Untuk Penyelamatan Negara yang dikepalai oleh Jiang Jinguo (蒋经国) memberi penghargaan kepada Lin Zhengyi “Outstanding Youth Medal”.

Lin Zhengyi yang semestinya diminta untuk kuliah di Institut Teknologi Chung Cheng (中正理工学院 ), sengaja memohon kepada Jenderal Lai Mingtang untuk dimasukkan pada Akademi Perwira AD. Pada 1975 lulus dengan ranking ke2 untuk angkatan ke44 dari akademi tersebut. Setelah lulus Lin betugas di akademi tersebut sebagai komandan peleton, dan menikah dengan Chen Yunyin (陳雲英) seorang lulusan dari Universitas Politik Nasional jurusan Bahasa Chinese, setahun kemudian melahirkan seorang anak.

Ketika Lin masih pada masa kuliah, Jiang Jingguo dipromosikan menjadi PM Taiwan. Mengingat dari almamater yang sama dan sejalan dengan strategi politik elite Jiang Jingguo yang akan memakai tokoh setempat., maka Lin menjadi perhatian dia. Jiang Jingguo berpesan kepada murid kepercayaannya, ketika itu sebagai Dikrektur Jendral Politik Peperangan(warfare) Wang Sheng (王昇) harus memperhatikan Lin Zhengyi dengan baik, dengan tidak perlu tergesa-gesa menugaskan untuk membawa pasukan, melainkan melatih Lin untuk bidang keuangan pertahanan militer dan menugaskan belajar di Institut Nasional Businis & Management (国立政治大学企业管理研究所).

Pada musim panas 1978, Lin Zhengyi mengganti nama dari 林正義menjadi林正誼 dengan lafal sama tapi berbeda aksara, karena saat lulus sebagai MBA dan ditugaskan dikesatuan, komandannya bernama sama, untuk membedakan maka berganti nama.

Pada 16 Desember 1978, AS dengan resmi menanda tangani persetujuan dengan RRT, yang menetapkan sejak 1 januari 1979 resmi mengadakan hubungan diplomasi, dan memutuskan hubungan dengan Republik Tiongkok Taiwan. Pada Desember tahun itu Deng Xiaoping naik tahta lagi, dan kebijakan dan hubungan antara RRT dan Taiwan mulai berubah lebih baik. 1979 RRT mengakui rakyat Taiwan sebagai kerabat sebangsa, Menhan RRT Xu Xiangqian(徐向前) mengumumkan mengakhiri permusuhan militer di Jinmen (金门)  dengan Taiwan yang sudah berlangsung lebih 20 tahunan. Permusuhan militer dan politik selama 30 tahunan pelan-pelan mencair.

16 Pebruari 1979, Lin menjabat sebagai Komandan Pertahanan Divisi 284 Jinmen dengan pangkat kapten di Masan (馬山). Masan ini terletak diujung tanduk kepulauan utama Jinmen, jaraknya hanya 2 km dari Pos militer RRT di Fujien (福建白河口). Masan ini menjadi garis terdepan dalam perang propaganda dengan pengeras suara besar dari daratan Taiwan dan Tiongkok daratan. Maka di Masan komandan militer setempat sering mengadakan pemerikasaan terhadap eksekutif dan tamu asing yang datang di tempat tersebut. Maka hanya perwira pilihan dan yang terbaik yang ditugaskan ditempat ini. Dan tidak heran jika Jiang Jingguo sangat mempercayai Lin Zhengyi yang warga negara asli Taiwan ini sebagai komandan ditempat ini.

Membelot Ke Tiongkok Daratan

16 Mei 1979 malam, setelah seminggu cuti mengujungi keluarganya, Lin dikabarkan “membawa” kontong dibadannya berisi semua identitas militer dan semua kode militer, berenang 2 km menyeberang ke Xiamen bergabung pada tentara RRT. Pembelotan ini tidak menjadi kasus karena saat itu kedua belah pihak saling menghimbau tentaranya untuk bisa membelok kepada pihaknya. Hingga 1990 hubungan kedua pihak menjadi makin mencair.

Berikut adalah petikan dari tulisan tentang pembelotan Lin yang ditulis oleh Guan Renjian (管仁健) seorang penulis Taiwan dengan judul : Menyelematkan “Private Ryan” Taiwan/Rescue Taiwan’s “Private Ryan”  (抢救台湾的{雷恩大兵}) :
Ketika membelot Lin Yifu seorang komandan kompi 851 AD Taiwan dari Divisi 284, Hou Shou (霍守) sebagai Perwira Kepala Divisi Operasi yang pertama memberi laporan tentang pembelotan Lin. Xiao Rubo (萧如波) sebagai Kepala Poltik Perang dan seorang anggota lagi untuk berpartisipasi dalam penyelidikan kasus pembelotan Lin ini. Komandan Divisi 285 adalah Zhou Zhongnan (周仲南), komandan Brigade 851 adalah Bao Rongping (薄榮萍), komandan Batalion adalah Hou Jinsheng(侯金生). Tiga bulan sebelum terjadinya pembelotan ini Lin Yifu adalah salah satu anggota dari Brigade 852 yang dikomandani oleh Gao Huazhu (高华柱).

Pada saat perayaan makan malam untuk perwira militer pada jam 18:00, tanggal 18 Mei 1979, ditunggu hingga jam 19 Lin sebagai komandan masih belum hadir dalam perjamuan makan malam tersebut. Sehingga membuat semua hadiri jadi gelisah, semua prajurit ditugaskan untuk mencari, tapi hingga larut malam tidak menemukan Lin, maka dibuatlah laporan kepada Divisi. Setelah diadakan di-inventarisasi, ternyata tidak hanya komandan hilang, tapi bendera pertempuran dan semua kode-kode serta informasi rahasia militer juga hilang.

Seluruh anggota divisi lebih dari sepuluh ribu personil dilengkapi dengan 50 senjata laras panjang dikerahkan untuk mencari, lampu-lampu sorot dinyalakan dan Howitzer 105 dengan peluru flare di tembakkan untuk mencari. Semua benda-benda mengapung di laut yang mencurigakan ditembaki dengan senapan mesin dan juga dengan granat. Tapi hingga hari terang keesok harinya tetap saja tidak ketemu. 19 Mei diadakan latihan militer besar-besaran dengan 100 ribu prajurit, dan melibatkan rakyat setempat sebanyak 50 ribu penduduk dengan senjata pentungan mengaduk-aduk semua jengkal tanah di pulau kecil ini untuk diperiksa. Namun hingga beberapa hari juga tidak dapat menemukannya. Akhirnya disimpulkan bahwa Lin dengan bola basket yang diikatkan pada kedua lengannya berenang menyeberang ke daratan Tiongkok.

Dengan pembelotan Lin yang diduga membawa rahasia militer, maka pada Juni 1979 semua anggota divisi 284 dimutasikan dan diganti oleh Divisi 319, serta mengubah semua strategi meliter dan kode-kode militer diseluruh kepulauan tersebut.

Menurut laporan penyelidikan AD Taiwan, pada 16 Mei 1979 malam, Lin dengan mengenakan jaket pelampung, memanfaatkan air laut surut berenang ke ujung tanjung Xiamen yang jaraknya menjadi hanya 2130 meter, hari itu kebetulan saat surut yang paling tinggi, hingga laut menjadi dangkal jadi waktu berenangnya tidak terlalu jauh, hanya memerlukan kurang dari 2 jam sudah bisa mencapai seberang. Pada 14 Mei ketika Lin berpatroli ke petugas pantai berpesan kepada parjurit jaga, dengan menakut-nakuti mereka, “jika kalian melihat ada tentara daratan di laut, bila mereka tidak menyaut saat diteriaki, supaya jangan ditembak, agar jika mereka tewas, arwahnya tidak membalasmu kelak”.  Menurut laporan 16 Mei siang harinya laut pasang hingga sore hari jam 4, jam 10 malam mulai surut. Menurut prajurit jaga pada jam 8:30 malam dia melapor kepada Lin untuk menjemput prajurit pengganti, tapi jam 9:30 ketika akan melapor lagi kepada Lin, dia sudah tidak terlihat lagi di kamarnya. Jadi disimpulkan bahwa Lin berangkat membelot pada antara satu jam itu. Kemudian diketemukan sepasang sepatu basket Lin berada dirawa jalan setapak menuju laut.

Menurut Penuturan Lin

Pada 1980, Lin menulis surat kepada kakak sepupunya Li Jianxing (李建兴) yang kebetulaan ditugaskan di Tokyo-Jepang. Dalam surat ini diceritakan tentang keadaan dia di Tiongkok daratan antara lain sebagai berikut:

Saudara Jianxing:

Pada saat berpisah dengan bibi (saudara perempuan dari ayah Lin yang berkunjung menemui Lin di Tingkok) tidak sempat menanyakan alamat kamu di Tokyo, jadi saya menitipkan surat ini untuk diselundupkan kepadamu, saya benar-benar tidak berharap akan dapat menerima balasan suratmu. Sejak meninggalkan rumah tak terasa sudah lewat satu tahun, tapi saya tetap tidak dapat melupakan keluarga dan anak-anak, dan tidak melupakan memikul tanggung jawab atas keluargaku. Kangen pada rumahku makin hari makin kuat. Dengan membaca surat balasanmu sungguh membuatku lebih merasakan “Surat Keluarga Sungguh Berharga”.  

Setelah kembali ke pangkuan pertiwi (RRT) sesungguhnya ingin cepat-cepat memberi kabar kepada keluarga, tapi berhubung mempertimbangkan keselamatan para kerabat saya tidak berani bernuat demikian. Kembalinya aku ke negara pertiwi untuk Taiwan adalah suatu yang yang menyulitkan, dimana aku yang pernah menjadi “selebriti” sebelumnya, dan ini tentu akan menjadi bahan proganda bagi Tiongkok daratan (RRT). Namun untuk keselematan semua kerabatku di Taiwan, atas permintaan aku, dan disetujui oleh oleh organisasi (pihak RRT), asalkan pihak Taiwan tidak menindak dan menganiaya keluarga dan kerabatku, pihak sini setuju bahwa masalah kembalinya aku ke pertiwi tidak akan diumumkan.

Dalam periode waktu ini, organisasi telah mengatur aku untuk mengujungi banyak tempat, Tiongkok daratan dalam bidang pembangunan ekonomi sungguh sangat tertinggal, tarap hidup rakyat sangat rendah, tapi pada dasarnya setiap orang masih bisa cukup sandang pangan, hal ini tidak dapat tidak dikatakan suatu prestasi luar biasa selama 5000 tahun sejarah Tiongkok. Seharusnya pembangunan sosialis Tiongkok bisa berhasil lebih baik, tapi karena kekacauan selama 10 tahun Revolusi Kebudayaan, akibatnya seluruh ekonomi Tiongkok nyaris bangkrut. Kini Tiongkok dari atas sampai kebawah sedang secara realistis mengevaluasi pengalaman membangun negara selama 30 tahun ini, menarik pelajaran darinya untuk berupaya lebih semangat membangun Tiongkok yang modern.

Sejak terjungkalnya “Gang of Four”, semua daratan sedang dengan pesatnya terus maju, rakyat penuh kepercayaan diri dan semangat. Aku percaya orang Tionghoa mempunyai harapan dan memiliki masa depan. Sebagai seorang Tionghoa patut bangga untuk ini, untuk menegakkan kepala dan membusungkan dada untuk tunjukkan kita lebih unggul di dunia. Sesuai dengan hobi aku tentang sejarah, aku mengunjungi banyak tempat sejarah yang menarik, tetapi kemegahan dari Tembok Besar, kecantikan Kota Terlarang, tidak banyak meninggalkan kesan yang mendalam dalam pikiranku. Tapi yang paling mengejutkan bagiku adalah Qin Li Bing dan putranya (秦李冰父子) yang membangun bendungan pengairan Dujiangyan (都江堰) (yang dibangun pada 256-251 SM) di Chengdu (成都) pada “Periode Negara-negara Berperang” (476-221 SM). Berkat Dujianyan, Provinsi Sichuan menjadi tanah yang berlimpah, dan bangunan ini sudah dibangun 3000 tahun lalu, tapi hingga kini masih bermanfaat bagi semua mahluk. Ketika aku berdiri ditepi suangai ini, mendengar deburan deras aliran air, aku membayangkan diriku untuk menjadi seorang pria sejati seperti Li Bing dan putranya yang dapat memberi kebahagiaan untuk umat manusia. Aku berjanji akan memkontribusikan diriku kepada rakyat Tiongkok, agar merasa menjadi layak hidup ini.

Masa depan Taiwan kini berada pada persimpangan jalan, untuk jangka panjang dengan mempertahankan statusnya kini, untuk tujuh juta rakyat Taiwan bukanlah suatu yang tepat. Jadi kemana harusnya generasi saya menuju, saya harus sebisanya memberi pengaruh. Seperti apa yang dikatakan dalam surat kamu, Taiwan tidak harus merdeka, tapi juga tidak harus menjadi tanah jajahan. Lalu Taiwan harusnya menuju kemana? pertanyaan ini sudah lama menjadi pokok pemikiran saya. Berdasarkan pengertian  kebudayaan, sejarah, politik, ekonomi dan kemiliteran, saya rasa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi (RRT) adalah suatu yang diharuskan, juga menjadi satu pilihan yang terbaik.

Sebagai seorang Taiwan, saya sangat cinta atas tanah airku, tempat yang membesarkan saya, saya sangat berharap dapat menyumbangkan segala tanaga diriku untuk kemakmuran, kebahagiaan; Tetapi sebagai seorang Tionghoa, saya rasa Taiwan harus berkontribusi tidak hanya kepada orang Taiwan dan orang Taiwan perantauan, Taiwan seharusnya juga lebih berkontribusi kepada sejarah perkembangan Tiongkok. Perpecahan secara jangka panjang  bagi Taiwan dan daratan tidak menguntungkan, untuk sejarah Tiongkok juga tidak menguntungkan. Maka untuk konteks tidak merugikan kepentingan rakyat Taiwan, dan mempercepat unifikasi Tiongkok, adalah tugas dan tanggung jawab generasi saya.

Sekarang Tiongkok daratan mengakui keberhasilan pembangunan Taiwan atas ekonomi, sosial, budayanya. Dan Tiongkok daratan dalam mengusulkan kebijakan unifikasi Taiwan dan telah menjamin tetap menghormati sistim yang ada sekarang, dan tidak akan merugikan rakyat Taiwan, tidak akan merubah cara hidup rakyat Taiwan. Dari kontak saya dengan Tiongkok daratan, saya merasakan penuh ketulusan dari pihak berwenang Tiongkok. Tentu saja bagaimana agar tidak mengurangi standar hidup rakyat Taiwan dan tidak mengubah cara hidup rakyat Taiwan, adalah hal yang sangat komplek. Saya pikir setelah unifikasi, bagi Taiwan pekerjaan yang terpenting adalah dibidang ekonomi. Maka kini saya menyiapkan diri dalam tiga tahun ini untuk belajar baik-baik teori-teori ekonomi.

Di Taiwan meskipun saya pernah dipuji-puji, tapi itu hanya menjadi alat dari Guomintang, bukanlah benar-benar untuk membina saya. Sekarang saya disini sungguh-sungguh diperhatikan dan dibina serta dilatih.

Kini hidup saya kecuali merasa kesepian, tapi pada umumnya sangat memuaskan. Terakhir saat bersamamu di Restoran Wa-wa, saya sebenarnya ingin menitipkan Yunying, Xiaolong, Xiaoling (istri, putra-putrinya) untuk merawatnya, tapi sekarang kamu telah meninggalkan Taiwan. Yunying seorang perempuan merawat dua anak, saya dapat merasakan kesusahannya.  Xiaolong kini sudah berumur 3 tahun, saat-saat memerlukan seorang bapak, tapi kini hanya bisa ditemani ibunya saja. Sedang saat Xiaoling lahir, kesempatan untuk melihat bapaknya juga tidak ada.  Ibu saya sering sakit, saya belum bisa sekuat tenaga untuk berbakti padanya, kepada mereka saya sungguh minta maaf, tapi saya harap kita sekularga bisa berkumpul kembali pada waktu dekat ini.

Tolong kamu mewakili saya untuk memberi semangat kepada Yunying. Juga minta kakak dan kakak ipar agar mereka bersedia untuk bisa sementara mau menanggung tugas untuk saya, kelak saya akan membalasnya sepuluh, beribu kali kepada mereka. Ulang tahun Yunying 16 Pebruari, Ibu saya Imlek bulan lima, Ayah saya Imlek hari ketujuh bulan kedelapan, Xiaoling kira-kira 5 Agustus? Xiaolong 12 Desember ulang tahunnya. Untuk hari-hari ini tolong bisa mewakili saya untuk mengirimkan hadiah/kado kepada mereka, bagi saya panggilan untuk Yunying ada nama kecilnya – Fangfang, tolong pada kadonya dituliskan dengan nama ini, dia pasti bisa memahaminya.

Kini satu-satunya kerabat yang bisa saya hubungi hanyalah kamu, tapi kamu harus sangat hati-hati, jangan sampai pihak berwenang Partai Guomintang dapat memegang kelemahanmu, agar tidak seumur hidup menyusahkan kamu. Jika ada kabar sebaiknya disampaikan dengan lisan, supaya tidak meningalkan bekas. Saya kira kini kamu sedang sibuk mempersiapkan ujian pada bulan April. Tunggulah hingga ujian selesai barulah berhubungan lagi. Tolong sampaikan salam kepada kakak dan kakak ipar. Akhir kata, marilah kita sebagai orang Taiwan harus mempunyai ambisi, bukan saja harus menjadi majikan di Taiwan, juga menjadi majikan di Tiongkok, agar supaya Tiongkok bersatu, menjadi makmur dan kuat, untuk semua ini kita harus berjuang.

Hormat saya. 
Lin Yifu
(Inilah kira-kira isi surat kepada sepupuhnya )

Pada 2010, Lin mengungkapkan bahwa saat pembelotan, dia tidak memakai bola basket, tidak juga membawa kode-kode rahasia militer Taiwan. Dia hanya memakai jaket pelampung penyelamat, kartu idenditas sebagai seorang perewira tentara Taiwan, botol air minum, berenang hampir 3 jam menyeberang ke daratan Tiongkok. Begitu sampai didaratan tidak berani banyak bergerak karena kuatir adanya ranjau-ranjau yang ditanam, maka begitu dia sampai ditepian, dia memberi kode sinyal kepada tentara penjaga dengan lampu senter agar ditangkap.

Menurut penuturan Lin mengapa dia memilih membelot pada 16 Mei 1979, karena menurut peraturan bagi seorang Komadan yang telah meninggalkan tugas kesatuannya sudah 3 bulan dia tidak bertanggung jawab lagi terhadap segala kejadian/kasus khusus pada kesatuannya, bagi seorang Komandan yang bertugas kurang dari 3 bulan dia tidak perlu bertanggung jawab untuk kasus yang bersangkutan. Kebetulan mantan Komandan Divisi sudah pensiun, semua komandan baru diganti. Maka pembelotan akan mengurangi resiko mereka. Tapi keputusan itu sangat berat baginya, karena anak bungsunya belum lahir.

Pendapat Para Sahabat Dan Teman

Menurut pendapat teman mahasiswa Lin di NTU--Zheng Hongsheng, ”Lin Yifu : Walaupun putus asa terhadap Taiwan, tapi dia tidak hilang perhatiannya terhadap Taiwan. Bahkan dia mempunyai pengetahuan baru terhadap Taiwan harus bersatu dengan Tiongkok daratan. Itulah yang mendorong Lin bertekad dengan resiko kehilangan nyawa berenang ke daratan Tiongkok. Dalam diskusi dalam kampus Zheng mengatakan bahwa pada derajat tertentu dia dapat mengerti keputusan Lin, setelah masuk dalam angkatan militer, Lin dapat merasakan keterbelakangan dan korupsi yang terjadi didalamnya, sebagai seorang darah muda yang bersemangat tinggi hal tersebut menjadi suatu letupan jiwa yang tiada taranya.”

Pada 5 Mei 2002 mantan komandan Hou Jinsheng (侯金生) dalam media melaporkan: ..... Lin Yifu pada tahun itu  merupakan salah satu perwira binaan harapan pemerintah, maka tidak heran jika perhatian publik cukup besar, pada saat masa depannya yang menjanjikan, Lin membelot ke Tiongkok daratan. Sehingga terjadi berita hangat disemua kalangan dan media. Pada tahun itu ketika Hou berumur 34 tahun mengundurkan diri minta pensisun dari angkatan bersenjata, tetapi pengunduran dirinya ini tidak ada kaitannya dengan pembelotan Lin, juga menyatakan secara resmi tidak adanya segala tekanan dari pihak lain itu keputusannya. Hou  menyatakan bahwa dia mengajukan surat permohon berhenti dari angkatan senjata atas kemauannya sendiri.

Masuk Universitas Beijing & Universitas Chicago

Setelah masuk ke daratan Tiongkok berganti nama dari Lin Zhengyi (林正谊) manjadi Lin Yifu (林毅夫), setelah berkeliling ke banyak tempat  akhirnya tiba dan tinggal di Beijing, tapi sebagai warga negara Taiwan hal ini menjadi sedikit sensitif, mulanya dia ingin belajar di Universitas Rakyat Tiongkok (中国人民大学), tapi berhubung “asal usul dirinya tidak jelas” maka ditolak. Maka dia mendaftar dan diterima di Universitas Beijing untuk jurusan ekonomi, untuk ini Lin merasa sangat berterima kasih dan terharu.

Pada 1980, seorang Pemenang Nobel bidang Ekonomi dan professor dari Universitas Chicago---Theodore Schult berkunjung ke Universitas Bejing, pihak univ menunjuk Lin sebagai penterjemah. Schult sangat terkesan atas penterjemahan dan pengetahuan Lin dalam bidang ekonomi. Sepulangnya Shult ke AS mengusahakan Lin untuk dapat beasiswa belajar di Falkultas ekonomi di Universitas Chicago.

Pada 1982 Lin Yifu mendapat gelar Master dalam bidang politik ekonomi (S2) di Universitas Beijing, selanjutnya meneruskan di Universitas Chicago untuk meraih gelar Doktor (S3), menjadi gelombang pertama mahasiswa yang belajar ke AS pada era kebijakan Reformasi dan Keterbukaan. Pada 1986 meraih gelar Dokter (S3), dengan pembimbing disertasinya Prof. Theodore Schult. Pada 1986-87, Lin sebagai visiting scholar (siswa kunjungan) untuk melakukan penelitian post doktoral di Center for Economic Growth di Universitas Yale untuk satu tahun. Istri Lin di Taiwan setelah mendengar suaminya belajar di AS,  pada 1983 boyongan dengan anak-anaknya belajar ke AS untuk berkumpul kembali dengan suaminya.

Tentang perkembangan Li Yifu di AS, pihak Taiwan sama sekali tidak mengetahui, tapi ketika kuliah di Universitas Chicago, ada beberapa mahasiswa asal Taiwan yang sudah mengetahui latar belakang Lin. Seperti mantan Menteri Keuangan Taiwan Christina Liu (劉憶如) pada 1986  pernah kuliah di Universitas Chicago di Fakultas Ekonomi untuk S3 bidang ekonomi, tapi ketika dia pertama kali datang ke Universitas ini kuliah di jurusan Adminstrasi Bisnis jadi tidak kenal Lin Yifu. Tapi akhirnya ketika Liu ditunjuk sebagai Ketua Perkumpulan Pelajar Tionghoa, pada waktu itu mahasiswa orang Tionghoa masih sedikit, maka anggotanya terdiri dari mahasiswa Tionghoa asal Taiwan, Tiongkok, Hong Kong. Liu yang sebelumnya tidak mengenal Lin Yifu, karena sama-sama belajar untuk meraih S3 bidang ekonomi yang sama, akhirnya kenal dan berhubungan dekat, dan tahu latar belakang Lin.

Meninggalkan AS Kembali Ke Tiongkok

Pada 1987 setelah selesai penelitian di Universitas Yale, dia memboyong keluarganya kembali ke Tiongkok daratan, dan menjadi asisten dosen di Universitas Beijing, dan menjabat sebagai Wakil Direktur Dewan Negara Pusat Penelitian Pembangunan & Institut Pembangunan Pedesaan (國務院農村發展研究中心發展研究所副所長). Menjadi orang Tionghoa “pendatang” pertama ahli ekonomi , dengan membawa 30 koper bahan-bahan ilmu ekonomi barat ke Tiongkok, yang kelak menjadi dasar dalam peletakan penelitian ilmu ekonomi Tiongkok. Pada 19993 resmi diangkat sebagai dosen penuh.

Pada Agustus 1996 bersama Yi Gang (易纲), Hai Wen(海闻), Zhang Weiying(张维迎), Zhang Fan(张帆) dan Yu Mingde (余明德) dan lainnya sebanyak 6 orang mendirikan Pusat Penelitian Ekonomi Tiongkok Universitas Beijing (北京大学创办中国经济研究中心), dan Lin Yifu sebagai Direkturnya, yang kelak menjadi garda depan untuk penelitian/riset ekonomi Tiongkok, hingga kini masih menjadi salah satu think tank penting untuk kebijakan ekonomi Tiongkok.

Lin Yifu mengatakan, Pusat Penelitian Ekonomi Tiongkok memiliki tiga posisi : Menjadi Pusat Inovasi dalam pengajaran ilmu ekonomi; Sebagai pusat penelitian kebijakan reformasi dan keterbukaan diri Tiongkok; Sebagai pusat pertukaran akademik Tiongkok dan dunia Internasional. Didukung oleh Rektor Universitas Beijing Wu Shuqing (吴树青), Pusat Penelitian Ekonomi Universitas Beijing ini menjadi pusat akademik khusus untuk seluruh Tiongkok. Di Tiongkok sebelumnya makro ekonomi, mikro ekonomi, ekonometrik, ekonomi pembangunan dan program ekonomi internasional, diharuskan berbasiskan “Ekonomi Politik Marxisme”( 马克思主义政治经济学). Demikian juga di Taiwan harus berbasiskan pada “Pikiran Bapak Pendiri Negara” (國父思想), semua kurikulum harus mendapat perhatian dari pusat pemerintah. Namun sejak 1994, Lin dapat mendobrak konvensi ini dalam “politik ekonomi” dengan memperkenalkan teori dan metodologi ekonomi Barat.

Prestasi Lin Yifu

Pada 1987 sekembalinya Lin ke Universitas Beijing, saat itu sedang gencar-gencarnya terjadi perdebatan tentang Politik Ekonomi Tiongkok, demikian juga dalam Pusat Penelitian Ekonomi Tiongkok Universitas Beijing yang didirikan Lin bersama teman-temannya. Pandangan mereka secara langsung telah mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang pusat. Salah satu contoh, pada 1997 usulan Lin Yifu tentang “Kunci Berada Pada Beralihan Tujuan Strategis----Tentang Penilaian Resolusi Sidang Pleno Sentral PKT ke- 14” (PKT=Parati Komunis Tiongkok). Disebutkan bahwa tentang reformasi BUMN masih belum jelas, proposi pendapatan pemerintah pusat yang rendah, korupsi dan masalah serius lainnya. Kemudian muncul kebijakan PM Zhu Rongji(朱鎔基) Tiongkok pada waktu itu. Banyak media yang memberitakan bahwa Lin  Yifu menjadi think-tank Zhu.

Lin Yifu mengusulkan bahwa Tiongkok harus tetap terus menerapkan strategi pengembangan “Keunggulan Komperatif/Comparattiive Advantage”, dengan modal yang kecil untuk masuk ke teknologi canggih, secepatnya mengumpulkan modal untuk mencapai peningkatan industri. Selain itu Lin juga percaya bahwa reformasi perusahaan milik negara merupakan kunci untuk mempertahankan pembangunan ekonomi yang pesat, dengan mereformasi BUMN barulah dapat menyebabkan terjadinya kondisi keadilan pada perekonomian swasta. Lin selamanya menaruh optismistik terhadap perkembangan perekonomian Tiongkok , dan percaya bahwa pada sekitar 2030 ekonomi Tiongkok akan menjadi terbesar di dunia.

Lin berpendapat bahwa pemulihan perekonomian dunia berada dalam persimpangan jalan, negara-negara maju masih perlu mengadakan reformasi struktural untuk meningkatkan firewall untuk meredam effek difusi krisis utang menjadi sangat penting. Walaupun sudah ada beberapa tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia, tetapi masih harus menghadapi beberapa tantangan yang lebih berat, terutama di negara maju menghadapi pengangguran yang tinggi, kapasitas pemanfaatan yang rendah, defisit anggaran yang besar dan masalah struktural lainnya masih belum hilang, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lemah secara keseluruhan.

Pada tahun 2005, Lin terpilih menjadi akademikus Third  World Academy of Sciences. Pada 4 Pebruari 2008, Presiden Bank Dunia Robert Zoellick resmi mengumumkan Justin Yifu Lin sebagai Senior Vice Presiden, Kepala Ekonomi Bank Dunia dan Kepala Pengembangan Ekonomi, untuk menggantikan Bourguignon yang meninggalkan jabatan ini pada 31 Mei 2007. Lin menjadi orang pertama dari negara berkembang yang ditunjuk untuk jabatan ini dalam sejarah Bank Dunia.

Lin dengan membawa pemahamannya yang mendalam terhadap 30 tahun pembangunan ekonomi Tiongkok, memulai karirnya di Bank Dunia untuk masa jabatan 4 tahun (2008-2012). Barat yang salama itu masih sering menyalah tafsirkan terhadap Tiongkok dan Asia untuk kembali merefleksikan kembali pandangannya. Banyak ekonom yang percaya bahwa Asia adalah benua yang paling tidak mempunyai harapan, mengira bahwa Afrika lebih ada harapan daripada Asia, dan Amerika Latin bahkan lebih memberi harapan, tapi kenyataannya pembangunan ekonomi secara umum negara-negara Asia jauh lebih baik dari pembangunan di Afrika dan Amerika Latin. Menurut Lin ini adalah kesalahan penilaian dari Bank Dunia dalam membantu negara-negara berkembang dalam memecahkan masalah-masalah mereka.  Tujuan Bank Dunia adalah untuk membantu negara-negara berkembang mengembangkan ekonomi dan memecahkan masalah kemiskinan, memang ada banyak kemajuan yang telah dicapai bertahun-tahun, tetapi dibanyak tempat hasilya masih tidak memuaskan.

Dalam kurun waktu 1990 – 2000, makalah Lin telah terpakai beberapa kali didunia internasional, menjadi ekonom peringkat dunia ke 205. Peringkat tertinggi kedua untuk enonom Tionghoa. Lin menggambarkan bahwa ekonomi Tiongkok menjadi “ajang penelitian yang memberi kesempatan baik” (近水樓台先得月=berdiri diatas panggung tinggi ditepian telaga dapat lebih dulu melihat bayangan rembulan=berada pada tempat tugas dengan kondisi yang menguntungkan, sehingga memberi banyak kesempatan). Lebih lanjut ia mengatakan dengan mengikuti bobot perkembangan ekonomi Tiongkok yang terus menanjak didunia, untuk menjelaskan dalam makalah fenomena ekonomi Tiongkok akan makin lama makin menjadi perhatian internasional.

Salah satu contoh pada 1992 terbitan makalah Lin tentang “Reformasi Pedesaan dan Pertumbuhan Pertanian di Tiongkok” di  “American Economic Review”  , makalah ini menjadi salah satu paling banyak dikutip dalam artikel di “US Information Science Research Papers in Economic” antara tahun 1980-1998.

Fokus Lin dan sumbangsih atas Reformasi dan Perkembangan Ekonomi Tiongkok yang lama dalam intitusi ekonomi, telah banyak memberi kontribusi yang luar biasa untuk peneltian tentang reformasi pedesaan dan pengembangan di Tiongkok dan luar negeri. Telah diterbitkan lebih dari 30 akademik monograf termasuk “informasi lengkap dan reformasi perusahaan milik negara” (充分信息及国有企业改革) telah diterjemahkan dalam bahasa Jepang, “China Miraccle:Development Strategy and Economic Reform” (中国的奇迹:发展战略与经济改革) telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Jepang, Korea, Prancis, Vietnam, Rusisa, dan versi-versi lain terus diperbaharui/ update beberapa kali.

Pada akhir 2011, sebuah buku Lin “Mendekripsikan Ekonomi Tiongkok” (解密中国经济) telah diterbitkan oleh  Cambridge University Press. Status Lin resmi menjadi “orang dalam” yang telah menafsirkan peristiwa ekonomi penting lebih dari 30 tahun kebangkitan Tiongkok, dan dibalik alasan perkembangan pesat ekonomi Tiongkok dan dapat meninggalkan dunia Barat pada abad ke-19 ini, kini menjadi topik diskusi dan interpretasi yang hangat.

Karya tulis Lin lain : “Lagi Pengembangan Sistim, Teknis Terhadap Pertanian Tiongkok”(再论制度、技术与中国农业发展) mendapat hadiah terbaik dari Departemen Pendidikan Tiongkok bidang Akademik Humaniora dan Penelitian Ilmu Sosial sesi ketiga.  Bab IV “Sistim harga Ganda Pasokan Respon : Teori dan Bukti Empiris” (价格双轨制与供给反应 :理论与来自中国农业的经验证据) mendapat penghargaan Sun Yefan Papers Award yang ke-9. (荣获第九届孙冶方经济科学论文奖).
Pada 1999 “Perubahan Teknologi dan Distribusi Pendapatan Keluarga”( 技术变迁和家庭收入分配/Technological Changed and The Family Income Distribution) menjadi “Australian Bureau of Agricultureal and Resource Economic’s Best paper.
Pada 1993, mendapatkan University of Minnesota Center for International Food and Agriculture Policy Paper Best Policy.
Pada 1997, mendapatkan Sir John Clough Prize dari Agricultureal and Resource Economic Society.
Pada 2000, mendapatkan The American Social Science Citation Index Classic Citation Award.
Pada 2009, dianugerahi gelar Doktor kehormatan dari Universitas Fordham AS, Universitas Clermont-Ferrand, Universitas Nottingham, City University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology.

http://mypaper.pchome.com.tw/kuan0416/post/1281895894 搶救台灣的{雷恩大兵}(管仁健/著)


http://baike.baidu.com/view/14025.htm
Zhang Weiying 张维迎        

Zhang Weiying 张维迎        

Oleh pakar Barat pandangannya di golongkan sebagai “New Left”, seorang ekonom Tiongkok yang cukup terkenal, Lahir tahun 1959 di kota Yulin distik Wubu Provinsi Shanxi (陕西省榆林市吴堡县). Dari 1984-1990 bekerja di Institut Negara Komisi Untuk Restrukturisasi Ekonomi (体改委中国经济体制改革研究所), 1997 diangkat sebagai deputi professor Pusat Penelitian Ekonomi Universitas Beijing (北京大学中国经济研究中心副教授). 1999 dipromosikan menjadi Wakil Presiden Universitas Beijing Dekan Guanghua School of Management dan mengundurkan diri pada 2010.

Masalah Korupsi Tidak Terpecahkan Dapat Meruntuhkan PKT dan Tidak Meruntuhkan Negara

Wawasan Zhang Weiying tentang masalah “Anti Korupsi” cukup mendapat perhatian. Pada 12 Desember 2012 dalam Konferensi Tahunan ke-2 KTT Reformasi Tiongkok, ia menerbitkan makalah tentang “Dua Dilemma Anti Korupsi” yang mengatakan bahwa Korupsi meruntuhkan PKT tapi tidak meruntuhkan Negara, pada Kongres PKT ke-8 mengusulkan agar Kongres ke-8 sebagai batas mulai pemberantasan korupsi, untuk korupsi yang dilakukan masa lalu, baiknya tidak diselidiki dan dikejar.

Zhang Weiying berpendapat bahwa dilema nyata anti korupsi adalah bagaimana menangani korupsi yang telah terjadi secara akut, dimana korupsi itu telah terjadi sejak dari dulu hingga sekarang, anti korupsi tidak akan berhasil jika dilakukan sangat keras. Jika dilakukan tidak keras kemungkinan bisa menurunkan semangat kerja PNS, dan bahkan bisa setengah melumpuhkan kinerja PNS. Dalam keadaan yang ekstrim bisa melumpuhkan sama sekali kegiatan pejabat pemerintah, yang dapat menyebabkan perlawanan dan makar. Jika hal ini terjadi mungkin rakyat akan keberatan dan tidak setuju. Jadi jika masalah korupsi tidak diselesaikan, maka partai akan mati, tapi sepertinya negara tidak akan runtuhkan negara.

Menurut Zhang Weiying untuk masa sepuluh tahun yang akan datang suatu tantangan terbesar bagi pemimpin Tiongkok adalah antikorupsi. Dalam Kongres ke-18 PKT dilaporkan, jika antikorupsi tidak bisa diatasi, dikalangan rakyat terjadi perguncingan kemungkin PKT dan negara Tiongkok akan runtuh. Bahkan dikalangan rakyat ada perkataan---jika tidak diadakan pemberantasan korupsi maka negara akan runtuh, tapi jika diadakan pemberantasan korupsi PKT akan habis. Jelas perkataan tersebut sangat berlebihan dan serius. Menurut pendapat Zhang Weiying jika masalah korupsi tidak bisa diselesaikan, negara tidak akan runtuh, seperti apa yang terjadi akhir-akhir ini Jepang juga tidak runtuh, anti korupsi mungkin bisa meruntuhkan PKT, tapi kemungkinan juga bisa menyelamatkan PKT, masalahnya tergantung bagaimana kita mengambil tindakan dalam anti korupsi tersebut?

Dalam anti-korupsi kesulitan yang sebenarnya adalah bagaimana menangani korupsi yang sudah lama dilakukan, korupsi dari masa lalu telah terjadi hingga sekarang dan masih tetap terjadi. Jika kita mengambil tindakan dengan tidak membatasi terhadap korupsi masa lalu, anti korupsi tidak mungkin berhasil,  jika tindakannya terlalu keras, mulai dari pejabat pemerintah kemungkinan akan menjadi kendur , jika terjadi pemerintah lumpuh dan pejabat pemerintah negara sebagian semi lumpuh, hingga bisa mengakibatkan pemberontakan. Maka rakyat akan tidak menizinkannya. Apakah Tiongkok bisa mendapatkan jalan keluar dari dua dilema ini? Keduanya tergantung pada kebijaksanaan dan keberanian dari pemimpin negara, juga bagi rakyat biasa tergantung pada kecerdasan dan kesabaran kita.

Dalam hal ini Zhang Weying akan  membahas tentang korupsi  di Tiongkok selama dekade terkahir.. Zhang Weiying melihat adanya dua perubahan besar, perubahan pertama untuk menciptakan nilai dari korupsi untuk menghancurkan nilai korupsi,  dari abad teakhir 80-an , 90-an. Yang dimaksud oleh masyarakat sipil dari korupsi pejabat pemerintah adalah penyalahgunaan kekuasaan, dari penyalah gunaan kekuasaan ini mendapat sumber keuntungan, yang dulu seharusnya hal ini tidak mungkin, dan sekarang perusahaan swasta dapat mengunakan fasilitas ini, sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Tapi kini korupsi tidak demikian cara korupsinya, pejabat pemerintah menyalah gunakan hak, terutama hak-haknya telah diberikan kepada masyarakat sipil untuk melakukan korupsi.

Pada tahun 80-an, 90-an korupsi dikaitkan dengan reformasi korupsi, Korupsi masih dalam proses, tetapi juga melepaskan sebagian hak pemerintah. Jadi dalam suatu artian tertentu juga mempromosikan reformasi berorientasi pasar Tiongkok. Tapi bukannya sistim orientasi pasar sebaliknya jutru makin lama makin menjauhi. korupsi pada 1980-an dan 1990-an, korupsi dengan penyuapan dilakukan oleh pemasok secara resmi, namun pada dekade terakhir ini telah berubah banyak dari pejabat menyuap pejabat korupsi, atau dapat disebut jual beli jabatan, tapi tentu penyuapan oleh pihak komersial kepada pejabat masih tetap ada, namun sudah tidak terlalu penting lagi.

Yang kedua adalah langka-langka anti-korupsi memang tumbuh. Tapi bagaimanapun korupsi menjadi semakin serius. Dalam berita online Baidu (百度新闻) artikel antikorupsi ada 11900 pada tahun 2003, tahun 2004 naik menjadi 76200 artikel, 2005 menjadi 733330 artikel, 2006 menjadi 106.000 artikel, tahun 2010 menjadi 246.000 artikel bahkan terakhir lebih dari 861.000 artikel, jadi pandangan rakyat terhadap korupsi mempunyai kecendrungan yang sama. Sejak Kongres PKT ke-16 telah lebih dari 70 pejabat tingkst provinsi dan Menteri dipecat, itu semua karena korupsi dan terkait dengan korupsi. Dengan demikian  rata-rata setiap tahun telah ada 78 pejabat tingkat provinsi dan menteri ditangkap. Maka upaya anti-korupsi harus tumbuh, sementara korupsi makin parah. Zhang Weiying memberi satu contoh peristiwa di Henan Departemen Komunikasi ada 4 pejabat yang dipecat karena suap, ketika pejabat pertama ditangkap terlibat suap 300 ribu Yuan, pada penangkapan pejabat ke-empat terlibat penyuapan  3 juta yuan, dalam kurun waktu 14 tahun meningkat sebesar 100 kali, jadi pertumbuhannya rata-rata per tahun 39.8%. Sedang dalam periode ini meningkatkan PDB per kapita 12,9%, dari sini kita bisa melihat pertumbuhan korupsi jauh melebihi peningkatan PDB. Dari pengamatan ini mungkin merupakan contoh tingkat korupsi dalam fitur dasar Tiongkok. 

Pimpinan baru terhadap anti korupsi sangat serius, namun kenyataan pemimpin generasi sebelumnya terhadap anti korupsi juga sangat serius. Akademisi, pejabat perintah telah membuat banyak langkah-langkah anti korupsi, tindakan ini umumnya bermuara pada beberapa tindakan : pertama, memperkuat pengawasan, meningkatkan menemukan korupsi. Kita tahu bahwa jika 100 orang korupsi, namun hanya satu orang tertangkap, maka disebut pencegahan tersebut sangat rendah, tapi jika setiap bulan bisa ditangkap 50, 60 orang, ini disebut pecegahannya relatif besar. Kedua, harus ada kebebasan pers, hanya dengan adanya kebebasan prers, baru dapat dimainkan peran pengawasan massa terhadap orang-orang dipemerintahan. Ketiga, untuk meningkatkan intensitas hukuman, baru akan membuat takut pejabat pemerintah untuk menerima suap. Ke-empat, meningkatkan gajih pejabat sesuai hukum yang berlaku, yang berarti memberi gaji tinggi kepada pejabat. Salah satu alasan mengapa para pejabat korup karena gaji rendah, sehingga mereka mau tidak mau harus mencari penghasilan tambahan sendiri. Kelima, akhir-akhir ini banyak didiskusikan untuk mengumumkan kekayaannya. Ke-enam, dengan pendidikan ideologi dan politik untuk meningkatkan moral pejabat. Dengan kata sederhana membuat pejabat mempunyai rasa malu, merasa malu jika melakukan korupsi. Ketujuh, mengurangi hak-hak pemerintah, karena hak-hak dan wewenang pemerintah terlalu besar. Pemerintah sekarang hak dan wewenangnya terlalu besar, jika bisa mengurangi kekuasaan pemerintah untuk menyetujui dalam mengalokasi sumberdaya, hak untuk merumuskan kebijakan industri, mengurangi intervensi pemerintah dalam ekonomi dengan tepat, maka korupsi bisa sangat berkurang. Kedelapan, melaksanakan demokrasi nyata dan supremasi hukum.

Diatas ini hanyalah ringkasan dari beberapa langkah anti korupsi, tapi tindakan yang lebih komprehensif masih bisa diambil. Namun masalah yang utama jika kita membangun sebuah pemerintahaan baru, atau jika ukuran pemerintah kecil, atau bila sekarang masalah korupsi tidak terlalu serius, maka Zhang merasa tindakan ini seharusnya bisa effektif untuk mencegah korupsi. Seandainya jika kita membentuk pemerintah baru dan menempatkan aparatur negara dengan ketat, sanksi hukuman dibuat lebih berat, diberi kebebasan pers, kekuasaan pemerintah dikurangi, dan kita memiliki demokrasi serta penegakkan hukum, Zhang kira korupsi tidak akan serius. Namun  kini kita tidak dalam kondisi demikian, yang kita mau atas dasar pemerintahan yang ada sekarang melakukan anti korupsi. Meskipun langkah-langkah yang sekarang ada terlihat bagus, tapi dalam prakteknya sulit dilakukan. Seperti dikatakan untuk menaikkan gaji yang tinggi, tapi dengan kondisi besarnya pemerintah, dan yang dalam setahun telah ditangkap lebih dari 70 pejabat tingkat provinsi dan menteri korup, dan tidak tahu berapa banyak lagi yang akan ditangkap?  Padahal penangkapan ini hanya sebagian kecil dari apa yang harus ditangkap. Dalam kondisi pemerintahan yang begitu besar, dan kenyataan kita masih terlalu miskin untuk menggaji dengan gaji tinggi.

Maka dalam kondisi diatas ini, tindakan yang diambil seperti disebut diatas akan sangat terbatas sekali, karena dengan alasan keterbatasan ini, hal yang terpenting sekarang adalah korupsi telah mencapai titik yang paling serius. Menurut Hu Xingdou (胡星斗) professor ekonomi dari Beijing Institut Teknologi, berdasarkan perkiraan Kejaksaan Agung Tiongkok proyeksi untuk 2009 kasus yang melibatkan pejabat tingkat kabupaten berproporsi 48%, tingkat kader 40%, pejabat tingkat provinsi 33%, tapi angka ini masih diragukan, karena menurut penilaian intuitif saya kuatir angka ini sedikit konservatif, sesuai dengan standar korupsi yang terjadi sekarang masih banyak pejabat pemerintah yang patut diperiksa, mungkin mereka tidak menerima suap berupa uang tunai, tetapi dibelikan arloji atau menerima sebuah lukisan atau saat membeli rumah mendapat konsesi, atau ketika anak-anaknya belajar di luar negeri mendapat bantuan. Maka menurut saya berdasarkan standar sekarang yang terkena periksa sangat sedikit sekali, masalahnya karena tidak diperiksa saja. Kita dapat melihat dari paparan yang terdapat dalam jaringan sosial, telah terlihat fenomena yang sangat menarik, dimana sektor swasta sangat membenci korupsi, tapi Zhang pikir itu hanya pembicaraan abtraksi saja, coba kumpulkan sekelompok orang bicarakan tentang seseorang yang tertangkap, masih banyak yang menyatakan sempati bagaimana dia itu apes hingga tertangkap, padahal masih banyak yang melanggar, tapi hanya sedikit yang kena hukum, dan orang akan berpikir itu tidak adil, bahkan orang akan meningkatkan toleransi terhadap perilaku tersebut.

Sebenarnya tindakan terhadap korupsi untuk hukumannya ada dua mekanisme, pertama melalui mekanisme hukum, yang kedua melalui mekanisme reputasi atau mekanisme opini publik. Seperti yang telah dilakukan dulu seorang koruptor yang tertangkap dan dibui, ini adalah sanksi hukum, dan orang sekelilingnya membencinya. Tapi apa yang dilihat Zhang sekarang tidaklah demikian, setelah orang atau pejabat tersebut dijatuhi hukuman karena korupsi, jutru masih banyak orang seklilingnya memberi simpati, banyak orang membantu anak istrinya. Hal ini mencerminkan bahwa selama ini yang tertangkap hanya sebagian kecil saja dan bukannya bagian yang paling serius atau yang terberat. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah bagaimana kita menindak korupsi ini dengan melihat bobotnya,  untuk ini ada dua penyelesaian, melupakan dosa lama, dan hanya menelusuri yang baru, tapi makna ini masih harus didiskusikan. Kita lihat untuk apa persoalan yang akan dihadapi untuk mengungkit persoalan yang lalu itu, pengalaman selama dekade yang lalu membuktikan, walaupun upaya anti korupsi kelihatannya besar, tapi karena tingkat keparahan korupsi sangat serius dan besar jika dibandingkan dengan upaya itu, upaya itu hanya seperti setitik air dalam belanga tidak bisa memecahkan masalah secara mendasar. Kata Zhang Weiying.

Hak Untuk Melawan Korupsi Bisa Menjadi Alat Perjuangan

Zhang Weiying mengatakan selama sepuluh tahun ini saya mengamati, langkah-langkah anti korupsi tidak benar-benar membuat jerah para koruptor, banyak pejabat korup itu diibaratkan seperti membeli saham atau membeli undian, bisa beruntung atau jika sial kena tangkap, ya dianggap nasib sedang sial. Masih ada yang lebih serius lagi, perang terhadap korupsi bisa menjadi alat perjuangan, ketangkap atau tidak ketangkap, tidak lagi karena kamu korupsi atau tidak korupsi, tapi justru pada masalah kamu taat atau tidak taat. Dalam hal ini pada kenyataannya pejabat yang ketangkap dan dipecat tidak selalu adalah pejabat korup yang paling berat, bahkan belum tentu adalah pejabat yang benar-benar korup. Saya pernah kontak dengan satu kasus korupsi, saya kira pejabat itu cukup jujur, awalnya dituduhkan dengan tujuh tuduhan tapi divonis dengan delapan tuduhan, termasuk hadiah tahun baru dari anaknya sendiri yang berjumlah 50 ribu Yuan,  akhirnya divonis dengan 4 tahun penjara. Zhang banyak mengetahui adanya kasus serupa ini. Bahkan dalam proses ini siapa yang berani mengambil tindakan kekerasan dulu, jika keadaannya demikian maka pejabat korup yang akan berada diatas angin. Yang lebih parah lagi koruptor membunuh pelapor, jika masih ada pelapor yang belum terbunuh maka pembunuhan akan berlanjut, agar yang sisa ini tidak bisa melapor. Korupsi juga merupakan hal yang sama, jika uang tidak cukup menyuap penjabat yang lebih tinggi, maka akibatnya akan dipecat. Tapi bila jumlah yang dikorup besar maka bisa menyogok banyak orang, sehingga akan menjadi aman. Kini ada lagi satu hal tentang anti korupsi yang sedang diperbincangkan, terutama sebulan setelah Kongres ke-18, perbincangan tentang anti korupsi pengaruhnya besar sekali. Seperti apa yang telah dibicarakan diatas, yang termasuk kebebasan pers, walaupun sekarang kita masih belum, tapi kita punya jaringan Weibo (微博) mikro blog, sehingga setiap orang bisa menjadi media. Namun kita juga menyadari, mengadalkan Weibo untuk melawan korupsi juga akan menimbulkan banyak masalah. Salah satu kemungkinan akan menjadi pelanggaran hak azasi manusia, karena banyak informasi mikroblogger tidak bertanggung jawab, dengan mikroblog melawan korupsi bisa juga mecelakakan seseorang, dengan menyerang pribadi seseorang dengan fitnah. Sehingga mikroblog bisa dijadikan alat.

Jadi dalam proses ini kita harus semaximal mungkin mencegah terjadinya ancaman kekerasan, sebab seseorang baik dia itu bersih atau tidak, begitu diwartakan di media maka akan sulit untuk membantahnya, lebih-lebih pada keadaan sekarang dimana sebagian besar para pejabat tidak bersih, maka begitu media mengungkapkan seseorang, akan tidak seorangpun yang berani keluar untuk membela dengan suara yang adil, begitu media mengungkapkan seseorang maka pejabat lain akan cepat-cepat “memenggalnya”, agar perkaranya tidak merembet. Kadang juga dengan melanggar semangat aturan hukum yang ada, termasuk apa yang bisa dilihat kita baru-baru ini di Chongqing, pada kenyataannya bukti itu sendiri adalah illegal, dan iming-iming itu dilakukan atas dasar ditipu untuk dishoot porno. Tapi kini program anti korupsi sudah tidak mempertimbangkan bukti legalitas, hal ini untuk jangka panjang dalam pembangunan satu masyarakat yang diatur hukum akan tidak menguntungkan. Tentu kita akan bisa membanyangkan badai anti-korupsi yang lebih besar, terutama setelah Wang Qishan (王岐山)* memangku jabatan, kita semua tahu bahwa dia seorang pemberani. Tapi jika pemberantasan dilakukan besar-besaran, bisa-bisa semua pejabat (korup) akan berkonsolidasi karena merasa tidak aman, dan bekerja malas-malasan, koruptor juga bisa membentuk koalisi, karena korupsi sudah begitu meluas, mereka akan membentuk jaringan untuk saling melindungi, karena melindungi orang (koruptor) juga berarti melindungi dirinya sendiri, maka tidak heran kemungkinan mereka cendrung untuk bersatu melawan tindakan anti-korupsi, dan yang akhirnya pemerintah akan lumpuh, jika pemerintah lumpuh maka tindakan anti-korupsi tidak akan bisa dilaksanakan lagi.

Masih ada satu masalah lagi, pejabat korup telah nmengumpulkan banyak uang dari bisnis dengan fasilitas jabatannya, jika terus ditelusuri semua korupsinya dan group bisnis para relasinya. Para pebisnis ini merasa tidak aman, dan sebagian tidak merasa takut seperti apa yang telah terjadi di Chongqing, yang dikatakan untuk menghantam mafia, padahal yang benar dihantam bukan mafia, dengan menyita sembarangan harta pribadi orang, juga yang dikuatirkan melampiaskan untuk membalas dendam lama., termasuk menyeret masalah-masalah sogok penyogok yang dilakukan pihak pengusaha swasta, bahkan pejabat BUMN pada mulai bermigrasi, tidak ada yang sudi coba bertaruh lebih besar pada perekonomian Tiongkok, dan tidak ada yang bersedia untuk terlibat dalam inovasi, sehingga dalam keadaan demikian akan meningkatkan pengangguran, yang mengakibatkan ketidak puasan rakyat. Dalam keadaan demikian maka akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah.

Sehubungan dengan itu pendekatan lain dengan tidak mengungkit kesalahan (korupsi lama), dengan melihat pada masa depan, dan tidak melihat kebelakang. Seperti apa yang telah dikemukakan didepan dan seperti apa yang telah dikemukakan oleh Wu Si (吴思) dan Li Yongzhong (李永忠) tentang syarat yang disebabkan kekhasan karateristik, untuk memberi amnesti, dengan menukarkan untuk mendukung reformasi politik dan demokratisasi di masa depan.  Li Yongzhong berpandangan jika harus menghukum dosa-dosa lama, maka masalahnya akan makin lama makin banyak. Tentu saja, saya pikir mereka hanya akan mengusulkan satu ide dasar dari langkah-langkah khusus dimana memerlukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, mengenai hal ini di dunia international telah memiliki banyak pengalaman termasuk Hong Kong, negara-negara maju dan negara-nega berkembang lainnya.  Hampir disemua negara dengan korupsi yang merajarela, akan menghadapi hal sama saat mengadakan tindakan anti-korupsi.

Pada akhir makalahnya Zhang Weiying mengharapkan bisa mengukuhkan tindakan-tindakan anti-korupsi seperti apa yang diharapkan. Dan memang Kongres ke-18 tindakan anti-korupsi dan pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu putusan terpenting dari kebijakan Tiongkok.

*Wang Qishan (王岐山) : anggota dari Kongres ke-18 PKT, Sentral Komite PKT, Komisi untuk Kedisiplian dan Inspeksi, Standing Commitee Komite Tetap. Lahir tahun1948 di kota Qingdao, Privinsi Shandong, masa muda pernah turba ke Yan’an, lulus S1 jurusan sejarah dari Universitas Northwestern, di kota Xi’an, Provinsi Shanxi (1969-1971). (http://www.brookings.edu/about/centers/china/top-future-leaders/wang_qishan & http://chinese-leaders.org/wang-qishan/  & http://english.gov.cn/2008-03/17/content_922679.htm  ).
China ‘s  New Golden Decade Ahead : The Deccions of Third Plenum and Their Implication for Economy,  by KPMG  kpmg.com/cn
张维迎:腐败问题不解决可能亡党但不会亡国

Zhang Weiying digolongkan sebagai tokoh ekonom Tiongkok terkemuka yang berpandangan “Neoliberal-New Right”, Dia telah dikenal luas dan berpandangan membela untuk pasar bebas, privatisasi dan kewiraswataan. Dia sejak mula telah terlibat sebagai tokoh inti saat adanya perdebatan untuk menetapkan kebijakan ekonomi yang membela untuk “dual-track pricing” *1 sejak awal 1980an.

Dalam sistim dual track pricing, dimana negara mengotrol harga terhadap harga pasar bebas. Pada sebelum 1978 di Tiongkok, sebagian besar harga ditetapkan oleh pemerintah besamaan juga dengan target kuantitas. Ketika kebuhuhan untuk reformasi akan dilaksanakan, timbul pertanyaan tentang bagaimana untuk menggerakkan perekonomian yang tadinya perekonomian terrencana menuju sistim yang berorientasi pasar. Reformis ekonomi Tiongkok berpandangan  bahwa yang terbaik adalah menjaga ekonomi terencana yang ada, namun secara bertahap membangun sistim pasar bebas. Pada 1981 pemerintah pusat membiarkan beberapa perusahaan yang telah memenuhi kuota produksi yang telah direncanakan mereka, untuk menjual hasil surplusnya dengan harga pasar, sementara harga produksi kuota dijual dengan harga yang telah ditetapkan negara. *2

Zhang Weiying seperti ekonom berpengaruh lainnya, yang tanpa kompromi dengan pandangannya untuk ide-ide moneternya, dimana telah dia kembangkan sejak 1980an saat belajar di Inggris. Pada beberapa tahun lalu dia mengambil perhatian dengan secara kontroversi membela kelas kapitalis baru Tiongkok dengan memberi argumen melawan ekonom terkenal Tiongkok Lang Xianping (郎咸平)*3, yang telah bekerja/meneliti pada serangkaian pemaparan pada keuangan yang hilang/rugi dan yang digelapkan selama reformasi BUMN Tiongkok.

Dibawa ini merupakan cuplikan dari keynote speech Zhang pada Konferensi Pengusaha Tiongkok ke-12 di Yabuli Heilongjiang yang diadakan 4-6 Pebruari 2012. Seperti gaya khas Zhang yang selalu mengedepankan untuk mempertahankan pasar dan frustasinya secara blak-blakan dan radikal. Secara luas diketahui bahwa pidato Zhang ini memainkan peran penting dalam keputusan kasus Wu Ying oleh Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok dengan meringankan hukum mati yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi di Zhejiang menjadi hukuman seumur hidup, untuk perkara “penipuan dengan pengalangan dana” setelah Wu Ying berhasil mengumpulkan lebih dari 700 juta Yuan ( US$ 111juta ) dari 11 kerabat dan teman-teman untuk kegiatan komersil.*4  Menurut Zhang kasus seperti ini sebenarnya hanya bisa terjadi di Prancis pada masa pemerintahan kerajaan Louise XIV, ketika penguasa Prancis mengeksekusi lebih dari 16 ribu usahawan sekaligus saat mengimpor dan manufaktur katun tekstil yang dikatakan melanggar kebijakan yang dibuat oleh Menteri Keuangan Jean-baptiste Colbert, tapi hal yang demikian tidak bisa lagi terjadi didunia barat hari ini. Dengan kata lain Tiongkok telah 200-300 tahun tertinggal dari ekonomi pasar. Ekonomi kita (Tiongkok) masih dibangun diatas hak istimewa daripada atas tiga hak yang dimiliki elemen ekonomi pasar yaitu kebebasan, hak milik, dan kewira-usahaan.

Pada 2009, pada usia yang ke-28 tahun, seorang millioner Wu Ying telah dijutuhi hukuman mati untuk penggalangan dana yang ilegal. Namun kemudian Mahakamah Agung menyatakan secara terbuka bahwa hukuman ini akan ditinjau secara hati-hati. Kemudian meletuslah diskusi online atas kasus Wu ini, yang menyangkut tidak hanya nasib Wu, tapi juga  untuk masa depan sistim hukum dan keuangan Tiongkok.  *5 

Wu Ying yang lahir tahun1981, dibesarkan di kota Dongyang di Provinsi Zhejiang Timur. Di sebelah baratnya ada kota Yiwu daerah pusat perdagangan barang-barang kelontong internasional yang terkenal.  Sebelum ia menyelesaikan sekolah tekniknya, ia memutuskan meninggalkan sekolah dan bekerja di salah satu salon kecantikan milik kerabatnya. Kemudian membuka toko sendiri. Usahanya maju dan berkembang, Wu membentuk Bense Group, menjalankan hotel, wedding planner, laundry, sebuah perusahaan logistik dan banyak investasi lainnya.

Kemudian 2007 Wu Ying ditangkap polisi. Menurut laporan, sekitar 100 apartemennya disita, bersama dengan puluhan mobil mewah dan bisnisnya. Awalnya didakwa dengan “ menyerap deposito ilegal dari masyarakat”, tapi kemudian tudahan lebih meningkat menjadi penipuan keuangan dan lebih khusus lagi dengan tuduhan penipuan penggalangan dana.

Dalam dakwaannya disebutkan dia telah menggalang 770 juta Yuan ( $122 juta) mencurangi 11 orang, dengan menjanjikan suku bunga terlalu tinggi. Kasus Wu Ying telah menjadi kontroversial sejak penangkapannya, tapi Pengadilan tinggi Zhejiang telah menangguhkan hukuman matinya setelah melihat perdebatan baru di media online.

Dalam salah satu mikroblogger menuduh bahwa pengadilan menerapkan standar ganda.

Pada hari yang sama putusan banding Wu diturunkan, sebuah pengadilan di Hebei menjatuhkan hukuman lain kepada Sun Lipeng seorang pengusaha lain dengan hukuman 20 tahun penjara juga dengan dakwaan penggalangan dana ilegal sebesar 3,3 milyar Yuan ($ 527 juta). Demikian menurut berita Harian Guangzhou Southern Metropolis.

Menurut pandangan pakar hukum profesional dan masyarakat umum, banyak yang mengatakan mereka anggap Wu Ying tidak bersalah, karena mereka menganggap apa yang dilakukan Wu tidak lebih dari pembiayaan informal atau pinjaman swasta yang tidak melibatkan bank. Menurut Zhang Yanfeng  pembela Wu Ying “ Kita tidak percaya bahwa ini tindakan kriminal, selama yang dia lakukan tidak menggalang dana publik.” Lebih lanjut dikatakan “Selama dia tidak mengada-ada dan menyembunyikan fakta, dia kekurangan liquiditas dan meminjam uang.” Katanya dalam interview dengan BBC.

“Pinjaman pribadi merupakan fenomena komersial yang sangat umum di Zhejiang dan peinjaman pribadi telah berkontribusi bagi keberhasilan pengusaha Zhejiang” kata Chen Jun wakil ketua Kadin Zhejiang di Beijing. “Jika Wu Ying harus mati untuk apa yang telah dilakukannya.” Katanya dalam mikroblog-nya “maka anda dapat mengatur senapan mesin dan memberondongkan peluru dimana saja di Zhejiang. Saya jamin setiap orang yang tertembak adalah orang pemberi pinjaman.”

Komentar Chen Jun ini didukung oleh apa yang terjadi di Wenzhou tahun lalu (kala itu), ketika bank-bank mengurangi pinjaman. Seperlima dari 360 ribu usaha kecil dan menengah di kota ini berhenti beroperasi karena kekurangan uang tunai dan bos meninggalkan kota, dalam apa yang dijuluki “krisis kredit Tiongkok”.

Analisis mengatakan bahwa hal itu karena ke-engganan bank untuk meminjamkan uang sebagai kredit sesuai arahan pemerintah untuk mengatasi inflasi, sehingga memaksa pengusaha Zhejiang mencari pinjaman pribadi. Selain itu banyak orang lebih memilih investasi swasta, karena mereka dapat membayar suku bunga lebih tinggi dari bank. *5 

Kebebasan Sebagai Hak

Menurut Zhang Weiying.  Kebebasan adalah hak dasar manusia. Satu-satunya pembatasan atas kebebasan bukan untuk melanggar hak orang lain, karena semua manusia adalah sama satu sama lain. Secara positif kebebasan berarti setiap warga negara dapat menggunakan kebijaksanaannya sendiri, pengetahuan, ketrampilan dan tenaga kerja, membuat keputusan sendiri, meningkatkan derajat hidup diri, dan mewujudkan impiannya sendiri, itu berarti tidak ada salah satu pihak harus diperbudak oleh orang lain. Dalam masyarakat dimana setiap orang dapat menikmati kebebasan sepenuhnya, apabila orang bisa bebas berkerjasama  antar seksama yang dapat membawa mereka saling menguntungkan melalui saling membantu. Dengan kata lain, setiap orang harus menerima penghasilan hanya ketika ia menciptakan nilai bagi orang lain. Hanya ketika salah satu pihak membawa kebahagiaan kepada orang lain yang mana ia juga dapat membawa kebahgiaannya sendiri. Ini adalah logika dasar daripada Pasar.  

Kebebasan itu ada apabila dijamin bisa ada persaingan yang adil dan kreativitas nyata dan inovasi. Dalam hal ini kebebasan dan pasar merupakan dua sisi mata uang yang sama. Hal ini akan membingunkan jika mendukung kebebasan sementara menentang pasar. Dalam masyarakat tanpa kebebasan, beberapa orang dapat berdominasi, mengeksploitasi orang lain dan membangun kebahagiaan diatas penderitaan orang lain. Ini adalah logika khas yang disebut perampokan. Dalam ekonomi yang terencana, disitu hanya ada perjuangan yang mencelakakan orang lain daripada persaingan yang sebenarnya. Perjuangan ini menghancurkan kekayaan dan hanya menciptakan pasar kekayaan. Dengan demikian kebebasan juga merupakan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.

Hak itu berlaku sama untuk setiap orang, terlepas dari latar belakang keluarga atau sosial dan status politik, dan mereka tidak dapat diambil dengan sewenang-wenang. Hak istimewa, yang diberikan secara khusus kepada orang-orang yang dikarenakan berdasarkan pada keluarga dan latar belakang serta status sosial dapat diberikan dan dapat diambil kembali. Tidak ada ekonomi pasar yang bisa eksis dalam masyarakat yang didominasi oleh hak istimewa. Dalam ekonomi pasar, peluang terbuka bagi semua orang, setiap warga negara memiliki hak untuk memutuskan ke industri mana ia mau masuk, jenis produksi apa yang akan ia hasilkan, dan menetapkan organisasi apa yang akan ia dirikan.

Tapi di Tiongkok kemampuan untuk membuat pilihan tersebut masih menjadi hak istimewa (privilege) daripada suatu Hak. Dalam rangka untuk memulai bisnis, kamu harus melalui  prosedur adminstratif yang dikontrol oleh segelintir orang yang memiliki hak veto atas semua upaya kamu. Kebijakan industri kami (Tiongkok) menciptakan hambatan untuk melakukan bisnis dan mendiskriminasi penguasaha akar rumput. Kebijakan industri menambah hak istimewa dan mendorong “pelacuran jabatan”  yang menyebabkan korupsi hebat. Demikian juga jika kamu ingin mendirikan Yayasan Amal, kamu harus mencari sponsor, yang tentu salah satu departemen pemerintah atau salah satu instansi afiliasinya. Ini benar-benar terserah pemerintah untuk memutuskan apakah mereka mau mendukungnya.

Hal ini kadang-kadang perlu untuk membatasi masuknya beberapa industri, Tapi pembatasan seperti ini harus seminimal mungkin, yang lebih penting harus sama dan adil bagi setiap orang/pihak. Itu berarti tidak ada pemohon harus didiskriminasi, apapun latar belakang keluarga dan status sosialnya. Di Tiongkok pembatasan nampaknya untuk semua orang pribadi, diskriminatif, dan berbasis pada hak istimewa darpada kepada Hak.  Sebagai contoh, jika kamu ingin membuat lembaga keuangan, kamu lebih mungkin mendapatkan persetujuan dari pemerintah jika kamu tahu orang yang bertanggung jawab didalam admninistrasi atau jika kamu menemukan cara untuk bisa terhubung dengan yang bersangkutan, jika tidak jangan harap bisa dapat kesempatan.

Sebuah ekonomi yang riil juga membutuhkan gagasan pasar. Ini berarti bahwa berpikir dan berekspresi harus bebas dari ideologi apapun. Orang harus bertanggung jawab hanya kepada hati nuraninya. Berpikir bebas untuk menghasilkan inovasi dalam teknologi dan sistim organisasi serta mempromisikan kemajuan sosial. Maka kita dapat melihat hal itu yang menjadikan bagian dari AS, sehingga  menjadi negara yang paling inovatif di dunia, karena dilindungi oleh konstitusi juga melindungi  kebebasan berbicara. Di Tiongkok pada sisi lain, kebebasan masih hak istimewa, kamu perlu mendapat persetujuan lebih dulu dari pihak berwenang untuk mendirikan penerbitan, majalah atau koran. Pada kenyataanya, bahkan untuk Administrasi Umum Pers dan Publikasi masih ada yang belum disetujui selama sepuluh ini. Akibatnya tidak ada platform untuk mengadakan debat untuk mata pelajaran akademik baru. 

Hak Milik Sebagai Dasar Tantanan Sosial

Unsur penting kedua dari ekonomi pasar adalah hak milik. Seandainya masyarakat tidak bisa melindungi hak milik pribadi maka warga tidak dapat menikmati kebebasan yang sebenarnya. Dengan demikian hak milik juga merupakan dasar untuk memelihara tantanan sosial. Bila dalam masyarakat dimana hak milik pribadi tidak dapat dilindungi secara effektif, maka akan menimbulkan orang panik dan gelisah. Hak milik juga merupakan dasar dari moral sosial, hanya pada saat ketika kita mau menghormati hak-hak individu dan semua orang memperoleh pendapatan dengan menciptakan nilai bagi orang lain barulah dapat dikatakan bahwa kita menjadi orang yang bermoral. Tidak akan ada moralitas dalam masyarakat yang tidak menghormati hak milik pribadi. Pelanggaran yang sewenang-wenang atas hak kekayaan tentu akan melahirkan keyakinan bahwa untuk memperoleh sesuatu tanpa harus memberi. Ketika pajabat pemerintah dapat tanpa rasa takut menggangu atau melanggar pada kepentingan hukum warga negara biasa, pada saat itu mustahil bagi warga biasa akan selalu siap untuk mau membantu orang lain saat dalam bahaya. Penurunan moral dan krisis di Tiongkok sebagian disebabkan oleh ketidak adanya penghormatan terhadap hak-hak individu, dan kegagalan pemerintah untuk melindungi hak milik pribadi.

Hak milik juga merupakan dasar dari inovasi. Hanya ketika orang yakin bahwa kehidupan yang baik dapat diciptakan dari kebijaksanaan dan bekerja keras, barulah mereka akan bersedia berinvestasi dan menunggu hingga bertahun-tahun bahkan beberapa dekade untuk mengejar suatu yang baru dan bahkan bila hal ini masih belum pasti. Dengan demikian perlindungan aset yang tidak terwujud (ide) itu sangat penting. Di Tiongkok perlindungan aset tidak berwujud sering hanya sebagai opsional dan didiskriminatif, bahkan lebih buruk daripada perlindungan yang diberikan pada yang berwujud. Sebagai contoh, Jika reputasi anda dilanggar dan dilaporkan kepada pihak berwenang atau otoritas keamanan, pihak polisi akan meminta pertama apakah anda seorang anggota dari Konsultatif Politik Kongres atau Delegasi Kongres Rakyat atau selebriti. Jika anda bukan siapa-siapa penegak hukum akan tidak mau menregister/mendaftar kasus anda. Dengan demikian penegakan hukum yang demikian ini adalah berdasarkan hak istimewa (privilege) daripada Hak.

Tanpa mengotrol ketat hak perpajakan pemerintah, hak milik tidak bisa benar-benar terlindungi.  Ketika Cen Ke seorang peneliti di Institute of China Entrepreneur Forum ( Insitut Forum Pnegusaha Tiongkok) yang menyebutkan bahwa Perpajakan Tanpa Kontrol adalah Perampokan, apa yang dia katakan adalah benar. Maka Pembangunan Konstitusional Inggris diawali dengan ‘Magna Carta’, dimana tujuan utamanya untuk membatasi hak-hak Perpajakan Raja. Tapi di Tiongkok masih kekurangan jenis pengekangan perpajakan pemerintah seperti yang telah diciptakan di Inggris pada tahun 1215. Masalah ini bahkan tidak mendapat perhatian domestik. Hak-hak istimewa dari BUMN benar-benar seperti tindakan perampokan.


Kewirausahaan Sebagai Jiwa Dari Ekonomi Pasar

Unsur penting dari ekonomi pasar adalah kewirausahaan. Wirausahawan adalah jiwa dari ekonomi pasar dan penggerak dari pertumbuhan ekonomi.  Pasar itu sendiri adalah sebuah proses penciptaan dan inovasi yang terus menerus oleh pengusaha atau wirausahawan. Jika tanpa pengusaha mungkin yang akan terjadi hanya ada pertukaran produk sederhana, tapi tidak ada ekonomi pasar dan inovasi yang sesungguhnya. Wirausahawan adalah pekerja keras yang berani mengambil resiko yang sangat sensitif terhadap kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, mempunyai keingin keras untuk maju dan sangat baik untuk inovasi. Tapi apakah mereka ini bisa melaksanakan kewirausahaan mereka dan mewujudkan ide-ide inovatifnya itu ditentukan bagaimana cepatnya masyarakat berinovasi dan seberapa cepat kekayaan sosial itu tumbuh.

Pencapaian besar manusia selama 200 tahun terakhir adalah kesaksian akan kekuatan kewirausahaan. Kemajuan ekonomi 30 tahun Tiongkok yang menakjubkan juga merupakan hasil dari kewirausahaan. Dalam ekonomi pasar persaingan bebas, usaha wirausahawan adalah melayani rakyat. Berapa besar pencapaian mereka ditentukan oleh berapa banyak kebahagiaan yang dapat mereka ciptakan bagi kita dan seberapa besar yang kita terima dari pelayanan mereka. Setiap kebijakan yang dapat menghambat dan mencegah wirausahawan dari inovasi merupakan anti-pasar dan anti-konsumen.

Karakteristik dasar dari ekonomi terencana adalah wirausahawan tidak mempunyai tempat untuk berfungsi. Sehingga menyebabkan ekonomi Tiongkok berada dalam keadaan kekurangan selama 30 tahun sebelum tahun 1978. Siapa lagi yang menjadi korban paling besar? Tidak lain wirausahawan yang menjadi nonaktif. Juga warga umum dan semua konsumen. Ketika Google keluar dari pasar Tiongkok, itu mempengaruhi tidak hanya Google itu sendiri, tetapi juga yang lebih penting adalah ratusan juta “netizen” Tiongkok yang tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih berharga dari apa yang mereka inginkan. 

Namun, tidak semua yang disebut wirausahawan benar-benar menciptakan kekayaan bagi masyarakat. Ketika kebebasan dan hak milik tidak dapat dijamin, maka hak istimewa (privelege) akan menjadi dominan.  Ketika pemerintah mengotrol terlalu banyak sumber daya seperti yang terjadi di Tiongkok (ketika itu) banyak wirausahawan yang dengan mudah diarahkan untuk hanya mencari penyewa daripada menciptakan nilai bagi konsumen. Yang lebih gawat lagi dalam masyarakat yang memanjakan hak istimewa, maka pengusaha yang bergaya perampok akan merampok kekayaan. Kita (orang Tiongkok) harus mencegah pengusaha Tiongkok, termasuk pengusaha swasta menjadi vested interest. Memang selalu ada orang-orang yang sukses disemua sistim. Tapi ada beberapa orang yang sukses mungkin termotivasi untuk membela hak istimewa mereka dengan mati-matian. Mereka tidak akan pernah berpikir untuk mengubah hak-hak mereka menjadi berkeadilan bagi semua.

Sebuah Kemunduran Bagi Reformasi

Dalam 30 tahun terakhir, Tiongkok telah membuat transisi dari logika perampokan ke logika pasar. Semangat dasar dari pidato terkenal Deng Xiaoping selama kunjungannya ke pesisir Tiongkok Selatan 20 tahun yang lalu ( tahun 1992 )*6 maksudnya adalah agar orang Tiongkok harus mempunyai kebebasan untuk memulai bisnis mereka sendiri dan mencari uang; jadi legalitas hak milik pribadi harus diakui; dan wirausahawan harus mengambil peran utama dalam pembangunan ekonomi. Ini yang menjadi alasan mengapa ekonomi Tiongkok telah berkembang begitu pesat sejak 1992. Tapi meskipun Tiongkok telah mebuat kemajuan besar dalam mengembangkan ekonomi pasar, namun jalan untuk masa depan masih panjang kerena ekonomi Tiongkok masih berdasarkan pada hak istimewa (privilege) bukan benar-benar Hak. 

Kasus Wu Ying menunjukan bahwa masalah keuangan masih merupakan hak istimewa daripada hak dasar. Hukum untuk penggalangan dana dibuat ilegal untuk perusahaan swasta sedang bagi BUMN tidak. Wu dihukum dengan dituduh penipuan meskipun 11 orang pemberi pinjaman dalam kasusnya membantah bahwa mereka ditipu Wu. Sebelumnya Wu bahkan diputus bersalah dan dihukum oleh pengadilan dan hartanya dijual tanpa seizin dia. Hukum atas penggalangan dana ilegal adalah cara untuk melindungi hak istimewa dan ini harus dicabut, seperti hukum terhadap spekulasi yang dicabut pada tahun yang baru lalu. Tidak perlu adanya hukum yang ngawur untuk berurusan dengan penipuan yang memang nyata ada di pasar.

Pada tahun 1980an, Deng Xiaoping melindungi Nian Guanjiu, wakil dari pedagang kali lima diawal tahun 1980an. Tapi kini Denga telah meninggal tidak ada lagi yang akan membela Wu Ying. Vonis hukuman mati bagi dia menandakan kemunduran dalam reformasi. Wei menghimbau agar lebih banyak wirausahawan, pejabat pemerintah dan media menaruh lebih banyak perhatian untuk menyelamatkan Wu Ying. Dengan melakukan hal demikian berarti juga menyelematkan masa depan Tiongkok serta menyelamatkan kebebasan dan kehidupan setiap insan dari Tiongkok. Jika Wu Ying layak dihukum mati karena penggalangan dana, maka akan berapa banyak lagi di Tiongkok yang juga harus dihukum mati hari ini ? 


  -  http://blog.ifeng.com/article/19514364.html转发如何建立市场经济:从特权到权利(张维迎)
*1 Sistim ekonomi dimana pemerintah mengotrol sektor-sektor kunci, dan swasta diperkenankan untuk menotrol sektor-sektor lain secara terbatas.
*3 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%83%8E%E5%92%B8%E5%B9%B3  Lang Xianping 郎咸平 lahir 21 Juni 1956, mantan Profesor Keuangan di Universitas Chinese Hongkong, tata kelola perusahaan dan keuangan. Mantan penasehat Bank Dunia Corporate Governace .
*4  China 3.0 Mark Leonard

Wang Shaoguang ( 王绍光 )

Wang Shaoguang ( 王绍光 )

Seiring dengan Cui Zhiyuan dan Wang Hui(王辉), Wang Shaoguang merupakan salah satu tokoh New Left yang cukup menonjol. Terutama tentang dukungannya terhadap rencana negara dan padanganannya tentang revisionis untuk Revolusi Kebudayaan telah membuat berang kaum Liberal. Pada  1993 bersama dengan ekonom Hu Angang (胡鞍钢) membuat laporan tentang ‘Kapasitas Negara Tiongkok’ telah menyebabkan perdebatan sengit di Tiongkok yang berakibat terjadinya reformasi sistim perpajakan di Tiongkok. Setelah itu  Hu dan Wang telah menulis tentang beberapa laporan lain tentang politik ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Wang juga pernah berkolaborasi dengan Panwei(潘维) mengadakan penelitian untuk “Model Tiongkok”. Pada kuliah umum terkahir Wang juga mengemukakan tentang “Empat Roda Untuk Menggerakan Demokrasi”( 四轮推动民主/Four wheel Drive Democracy ),  berargumen untuk mengatasi krisis legitimasi di Ttiongkok, perlu diadakan pemilu seiring dengan konsultansi publik, dan dipilih delegasi dengan diundi, dan kembali ke beberapa praktek yang pernah dilakukan semasa Revolusi Kebudayaan dengan mengirim pejabat ke pedesaan untuk suatu masa.

Berikut ini adalah cuplikan artikel Wang Zhaogang tentang “Model Chongqing” yang dipublikasikan pertama kali di “Studi untuk Marxisme” pada Peberuari 2011, yang kemudian tersebar luas dan diterbitkan di internal Jurnal Partai Komunis Chongqing dan provinsi lainnya.

Memang tidak ada yang tetap dalam sosialisme, suatu ukuran yang cocok untuk semua model sosialisme. Sebaliknya gagasan sosialisme harus diterapkan dengan cara yang berbeda untuk negara yang berbeda dan pada tahap perkembangan yang berbeda. Katena sejak Pembebasan Tiongkok  pada tahun 1949, PKT dan semua tingkat pemerintah serta rakyat Tiongkok telah menjelajahi jalan sosialis yang cocok untuk kondisi nasional mereka sendiri dan tahap perkembangannya. Selama enam dekade terakhir, Tiongkok telah melalui dua tahap perkembangan sejarah dan relatif berhasil dalam mengeksplorasi jalan sosialis di setiap tahap. Setelah memasuki tahap ketiga dalam sejarahnya, Tiongkok kini mengeksplorasi jalan baru --- Sosialisme Tiongkok 3.0 .


Sosialisme Tiongkok 1.0

Pada tahap pertama dari 1949 – 1978, PDB per kapita Tiongkok terus meningkat dari sekitar $ 500 hingga $ 1,000*1 . Salama periode ini atau “tahap subsisten” ini tingkat pembangunan ekonomi Tiongkok sangat rendah dan outputnya hampir tidak mencukupi untuk biaya hidup rakyat subsisten, bahkan jika itu dibagi rata. Tiongkok telah mengadopsi model “kepemilikan publik ekonomi cum-planned” bertujuan untuk mengkonsentrasikan keterbatasan surplusnya dan memprioritaskan pengembangan industri-industri kunci dan usaha sosial penting/vital. Sementara itu  dengan pendapatan rata-rata rendah, satu-satunya cara untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial adalah dengan mencoba untuk memastikan bahwa sumber daya terbagikan dengan merata. Maka dengan itu Tiongkok sangat perhatian untuk ekuiti—misalnya dengan menggunakan sistim kupon untuk jatah pasokan kebutuhan sehari-hari.

Sosialisme Tiongkok era Mao pasti tidak sempurna, misalnya kemajuan dalam meningkatkan standar materi hidup sangat lambat, tapi beberapa prestasi tidak boleh diabaikan dan dipungkiri. Hanya dalam tiga tahun setelah pembebasan Tiongkok (1949 berdirinya RRT), ekonomi Tiongkok berada di level tertinggi sebelum perang. Dari tahun 1953 hingga 1978, tingkat pertumbuhan PDB rata-rata per tahun sebesar 6.5%, suatu catatan yang cukup mengesankan. Walaupun tidak se-spektakuler seperti Jepang dan empat naga kecil pada periode yang sama. Namun Negara (RRT) telah memberi keamanan yang mendasar bagi manusia—sandang dan pangan melalui penjatahan, dan kesehatan dasar dan pendidikan. Ini menciptakan egaliter masyarakat, dengan co-effisien ‘Gini’ ( Gini index/ratio)*2 dibawah 0.3.  Juga telah menciptakan pengembangan infrastruktur lunak dan keras untuk masa yang akan datang.  

Dengan demikian Sosialisme Tiongkok 1.0 telah meletakkan perangkat dasar keras dan lunak untuk perkembangan selanjutnya. Banyak orang yang mengeritik Lompatan Jauh Tiongkok dengan mengutip pemenang hadiah nobel bidang ekonomi Amartya Sen, tapi baik secara sengaja atau tidak sengaja mereka telah meninggalkan evaluasi secara menyeluruh dari era Mao. Pada tahun 1949 Tiongkok dan India sama-sama termasuk negara-negara termiskin dunia dengan tingkat kematian dan tingkat kekurangan gizi dan buta huruf yang tinggi. Tapi Sen berpendapat bahwa sampai 1978 Tiongkok telah melakukan perbaikan cukup besar yang memberi dasar untuk pengembangan ekonomi selanjutnya. “Prestasi Tiongkok masa periode pra-reformasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, reformasi lahan dan perubahan sosial telah membuat kontribusi positif yang sangat besar untuk reformasi itu sendiri.” Tulis Sen. “Hal ini tidak hanya memungkinkan Tiongkok untuk mempertahankan tingkat harapan hidup yang tinggi dan segala prestasi yang terkait lainnya, tetapi juga memberi dukungan kuat untuk ekspansi ekonomi reformasi berbasis pasar.”



Sosialisme Tiongkok 2.0

Pada 1979 ketika PDB per kapita Tiongkok melebihi $ 1,000 itu berarti telah memasuki tahap “cukup sandang dan pangan”. Dan ini merupakan fase baru dari Sosialisme Tiongkok, hasil ini telah bergeser untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang tersisa pada satu sisi sambil disisi lain meningkatkan pendapatan pribadi dan konsumsi bagi kebanyakan orang. Dengan demikian Tiongkok telah mulai membuka diri dan reformasi.  Dominasi kepemilikan publik secara bertahap digantikan oleh beragam ko-eksistensi bentuk kepemilikan dan ekonomi terencana makin berkembang menjadi ekonomi pasar (walaupun perencanaan masih memainkan peran yang cukup penting) dan tidak wajib atau berindikasi perencanaan.

Kebijakan distribusi juga berubah demi untuk meningkatkan pertumbuhan: “mangkok besi” telah dipecahkan, “gentong beras besar” juga disingkirkan, dan pendekatan baru dengan “membiarkan sebagian orang (daerah) menjadi kaya dahulu” untuk mendorong orang-orang daerah untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan menciptakan kekayaan dengan cara yang mungkin dan halal. Selama tingkat pendapatan per kapita bisa cukup untuk mempertahankan kelangsungan hidiup, kesejahteraan sosial dan dapat memaksimalkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan sebagian besar pendapatan dan tingkat konsumsi pada satu sisi dan membantu mengentaskan kemiskinan pada sisi yang lain. Inilah yang menjadi esensi dari Sosialisme Tiongkok 2.0.

Hal tersebut diatas telah menghasilkan prestasi yang spektakuler. Pertumbuhan rata-rata PDB per tahun Tiongkok pada periode 1978-2001 adalah 9,6% lebih tinggi dari 30 tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang cepat, besar bak raksasa dan ekonomi yang super komplek dengan populasi lebih dari satu milyar selama 20 tahun terkahir ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, ini adalah suatu keajaiban asli. Pendapatan per kapita meningkat terus dari $ 1,000 menjadi $ 4,000, sebagian besar rakyat Tiongkok dapat diberi pangan semakin baik dan sandang yang lebih baik dan pantas. Diukur menurut ukuran standar kemiskinan Bank Dunia, jumlah orang miskin di Tiongkok berkurang dari 652 juta menjadi 135 juta antara tahun 1981 dan 2004. Dengan kata lain, lebih dari setengah milyar orang telah terangkat dari kemiskinan. Sedang jumlah penduduk miskin di negara berkembang secara keseluruhan menurun hanya 400 juta lebih pada periode yang sama. Tapi bagi Tiongkok masih akan ada peningkatan jumlah orang  miskin seperti lazimnya sebagai negara berkembang. Jadi tidak heran dalam Laporan Bank Dunia mengatakan bahwa “ penurunan jumlah penduduk miskin sebesar ini  dalam waktu singkat lebih seperti tanpa suatu preseden sejarah.” *3

Barang tentu Sosialisme Tiongkok 2.0 juga memiliki kekurangan. Dalam rangka untuk mengejar tingkat tertinggi pertumbuhan ekonomi pada tahap perkembangannya, keadilan sosial Tiongkok sebagian besar terabaikan, seperti hak-hak pekerja, kesehatan masyarakat, perawatan medis, lingkungan, pertahanan nasional dan sebagainya. Hal ini menyebabkan konskuensi serius serta sentimen luas untuk ketidak amanan, ketidak setaraan, dan ketidak nyamanan di kalangan penduduk.

*1 Angus Maddison, “Historical Statistics of the World Economy, 1–2008 AD”, available at http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/vertical-file_02-2010.xls.

*2  Co-efisien Gini= ukuran yang dikembangkan ahli statistik Italia—Corrado Gini dipublikasikan tahun 1912. Ko-effsien ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
Untuk negara-negara OECD pada akhir tahun 2000an untuk mempertimbangkan  efek dari pajak dan pembayaran transfer, pendapatan Koeffisien Gini berkisar antara 0,24-0,49 dengan  Slovenia terendah dan Chili tertinggi. Di negara-negara Afrika yang memiliki Koeffsien Gini tertinggi prapajak pada 2008-2009 yang tertinggi 0,7.
Untuk ketidak setaraan pendapatan dunia koeffisien Gini pada tahun 2005, untuk semua umat manusia telah diperkirakan antara 0,61dan 0,68 dari berbagai sumber.
*3  European Council On Foreign Relations (effr.eu) CHINA 3.0 . Edited by Mark Leonard .  ECFR November 2012.     page 63

Pencarian Sosialisme Tiongkok 3.0

Dengan PDB per kapita melebihi $4.000 pada tahun 2002, Tiongkok telah memsuki tahap kemakmuran yang moderat. Tahap pembangunan ekonomi baru ini akan melahirkan versi baru Sosialisme ----Sosialisme Tiongkok 3.0. Apabila pada saat tahap dimana “Sandang Pangan sudah nyata terpenuhi”, maka tahap peningkatan tingkat pendapatan pribadi dan konsumsi sudah menjadi kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dan itu sudah tidak lagi menjadi kekuatan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan sosial di tahap kemakmuran yang moderat. Memang korelasi positifnya menjadi berkurang dan bahkan menyelinap ke baliknya.

Menurut argumen John Kenneth Galbraith dalam tulisannya “The Affluent Society”(1958) didasarkan dengan pemahaman ini. Dia secara seksama mengamati bahwa masyarakat Amerika telah makmur dalam hal kelimpahan barang dan jasa yang disediakan untuk perorangan, tapi sangat miskin bagi yang disediakan untuk umum. Banyak rumah tangga/keluarga yang memiliki tempat tinggal, mobil, kulkas, mesin cuci, TV dan AC. Tapi menurut Galbraith bahwa bahkan di Kota New York yang  menjadi kota kebanggaan bangsa AS “ Sekolahan keadaannya penuh sesak dan tua” , kepolisian masih tidak memadai. Taman dan tempat bermain tidak cukup, Jalanan kotor , peralatan petugas kebersihan masih belum lengkap dan tenaga masih kurang. Akses untuk ke kota bagi orang-orang yang bekerja disana masih tidak pasti dan sangat menyakitkan. Lebih-lebih transportasi internal penuh sesak dan tidak sehat dan kotor. Demikian juga udaranya. Parkir dijalan dilarang tetapi tidak disediakan ruang parkir ditempat lain.

Galbraith mengusulkan untuk diupayakan keseimbangan antara penyediaan barang publik dan swasta serta pelayanan jasa. Jika tidak, akhirnya hanya akan meningkatkan barang yang diproduksi secara pribadi dan layanan akan tidak tepat guna. Misalnya peningkatan konsumsi mobil membutuhkan pasokan/penyediaan jalan, jalan bebas hambatan, kontrol lalulintas dan patroli jalan raya, tempat parkir. Pelayanan dari polisi untuk perlindungan dan patroli jalan raya juga harus tersedia, termasuk juga bagi pasien-pasien di rumah sakit. Galbraith menekankan bahwa untuk mencapai keseimbangan tersebut dan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan sosial, masyarakat harus secara signifikan meningkatkan investasi barang dan jasa publik saat mencapai kemakmuran.

Namun AS tidak mengambil perhatian terhadap nasehat Galbraith. Pada 1998 dalam sebuah pengantar edisi ulang tahun ke-40 The Affluent Society, dia menulis: “Kasus saya masih sangat berlaku kuat. Pemerintah telah dengan mudah menghabiskan uang untuk persenjataan yang kebutuhannya masih patut dipertanyakan dibanding dengan apa yang disebut perusahaan kesejahteraan. Sebaliknya masih ada tekanan gigih dan kuat untuk menahan diri pada pengeluaran publik.  Kita sekarang berada lebih makmur dalam konsumsi pribadi kita daripada sebelumnya; ketidak cukupan dari sekolahan kita, perpustakaan, fasilitas rekreasi publik, perawatan kesehatan, bahkan penegak hukum merupakan persoalan sehari-hari... dalam bidang kinerja peradaban (sektor publik) telah tertinggal bahkan jauh berada dibelakang sektor swasta seperti apa yang dikatakan sekarang.”

Sosialis Tiongkok harus dibuat lebih baik dari AS. Sekarang pada dasarnya telah dapat mengatasi masalah dasar untuk memenuhi sandang dan pangan, Tiongkok harus bisa mengeksplorasi bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat, misalnya perumahan publik, keamanan publik, perlindungan ekologis, kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, infrastruktur, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika kebutuhan sandang dan pangan telah dapat dipenuhi, perumahan dan transportasi juga harus ditingkatkan. Kemudian setelah empat kebutuhan ini telah dapat dipenuhi, masalah konsumsi publik (keamanan, ekologi, dan kesehatan , keamanan manusia, dan kesetaraan sosial) juga harus ditangani.

Tiongkok telah membuat kemajuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketidak amanan manusia. Sebuah skema pendapatan minimum diciptakan pada 2001, yang sekarang sudah mencakup 80 juta orang. Negara juga kembali terlibat dalam perawatan kesehatan. Asuransi kesehatan di perkotaan sekarang telah mencakup 500 juta orang Tiongkok. Asuransi kesehatan kini telah mencakup hampir 500 juta orang Tiongkok. Sementara itu hampir 830 juta orang Tiongkok yang terdaftar pada Kooperasi Sistim Medis Desa Baru. Secara keseluruhan lebih dari 1,3 milyar orang Tiongkok kini telah mendapatkan berbagai bentuk asuransi kesehatan. Juga terdapat kemajuan dalam pengembangan sistim pensiun hari tua: lebih dari 700 juta orang kini telah terdaftar dalam sistim tersebut. Penyediaan perumahan sosial juga telah secara dramatis meningkat. Singkat kata, kesejahteraan negara Tiongkok kini sudah mengambil bentuknya.


Sebuah Alternatif Untuk Pasar Bebas Kapitalisme

Kini jelas bahwa kapitalisme pasar bebas bukanlah “titik akhir dari evolusi ideologis manusia” seperti yang diklaim Francis Fukuyama dalam buku terkenalnya “The End of History?”.  Dalam kenyataannya di tahun 1989, pada dua jajak pendapat yang dilakukan BBC 20 tahun setelah artikel ini ditulis mengungkapkan ketidak puasan yang meluas di seluruh dunia terhadap “pasar bebas kapitslisme”. Rata-rata hanya 11 persen orang diseluruh 27 negara yang menganggap kapitalisme bekerja baik dalam bentuknya yang sekarang dan tidak perlu di-intervensi oleh pememrintah. 23 persen mengatakan kapitalisme cacat total dan perlu diganti dengan sistim baru. Yang paling umum adalah bahwa Pasar Bebas Kapitalisme memiliki masalah yang harus ditangani dengan reformasi dan regulasi, dan reformasi harus diarahkan untuk memungkinkan pemerintah dapat lebih aktif dalam memiliki dan langsung mengontrol industri besar dalam negerinya dan me-regulasi bisnis. Dalam kata lain “Pasar Bebas Kapitalisme” bertentangan dengan kehendak rakyat.

Hanya dalam konteks global ini, kita dapat benar-benar menghargai signifikasi Sosialisme Tiongkok 3.0. Rakyat Tiongkok tidak percaya pada “End of History” dan tetap tanpa kenal lelah dalam mengeksplorasi jalan sosialis. Pada saat yang sama mereka tidak akan berisitirahat dan tetap berjuang untuk menuju jalan kemenangan ini. Setelah mencapai tahap baru pembangunan. Mereka akan “meng-upgrade” Sosialisme dengan karakteristik Tiongkok sambil ber-eksprimen dengan berbagai kebijakan baru. Selama sandang pangan tidak lagi menjadi perhatian utama bagi sebagian besar rakyat Tiongkok, Sosialisme Tiongkok 3.0 harus secara substansial meningkatkan investasi untuk kebutuhan publik dan jasa, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

- European Council On Foreign Relations (effr.eu) CHINA 3.0 . Edited by Mark Leonard .  ECFR         November 2012. 

Hu Shuli  (胡舒立) dan Qishan (王岐山)

 

Hu Shuli  (胡舒立) :

Lahir tahun1953 di Beijing, seorang wartawati yang cukup vokal dalam mendukung untuk kebebasan media, reformasi dan pasar liberal di Tiongkok. Kini sebagai professor dan Dekan di Universitas Sun Yat Sen fakultas komunikasi dan design.( 中山大学传播与设计学院院长、教授及博士生导师).

Tahun 1978 diterima sebagai mahasiswa Univeritas Tiongkok Departemen Journalistik (中国人民大学新闻系), mendapat gelar sarjana bidang jurnalistuk dan MBA dari Fordam University di AS yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Ekonomi di Universitas Beijing. Pada tahun 1994 mendapat beasiswa Stanford Knight University untuk kuliah Development Ecomomics. Tahun 1982 bekerja di “Harian Buruh” (工人日报) sebagai editor berita internasional dan wartawan.

Tiongkok Agar Tetap Pada Jalurnya

Hu Shuli pada 1998 mendirikan majalah Caijing (财经) yang sempat menggoncangkan dunia media, dengan penyelidikan yang mendalam untuk masalah korupsi dan penipuan. Pada Desember 2009 Shuli bersama dengan sebagian besar staff editorialnya meninggalkan majalah tersebut karena ketidak cocokan dengan pemilik Majalah tersebut dan mendirikan majalah baru Caixin (财新)*1, majalah ini juga mendapat reputasi dalam pandangan liberal dan laporannya yang mendalam dan tajam.

Pada saat terjadinya skandal Bo Xilai di Chongqing, dalam periode sengit perjuang ideologis sebelum terjadinya peralihan kekuatan transisi bulan Oktober, Caixin menurunkan editorial dengan berani menyerukan kepemimpinan untuk melanjutkan proses reformasi. Editorial dengan judul “Tiongkok Agar Tetap Pada Jalurnya” dipandang sebagai seruan berani untuk mengambil keuntungan dari kekacauan bagi golongan kiri setelah pencopotan Bo Xilai (25 Juli 2013).*2 Argumen dalam artikel ini menggemakan rekomendasi Bank Dunia atas penyelesaian ‘Transisi Tiongkok’ menuju ekonomi pasar dan mempercepat inovasi.

Dalam editorial ini Shuli antara lain menuliskan, dalam kata pengatar buku baru “Sejarah Tiongkok” mantan Presiden Jiang Zemin mengatakan semua anggota PKT terutama para pemimpinnya, harus menganggap sejarah sebagai prioritas dan harus belajar dari itu. Pernyataan ini diterbitkan pada bulan Juli oleh kantor berita Xinhua.

Orang Tiongkok (Tionghoa) mempunyai tradisi yang kaya dan melekat untuk belajar dan belajar sejarah pada khususnya, terutama tentang bagaimana pelajaran tersebut dapat ditrapkan pada pemerintahan. Para generasi pemimpin partai telah memiliki sendiri untuk menekankan kebutuhan dalam menggunakan pengalaman sejarah untuk memandu dalam mengambil keputusan. Ketika mereka sebagai Sekretaris Umum Partai, baik Jiang dan Presiden Hu Jintao berulang kali mendorong dan menyerukan untuk mempelajari sejarah.

Seruan Jiang yang terbaru untuk memperhatikan sejarah, disampaikan tidak lama setelah Hu menyampaikan pidato kunci pada ‘Sekolah Partai Pusat/Central Party School’  pada bulan Juli. Ini sangat tepat waktunya bagi Tiongkok dalam mempersiapkan untuk mengukir sejarah penting Kongres Nasional ke-18 musim gugur ini.

Bagaimana semestinya kita mempelajari sejarah? Jiang mengatakan : “Kita tidak hanya menarik pelajaran tentang bagaimana untuk meneruskan keberhasilan reformasi dan membuka diri serta memodernisasi sosialis kita, tapi kita harus lebih memperhatikan pola-pola sejarah secara ilmiah untuk memahami naik turunnya dinasti dan belajar dari kesalahan mereka.”

Lebih  lanjut Jiang mengatakan “ Dalam era baru ini, penting untuk belajar tidak hanya sejarah Tiongkok, tetapi juga sejarah dunia, belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain. Hanya dengan begitu barulah kita dapat memahami  hukum dan siklus kemajuan sosial dan selalu mengikuti denyut nadi zaman kita.” Dengan kata lain, Jiang menganjurkan mempelajari sejarah Tiongkok dengan demikian kita bisa belajar darinya, dan mempelajari sejarah dunia untuk memahami dan untuk keberhasilan menavigasi/mengarahkan perkembangan tren global.

Dengan refleksi pada titik terrendah jelas sejauh ini dari sejarah Tiongkok baru-baru ini telah ditetapkan dalam Revolusi pada pesoalan sejarah partai(PKT), diadopsi oleh Sidang Pleno ke-enam Komite Sentral ke-11 pada tahun 1981. Resolusi ini telah disebutkan Hu dalam pidatonya tahun lalu, dan PM Wen Jiabao pada konferensi pers bulan Maret pada akhir Pertemuan Kongres Nasional Rakyat. Dalam sambutannya kepada media, Wen memperingatkan tentang “jalan memutar” dan mengatakan bahwa Tiongkok telah “belajar dari pelajaran yang keras”.

Resolusi ini menjadi ulasan 28 tahun terakhir sejarah RRT didirikan, tetapi difokuskan terutama pada 32 tahun sejak berdirinya  RRT. Dengan mengakui bahwa antara 1957 sampai dengan 1966 “partai telah membuat kesalahan serius dalam pengarahan, yang mengarahkan ke jalan memutar dalam pembangunan”. Kemudian datanglah sepuluh tahun Revolusi Kebudayaan, yang mengakibatkan bencana bagi partai, negara dan rakyat. Hal ini menyimpulkan bahwa itu adalah periode kekacauan internal, kesalahan mulai dari pimpinan teratas dan dieksploitasi oleh kelompok-kelompok anti-revolusioner.”

Kini sudah lebih dari 30 tahun berlalu sejak Revolusi kebudayaa. Evaluasi terhadap periode yang paling kacau dalam sejarah Tiongkok modern adalah penting. Tentu saja ada juga beberapa keberhasilan yang spektakuler dalam sejarah pembangunan Tiongkok.  Kita harus belajar dari pemerintahan yang bijaksana dari penguasa yang lalu. Dan yang lebih penting lagi, kita harus merenungkan bagaimana Tiongkok menemukan kemajuan melalui 30 tahuan lebih ini, ditambah dengan tahun percobaan dengan reformasi dan membuka diri.

Pemerintah telah meninggalkan fokus yang keliru dari perjuangan kelas dan menjadikan pembangunan ekonomi sebagai periotas pada sidang pleno ke-11 Sentral komite pada 1978. Sejak saat itu ada dua tema utama dalam agenda reformasi : transisi dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar, dan secara bertahap membuka diri masyarakatnya. Tidak ada keraguan bahwa reformasi tersebut telah membangkitkan Tiongkok menjadi negara ekonomi dan politik kelas berat. Agar Tiongkok bisa terus sukses, kita harus menekankan reformasi, tidak perduli seberapa sulitnya. Inilah pelajaran positif yang harus kita pelajari.    

Interpretasi sejarah penting dalam menempa dan mengkaji konsensus idiologis dalam partai, mengevalusasi berdasarkan fakta melayani kebutuhan zaman kita. Selama reformasi diluncurkan, generasi pemimpin telah menafsirkan sejarah untuk mencoba menyembuhkan perpecahan dan penempa/mengkaji perjanjian, dan semua telah menegaskan signifikansi reformasi.

Pada kenyataanya, selama ceramahnya kepada pejabat provinsi dan pada Sekolah Partai untuk pejabat senior pada bulan Juli. Hu mengatakan bahwa pemerintah pusat akan terus tanpa goyah melakukan reformasi dan membuka sistim ekonominya, dengan penekanan khusus pada “kecepatan” dan “kekuatan” dari reformasi itu.

Hal tersebut sangat penting karena Tiongkok berada pada persimpangan jalan. Selama lebih dari 30 tahun, RRT telah melihat secara non-stop upaya untuk mendiskreditkan dan menyerang reformasi, terutama dari ekstrim kiri. Beberapa dari pendukung konservatif atau status quo tersebut terutama untuk masalah ekonomi, politik, dan sosial yang kadang tak terelakkan adanya kegagalan dalam masa transisi oleh mereka dikatakan ekonomi telah gagal. Yang lainnya ada yang mencoba untuk menyesatkan rakyat dengan menyoroti masalah hari ini, yaitu dengan menggelar besar-besaran untuk sisa-sisa sistim lama.  Ultra ekstrim kiri ini mencoba meromantisasi masa lalu dan bahkan mengancam untuk meluncurkan Revolusi Kebudayaan yang lain.

Hal ini mengingatkan peringatan Deng Xiaoping terhadap kaum fanatik revolusioner pada 1980 yang berjanji untuk “melihat Anda dalam 20 tahun yang akan datang”. Deng mengatakan bahwa jika unsur-unsur ini tidak ditangani dengan benar, Tiongkok seakan duduk diatas “bom waktu”. Memang dalam menghadapi serangan seperti ini, para kader dari segala jenjang harus selalu ingat pelajaran sejarah yang menyakitkan dari Revolusi Kebudayaan dan menghargai betapa sulitnya Tiongkok harus berjuang untuk menemukan jalannya sendiri. . Dengan pertumbuhan ekonomi melambat, konflik sosial, korupsi, dan terjadi distribusi sumber daya tidak merata sekarang semakin memburuk dan lingkungan memburuk.

Hingga kini masih belum ada konsensus yang dicapai untuk bagaimana memecahkan masalah tersebut. Sementara pemerintah sedang menangani tantangan ini, ada sebagian orang yang mempertanyakan upaya untuk membangun sebuah masyarakat sosialis “dengan karakteristik Tiongkok” , seperti apa yang sudah terkenal sering didengunkan oleh Deng  Xiaoping. Bahkan ada sebagian orang yang secara terbuka menentang reformasi ekonomi dan meng-advokasi bahwa pembangunan“mundur”.  Orang  tersebut tidak dalam jumlah besar, tetapi pandangan mereka telah memenangkan dukungan dari bebebrapa pejabat pemerintah dan sebagian warga negara.

Teori sosialisme dengan karakteristik Tiongkok telah diadopsi dalam laporan Kongres kelima PKT sejak 1987, dan diadopsi lagi dalam Kongres PKT ke-18. Kenapa hal ini penting? Karena hal ini telah lama dipraktekkan untuk membangun terobosan dari teoritis atas dasar kongres yang lalu. Banyak teori yang telah diadopsi pada kongres partai selama bertahun-tahun dan terbukti memberi pengaruh, termasuk “ Sosialisme Tahap Pertama” (Pada Kongres ke-13), “Sistim Ekonomi Pasar Sosialis” (pada Kongres ke-14) dan “ Pengembangan Sistim Ekonomi Dengan Kepemilikan Publik  Yang Dominan dan Beragam Kepemilikan” ( pada Kongres ke-15). Perkembangan pesat selama beberapa dekade terakhir telah diuntungkan secara mendalam dari “reformasi dividen”.

Apa yang dibutuhkan sekarang adalah dividen, reformasi, tapi ini sulit untuk disampaikan. Dalam pidatonya Hu bulan Juli, dia berjanji bahwa pemilu, kebijakan, administrasi dan pengawasan akan dilakukan secara demokrastis dan sesuai dengan hukum yang berlaku, semua ini diulangi lagi seperti apa yang dikatakan dalam Kongres Nasional Ke-17 tahun2007, ini mencerminkan adanya kesulitan dalam implementasi dari reformasi tersebut.

Bagi kelompok pemimpin partai yang lebih muda yang akan mengambil kendali tahun ini, mereka harus belajar lebih mendalam sejarah Tiongkok, terutama untuk sejarah terkahir ini. Sehingga mereka bisa melanjutkan pekerjaan dengan baik yang akan dimulai pada sidang pleno ketiga Komite Sentral ke-11. Mereka tidak harus melupakan alasan mengapa Tiongkok memilih jalan reformasi, dan mengapa sekarang harus menaatinya. Sangat penting bagi mereka yang kuasa sekarang untuk memahami hal ini.

*2  http://www.bbc.com/news/world-asia-china-17673505  Bao Xilai Scandal : Timeline
-    China 3.0 Mark Leonard


Sun Liping(孙立平)

Sun Liping(孙立平) salah seorang sosiolog terkemuka di Tiongkok, pernah menjadi supervisor Xi Jinping (Presiden RRT sekarang) di Universitas Qinghua saat mengambil PhD (S3). Sun telah lama memperingatkan pembuat kebijakan bahwa adanya ancaman besar bagi rakyat Tiongkok akan pembusukan sosial ketimbang gejolak sosial. Awal tahun itu, dia menulis laporan yang menguatirkan dan pentingnya bagi Universitas Qinghua dimana secara terbuka mengutuk “vested interest” yang kuat, karena telah “menyandera reformasi”. Dia berkeyakinan bahwa stabilitas sosial dapat dibuat dengan memperkenankan rakyat untuk mengekspresikan pandangan mereka sendiri dan membela hak-hak mereka sendiri.

Lahir tahun 1955 Mei. 1978 Masuk Universitas Beijing jurusan bahasa Tionghoa, 1983 lulus sarjana. 1983 -1999 bekerja di Departemen Sosiologi Universitas Beijing. Sebagai asisten professor sosiologi, Direktur Pusat Penelitan Kehidupan Sosial, Direktur Pusat Penelitian Pengembangan Komunitas Sosial, semuanya pada Universitas Beijing. Tahun 2000 pindah ke Universitas Qinghua, Bagian Penelitian Pembangunan Sosial, Perubahan Struktur Sosial dan Sejarah Sosial Lisan.

Pada tahun1980 arah penelitian utama untuk modernisasisosial. Menerbitkan antara lain “Modernisasi Sosial”( 社会现代化), Menuju Cara Modern” (走向现代之路), “Intropeksi Dan Pengembangan Ekplorasi” (发展的反省与探索) dan karya-karya lainya.*1

Berikut ini disajikan tentang “Insiden Wukan” sebuah peristiwa protes rakyat Wukan terhadap Anti korupsi dan Anti penguasaan lahan yang dimulai pada September 2011 dan eskalasinya meningkat hingga bulan Desember tahun itu, sehingga terjadi penyanderaan antara rakyat desa setempat dan kepolisian setempat. Yang mana konflik berakhir dengan diselesaikan dengan diadakan negosiasi antara perwakilan desa dan pejabat provinsi yang setuju untuk memperkenankan desa ini untuk mengorganisasi sendiri untuk mengadakan pemilihan desanya sendiri pada Pebruari 2012 (4 Maret 2012)*2 tanpa campur tangan PKT. “Pendekatan Wukan” ini di-elu-elukan para intelektual Tiongkok sebagai model untuk bagaimana meningkatkan otonomi desa dan menyelesaikan konflik sosial melalui pembicaraan dan negosiasi daripada dengan cara kekerasan dan represif.

Wukan (乌坎) sebuah desa nelayan di pesisir Guangdong, Tiongkok. Berpopulasi sekitar 13 ribu saat itu, berjarak kira-kira 120 km sebelah timur Hongkong. Pada 2011 menjadi terkenal akibat terjadinya “Insiden Wukan”. Insiden ini mungkin mempunyai makna sejarah yang signifikan bagi Tiongkok. Menyusul adanya protes penduduk desa tersebut, terpilihlah perwakilan desa melalui proses demokrasi yang dianggap adil bagi penduduk desa. Tapi ini bukan pemilu yang pertama di Tiongkok. Namun dalam konteks rantai peristiwa seputar insiden ini, peristiwa ini dibutuhkan penanganan berbeda jenis signifikansinya. Setelah terjadi kerusakan parah pada hubungan antara pejabat dan rakyat desa, kedua pihak akhirnya memilih untuk menggunakan metode rasional yaitu dengan pemilu dan proses demokrasi, yang memungkin terjadinya penyelesaian sengketa dengan kompromi dengan baik antara masyarakat dan pemerintah. Resolusi sukses sengketa Wukan memberi bukti bahwa cara-cara demokratis dapat digunakan untuk memecahkan masalah di Tiongkok. Dalam hal ini juga menandakan bahwa masyarakat Tiongkok memiliki potensi untuk menjadi lebih demokratis dan mampu menjadi stabil dalam jangka panjang.
Problem di Tiongkok

“Masalah Wukan” benar-benar merupakan mikrokosmos yang lebih luas dari “masalah Tiongkok”. Pertanyaan kunci yang diajukan dalam percobaan/eksprimen Wukan: Apakah Tiongkok akan mampu secara bersamaan untuk memastikan bahwa rakyat memiliki hak untuk berdiri dan berjuang untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk mempertahankan tingkat dasar stabilitas saat menyelesaikan konflik. Tujuan akhir ada pada inti persoalan yang dihadapi masyarakat dan upaya untuk menyelesaikan kontradiksi Tiongkok, dimana akan menguji kebijaksanaan Tiongkok.  

Arti penting dari insiden Wukan karena tidak begitu banyak kemerdekaan dan transparansi proses pemungutan suara, tetap setelah keadaan menjadi tenang pemerintah bersedia memperkenankan salah satu pemimpin protes Lin Zuluan (林祖 ) untuk menjabat sebagai Pemimpin PKT desa tersebut. Demikian pula dengan Hong Ruichao ( ) yang berpartisipasi dalam protes dan merupakan salah satu dari  lima orang yang ditangkap polisi pada Desember, terpilih sebagai anggota panitia pemilihan. Putri dari Xue Jinbo (薛锦波) yang memimpin rakyat desa Wukan dalam protes dan kemudian meninggal dalam tahanan polisi juga terpilih sebagai perwakilan desa.

Hal ini sangat tidak biasa, dimasa lalu pihak berwenang akan selalu menghukum pemimpin protes bahkan ketika mereka sudah mengakui tuntutan mereka, yang seharusnya wajar membuat kosesi kepada mereka. Hal ini di Tiongkok sering disebut “perhitungan pasca musim gugur” (秋后 算账), yang mempunyai arti menunggu sampai situasi tenang dan menunjukkan kepada yang lain bahwa pemimpin protes yang menjadi bos tetap diberi palajaran, agar dikemudian hari bagi orang lain untuk mempertimbangkan tindakan serupa di masa yang akan datang. Memberi pelajaran bagi yang lain bahwa “hukuman” serupa bisa juga terjadi pada dirinya.

Peristiwa Wukan juga menjadi pengakuan prinsip yang sangat nyata bahwa wajar bagi publik untuk menuntut kepentingan mereka dan harus diperhatikan, serta secara prinsip harus dihornati bahwa masyarakat harus berusaha berdiri memperjuangkan hak-hak mereka. Wukan memberi contoh untuk menghentikan “perhitungan pasca musim gugur”dan menjadi model baru untuk menyelesaikan konflik antara pejabat dan rakyat. Tentu saja, perkembangan ini merupakan produk kedua kekuatan dengan meningkatnya masyarakat untuk menolak dan menuntut keterbukaan yang lebih besar pada bagian dari pemerintah.


Masalah Guangdong  Yang  Cukup  Signifikans

Sun Liping mengatakan, kita (Tiongkok) bisa menghargai jika kita meletakkan pentingnya terobosan di konteks dua kecendrungan di Guangdong dalam beberapa tahun terakhir . Pertama ada sejumlah insiden massa di Guangdong beberapa tahun terakhir.  Ada dua alasan utama untuk masalah ini : Guangdong merupakan daerah “perintis dalam membuka diri” untuk kebijakan Tiongkok dan juga salah satu daerah yang paling berkembang ekonominya. Maka masalah ini yang mungkin pertama kali yang muncul dan bahkan dalam jumlah yang besar di Guangdong. Salah satu contoh penduduk yang tinggal di Guangdong sekitar 20 hingga 40 juta dari penduduk provinsi ini berasal dari bagian lain di Tiongkok. Dengan demikian masalah dan konflik yang terjadi terkait dengan masuknya pendatang ini menjadi lebih dari sebuah isu di Guangdong dibandingkan dengan daerah lain.

Guangdong juga memiliki tradisi yang jauh lebih kuat, bahkan cukup kuat untuk “masyarakat sipilnya”, sehingga masyarakatnya tidak begitu didominasi oleh pemerintah. Orang Kanton umumnya orang yang prakmatis dan tidak mudah tertipu, dan jaringan keluarga sangat berakar. Selain itu, khususnya dibagian timur provinsi, kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka relatif selalu lebih kuat. Dengan kondisi tersebut ditambah dengan kelompok-kelompok sosial yang merajut dengan erat, maka tidak sulit untuk bisa memahami mengapa rakyat Guangdong banyak protes melebihi tempat lain. Di masa yang akan datang masyarakat Tiongkok juga mau tidak mau harus berurusan dengan fenomena ini, dan akan makin banyak lagi orang biasa menyadari akan hak-hak mereka.

Pemerintah provinsi telah mencoba cara-cara baru untuk meredakan tumbuhnya ketagangan sosial ini. Penanganan pihak pemerintah dari protes Wukan ini dapat dilihat sebagai perpanjangan dari upaya ini. Tahun lalu (kala itu) Sekretaris Partai Guangdong Wang Yang membuat penjelasan bahwa pemerintah harus menemukan keseimbangan yang tepat ketika akan menjaga stabilitas (维稳) dan melindungi hak-hak (维权). Dalam bulan-bulan lalu baru-baru ini, pejabat Guangdong telah mentoleransi beberapa demontarasi (termasuk tahap awal protes Wukan) dan mereka juga telah mempromosikan “kontruksi sosial”( 社会建设pembangunan sosial) dengan mengendurkan persyaratan untuk mendirikan kelompok-kelompok sosial dan organisasi. Pendek kata Guangdong sedang bereksprimen untuk tujuan ganda yang memungkinkan warga negara untuk mengekspresikan kepentingan mereka dan menjaga stabilitas sosial memalului mekanisme sosial tertentu (社会 机制).


Mengoreksi keadaan

Jadi apa yang terjadi di Wukan menyentuh pada isu-isu penting terkait dengan dilema yang lebih luas tentang bagaimana Tiongkok harus berusaha untuk mengatasi peningkatan ketegangan sosial. Yang terpenting adalah apa yang disebut oleh Sun Liping sebagai “Koreksi Keadaan” (纠错 困境). Kami kuatir jika kita bertindak terlalu jauh dalam menanggapi masalah-masalah sosial, kita tidak akan dapat menemukan jalan untuk kembali. Pemerintah menghadapi dilema ini terutama ketika masyarakat mengajukan tuntutan yang wajar, jika anda menyelesaikan satu masalah , maka sepuluh orang lain akan muncul; jika anda menyelesaikan sepuluh, maka anda akan menghadapi seratus. Secara terori isu-isu sulit yang ada dalam masyarakat Tiongkok saat ini, termasuk ketegangan sosial dan konflik, harus diselesaikan sesuai menurut hukum yang berlaku. Tapi ini akan memicu semacam reaksi berantai, dan serangkaian masalah yang sebelumnya muncul kembali, banyak dari masalah ini sebenarnya bisa diatasi, atau setidaknya dapat diatasi menurut aturan hukum. 

Insiden Wukan menggambarkan dilema ini. Kejadian sebenarnya adalah masalah kepemilikan tanah: permintaan dasar masyarakat adalah mereka menginginkan tanahnya yang disewakan oleh pemimpin mereka kepada orang lain dikembalikan. Menurut persepektif hukum, kasus mereka jelas akan tergantung pada validasi asli menurut perjanjian transfer lahan dan kontrak. Menurut hukum kontrak Tiongkok, semua kontrak tidak berlaku/sah jika terjadi dengan cara penipuan atau pemaksaan saat mengadakan kontrak. Kontrak juga tidak sah jika mereka menganggap merugikan untuk negara, kolektif atau kepentingan pihak ketiga. Ada dua cara berurusan dengan kontrak yang tidak sah yaitu mengembalikan pada situasi semula atau menawarkan kompensasi.

Desember lalu, Zheng Yanxiong (郑雁雄) kepala Partai Shanwei mengumumkan dalam konferensi pers bahwa pengembangan sebidang tanah yang disewakan kepada Lufeng Fengtian Live Stock Company Ltd (丰田 有限公司) sudah dipanggil untuk ditangguhkan dan pemerintah akan melakukan sidang kordinasi untuk memberi kompensasi bagi mereka yang kehilangan tanah dan juga akan mengklaim kembali 404 hektar tanah. Pembicaraan akan dilakukan dalam konsultasi dengan departemen pemerintah terkait, dan melibatkan masukan-masukan dari desa, dan sepenuhnya melindungi kepentingan desa. Meskipun mungkin akan ada keraguan tentang legalitas komite partai secara sepihak memutuskan untuk mengambil kembali tanah, pengumuman menyetujui permintaan utama desa dengan menyatakan kontrak transfer lahan asli dinyatakan batal demi hukum.

Selama 404 hektar tanah yang masih belum dikembangkan, maka tanah bisa dikembalikan kepada pemilik asalnya--- rakyat Wukang. Namun, jika tanah yang sudah dikembangkan atau digarap, pemerintah akan meberi kompensasi dari dana publik, ini akan menjadi satu-satunya solusi yang tepat. Tetapi jika pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk membayar kompensasi (meskipun kita ketahui bahwa Shanwei merupakan dearah yang relatif terbelakang) akan tetapi untuk adilnya harus memberi kompensasi mereka yang terlibat dalam kontrak komersial yang tidak adil ini dari uang pembayar pajak? Bahkan di Wukang situasinya lebih rumit, pemerintah telah menyewakan 3.000 are tanahnya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi untuk saat ini hanya mereklamasi 404 are.

Pertanyaan kedua adalah terkait dengan kemungkinan akan membanjirnya klaim serupa. Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan masalah terkait dalam akuisisi tanah dan pemukiman diseluruh negeri. Jika kita melihat lebih dekat salah satu dari kasus-kasus yang tidak teratur, Sun Liping yakin bahwa beberapa akan cendrung juga didasarkan pada kontrak yang tidak sah. Jika Wukang dapat menangani masalah mereka dengan mengadalkan aturan hukum, mengapa di tempat lain tidak bisa? Apakah mungkin di tempat lain juga bisa menggunakan metode kontrak yang tidak sah ini untuk memecahkan masalah mereka? Dengan tanpa ragu jawaban adalah tidak.

Hal ini dapat menggambarkan betapa sulitnya bagi Tiongkok kini untuk menghadapi masalah demikian. Sangat mudah untuk menyelesaikan satu kasus individual, tetapi jika ingin meningkatkan polanya, maka harus membongkar dilema ini secara efektif. Bahkan kita akan segera menghadapi dimana selalu melakukan “koreksi keadaan/correction predicament” dalam semua masalah yang terkait dengan perdebatan seperti petisi, pengangguran dan pekerja di PHK, serta keluarga berrencana. Jika kita akan coba untuk kembali pada hal-hal seperti sebelumnya, serasa tidak dapat dilakukan; jika di sisi lain dikatakan kompensasi harus dibayarkan, kami menemukan bahwa kita tidak mampu membayarnya. Bagaimana kita menangani masalah ini adalah suatu tes nyata bagi reformis Tiongkok dan ini membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan.   


Melarikan Diri Dari Koreksi Keadaan

Reformasi dan Kebijakan Keterbukaan Tiongkok telah berlansung 30 tahun. Reformasi ini telah membawa Tiongkok memasuki era baru, tetapi juga menciptakan banyak masalah. Maka perlu diadakan koreksi, salah satu contoh spesifik dari logika apa yang telah dikemukan oleh Sun Liping dimasa lalu yang disebutkan “Jebakan Transisi/Transition Trap” (转型 陷阱). Kesulitan dalam memecahkan masalah Tiongkok ini tidak hanya karena kepentingan melindungi sistem yang korup, atau karena hal itu terkait dengan seberapa kompleknya masalah ini dan betapa lemahnya sistim ini. Sebaliknya kesulitan lebih berkaitan dengan keadaan koreksi keadaan. Jika kita tidak menyelesaikan masalah, maka akan menumpuk dari waktu ke waktu dan menjadi semakin sulit untuk diatasi. Tetapi jika kita mencoba terlalu keras untuk menyelesaikannya, bisa menyebabkan reaksi berantai dan bahkan dapat lebih jauh untuk menguji kemampuan sisitm untuk menanggung tekanan. Ada dua kemungkinan respon terhadap dilema ini : menghadapi masalah ini dengan keberanian dan menentukan atau tidak sama sekali.

Sun Liping lebih lanjut mengatakan, Tiongkok perlu berbicara dengan kejujuran dan ketulusan tentang masalah yang mereka hadapi. Untuk menghadapi masalah ini harus berani disongsong dan tidak menghindari kesalahan dan keterbatasan dari 30 tahun terakhir reformasi. mereka harus jujur tentang keadaan saat ini dimana kesulitan dan kendala dan kesulitan yang berhubungan dengan itu dan mencoba untuk menemukan jalan tujuan yang sama. Bagi mereka yang berkuasa harus menunjukkan tekad mereka untuk bergerak maju dan rakyat harus menampilkan toleransi dan pemahaman mereka atas kesulitan bagi yang terlibat dalam memecahkan masalah tersebut. Kita perlu membangun kembali konsensus sosial tentang cara terbaik untuk keluar dari dari keadaan ini, bekerja pada dasar keadilan dan dalam suasana rekonsiliasi. Tiongkok memiliki kesempatan sekilas untuk menghadapi tantangan ini.

-          http://www.baike.com/wiki/%E5%AD%99%E7%AB%8B%E5%B9%B3*1
-          European Council On Foreign Relations (effr.eu) CHINA 3.0 . Edited by Mark Leonard .  ECFR November 2012. 


Ma Jun ( 马军 )

Ma Jun ( 马军 ) salah satu kolega Xiao Bin ( 肖斌 ) bersama dengan Sun Liping( 孙立平 )  dan Michael Anti ( 赵静 / Zhao Jing) digolongkan sebagai intelektual yang memberi gagasan pembatasan kekuasaan atas pemerintahan yang berpandangan liberal.

Ma Jun seorang Direktur Institut Umum dan Lingkungan Hidup / Director of the Institute of Public and Environmental Affairs (公众与环境中心主任). Pada tahun 2012 mendapatkan penghargaan “Goldman Environmental Prize” dan terdaftar di FP (Foreign Policy)*1 sebagai Top 100 Pemikir Global. Pada Mei 2006 dalam majalah Time artikel yang ditulis oleh bintang film Hollywood Ed Norton disebut 100 orang paling berpengruh di dunia.

Jabatan dan Pengalaman Professional

-   Asisten Dosen, Department of Environmental and Municipal Eng., Harbin Institute of Technology, 1985-1987;
-   Dosen, Department of Environmental and Municipal Eng., Harbin Institute of Technology, 1987-1991;
-   Associate Professor, Department of Environmental and Municipal Eng., Harbin Institute of Technology, 1993-1996;
-   Full Professor, Department of Environmental and Municipal Eng., Harbin Institute of Technology, 1996-present;
-   “Marie Curie”Fellow, Civil Engineering Dept, Imperial College, UK, 1996-1998;
-   Cheung Kong Professorship,School of Water and Environmental Eng.,Harbin Institute of Technology,1999-present;
-  Visiting Scholar, Massachusetts University, 2003 (for three months);
-  Vice Dean/Wakil Dekan,Department of Environmental and Municipal Eng., Harbin Institute of Technology,2004-present; Academic leaders of drinking water safety,State Key Laboratory of Unban Water Resource and Environment,2007-present;
-   Deputy Director of National Engineering Research Center of Urban Water Resources,2007-present.
-   Associate Editor of American Society of Civil Engineers (ASCE) ,2008-present;
-   Board Member of International Ozone Association, IOA-EA3G Group., 2002- present;
-   Board Member of China University Degree Committee of Civil Engineering, State Council of China , dari 2003-hingga kini;
-   Part-time Professor of University of South Australila, 2004-2010;
-   Anggota Editorial Board of Applied Water Science,2008-present;
-   Anggota dari International Water Association (Former IWSA and IAWQ), 2012-hingga kini. (*1)

Karya Tulis

-   “ Kami Memenangkan Pertempuran Data Udara----Jadi Apa Tindakan Selanjutnya?” yang dipublikasikan di blog PM2.5. / We’re winning the air pollution data battle – so what next? (蓝天之路的新起点——写在PM2.5信息发布之后). (09-01-2013)
-  “ Diskusi Sistim Tata Kelola Lingkungan Baru Tiongkok Selama dekade berikutnya”(中国未来十年新型环境治理体制刍议/China’s new leaders must respect environmental rights, or face crisis) ( 09-10-2012)
-  “Suatu Impian Kembalinya Langit Biru” (找回蓝天的梦想/A Dream of Blue Skies) (13-03-2012)
-  “Uji Transparansi di Laut Bohai Atas Tumpahan Minyak/Upaya untuk menutupi tumpahn minyak di Laut Bohai” (渤海湾漏油考验环境信息公开/Transparency Test In the Bohai Sea) (20-07-2011)
-  “Kekuatan Pengungkapan Publik”  (以环境信息公开促进节能减排/The power of public disclosure) ( 13-12-2010)
-          “Mengurus Dan Penegakan Kesejangan/ Investasi ini masih menunggu penegakan lingkungan (环境执法依然受制于招商引资/Minding the enforcement gap)         ( 05-08-2010)
-  “ Data Sensus Mengungkapkan Harus Cepat Mengurangi Polusi” (普查数据揭示污染减排必须提速/Dynamic data) (25-02-2010)
-   “ Memcahkan Dilema Penempatan Insinerasi “ (走出垃圾焚烧厂选址的困局/Solving the incinerator uproar) ( 22-12-2009)
-   Dan puluhan tulisan lainnya yang dipublikasi sejak 2006.  *1

Akuntibilitas Tanpa Melalui Pemilu

Salah satu karya tulisnya yang menarik bagi dunia barat yang dipandang Liberal adalah “Akuntibilitas Tanpa Melalui Pemilu/Accountbility Without Election”. Ma Jun yang merupakan seorang ilmuwan politik dan terlatih di Universitas Sun Yat Sen, telah berbuat suatu yang berpengaruh terhadap akuntabilitas, masyarakat sipil, dan basis sosial perpajakan.

Tulisan dibawa ini diambil dari hasil penelitian akunbilitas politik dan reformasi anggaran, dimana ia membahas tentang kemungkinan pembangunan akunbilitas tanpa melalui kompetisi pemilu. Meskipun pandangan ini tidak dapat dilihat sebagai suatu alternatif dari gaya pemilu Demokrasi Barat dalam jangka panjang, ia berpikir Tiongkok bisa mendapatkan keuntungan dari bentuk-bentuk baru akunbilitas sosial yang dapat mendorong pengembangan masyarakat mandani, yang pada akhirnya akan menghendaki suara-suara dari kelembagaan likungan untuk memungkinkan memperbesar partisipasi politik masyarakat mandani lebih luas.

Akunbilitas intinya terletak pada pemerintahan negara. Selama bertahun-tahun diskusi teoritis akunbilitas telah difokuskan pada demokrasi elektroral, dimana pemilihan umum yang bebas dan kompetitif secara teratur dilakukan. Bagi banyak kaum terpelajar berpandangan akunbilitas pemilu menjadi kondisi yang diperlukan untuk politik akunbilitas. Tetapi kenyataan dalam praktek lebih rumit dari teori. Pengalaman orang Tiongkok selama dekade terakhir menunjukkan bahwa ada kemungkinan “Akunbilitas Tanapa Melalui Pemilu”. Dikalangan penganut non-pemilu Tiongkok berpandangan urutan akunbilitas dan demokrasi yang dikembangkan di Barat justru terbalik.


Suatu Bentuk Pertanggung Jawaban Politik

Dalam rangka untuk memastikan akunbilitas politik, negara harus berurusan dengan dua masalah mendasar. Pertama, pertanyaannya siapa yang dapat (atau tidak dapat) melaksanakan kekuasaan, atau dengan kata lain bagaimana untuk membentuk pemerintahan. Kedua, pertanyaannya lebih lanjut bagaimana kekuasaan itu akan dilaksanakan atau dengan kata lain bagaimana mengotrol pengunaan kekuasaan. Diperlukan dua lembaga untuk mengatasi dua permasalahan tersebut.

Selama peradaban manusia sepanjang 2000 tahunan sejarah politik yang aneh telah melakukan dengan banyak metode dan mencari solusi, diantaranya dengan kekerasan, suksesi yang turun menurun, dengan pengangkatan yang sewenang-wenang, dan bahkan dengan cara sogok menyogok, seleksi dengan banyak ujian-ujian, dan pemilihan yang kompetitif. Tapi barulah pada abad ke-19 muncul konsensus dengan cara pemilu untuk memilih orang/tokoh untuk melaksanakan kekuasaan publik. Sekarang demokrasi di-indentifikasikan dengan pemilu. Pemilu tidak diragukan lagi sebagai elemen penting dalam membangun akunbilitas, yang melayani fungsi fondamental mengubah rantai akunbilitas: Pemerintah yang tadinya hanya bertanggung jawab kepada penguasa, kini harus bertanggung jawab kepada rakyat. Tapi pemilu sendiri tidak bisa serta merta dapat memastikan akunbilitas.

Fungsi utama pemilu adalah mentranfer kekuasaan (suksesi), dikuti dengan men-representasi kepentingan. Tapi pemilu tidak dapat secara efektif menjamin bahwa politisi akan menjalankan kekuasaan dengan bertanggung jawab, sebagai contoh di AS selama era progesif tahun 1890-1928 dimana demokrasi gelombang kedua baru muncul, telah menggambarkan ilustrasi ini. Dalam kasus ini, demokrasi elektoral masih kurang dalam mengembangkan lembaga yang mampu secara efektif mengatur pelaksanaan kekuasaan, sehingga cendrung mengalami berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk memastikan kendali pemerintah, perlu dan sangat vital menambah lapisan baru demokorasi elektoral yag bisa efektif dalam mengendalikan pengunaan kekuasaan oleh pejabat publik.  

Dalam konteks non-pemilu di Tiongkok sekarang ada kecendrungan peningkatan penekanan pada apa yang dinamakan Demokrasi Budgeting, (1) evolusi pengawasan anggaran oleh Kongres Rakyat (Legislatif Tiongkok) di tingkat lokal, (2) dalam praktek partitisipati anggaran warga. Sejak reformasi ekonomi, pendaftaran di pendidikan tinggi telah naik dari 304 siswa per 100.000 pada tahun 1991 menjadi 2.042 siswa per 100.000 pada tahun 2008 dan 2.128 pada tahun 2009.  LSM juga mulai berkembang pesat dan Media menjadi leih kuat dan otonomi.*1  Akibatnya masyarakat sendiri telah berkekuatan dalam mengotrol dan mengendalikan pelaksanaan kekuasaan pemerintah dan pejabatnya. Munculnya bentuk-bentuk baru akunbilitas ini menunjukkan evolusi “Akunbilitas Tanpa Pemilu” di Tiongkok.

     每十万人口各级学校平均在校生数  Angka-angka yang diambil pada saat pendaftaran ke Pendidikan Tinggi dari data komprehensif bagian statistik Departemen Pendidikan Tiongkok.


Jalur Barat dan Tiongkok Terhadap Akunbilitas

Banyak jalan untuk menuju akunbilitas politik didasarkan atas berbagai cara dengan akunbiltas pemilu dan akunbilitas anggaran. Di banyak negara Eropa dan negara modern dan telah berkembang, sistim pemilu dan sistim anggaran  yang modern sudah dikembangkan kira-kira selama periode waktu yang sama dan kemudian terus mereka tingkatkan di awal abad ke-19 hingga ke awal abad ke-20. Di AS pertama sistim pemilihan modern dikembangkan dulu, kemudian setelah beberapa tahun dikembangkan sistim anggaran modern khususnya pada era progresif baru dimulai. Karena utamanya teori-teori akunbilitas politik yang ada berdasarkan pengalaman Barat, dimana mereka cendrung menekankan pada upaya akunbilitas pemilu yang dibentuknya.

Di Tiongkok bagaimanapun negara berusaha untuk menciptakan sistim anggaran yang modern sebelum sistim pemilihan modern. Selama 30 tahun terakhir, Tiongkok telah mereformasi sistim pemilu yang pada 1980-an. Pemilihan delegasi dari tingkat Kabupaten untuk peserta Kongres Rakyat sudah menjadi semi kompetitif. Pada akhir tahun 1980-an pemilihan secara bebas dan kompetitif telah dikenalkan untuk pemilihan kepala komite desa di daerah pedesaan. Akhir-akhir ini praktek-praktek seperti ini juga telah diperluas ke pemilihan komite perkotaan. Namun demikian, reformasi ini baik untuk komite desa dan masyarakat perkotaan masih bagian dari rezim yang ada. Saat ini kepemimpinan Tiongkok masih ragu-ragu untuk memperkenalkan pemilu kompetitif di tingkat atas pemerintahan.

Pada saat yang sama akunbilitas telah semakin menjadi isu mendesak di Tiongkok. Mekanisme akunbilitas konvensional seperti kontrol secara hierarki top-down dan penyelidikan dispiliner berkala oleh Partai (PKT) telah terbukti tidak cukup untuk memastikan pemerintah dan pejabatnya menjalankan kekuasaan dengan benar. Sering ada laporan telah terjadi penyalah gunaan kekuasaan. Masyarakat Tiongkok dalam hal kepentingan dan nilai-nilai telah menjadi makin pluralistik, telah terjadi peningkatan yang luar biasa dalam artian rasa kewarganegraannya. Akibatnya banyak rakyat Tiongkok telah mulai menuntut akunbiltas yang lebih besar, bahkan hingga ke tingkat yang hampir menantang negara. Dalam konteks ini baik pemerintah dan masyarakat sipil telah bereksprimen dengan cara baru untuk memastikan akunbilitas tanpa harus melalui elektoral demokrasi.

Singkat kata, apa yang dapat dilihat Tiongkok semakin terlihat sejak 1990-an adalah akunbiltas tanpa pemilu. Dalam lingkungan non-pemilihan seperti Tiongkok, perubahan aturan prosedural dapat mengatur pelaksanaan kekuasaan untuk batas-batas tertentu untuk memenuhi persyarakatan akunbilitas. Untuk menggunakan metafor seperti aktor yang bermain dipentas, pemilu dapat dilihat sebagai cara untuk memilih atau mengubah aktor yang akan bermain di arena. Jika kita tidak bisa mengganti aktor melalui pemilihan, kita tetap bisa mengubah aturan prosedural dengan apa yang harus mereka patuhi dalam permainan game atau aturan main. Evolusi demokrasi penganggaran memainkan peran penting dalam hal ini. Selain itu rakyat sebagai penonton dapat mengawasi stiap kinerja para aktor yang ada dipentas, meskipun mereka tidak mengganti aktor yang tidak mereka sukai. Dengan kata lain, diharapkan aktor lama akan bermain dengan game baru dibawah aturan main baru.  

Demokrasi Penganggaran

Cara pertama di Tiongkok yang sedang diperbaiki akunbilitas adalah pembentukan kontrol anggaran yang effektif. Sebelum reformasi pada 1999, kekuatan anggaran terframentasi, hampir semua biro pemerintah dapat mengalokasikan uang rakyat, keuangan non-budgeter merebak, dan tidak ada anggaran departemen yang direncanakan dan yang bisa dijelaskan kegiatannya. Lebih buruk lagi, menajemen keuangan sangat desentralisasi, tidak ada rekening kas tunggal, keuangan tersebar diberbagai rekening departemen, pembelajaan dan pencairan dana didesentralisasi dan berada ditangan berbagai departemen, dan sistim akuntansi terframentasi,yang berakibat tidak dapat memonitor transaksi keuangan. Kontrol anggaran yang tidak effektif dalam pemerintahan ini, menggeroti peran Kongres Rakyat dalam proses anggaran, Dengan demikian tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat untuk cara memperoleh dan menghabiskan uang rakyat.

Tapi sejak 1990 hal ini sudah mulai berubah. Semua departemen sejak itu diminta untuk membuat anggaran yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rencana anggaran dan belanja mereka secara rinci item per item. Sebuah manajemen sistim keuangan terpusat juga telah dikembangkan atas dasar Sistim Rekening Kas Tunggal yang baru. Upaya-upaya ini telah menciptakan suatu bentuk pertanggung jawaban hierarki dalam pemerintah dan departemen untuk memastikan pertanggung jawaban kepada kepala eksekutif. Dalam konteks ini Kongres Rakyat telah dapat mulai mempertanyakan pemerintah dalam penggunaan keuangan publik/negara untuk kegiatan yang tidak untuk kepentingan publik, hal ini untuk memaksa mengontrol mereka untuk anggaran secara keseluruhan, dan untuk mencanangkan mengontrol mereka atas kebijakan eksekutif dalam penggunaan anggaran. The National Audit Bureuau (Kantor Audit Nasional/国家审计署局) telah menjadi pengawas yang akan mengekspos penyalahgunaan kekuasaan, bahkan bisa mengarah ke penuntutan pelaku kejahatan/pelanggaran.  

Sementara itu, di beberapa kota telah mulai melibatkan masyarakat dalam penganggaran dengan berbagai cara. Salah satu model adalah dengan “warga negara berpartisipatid dalam penganggaran”, seperti di Haerbin – Provinsi Heilongjiang (Mancuria), Wuxi- Provinsi Jiangsu, warga yang tinggal di desa dan di kota dan masyarakat perkotaan memiliki kewenangan untuk memutuskan bagaimana membelajakan dana yang diberikan kepada mereka untuk perbaikan infrastruktur. Model lain adalah “Musyawarah Demokrasi Anggaran”  yang telah dilaksanakan di Wenling – Provinsi Zhejiang. Warga kota diundang untuk menentukan proyek infrastruktur mana yang harus segara dikejar dan dieksekusi. Selain itu mereka dapat juga mengekspresikan pendapat mereka pada Kongres Rakyat Kota ketika diadakan Ulasan Anggaran atau penyusunan anggaran. Sekjen PKT Provinsi kini sudah mulai memperluas model demokrasi masyarakat Wenling untuk kota-kota lain.

 Akunbilitas Sosial

Cara kedua, saat akunbilitas di Tiongkok yang sedang diperbaiki muncul “Akunbilitas Sosial”. Sejak akhir 1990-an, negara dan pasar telah bersekutu untuk mendominasi otonomi masyarakat. Dengan kata lain masyarakat telah memaklumi adanya aliansi kekuasaan dan kekayaan. Dalam konteks ini, kekuasaan publik telah sering disalahgunakan untuk kepentingan pemerintah dan bisnis tanpa memperhatikan kepentingan umum atau biaya bagi warga. Dalam konteks ini, dua bentuk akunbilitas sosial telah muncul sejak tahun 1990-an, yaitu yang dipimpin negara dan yang dipimpin masyarakat. Yang pertama didorong oleh upaya negara untuk membangun kembali legitimasi, dan yang terakhir dikaitkan dengan perlindungan diri masyarakat. Karl Polanyi melihat perlindungan diri dari masyarakat sebagai respon terhadap ekses pasar,*2 tetapi di Tiongkok juga merupakan respon terhadap penyalah-gunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Pemerintah daerah telah berkesprimen dengan beberapa bentuk dari ‘negara yang dipimpin dengan Akunbilitas Sosial’ . Bebrapa mengadakan dngar pendapat publik untuk melibatkan masyrakat dalam membuat kebijak tau undang-undang yang akan memiliki dampak yang besar pada kualitas hidup mereka. Demikian pula pada tahun 2000, pemerintah Hanzhou- Provinsi Zhejiang telah melakukan survei tahunan warga untuk mengevaluasi kinerja dan juga untuk menidentifikasi isu-isu yang diprihatinkan warga. Di Pemerintah Provinsi Guangdong mengajak warga setempat untuk mengekspresikan pandangan dan keprihatinan mereka pada situs pemerintah online.

Pada saat yang sama telah terjadi pertumbuhan yang cepat dalam masyarakat yang dipimpin oleh  Inisiatif Akunbiltas Sosial yang menantang ekses dari pasar dan penyalah gunaan kekuasaan oleh pemerintah. Secara khusus, pertumbuhan media sosial telah mengikis kemampuan negara untuk mengontrol informasi dan diberikan kepada warga ruang publik yang effektif untuk kepentingan agregasi dan bahkan untuk tindakan kolektif. Sebagai contoh, pada tahun 2008 seorang pejabat dalam pemerintahan Nanjing di Provinsi Jiangsu, dihukum karena korupsi setelah netizen mengekspos si pejabat mengisap cerutu mahal dan memakai arloji mahal, yang mendorong kearah penylidikan resmi bagi pihak berwenang. Website seperti situs Laporan Rakyat Sipil Tiongkok dan situs Opini Publik Tiongkok (中国民用报告网站和中国公众舆论 ) telah menrima laporan ribuan kasus lain dari kesalahan dan penyimpangan-penyimpang pejabat. Bahkan ada versi WikiLeaks Tiongkok yang disebut 703804.com .

Kini juga berdiri ribuan LSM, banyak yang tidak tedaftar resmi di negara atau terdaftar sebagai perusahaan dalam rangka untuk mem-bypass mengontrol negara, dengan mengekspos penyalah-gunaan kekuasaan yang dilakukan pejabat pemerintah, untuk melindungi hak-hak warga negara yang dirugikan oleh pemerintah dan pejabat mereka. Dan bahkan bisa mempengaruhi dan mengubah kebijakan. Sebagai contoh, pada tahun 2003 sebuah koalisi LSM lingkungan, masyarakat lokal, dan netizen memaksa pemerintah untuk menunda rencana pembanguan serangkaian pembangkitlistrik tenaga air di sepanjang suangai NU, di Provinsi Yunan. Contoh-contoh intervensi yang berhasil seperti ini oleh warga, netizen dan LSM menggambarkan bahwa masyarakat sipil bisa menjadi suatu kekuatan dalam mengawasi pemerintah dan para pejabatnya dalam melaksanakan kekuasaannya.

Kesimpulan

Dari bahasan diatas dapat dilihat tanpa pemilu di Tiongkok bisa menjadi dan harus menjadi lebih bertanggung jawab kepada rakyatnya, dengan cara-cara Tiongkok harus mentransformasi sistim politiknya. Perkembangan pengawasan atas anggaran oleh Kongres Rakyat akan menciptakan bentuk “pertanggung jawaban horinzontal” dan akan menanamkan checks and balance dalam proses politik Tiongkok, yang juga akan memperkuat konstitusionalisme dalam lingkungan non-pemilu Tiongkok, yang pada gilirannya membuka sebuah dasar bagi Tiongkok untuk pindah ke demokrasi elektoral di masa depan. Demikian pula dengan munculnya “akunbilitas sosial” akan memperkuat kesadaran sosial, yang akan meningkatkan rasa kewarganegaraan, serta mendorong pengembangan sepenahnya berfungsinya Masysarakat Sipil Tiongkok di masa depan dalam membantu membuka jalan bagi Tiongkok untuk pindah ke demokrasi elektoral di masa depan. Demikian menurut kesimpilan pakar Barat tentang Tiongkok sekarang.

Namun bagi Tiongkok ada keterbatasan dalam upaya dalam meningkatkan akunbilitas, disebabkan kurangnya pemilihan secara kompetitif, karena delegasi yang dikirim ke Kongres Rakyat tidak terpilih, mereka umumnya tidak sensitif untuk mengawasi anggaran pemerintah. Karena gubernur dan walikota tidak dipilih melalui pemilu kepala daerah, sehingga mereka hanya memiliki sedikit kepentingan untuk bekerjasama dengan upaya Kongres Rakyat untuk membedah anggaran pemerintah hingga mengadakan pengawasan publik, atau untuk mengambil inisiatif akunbiltas sosial. Jadi meskipun tanpa akunbiltas pemilu itu mungkin saja, tapi bagaimanapun pemilu juga diperlukan. Masih belum jelas apakah Tiongkok akan mempertimbangkan demokrasi elektoral sebagai pilihan reformasi di waktu dekat ini.  *3 Demikian menurut pendapat banyak pakar Barat.

*2 The Great Transformation (the political and ecomic origin of our time) by Karl Polanyi:           Karl Polanyi seorang ekonom politik Austro-Hungaria. Buku ini ditebit pertama kali 1944. Saat terjadi gejolak sosial dan politik di Inggris  selma kebangkitan ekonomi pasar, dalam tulisan ini dia berpendapat bahwa ekonomi pasar modern dan negara-bangsa modern harus memahami bukan hanya sekedar suatu elemen yang berbeda tetapi merupakan suatu penemuan manusia yang dia sebut “Pasar Masyarakat/Market Society”

Karakteritik yang membedakan “Pasar Masyarakt” adalah mentalitas ekonomi manusia berubah. Sebelum transformasi besar ini ekonomi mereka berdasarkan resiprositas dan redistribusi, tidak secara utilitas rasional yang maximal. Setalah transfomasi besar ini barulah manusia menjadi lebih rasional secara ekonomi, berprilaku sebagai teori ekonomi neoklasik. Terciptanya lembaga kapitalis tidak hanya mengubah hukum tetapi juga mentalitas ekonomi manusia diubah. Yang sebelumnya pasar hanya memainkan peran yang sangat kecil dalam urusan manusia dan bahkan tidak mampu menetapkan harga karena perannya yang kecil, hal demikian itu hanya terjadi sebelum institusi pasar baru dan industralisasi. Mitos yang berkecendrungan manusia untuk barter dalam perdagangan berubah. Perdagangan menjadi tersebar luas dan membentuk sifat manusia untuk menyesuaikan lembaga-lembaga ekonomi bebasis pasar baru.

*3 European Council On Foreign Relations (effr.eu) CHINA 3.0 . Edited by Mark Leonard .  ECFR November 2012. 
- http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp07-1.pdf  : The Great Transformation of Embeddedness: Karl Polanyi and the New Economic Sociology . by Jens Beckert,  2007 MPlfg Discussion Paper

Pan Wei  dan Shang Yin

Pan Wei seorang professor ilmu politik di Fakultas Studi Internasional Universitas Beijing. Pernah bekerja sebagai seorang peneliti di Institut Ekonomi Dunia dan Politik di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok (CASS), pernah mengajar di Universitas California, Berkeley AS, dan menjadi dosen tamu di Menlo College dan di Graduate School of International Studies di Universitas Denver. AS.

Seorang yang dikategorikan berpandangan “neo-konservatif” yang telah lama terkenal  pandangannya tentang nilai-nilai tradisional Tiongkok seperti Meritokrasi dan Konghucu/Kongfusinisme, dan merupakan lawan kuat tehadap demokrasi Barat. Makalah tulisannya yang berpengaruh pada “Rule of Law” yang disandingkan dengan meritokrasi budaya Tiongkok dengan mayoritarianisme politik elektoral dan usulannya untuk Tiongkok melakukan model sistim politik seperti di Singapura. Sejak tahun 2007 Pan Wei telah memimpin sebuah proyek besar untuk mendefinisikan “Model Tiongkok”, dan menolak cara-cara Barat yang membingkai dengan dikotomi antara negara dan masyarakat sipil, demokrasi dan otokrasi, negara dan pasar.

Shang Yin adalah asisten professor di Universitas Beijing yang bekerjasama dengan Panwei.  Shang Yin menerima gelar BA dalam studi internasional dan MA dalam kerjasama internasional dari Universitas Beijing, selama belajar di dua institusi ini menerima penghargaan University Fellowship for Excellent Student. Kemudian meraih gelar PhD dalam ilmu politik dari Harvard University. Ketika di Harvard sempat menjadi Presiden dari Harvard Chinese Students and Scholars Association. Pernah menjadi asisten peneliti di Harvard university dan Columbia Unversity.

Kutipan Esai dibawah ini adalah pandangan Pan Wei dan laporan Shang Yin yang menekankan stabilitas Tiongkok pada pelestrarian, yang telah menarik perhatian Komite Tetap Politbiro Partai (PKT). Yang membahas tentang krisis nilai-nilai bagi Tiongkok dan nostalgia dengan “masyarakat alami/tradisionil”. Pandangan ini telah menggemakan kaum neokonservatif AS seperti Allan Bloom*1 dan pemikir komunitarian seperti Charles Taylor*2.

Mayoritas rakyat Tiongkok umumnya memiliki rasa cinta dan percaya yang mendalam terhadap negaranya, partai dan pemerintah. Tapi terakhir ini karena rumor yang melibatkan partai dan pemerintah menyebar sangat cepat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemeritah menjadi isu yang besar. Hal tersebut akan menjadi sulit untuk menemukan dipemerintahan di negara lain di dunia yang pejabatnya begitu berkulaitas dan mau bekerja keras. Dibawah kepemimpinan partai (PKT) Tiongkok telah berubah dari negara pertanian terbesar di dunia menjadi negara industri terbesar di dunia. Kondisi kehidupan masyarakat telah dengan cepat membaik, modernisasi infrastruktur telah dibangun, kesenjangan dengan negara-negara maju makin dipersempit. Namun kenapa kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap partai bisa makin ter-erosi?

Paradoks bagi Tiongkok bahwa pemerintah telah dapat memecahkan banyak masalah besar negara, tapi masih kewalahan dengan masalah “sepele” yang mempengaruhi kehidupan rakyat jelata, khususnya untuk berbagai kasus “ketidak adilan” di masyarakat lokal atau daerah. Sebuah birokrasi pemerintah bisa menangani isu-isu utama dan besar pembangunan ekonomi, tetapi tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah “kecil” untuk rakyatnya. Seperti misalnya infrastruktur, hal itu bisa dengan cepat kehilangan dukungan rakyatnya. Sementara itu komunitas lingkungan yang terbaik ditempatkan untuk memecahkan masalah yang telah hancur bersama dengan moralitasnya. Akibatnya kini di Tiongkok terjadi krisis nilai.

Pedekatan Barat Terhadap Stabilitas Pelestarian

Kaum terpelajar yang terpengaruh konsep tentang Demokrasi Barat, Kebebasan dan Rule of Law memberi empat penjelasan tentang penurunan stabilitas sosial di Tiongkok. Yang pertama “Teori Zona Laut Dalam/Deep-Water zone teory” yang menegaskan bahwa terjadinya masyarakat tidak stabil ketika ekonomi (yang diukur dalam PDB per kapita) berkembang diluar titik tertentu dan memasuki “zona bahaya” atau “zona laut dalam”. Pada tahap ini kepentingan menyimpang tajam dan konflik sosial meletus. Salah satu solusi dengan membentuk suatu mayoritas langsung dengan sistim pemilu melalui reformasi politik.  Solusi lain dengan terus membuat “kue besar” atau dengan kata lain berfokus pada mempertahankan pertumbuhan, sehingga pendapatan per kapita terus meningkat hingga pada lapisan rakyat termiskin.

Namun “Teori Zona Laut Dalam” mengadung cacat karena adanya friksi murni untuk mengklaim adanya hubungan tak terhindarkan antara tingkat PDB per kapita dan perbedaan kepentingan. Di seluruh dunia ada dua macam negara yang stabil dan yang tidak stabil dengan berbagai tingkat PDB per kapita. Hal ini menjadi omong kosong untuk menyatakan bahwa pemilihan yang universal yang diperlukan untuk menjaga stabilitas, pada kenyataanya mereka sering menciptakan ketidak stabilan. Polarisasi menyebabkan kontraksi kelas menengah dan bahkan dapat membuat kerusuhan sosial di negara-negara maju yang memiliki rezim yang “sudah matang”. Sebagai contoh pada tahun 2011 terjadinya “Musim Semi di Arab/Arab Spring” berubah menjadi “Musim panas Eropa/European Summer” dan “American Autumn/Musim Gugur Amerika”, saat itu baik permerintah Inggris dan Amerika menggunakan kekerasan dalam membersihkan (mengatasi) kerusuhan dan menjaga stabiltasnya.

Yang kedua menjelaskan penurunan stabilitas sosial dengan “Teori Korupsi”, yang memberi pendapat bahwa ketidak stabilan sosial di Tiongkok merupakan hasil dari konflik antara pejabat yang korup dan rakyat. Argumentasinya adalah kekuasaan dan kekayaan menciptakan arogansi, korupsi berkembang biak, akibatnya membangkitkan kemarahan rakyat. Solusinya dengan “pemerintahan yang kecil” dan “masyarakat yang besar”. Tapi tidak ada negara di dunia yang mengikuti cara Inggris ini yang dilakukan pada abad ke-18, Bahkan Inggris dan Amerika membentuk “”pemerintahan besar” (mana bisa dikatakan “pemerintah kecil” jika kebutuhan pengeluarannya lebih dari setengah PDB nasional) dan menolak dogma bahwa pemerintah (sosialis Tiongkok) buruk dan kapitalisme yang baik. Pada kenyataannya politisi Inggris dan Amerika telah menyia-nyiakan pendapatan pajak yang dipungut dari rakyat untuk membeli suara, dan meninggalkan hutang yang besar kepada generasi berikutnya.

Yang ketiga menjelaskan penurunan stabilitas sosial dengan “Teori Kesenjangan Kekayaan” atau “Teori Ketidak Setaraan” . Pendekatan untuk masalah ini dipandang dari sudut lain dan berpendapat bahwa ketidak stabilan di Tiongkok disebabkan oleh ketimpangan daripada kemauan. Pelebaran kesenjangan sosial disebabkan oleh lima aspek utama yaitu kehidupan, perumahan/papan, perawatan kesehatan, pendidikan, perawatan anak, dan pensiun yang menjadi sarang ketidak stabilan sosial dan korupsi. Solusinya dengan cara progresif membangun kembali sistem keamanan yang komprehensif atas dasar masyarakat yang relatif makmur. Dalam 30 tahun terakhir Tiongkok memiliki kebijakan yang di dukung mayoritas rakyat Tiongkok, berusahalah untuk melakukan hal ini. Namun penyebab utama terjadinya “insiden protes massa” yang sering terjadi bukan dikarenakan kebencian terhadap orang kaya. Kebanyakan konflik sosial berasal dari masalah “sepele” yang dilakukan pemerintah dalam distribusi yang tidak adil dalam memberi kompensasi dan subsidi.


Yang keempat menjelaskan penurunan stabiltas sosial dengan “Teori Gaya Kerja”, yang melihat sumber ketidak stabilan sosial disebabkan “birokratisme”. Dengan berargumenatasi birokrasi mungkin tidak bisa dihindari, tetapi birokratisme bisa. Birokratisme dapat menyebabkan mempersulit, menimbulkan kemalasan, membuat peraturan tersembunyi atau dengan kata lain Korupsi. Akibatnya pejabat pemerintah mengabaikan hal-hal yang sepele yaitu “keadilan” dalam kehidupan masyarakarat sehari-hari, yang terus menumpuk dan akhirnya mengubah menjadi ketegangan antara masyarakat  dan pemerintah yang menimbulkan insiden protes bebsar-besaran. Solusinya dengan mengubah cara berpikir  dan cara kerja para kader: mereka dibutuhkan untuk memperkuat keyakinan ideologis untuk amanah untuk “melayani rakyat”, harus telaten, teliti dan merakyat dalam bekerja pada umumnya, dan menyelesaikan hal kecil pada khususnya. Membangun berbagai institusi dan sistim, serta melakukan mekanisme yang berkelanjutan untuk mengkonsolidasikan transformasi ini sebagai “gaya kerja” mereka.

Namun walaupun “gaya kerja” baik tapi cepat atau lambat akan terkikis oleh “Birokratisasi”. Sistim birokrasi, aspek-aspek khusus kehidupan sehari-hari rakyat biasa harus tetap dianggap seolah “sepele” (diperhatikan) sedangkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah “masalah besar” yang penting untuk peremajaan nasional (national rejuvenation). Pejabat akar rumput yang harus mengurus dan memperhatikan “masalah besar” dan memenuhi tugas top-down yang diberikan kepada mereka oleh atasannya, tidak bisa pada saat yang sama menangani masalah-masalah tertentu dalam kehidupan rakyat. Meskipun bagi pemimpin yang kuat dan karismatik sekalipun untuk menyuruh bawahan untuk bekerja sama satu sama lain untuk berurusan dengan “masalah sepele” untuk siang dan malam. “Gaya kerja” yang baik ini tidak akan bertahan lama untuk yang bersangkutan. Dalam situasi demikian juga akan sulit untuk menemukan komunitas warga lokal yang bersedia dan mampu untuk berpartisipasi.

Akhirnya tidak mudah untuk meningkatkan “Gaya Kerja” dilevel bawah birokrasi. Dibawah sistim birokrasi ini, mereka terlalu banyak bekerja dan tidak punya waktu luang untuk pergi dari satu pintu ke pintu lainnya untuk menangani masalah tertentu atau membaca dokumen yang berkaitan dengan kasus-kasus individu. Karena itu seringkali mereka mencoba untuk memecahkan konflik dengan uang. Dibawah laporan konstans dari media yang tak henti-hentinya menyerukan melanjutkan “pelembagaan, standarisasi dan proseduralisasi”, kader akar rumput merasa menjadi makin diawasi dan dievaluasi. Tapi akhirnya mereka hilang antusiasmenya dan menjadi kurang mau berinisiatif disebabkan oleh terus didorong oleh masyarakat.


 Stabilitas Sosial Melalui Kominitas Alami/Tradisional

Jika sistim birokrasi yang berhubungan dengan “masalah besar” adalah Yin, dan organisasi masyarakat untuk masalah lingkungan yang menangani masalah “sepele” adalah Yang. Namun komunitas alami (kumpulan tradisional) yang telah ada ribuan tahun di Tiongkok telah secara bertahap hancur, pertama oleh Maoisme dan kemudian oleh pasar. Jika anda tidak memiliki komunitas, anda tidak memiliki rasa idenditas komunitas yang didasari moralitas. Dengan demikian sebagai rasa bermasyarakat juga telah runtuh, yang mana rasa  bermasyarakat juga sirna. Dengan demikian penghancuran komunitas alami/tradisionil menciptakan krisis nilai di Tiongkok. Seiring dengan birokratiasi partai dan pemerintah telah mengakibatkan pemisahan dan bahkan timbul antagonisme antara Yin dan Yang. Ini bukan salah satu dari empat penjelasan yang diberikan oleh para pakar Barat yang berpengaruh, tapi itu adalah akar penyebab ketidak stabilan sosial.

Masayarakat yang telah berubah menjadi egois “individu” tak dapat lagi menata dirinya untuk memecahkan masalah. Karena simpul dari konflik tidak dapat dilepaskan ikatannya dalam komunitas alami itu sendiri, sehingga individu harus memohon penanganan kepada pemerintah. Jadi ratusan juta orang beralih untuk minta birokrasi untuk mengajukan “keadilan”, tapi jika individu datang dengan tidak tertib dan tidak berdaya melawan birokrasi yang terorganisir dan yang tidak membantu, maka hal itu akan menghasilkan kekecewaan dan keluhan yang poluler. Apabila pemimpin desa tidak dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri, konflik diserahkan pemerintah lokal dan bahkan ke pemerintah pusat. Oleh karena itu masalah individu tumbuh menjadi masalah sosial dan konflik masyarakat menjadi konflik sosial.

Selain itu ada lingkaran setan antara upaya pemerintah untuk merampingkan pemerintah dan untuk menjaga pengeluaran untuk stabilitas pelestarian agar masih dibawah kontrol. Sebagai de facto instansi pemerintah, bagian akar rumput pemerintah yaitu menajemen sosial lembaga tingkat jalanan (RT/RW & Lurah) dan tingkat kota, banyak jumlahnya, biaya banyak dan tidak mudah dikelola. Tapi karena mereka makin disederhanakan, sehingga menjadi makin lebih sulit bagi mereka untuk menangani urusan sepele rakyat. ketika konflik menumpuk pemerintah berada dibawah tekanan intensif dan karenanya meningkatkan tenaga kerja dan pengeluaran untuk stabilitas pelestarian. Selain itu sebagai bagian akar rumput menerima lebih banyak pesanan dari atas, dan akibatnya menjadi lebih birokrasi, kesenjangan antara mereka dengan rakyatnya makin melebar dan frustasi meningkat.


Pengalaman Insiden Wuxi

Pengalaman Wuxi merupakan contoh yang baik tentang bagaimana komunitas alami (tradisional) dapat tercipta dalam rangka untuk melibatkan masyarakat untuk memecahkan masalah “sepele” dan juga menghubungkan kembali partai (PKT) dan rakyat serta meningkatkan stabilitas sosial. Sebuah desa yang terletak timur-laut kotamadya Chongqing, Wuxi telah lama dihantui oleh masalah petisi dan insiden massa, tapi dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil  membangun kembali hubungan komunitas alami dan organ birokrasi melalui lingkungan dan komite desa, yang secara hukum dianggap sebagai “organisasi otonom dari masyarakat”. Dalam hal ini komite bertindak sebagai perantara antara komunitas alami dan lembaga tingkat jalanan dan tingkat kota untuk pengelolaan sosial, dengan kata lain tingkat terendah birokrasi.

Sifat organisasi masyarakat alami (tradisional) ini untuk membantu orang menangani masalah “sepele” mereka untuk menegakkan “keadilan” dalam kehidupan masyarakat. Mereka itu berbeda dengan organisasi kolosal “masyarakat adminstrasi”, karena orang-orang ini sudah kenal satu sama lain sehingga akan dapat membantu diri mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri. Warga di masyarakat alami tahu apa kebutuhan nyata mereka, memahami esensi dari “keadilan”, dan dapat mencari solusi terbaik untuk membantu satu sama lain. Saling membantu secara timbal balik dan tidak berasal dari asumsi yang berdarah dingin dengan “ketamakan kepentingan individu”, melainkan dengan perawatan moralitas bersama, rasa hormat, dan dukungan dalam lingkungan individu.

Dalam komunitas alami (tradisional), pemimpinnya membangun prestise (kehormatan) mereka dengan sukarela melayani kepentingan masyarakat dan dengan mempertahankan “keadilan” dalam kehidupan masyarakat, bukan dengan bekerja untuk lembaga birokrasi atau dibayar pemerintah. Dengan cara demikian bagi warga-warga yang tidak berdaya dapat mengatur dan menyelesaikan masalah “sepele”, dan mempertahankan haknya. Mendukung komunitas alami merupakan cara untuk mendorong orang untuk mengambil kendali nasib mereka dan menghormati martabat mereka untuk masalah “otonomi”. Masalah pemeliharaan stabilitas atau pelestarian stabilitas tidak akan pernah terpecahkan kecuali kita mendorong dan membantu untuk mengatur diri mereka sendiri.

Pengalaman Wuxi (巫溪县) merupakan contoh dari versi baru “garis massa”( 群众路线) Maois yang menekankan pada “partisipasi” (参与 ) daripada pada “mencakup”( 覆盖 ). Ini telah mencapai empat keberhasilan: sudah lebih mudah bagi warga/rakyat untuk menangani masalah “sepele”, “gaya kerja ditingkat akar rumput telah diperbaiki, moralitas sosial telah dihidupkan kembali, partai dan pemerintah kembali mendapat kepercayaan publik. Semua ini telah membuat masalah “besar” lebih mudah diselesaikan juga. Singkat kata pengalaman Wuxi tidak hanya menghasilkan resep yang effektif untuk masalah stabilitas pelestarian, tetapi juga telah memberi inspirasi untuk meningkatkan sistim dasar negara yang berkelanjutan, serta perdamaian dan stabilitas untuk jangka panjang.

*1 Allan Bloom atau Allan David Bloom lahir 14 Sept 1930, di Indianapolis,Idiana, AS, meninggal 7 Okt 1992, di Chicago, Illiona. AS. Seorang filsuf dan penulis AS terbaik. Para inteltual menganggap sebagai orang yang telah keluar ke panggung pentas yang gelap dan masuk dalam sorotan cahaya yang terang dan besar.  
Bukunya “The Closing of the American Mind : How Higher Education Has Failed Democrocy and Improverished the Souls of Today’s Students” (1987) telah menjadi best-seller yang isinya “provokatif”, yang telah disalah pahami selama 25 tahun setelah perang kebudayaan pada tahun 1980-an.
Terkenal juga dengan volume ilmiahnya dengan esai interpretif dan terjemahan karya Jean-Jacques Rouseau dan Plato.
Menerima gelar PhD 1955 dari Universitas Chicago, dibawah pengawasan/bimbingan filsuf politik kelahiran Jerman Leo Strauss, seorang pemuja klasik Barat dan pendukung prinsip filosofis “Kebenaran Transskultural/Transcultural Truth”.
Terbitannya sangat disambut baik oleh kalagan intelektual, seperti Shakespear’s Politics, terjemahan untuk Plato’s Republic (1968).

*2. Charles Taylor atau Charles Margrave Taylor lahir 5 Nop 1931, seorang filsuf Montreal Kanada, terkenal karena kontribusinya dalam filsafat politik, ilmu sosial, sejarahdan sejarah intelektual. Karya tulisnya mendapat Hadiah bergengsi Kyoto (Kyoto Prize) dan Hadiah Templeton (Templeton Prize).
Taylor seorang komunitarian, berpandangan bahwa suatu kesalahan untuk percaya bahwa budaya keaslian hanya “cermin untuk memanjakan diri”, sebaliknya ia menginginkan kita melihat adanya moral ideal dibalik ide keaslian. Moral ideal menyediakan standar yang menunjukkan bagaimana mereka harus berjuang untuk mewujudkannya. Jika kita mengabaikan moral aspek moral keaslian, maka kita tidak dapat berdebat untuk atau terhadap moral ideal tertentu, karena konsep keaslian akan tergelincir menjadi semacam relativisme.

-  European Council On Foreign Relations (effr.eu) CHINA 3.0 . Edited by Mark Leonard .  ECFR November 2012. 

Prof. DR. Pan Wei 潘维

Prof. DR. Pan Wei 潘维

Model Pembangunan Tiogkok
Oleh Professor Pan Wei, Direktur Center for Chinese & Global Affairs, Beijing University
Panwei@pku.edu.cn 

Dibawah ini makalah Professor Pan Wei yang disampaikan dalam acara undangan dari Foreign Policy Center and the All Party Parliament China Group di London pada 11 Okober 2007 dengan judul “The Chinese Model of Development” ( Model Pembangunan Tiongkok ) :

Terima kasih Mr. Stephen Perry, dan terima kasih atas undangan dari Foreign Policy Center and the All Party Parliament China Group.

Dengan ini saya menyajikan dua argumen dalam 15 menit . Pertama, saya berpendapat bahwa kita sekarang dalam masa politik bias dan pendangkalan, atau masa ideologis obskurantisme (pembodohan). Yang membayangkan dikotomi demokrasi-otokrasi, ini tidak hanya membutakan pandangan kita, tetapi juga mehambat kemajuan umat manusia. Kedua, saya berpendapat bahwa dengan munculnya Model Tiongkok dapat membantu mengurangi bias dan membina neo-pencerahan untuk pengetahuan tentang bagaimana peradaban bisa hidup bersama.

 Suatu Masa Ideologis Obskrurantisme (Pembodohan)

Kini, baik media mainstream dan para pemimpin politik di Dunia Barat sedang terlibat (terbuai) dalam dikotomi politik demokrasi dan otoriterisme. Dalam dikotomi demikian, “perang melawan teror” sedang dilancarkan,  Irak dan Afganistan diduduki, hampir seluruh dunia muslim tersinggung, dan kamp-kamp konsentrasi yang menjijikan dibangun atas nama “tawanan perang”. Bahkan Jepang yang frustasi karena dalam relatif penurunan, sedang mencoba untuk membangun aliansi negara-negara demokratis Asia untuk memblokir Tiongkok. Dengan pendek kata, hak asasi manusia disalahgunakan atas nama hak asasi manusia; kebebasan disalahgunakan atas nama kebebasan; dan tirani dan negara militer sedang dibangun atas nama demokrasi. Gejolak sosial, permusuhan yang tidak perlu dan bahkan perang diaduk dan dibenarkan atas nama mendorong demokrasi untuk masa depan. Tentu saja, banyak yang mengerti bahwa perang tersebut hanya sebagai perang untuk kepentingan materi, untuk pengendalian strategi dari sumber daya, atau dapat disebut Jenis Perang Salib abad pertengahan. Namun apa yang dilakukan ideologi mereka menimbulkan banyak masalah dalam memobilisasi dukungan publik. Semangat keagamaan yang digunakan untuk mengipas api perang di masa lalu, dan perang untuk kepentingan materi saat ini mengipasi dikotoni demokrasi-otokrasi.

Tentu saja banyak alasan untuk mendukung perang  jika  mereka setelah menang. Jelas, bagaimanapun perang ilusif dan yang dihayalkan sendiri atas demokrasi terhadap otoritarianisme adalah munafik seperti mereka, sebenarnya tidak menang, tapi gagal. Kegagalan ini terlihat dari tiga fakta :  menyebabkan bencana mengalirnya banyak darah di banyak daerah di dunia, menciptakan tumbuhnya permusuhan dan perlawanan terhadap Barat, dan menyebabkan penurunan reputasi internasional AS --- dengan membayangkan “hegemoni baik hati”(benevolent hegemon) tapi yang terjadi kekejaman dan dingin. Para sejarahwan kemudian akan mempertimbangkan perang hari ini tidak untuk keadilan, maupun untuk kemajuan. Selain itu, arogansi dan moral superioritas Barat yang merasa terhormat yang muncul di dunia ini terasa aneh seperti munculnya Tiongkok di pentas dunia.

Munculnya Model Tiongkok

Dikarenakan sejarah kuno dan modern yang rumit, maka cara Tiongkok dan Model Pembangunan Tiongkok harus canggih, yang banyak membantu persepsi kita lebih canggih dibanding hanya dari dikotomi hitam-putih, kebebasan lawan tirani atau demokrasi lawan otoritarianisme.

Model Tiongkok tediri dari empat sub-sistim, yaitu : Cara unik untuk organisasi sosial, cara unik untuk mengembangkan ekonominya, suatu pemerintahan yang unik, dan pandangan/penampakan yang unik di dunia.  

Seperti banyak spesialis Tiongkok sudah ketahui, cara dan bagaimana masyarakat Tiongkok harus diatur agak berbeda dengan yang ada di Barat. Artinya bahwa dikotomi masyarakat negaranya tidak berlaku, sebaliknya, negara Tiongkok bukanlah jenis negara yang sering melihat ke Barat, dan masyarakat tidak terorganisir seperti masyarakat sipil (Barat). Negara dan masyarakat bercampur satu sama lain, berbaur satu sama lain menjadi satu entitas atau banyak entitas seperti gelombang lingkaran konsentris.

Seperti apa yang banyak Anda ketahui, perekonomian Tiongkok agak sulit untuk diklasifikasikan : itu bukan merupakan jenis ekonomi pasar Amerika yang liberal, maupun pasar ekonomi sosial Eropa. Dan itu tentu saja bukan ekonomi komando Stanlinis. Melainkan ini adalah pasar ekonomi dengan pasar bebas tenaga kerja, dan pasar bebas komoditas, dan segera akan terjadi arus modal (capital flow). Kompetisi pasar begitu kuat dapat dilihat dimana-mana adanya penipuan dan pemalsuan, seperti apa yang terjadi di AS pada tahun-tahun awal industrialisasi. Pada sisi lain kita melihat intervensi sangat menentukan dari negara dalam penggunaan lahan dan sumber daya alam, serta beberapa juga sangat kuat oleh BUMN, bank, and lembaga penelitian, pemanfaatan kompetisi domestik dan luar negaeri. Apakah ada pilihan lain untuk Tiongkok, seperti cara AS, cara Eropa, atau cara Soviet ? Saya harus mengatakan tidak, Tiongkok harus yang seperti ini. Model ini tumbuh dari percobaan dan kesalahan (trials of error), tidak akan dirubah hanya karena negara lain tidak menyukainya.

Seperti apa yang bisa dilihat, pandangan Tiongkok terhadap urusan dunia juga agak berbeda dengan pandangan orang-orang Barat. Tiongkok tidak mungkin atau tidak dapat mempertimbangkan sistim ekonomi-sosial-politik sebagai superior dari orang lain. Itu bagi Tiongkok tidak penting sama sekali. Apa yang sebenarnya dianggap penting dalam tradisi kita dan pandangan modern, adalah untuk hidup dalam damai dan harmoni dengan orang lain. Bagaimana kita bisa hidup damai ? Kita melakukan bisnis dengan cara saling menguntungkan, berkelanjutan untuk masa depan, dan menghormati perbedaan sosial budaya kita. Meng-konversi kepercayaan orang lain untuk sistim keprcayaan Tiongkok benar-benar diluar pertanyaan dan kemauan kita, tidak harus berasal dari rasa takut, cemas dan arogansi. Jika orang lain ingin mengikuti contoh kita, hal itu sangat baik, Jika tidak juga tidak apa-apa. Tidak ada argumen, tidak konflik. Seperti apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita yang sudah 3000 tahunan mengatakan “Tiongkok tidak boleh mengatur Non-Tionghoa” ( hua bu zhi yi / 华不制夷 ).

Dikotomi Meritokrasi dan Demokrasi-Otokrasi

Mungkin Tiongkok menjadi yang paling menjengkelkan bagi mereka yang sangat meyakini dikotomi demokrasi-otokrasi.  Saya akan membuat empat butir penjelasan berkaitan dengan hal ini, harap ini bisa memberi inspirasi untuk membuka pikirannya.

  1. Kebanyakan orang Tiongkok tidak membeli (mengakui) dikotomi, itu sama sekali tidak menjelaskan apa-apa dalam sejarah Tiongkok. Menurut dikotomi Tiongkok sudah berada di bawah rezim otoriter sepanjang turun menurun sejak dari kaisar pertama siapapun dia, hingga rezim komunis dibawah Hu. Juga dikatakan bahwa rezim komunis merupakan rezim otoriter terburuk dari rezim-rezim otoriter lainnya. Bagaimana kita bisa menjelaskan keberhasilan Tiongkok sebelumnya dan kemajuan kini di-dikotomi-kan demikian sederhananya ? Seperlima (1/5) dari penduduk dunia telah dibuat kemajuan besar dalam beberpa dekade  terkahir,  tanpa harus mengirim sejumlah besar penduduknya untuk menetap di negara lain, tanpa menduduki Amerika, Afrika, India, Asia Tenggara, dan Oseania, dan tanpa meluncurkan dua kali perang dunia di abad ke-20. Kenapa harus memberi label otoriterisme untuk menakut-nakuti kami dari apa yang telah kami lakukan dengan sukses besar ini ?

  1. Sistim politik didasarkan pada dua faktor dasar :  Struktur Sosial dan Kesadaran Sosial. Sekarang media mainstream dan para pemimpin politik tidak lagi memberitahu masyarakat tentang akar kebijakan. Sebaliknya mereka menyesatkan masyarakat dengan gagasan bahwa semua negara yang meniru atau menjalankan demokrasi liberal, mereka semua akan menjadi sekaya negara Barat, dan perdamaian abadi dunia akan tiba. Perang melawan otokrasi atau teror dengan demikian dibenarkan. Namun keanyataannya struktur sosial Tiongkok  secara radikal berbeda dari sosial Barat; itu telah menjadikan mobilitas masyarakat dibeda-bedakan dengan sangat tinggi. Kesadaran sosial Tiongkok juga berbeda, yang mempercayai netralitas pemerintah, yang akan mewakili integrasi kepentingan semua orang. Dapat dikatakan Struktur Sosial Tiongkok dan persepsi rezim legitimasi sangat berbeda dari masyarakat Barat.

  1. Semua model politik memiliki empat pilar utama. Ide-ide tentang hubungan rakyat –pemerintah, pejabat pemerintahnya dipilih, pendekatan pengorganisasian pemerintah, menegakkan tata kelola pemerintahan, dan pengaturan untuk memperbaiki kesalahan pemerintah. Menilai berdasar empat pilar ini saya menyebutkan Model Politik Tiongkok adalah Meritokrasi bukan Demokrasi; bagi kita itu dengan jelas adalah tentang demokrasi vs meritokrasi, bukan demokrasi vs otokrasi.

  1. Kita tahu bahwa Model Tiongkok masih penuh dengan Loophole (kekurangan), sama seperti masyarakat  di demokrasi liberal, dan sama seperti yang ada di dunia nyata. Tidak hanya itu, dengan adanya gelombang turbulensi dalam sejarah modern, model Tiongkok masih belum menjadi matang dan stabil. Dalam kenyataannya, setiap model yang ideal, sekali ditrapkan dalam realitas komplek Tiongkok dengan 800 juta petani dan 500 juta kaum urban, dan adanya perbedaan yang besar dari selatan ke utara, dari  pantai ke pedalaman dan dataran tinggi, akan tampak sangat pucat dan lemah (sulit dan komplek).

Lalu mengapa saya mencoba untuk meringkaskan Model Tiongkok ? Pertama, dengan terlihat keberhasilan Tiongkok dengan netralitas ideolgi akan membantu kita melepaskan diri dari seruan palsu untuk mendemokrasikan negara “otoriter”, dan belajar bagaimana menghormati dan hidup berdampingan satu sama lain. Kedua, atas aspirasi kami untuk belajar dari Barat, saya ingin memastikan bahwa kita menanam beberpa bibit Barat tapi tidak menuai hanya kutu.

Terima kasih atas perhatiannya.
Demikan Pan Wei mengemukakan makalahnya.

Acara ini dilanjutkan dengan sessi acara tanya jawab.......


Pertanyaan (P) & Jawaban (J) :

P :  (Dua komentar dan satu pertanyaan) : Kini Tiongkok jelas mengatur non-      Tionghoa, bertentangan dengan doktrin tradisional kalian yang menyatakan Tiongkok tidak mengatur non-Tionghoa. Secara ekonomi, Tiongkok tampaknya mengikuti model kapitalis yang sudah lama dengan mendorong ekspor untuk pertumbuhan. Apakah Tiongkok akan segera mengadopsi kebijakan arus modal bebas ?

J :   Pertama, saya memahami bahwa yang Anda maksud tentang Tibet dan etnis minoritas lainnya di Tiongkok. Kita sekarang berada dalam masa negara-bangsa (nation-state). Orang-orang dari semua kelompok etnis dalam batas-batas politik suatu negara yang dimiliki satu bangsa. Minoritas di Tiongkok adalah warga negara Tiongkok dan mereka adalah Tionghoa  (orang Tiongkok). Dalam hal ini menyatakan, Tiongkok tidak mengatur non-Tionghoa, tidak seperti AS yang mengatur Afganistan atau Irak. Kedua, pertumbuhan Tiongkok bukan hanya sekedar pertumbuhan kapitalis yang dipacu dengan ekspor. Suatu sosialisme yang nyata yang ada di Tiongkok, dan kami adalah salah satu pasar yang tumbuh paling cepat untuk barang impor. Sebagai contoh, 150 juta pekerja migran dari daerah pedesaan, yang sebanyak setengah jumlah penduduk AS sekarang bekerja di kota-kota besar Di Tiongkok. Ekonomi pasar memilki pasang surut. Ketika pasar Tiongkok turun dan buruh migran kehilangan pekerjaan mereka, mereka memiliki rumah yang aman untuk pulang kembali ke kampung halaman mereka. Kembali ke kampung halaman mereka, setiap keluarga diberi sebidang tanah yang kira-kira sama dengan lahan pertanian, dan diberi gratis macam-macam untuk membangun rumah diatas tanah tersebut saat mereka menikah. Ini adalah salah satu faktor dari banyak faktor dari sosialisme Tiongkok, yang nyata mendukung ekonomi pasar kami. Ketiga, sekitar 15 tahun lalu, saya pernah memprediksi  bahwa Tiongkok akan terus kuat/berkembang  untuk perdagangan bebas; saat itu tidak ada seorangpun yang percaya. Sekarang saya memprediksi Tiongkok akan terus menguat/memgembang untuk aliran modal bebas. Walaupun masih belum seterbuka seperti negara lain, terutama karena kurangnya pengetahuan teknis, bukan karena ideologi. Tiongkok belum memahami pasar modal, mekanisme keamanan mereka. Sebagai contoh, kita tiba-tiba menyadari bahwa pasar keuangan AS dan Inggris sebenarnya tidak seterbuka seperti yag kita bayangkan, beberapa mekanisme perlindungan ternyata cukup solid. kami ingin memastikan bahwa Pasar Keuangan Tiongkok terbuka, tetapi juga aman seaman seperti di AS Inggris, Jerman dan Jepang.

P :  Anda tidak percaya pada universalitas nilai demokrasi dan pentingnya politik demokrasi di Tiongkok ?

J :   Hal ini tergantung bagi seseorang bagaimana mendefinisikan demokrasi. Sebagai contoh, saya mengerti bahwa akan banyak menyangkut Rule of Law atau penegakan hukum dan pemilu sebagai bagian dari demokrasi. Tapi prinsip-prinsip rule of law mungkin akan bertentangan secara radikal dengan pemilu. Saya tidak percaya bahwa prinsip mayoritas untuk memilih pemimpin adalah nilai “universal” politik. Konfigurasi sosial dan kesadaran sosial sangat penting. Politik elektoral adalah berdasarkan pepecahan sosial yang telah ditentukan dan tradisional bahkan semacam stratifikasi sosial hirarkis. Politik elektoral yang mulus dan melembagakan perjuangan kelas, dan pemenang mengambil alih kekuasaan menjadi sudah populer diterima secara mentalitas dan budaya. Bagaimana jika kita menemukan sebuah masyarakat yang sangat berbeda-beda? Tanpa aturan hukum/ rule of law politik elektoral akan menjadi perang semua lawan semua, seperti apa yang terjadi pada petengahan tahun 1940-an di Tiongkok. Maka dari itu Tiongkok berprinsip mayoritas bukanlah untuk didirikan untuk mentalitas legitimasi kepemimpinan. Sebaliknya itu hanya dianggap sebuah aturan main untuk merebut kekuasaan. Dengan demikian, di banyak negara Asia Timur yang sukses, politik parlemen agak terpinggirkan atau termarginalkan berbeda dengan lembaga birokrasi. Hong Kong dan Singapura adalah dua tempat dimana aturan hukum atau rule of law menjadi sangat penting dan politik parlemen hanya sebagai pelengkap.

P :  Bisakah  meritokrasi berjalan berdampingan dengan otokrasi ? Bagaimana kamu bisa membangun rule of law tanpa membangun demokrasi terlebih dulu ?

J :   Ya, meritokrasi bisa jalan berdampingan dengan otokrasi, Tapi demokrasi juga bisa berjalan berdampingan dengan otokrasi. Namun rule of law tidak pernah berjalan berdampingan dengan otokrasi. Inti dari rule of law tidak teletak bagaimana hukum itu dibuat, yang ada hubungannya dengan demokrasi. Inti dari rule of law terletak pada apakah hukum benar-benar dijalankan, atau hanya sekedar ada diatas kertas. Saya memahami aturan hukum pada pokoknya terpisah dari kekuasaan pemerintah untuk tujuan check and balance, atau lebih tepatnya independensi peradilan ( judicial independence). Eksekutif dan legislatif yang merupakan cabang/badan dari pemerintahan sering tidak dipisahkan , seperti di Eropa dimana kedaulatan parlemen adalah kenyataan. Di AS keduanya tampak dipisahkan, tapi pemilih mereka tumpang tindih, dan dua badan ini erat berkolaborasi satu sama lain. Oleh karena itu aturan hukum dilaksanakan melalui independensi peradilan untuk penegakan hukum yang effektif ditunjuk seorang pegawai negeri yang berkualitas. Adapun argumen bahwa demokrasi harus dijalankan sebelum rule of law, saya menyarankan agar kita melihat bukti dalam sejarah Barat, dan melihat apakah di dunia ketiga saat ini dengan demokrasi juga sudah mengalami supremasi hukum.  Di sisi lain, Hong Kong, Singapura, Jepang, Korea dll, semua memiliki aturan hukum sebelumnya demokrasi. Selain itu, saya pribadi tidak percaya bahwa keberhasilan AS, Inggris dan seluruh Barat, telah didasarkan politik elektoral.

P :  Apa komentar Anda tentang langkah Tiongkok untuk minyak di Sudan, Birma/Myanmar dll ?

J :   Tiongkok kini memanufaktur untuk seluruh dunia, dengan menggunakan sumber alam sendiri dan meninggalkan polusi di dalam Tiongkok sendiri. Secara pribadi, saya tidak suka Tiongkok menjadi parik dan cerobong asap dunia. Hal ini yang mendorong Tiongkok untuk melakukannya, dan Tiongkok memerlukan energi untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukannya. Kita hidup di dunia yang tidak seimbang “saling ketergantungan” seperti itu. Di Sudan, Tiongkok tidak melakukan kesalahan. Tiongkok tidak menciptakan kekacauan sosial disana, tapi beberapa negara lain melakukannya. Tiongkok masuk setelah kekuatan Barat pergi dengan meninggalkan kekacauan disana. Tiongkok bekerjasama dengan pemerintah, bukan dengan pemberontak untuk membeli minyak dan menawarkan sejumlah bantuan besar. Sekarang Eropa dan AS ingin kembali dan menyalahkan Tiongkok untuk perbuatan salah mereka. Tiongkok bersedia untuk berkompromi. Itu saja. Seperti juga Birma/Myanmar, itu tidak lebih hanya sebuah pemerintahan militer dibanding dengan Irak dan Afganistan, dan Tiongkok paham benar dengan Birma/Myanmar bukan seperti Arab Saudi atau Somalia. Birma berbatasan dengan Tiongkok, dan Tiongkok tahu BirmaMyanmar lebih baik dari AS. Seperti juga Jepang tahu Tiongkok lebih baik dari seluruh Barat dan mereka yang pertama berhubungan kembali dengan Tiongkok setelah peristiwa Tiananmen pada tahun 1989, sedikit orang tahu bahwa Tiongkok telah diam-diam membantu untuk mengubah daerah “Golden Triangle” menjadi tanah pertanian dan industri/manufaktur, yang sebelumnya daerah ini menjadi tempat terbesar dunia untuk memproduksi dan perdagangan narkoba. Yang-mana sekarang diambil alih Afganistan. Coba pikirkan apa yang telah AS lakukan di Columbia, kita tahu bahwa Tiongkok melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik. Tekanan politik tinggi dibungkus dengan “hak asasi manusia”, itu terlihat aneh bagi semua orang Tiongkok tentang saham geopolitik ini. Namun Tiongkok bersedia untuk berkompromi. Singkat kata, Tiongkok bermaksud melakukan bisnis sambil menggunakan bagian keuntungan untuk bantuan, membantu negara-negara miskin untuk mengurangi kemiskinan. Ketika Tiongkok memberi bantuan kepada Afrika, mereka justru menyalahkan Tiongkok tidak mengamati “standar internasional”. Semua ingin mendikte apa yang harus dan tidak Tiongkok lakukan. Kekurangan kepercayaan yang membuat agak sulit bagi Tiongkok.

P :  Tiongkok mengusulkan “dunia harmonis” sementara itu juga dengan cepat membangun kekuatan militer. Apakah Anda menganut doktrin realisme dalam hubungan internasional ?

J :  Di satu sisi kita tahu bahwa jika dunia ini tanpa pemerintahan, dunia akan anarkis dan tidak aman; kadang-kadang bahkan hukum rimba diberlakukan. Di sisi lain kita tidak hanya di hutan-hutan; kita sebagai manusia memiliki rasa keadilan. Ketika kita percaya akal sehat keadilan, kita menjaga kekuatan militer yang “cukup” untuk pertahanan, dan kita meminimalkan penggunaan kekuatan militer di dunia. Sekarang setiap negara menyimpan kekuatan militer. Saya tahu bahwa bahkan dengan perlindungan AS, Inggris tetap membangun dua kapal induk baru. Tiongkok dengan garis pantai yang panjang masih tidak memilki satupun (ketika itu 2007, kini memiliki satu “Liaoning”), sedang India memiliki dua, dan Jepang memiliki beberapa kapal perang yang dapat memuat pesawat terbang. Kekuatan militer hanya untuk pertahanan Tiongkok. Selama perang dingin, ketika dua kekuatan adidaya dengan gila mengumpulkan sejumlah hulu ledak nuklir yang tidak perlu, Tiongkok dengan cerdasnya untuk yakin hanya perlu memiliki “beberapa” saja untuk pertahanan (deterrance). Hanya selama beberapa dekade ini, Tiongkok mulai memodernisasi kekuatan militer yang tertinggal. Alasannya cukup jelas, masalah Taiwan memburuk, dan AS telah melanggar janjinya untuk mengurangi penjualan senjata kepada Taiwan sampai akhirnya berhenti. Tentu saja, potensi konflik senjata bukanlah tentang perang dengan kekuatan militer dari Taiwan, tetapi dengan campur tangan kekuatan AS. Dalam dekade terakhir ini, pengeluaran militer AS telah berkembang dengan pesat dibanding dengan siapapun di dunia. Beberapa orang di Tiongkok percaya bahwa itu yang memaksa Tiongkok  untuk berkompetisi membangun kekuatan militernya, seperti permainan lama yang menghancurkan Ekonomi Uni Soviet. Tiongkok cukup waspada untuk itu, dan Tionkok tidak akan bersaing dengan unjuk gigi militer AS. Untuk “dunia harmonis” adalah suatu keinginan, dan kehendak baik, saya harap  jangan membuat dan mengintensifkan konflik dunia dengan mitos ideologis. Yunani kuno telah melakukan kesalahan dalam mencetuskan Perang Peleponnesia dengan persepsi yang salah. Anthena dan Sparta seharusnya bisa menjadi dua kuda yang seharusnya menarik kota untuk kemajuan kota Yunani. Tapi seperti apa yang  sejarahwan bisa lihat sekarang bahwa Athena yang kuat sengaja dibesar-besarkan perbedaan gaya hidupnya dengan Sparta, sehingga mereka anggap Sparta menjadi satu-satunya kendala dalam memperluas Kekaisaran Athena, Yang akhirnya memacu kearah kehancuran yang tragis bagi negara Kota Yunani.  

P :   Berikan komentar Anda tetang situasi hak asasi manusia di dalam dan di sekitar Tiongkok ( Korut, Birma/Myanmar, dll ). Apakah Anda pikir bahwa LSM Internasional, seperti Amnesty International, harus membantu ?

J :  Saya pribadi percaya pada pemerintahan mandiri dari negara bangsa. Tekanan eksternal tidak membantu meringankan situasi kemanusiaan dalam negeri. Untuk tujuan kemanusiaan, kami dapat menawarkan bantuan, tapi tidak dengan rasa superioritas moral. Orang Tiongkok tidak suka mengajari orang lain bagaimana untuk melindungi “hak-hak” mereka. Kami dapat menawarkan pendidikan/pelatihan kita hanya jika diundang untuk melakukannya. Dan itu mengapa kami di Korut dan Myanmar pengaruhnya pada umumnya dianggap baik. Kita diam-diam telah banyak melakukan banyak hal untuk kedua negara ini, dan situasi di negara ini tidak menjadi lebih buruk, tidak seperti di beberapa daerah lainnya  dimana “hak” rakyatnya ditekan habis disana. Seperti situasi hak asasi manusia di Tiongkok, media disini(Barat) melukiskan gambaran yang suram untuk selera populer Barat, dengan menggunakan memberitakan kasus-kasus unik untuk mewakili dan men-generalisasikan situasi umum di Tiongkok. Secara umum, saya tidak ada masalah dengan beroperasinya LSM Internasional di Tiongkok. Namun, beberapa dari mereka datang hanya untuk “memperbaiki hak asasi manusia’, di Tiongkok, mereka ini secara langsung dan tidak langsung didanai oleh pemerintah untuk memenuhi tujuan kebijakan luar negeri pemerintahnya. Jadi mereka mendapat kredibilitas/kepercayaan di Tiongkok. Masalah HAM di Tiongkok, bagaimanapun kita akan mendefinisikannya, akan tetap berkembang cepat. Dan kami setidaknya memiliki kebebasan berbicara.  Marilah saya menceritakan, seorang pakar dari AS yang didanai Yayasan AS melakukan survei skala besar di Tiongkok, dan menemukan bahwa lebih dari 80% rakyat Tiongkok mendukung rezim  yang sekarang. Penerbit AS tidak suka mempublikasikan hasil penelitian ini, bagi penerbit itu yakin bahwa itu tidak benar. Rakyat Tiongkok dibawah kendali komunis tidak berani berbicara kebenaran. Mereka harus mengubah strategi untuk membuat pertanyaan penelitian : bagaimana rakyat Tiongkok begitu bodoh mau mendukung rezim komunis? Ketika kertas survei diterima, bagi orang Tiongkok terlihat aneh.

P :   Bisakah Anda mendefinisikan “meritokrasi” ? Bagaimana Tiongkok saat ini di bawah pemerintahan satu partai dan tanpa pemilihan terbuka dan langsung memungkinkan adanya akunbilitas pemerintah, untuk menyingkirkan (mengganti) pemimpin yang buruk, dan mengurangi korupsi ?

J :   Dengan “meritokrasi” maksud saya maka pemerintah masuk dalam ujian, dan menjadi dipromosikan untuk dievaluasi keinerjanya secara kontans/terus-menerus. Tiongkok telah menciptakan cara ini, yang kini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini merupakan kontribusi terbesar Tiongkok untuk peradaban politik di dunia. Intinya bahwa Tiogkok telah menekankan cara ini sampai hari ini. Saat ini baik pemerintah dan pejabat pemerintah harus melalui proses pemeriksaan dan evaluasi. Seperti akunbilitas, meritokrasi ini tidak kalah dengan cara elektoral. Pemerintah Tiongkok cukup bertanggung jawab terhadap tuntutan masyarakat, mengalahkan dari sebagian besar negara-negara berkembng/maju. Saya masih ingat Mr. Pattern, gubernur terkahir di Hong Kong pernah menulis : India pemimpin yang dipilih secara berkala, namun pemerintah India hampir selalu menyalahgunakan rakyatnya; sementara pemerintah komunis Tiongkok tidak benar-benar terpilih, tetapi mengurus kesejahteraan rakyatnya seperti selaku orang tua rakyat. Adapun penggantian kepemimpinan secara berkala, Tiongkok memiliki aturan penggantian yang dilembagakan. Pembatasan usia dan dua kali masa jabatan telah menyebabkan pemimpin-pemimpin pemerintahan menjadi termuda diantara negara-negara besar dunia. Faktanya, kini posisi pemerintah Tiongkok berada dalam komptisi kinerja yang sangat sengit, meskipun demikian hubungan patron-klien memang memainkan peran seperti dimana saja di dunia. Adapun tentang isu korupsi, itu tergantung pada pembentukan peradilan yang independen dan mandiri dan lembaga anti-korupsi yang mandiri, membangun supremasi hukum. Ada beberapa alasan mengapa terjadi ledakan korupsi pada pertengahan tahun 19990-an sampai hari ini (2007). Saya pribadi optimis tentang masa depan pemberantasan korupsi dibawah rezim komunis Tiongkok. Hong Kong, Singapura, Jepang sudah melakukannya, dan pemerintah Komunis Tiongkok sudah melakukan pada tahun 1950-an dalam semalam. Sebaliknya pemerintah Taiwan dengan pemilu, telah terjadi lebih korup dari sebelumnya; dan sama juga terjadi di negara-negara bekas Blok Soviet. Jelas dengan pemilihan kompetitif di tempat itu tidak mengekang/menghilangkan korupsi. Bagaimana pertarungan di AS dan Inggris ? Dua puluh tahun yang akan datang, kita mungkin bisa melihat pemerintah di Tiongkok yang cukup jujur dan bersih (coba lihat keadaan sekarang). Namun itu tergantung pada aturan hukum dibangun. Sulit untuk mempredisi dengan benar untuk masa depan dua puluh tahun kemudian; tapi saya punya naluri untuk percaya bahwa Tiongkok akan mengikuti Cara Hong Kong dan Singapura.  

P :   Lalu bagaimana Anda menjelaskan keberhasilan pemilu desa di pedesaan Tiongkok ? Ketika Anda berpikir bahwa pemilu pedesaan akan diperluas lebih lanjut ke tingkat kotapraja dan tingkat kabupaten ?

J :   Saya kebetulan menjadi ahli tentang pedesaan Tiongkok. Saya menulis disertasi PhD dengan topik itu. Pemilu akar rumput bukanlah hal baru di Tiongkok. Sejak waktu di Yan’an menjadi pangkalan komunis sebelum pengambil alihan pemerintah (RRT berdiri), sampai sebelum reformasi, pemimpin akar rumput pedesaan selalu dipilih. Bedanya, di awal 1990-an pemilihan akar rumput diberlakukan dengan hukum, tidak ada usulan tidak diperbolehkan lagi calon usulan dari Partai; dan harus ada dua putaran pemilu, yang pertama untuk pemilihan kandidat. Ini hampir sebuah hukum yang melarang kepemimpinan Partai dalam pedesaan. Apa hasilnya kemudian ? Sekarang cukup jelas, bahkan pendukung aktif dari pemilihan umum yang bebas mengakui bahwa hal itu menciptakan lebih banyak masalah daripada memecahkan masalah. Ini tidak lagi menjadi penekanan pemerintah sekarang, untuk itu pada umumnya secara luas diyakini gagal. Saya tidak berpikir itu akan diperpanjang hingga tingkat kota dan kabupaten. Secara hukum pemerintah desa bukan tingkat pemerintah, tetapi merupakan organisasi sendiri. Ini agak aneh bahwa di Tiongkok memiliki hukum nasional untuk mengatur organisir desa. 

P :   Bagaimana pengaruh pandangan “Rule of Law” Anda di kalangan para pemimpin Tiongkok ? Apakah mereka akan menerima pandangan Anda ?

J :   Itu yang saya idak tahu. Saya hanya memiliki sedikit hubungan di pemerintahan, jadi saya tidak menjawab pertanyaan ini. Namun, usulan ini jelas di atas meja. Pandangan ini sekarang masih belum menjadi milik mainstream, resmi atau tidak resmi; namun saya pribadi percaya bahwa ini usulan sangat bagus untuk masa depan.

P :   Bagaimana masa depan demokrasi di Tiongkok; dan bagaimana masa depan Tiongkok dengan aturan Satu-Partai ?

J :   Hal ini tergantung pada bagaimana seorang mendefinisikan demokrasi. Demokrasi saat ini mempunyai banyak arti yang berbeda untuk banyak orang yang berbeda. Selama masa Mao, demokrasi berarti kepemilikan properti oleh semua orang dan partisipasi masyarakat dalam diskusi publik dan manajemen tempat kerja mereka. Hari ini demokrasi juga bisa berarti jaminan kesejahteraan rakyat, orang bebas dari penindasan asing atau domestik; atau bisa termasuk kebebasan berbicara dan pers. Apapun artinya, mungkin tidak hanya berarti pemilu bebas yang berkompetitif dari partai-partai. Partai Komunis Tiongkok adalah partai yang berkuasa, tetapi bukan “partai” dalam artian poltik parlemen. Ini adalah organisasi elit yang memiliki dasar sosial tertentu.  Yangmana itu merupakan yang diwariskan dari praktek pemerintahan lama Tiongkok, yaitu sekelompok elit Konfusianis netral yang membentuk badan pemerintahan. Badan ini hanya akan mati ketika kelompok ini menjadi korup dan mulai menyalahgunakan kesejahteraan rakyat. Partai (PKT) ini bisa dikubur setiap saat, seperti Kuomintang (KMT/Parai Nasionalis) yang berkuasan didaratan Tiongkok pada tahun 1940-an. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa (PKT) bukan partai parlemen seperti pengertian Barat.    

            Terimaksih atas toleransinya.


Usulan Dan Pandangan Kaum Intelektual Untuk Politik Luar Negeri, Tokoh-tokohnya antara lain :
Internationlis : Globalis : Wang Yizhou ( 王逸舟 ) ;
Defensif Realis : Wang Jisi ( 王缉思 )
Nasionalis : Neo-Comms : Yan Xuetong ( 阎学通 ).


Wang Yizhou ( 王逸舟 )

Prof. Wang Yizhou, Lahir di Wuhan-Hubei Juli 1957,  memperoleh gelar sarjana dari Universitas Hubei (湖北大学)di Kota Wuhan (1978-1982) dan lulus MA dan  PhD dari CASS, Beijing (1982-1988). Seorang Professor bidang Politik Internasional  dan Luar Negeri Tiongkok, serta Dekan di Fakultas Studi Internasional, Unversitas Beijing sejak 2009. Pernah menjadi kepala editor majalah bulanan Ekonomi dan Politik dari 1998-2008. Dan Wakil Direktur Institut Ekonomi dan Politik Dunia (IWEP/World Ecomonomics and Politic) dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok (CASS/Chinese Academy of Sosial Science中国社会科学院研究生院) di Beijing antara 1998-2009. 

Minat  penelitiannya tercakup peran diplomasi Tiongkok dalam pengembangan kebijakan global, isu-isu komperatif pada teori hubungan internasional (IR/international relations teory*1) Barat dan Tiongkok, kecendrungan/trend lembaga internasional dan hukum.

Tulisannya yang sudah dipublikasikan antara lain : Studi IR di Barat : Sejarah dan Teori (1998) ; Kontruksi Dalam Kontradiksi: Multi Perspektif Tentang Hubungan Antara Tiongkok dan Organisasi Internasional (2003); Arah Baru Diplomasi Tiongkok (2011) dan Keterlibatan Kreatif : Peran Evolusi Global Tiongkok (2013).

Pada 1999 April di Paris, Prancis, Wang berpartisipasi dalam seminar dan diskusi tentang “Civil Society and Globaliztion” yang disponsori oleh Japan Foundation. Utusan Thailand mengemukakan makalah: “Governance and Civil Society in Thailand” (oleh Suchit Bunbongkam) dan Indonesia “Developemnt of Civil Society and Godd Governace in Indonesia” (oleh Mochtar Buchori), dalam acara ini Wang Yizhou sempat bertukar pikiran dan berdiskusi luas dengan delegasi dari Indonesia, Thailand  dan Korsel.

Wang Yizhou telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan hubungan internasional  Tiongkok sesuai dengan bidang studinya. Seorang pemikir Tiongkok yang berpandangan spektrum  hubungan internasional yang liberal, yang menggambarkan  pandangannya sebagai “setengah internasionalis liberal dan realis”. Pandangannya lebih percaya pada lembaga-lembaga internasional dibandingkan dengan pandangan Yan Xuetong yang realis yang tegas dan Wang Jisi yang realis-defensif. *2

Sebelum membahas topik hubungan internasional Tiongkok, ada baiknya disini dikemukan apa itu teori hubungan internasional, yang kadang masih membingunkan bagi beberapa pembaca. Mudah-mudahan paparan dibawah ini bisa membantu.

Teori Prinsipal IR / Hubungan Internasional  *3

Mempelajari hubungan internasional perlu mengambil beberapa pendekatan teoritis. Beberapa justru muncul dari dalam disiplin itu sendiri; sedang lainnya di-impor secara keseluruhan atau sebagian, dari disiplin ilmu ekonomi atau sosiologi. Memang beberapa teori-teori ilimiah sosial masih belum ditrapkan pada studi hubungan antara negara-negara. Banyak teori hubungan  internasional secara internal dan eksternal masih saling mengklaim, beberapa pakar mempercayai hanya satu atau lainnya. Meskipun adanya keragaman ini, beberapa pusat studi utama memperkirakan masih bisa ditelusuri, terutama dibedakan oleh variabel yang mereka tekankan --- misalnya kekuatan militer, kepentingan materi atau keyakinan ideologis.

Hubungan Internasional Realisme

Disiplin Realis , kadang-kadang disebut juga “Realis Struktural” atau “Neo-realis”. Yang bertentangan dengan yang “Realis Klasik” yang terdahulu, sistim internasional didefinisikan dengan anarki atau tidak adanya otoritas pusat (Waltz). Negara-negara yang berdaulat dan otonom satu sama lainnya; tidak ada struktur yang melekat atau masyarakat bisa muncul dan bahkan eksis untuk mengatur hubungan-hubungan di antara mereka. Mereka hanya terikat karena terpaksa yaitu paksaan atau atas persetujuan mereka sendiri.

Dalam sebuah sistim yang anarkis seperti itu, kekuasaan negara memang menjadi kunci satu-satunya variabel yang berkepentingan, karena hanya melalui kekuasaan negara baru dapat melindungi dirinya, dan berharap bisa terus bertahan hidup. Realisme dapat memahami kekuasaan dalam berbagai bentuk, misalnya dengan cara militer, ekonomi, diplomatik, tapi pada akhirnya menekankan distribusi kapasitas materi koersif (kuat) sebagai penentu politik internasional.  

Visi dunia bertumpuh pada empat asumsi (Mearsheimer 1994). Pertama, Realis mengklaim bahwa kelangsungan hidup menjadi tujuan utama dari setiap negara. Invasi asing dan pendudukan merupa ancaman yang paling mendesak yang harus dihadapi setiap negara. Bahkan jika kepentingan domestik , budaya strategis, atau komitmen untuk membentuk satu cita-cita nasional yang ideal akan lebih didikte untuk tujuan murah hati dan kooperasi internasional, dengan adanya sistim anarki internasional mengharuskan negara terus menerus memastikan bahwa mereka memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan kepentingan materi yang diperlukan mereka untuk kelangsungan hidup.  Kedua, Realis --- negara berperan sebagai aktor yang rasional. Ini mengingat bahwa tujuan akhir adalah tetap hidup. Negara akan bertindak sebaik mungkin untuk memaksimalkan kemungkinan mereka untuk tetap eksis.  Ketiga, Realis mengasumsikan bahwa semua negara memiliki sedikit banyak kemampuan militer, dan tidak ada negara yang tahu apa niat tetangganya dengan pasti.  Dengan kata lain di dunia ini segalanya berbahaya dan tidak pasti.  Ke-empat, dalam keadaan dunia yang demikian Negara Agung (great power) adalah negara yang mempunyai kekuatan ekonomi besar, terutama yang mempunyai kekuatan militer yang ampuh dan menentukan. Dalam pandangan ini hubungan internasional pada dasarnya adalah sebuah kisah negara berkekuatan daya politik yang besar.

Tapi dalam Realis juga terjadi beberapa isu penyimpangan. Jadi yang disebut Realis Offensif berpendapat bahwa dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidupnya, negara akan berusaha memaksimalkan kekuatan yang relatif terhadap yang lain (Maersheimer 2011). Jika ada negara-negara pesaingnya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam negara, itu berarti tidak aman. Jadi hegemoni menjadi strategi terbaik bagi suatu negara untuk mengejarnya, jika itu memang  memungkinkan dan bisa.  Realis Defensif , sebaliknya pecaya bahwa dominasi adalah satu kebijakan strategi untuk kelangsungan hidup negara (Waltz 1979). Mereka mencatat bahwa dengan cara hegemoni dapat membawa negara dalam konflik berbahaya dengan rekan-rekannya. Sebaliknya Realis Defensif menekankan stabiltas --- keseimbangan sistim kekuatan, yang kira-kira distribusinya seimbang dan kurang lebih sama kekuasaanya antara negara-negara, sehingga tidak akan ada resiko diserang oleh negara lain. Dengan demikian “Polarisasi” --- distribusi kekuasaan di antara negara agung (great power) menjadi kunci dari konsep dalam Teori Realis.  

Realis mengesampingkan penekanan pada anarki dan kekuasaan yang dapat membawa mereka ke sebuah pandangan suram dari hukum internasional dan lembanga-lembaga internasional (Mearsheimer 1994). Sebenarnya Realis percaya aspek seperti politik internasional hanya sekedar epiphenomenal (effek/gejala sampingan), itu mencerminkan keseimbangan kekuasaan, tetapi tidak membatasi atau mempengaruhi perilaku negara. Dalam sistim anarkis tidak ada otoritas hirarki. Realis berpendapat bahwa hukum hanya dapat ditegakkan melalui kekuasaan negara. Tapi kenapa negara memilih untuk menggunakan kekuatan berharganya untuk dipaksakan, tidak lain kecuali membawa keuntungan materi secara langsung? Jika dilakukan secara kekerasan tidak bisa ya dilakukan dengan diliciki, dan itu mengapa setiap negara setuju untuk bekerjasama memalui perjanjian atau lembaga (institution) sebagai pilihan pertama?

Dengan demikian Negara dapat menciptakan hukum internasional dan lembaga-lembaga internasional, dan dapat menegakkan aturan mereka untuk dikondifikasikan. Namun itu bukan atauran mereka sendiri yang menentukan mengapa suatu negara bertindak dengan cara tertentu tersebut, melainkan didasari kepentingan materi dan hubungan kekuasaan. Jadi Hukum Internasional merupakan gejala dari perilaku negara, bukanlah penyebab.

Institusionalisme

Institusioanlis merupakan rangkuman dari banyak asumsi Realisme tentang sistim ---- anarkis, bahwa negara yang memetingkan diri sendiri, menjadi aktor rasional yang berusaha bertahan hidup sambil meningkatkan kondisi materi mereka, dalam ketidak pastian yang meliputi hubungan antar negara. Namun, Intitusionalis mengadalkan pada teori mikroekonomi dan teori permainan untuk mencapai kesimpulan yang sangat berbeda bahwa kerjasama antar bangsa adalah mungkin.

Wawasan utamanya bahwa kerjasama itu masih memungkinkan, strategi kepentingan pribadi yang rasional bagi negara-negara untuk mengejar kondisi tertentu (Keohane 1984). Dengan mempertimbangkan dua mitra dagang. Jika kedua negara menurunkan tarif mereka, mereka akan berdagang lebih banyak dan lebih memakmurkan mereka masing-masing, tetapi jika salah satunya tidak akan mau menurunkan hambatan kecuali bisa dipastikan yang lain juga melakukannya. Realis ragu kerjasama seperti ini bisa dipertahankan tanpa adanya kekuasaan koersif karena kedua negara akan memiliki insentif untuk mengatakan mereka membuka perdagangan, membuang (dump) barang-barang mereka ke pasar negara lain, maka itu tidak diizinkan untuk diimpor.

Institusionalis, sebaliknya dengan kontras berpendapat bahwa lembaga-lembaga didefinisikan sebagai perangkat aturan, norma, praktek dan prosedur pengambilan keputusan dengan harapan dapat mengatasi ketidak pastian yang merusak kerjasama. Pertama, lembaga memperpanjang interaksi rentang waktu, menciptakan permainan iterasi satu putaran. Negara yang menyepakati tarif ad hoc (sementara) sebenarnya rentan kena penipuan oleh tetangganya pada perundingan putaran berikutnya. Tapi bagi negara-negara yang tahu/menyadari bahwa tertipu mereka harus berinteraksi dengan mitra yang sama berulang-ulang melalui lembaga, malah akan mendapatkan insentif untuk mematuhi perjanjian dalam jangka pendek, sehingga mereka bisa terus mengambil manfaat dari kerjasama dalam jangka panjang. Lembaga dengan demikian dapat meningkatkan utilitas dari reputasi yang baik untuk negara, mereka juga membuat hukuman yang lebih kredibel.         

Kedua, Institusionalis berargumen lembaga meningkatkan informasi tentang perilaku negara. Mengingatkan ketidak pastian itu adalah alasan yang signikfikan bagi Realis untuk meragukan kerjasama dapat dipertahankan. Lembaga mengumpulkan informasi tentang perilaku negara dan sering membuat penilaian tentang kepatuhan atau ketidak patuhan terhadap aturan terntentu. Sehingga negara tahu bahwa mereka tidak akan lolos begitu saja jika mereka tidak mematuhi aturan yang diberikan.

Ketiga, Institusional dicatat bahwa lembaga/institusi sangat dapat meningkatkan effisiensi. Hal ini memakan biaya atau mahal bagi negara untuk bernegosiasi satu sama lainnya atas dasar ad hoc. Lembaga dapat mengurangi biaya transaksi dengan berkoordinasi dengan menyediakan forum terpusat dimana negara-negara dapat bertemu. Mereka menyediakan “focal point/titik ketentuan” yang mampan terfokus dan norma-norma yang memungkinkan seragam bagi negara-negara yang segera dapat segera menyelesaikan masalah dengan tindakan tertentu. Dengan demikian Instusionalis memberi penjelasan untuk kerjasama internasional berdasarkan asumsi teoritis yang sama dan mengarah kepada Realis menjadi skeptis terhadap hukum dan lembaga-lembaga internasional.  

Salah satu cara dengan pengacara internasional untuk memahami Kelembagaan adalah sebagai akun teoritis dan empisis rasionalis tentang bagaimana dan mengapa hukum internasional berkerja. Ada banyak kesimpulan yang dicapai oleh para pakar instisusionalis yang tidak akan mengejutkan bagi pengacara internasional, yang sebagian besar telah lama memahami peran yang --- timbal balik dan reputasi bermain dalam memperkuat kewajiban hukum internasional. Tapi paling-paling bagaimanapun tergantung dari wawasan instisusioalisnya, yang didukung oleh studi empiris yang cermat terhadap definisi lembaga internasional secara luas, yang dapat membantu pengacara internasional dan pembuat kebijakan dalam merancang lembaga dan rezim yang lebih efektif dan tahan lama.

Liberalisme

Liberalisme lebih membuat komplek dan kurang kohesif teorinya daripada Relaisme dan Institusionoalisme. Wawasan dasar dari teori ini mengatakan bahwa karekteristik nasional masing-masing negara penting untuk hubungan internasional mereka. Pandangan ini berlawanan dengan pandangan dari Realis dan Institusionalis, dimana semua negara memiliki dasar tujuan dan perilaku (setidaknya secara internasional) yang sama untuk mengejar kekayaan atau kelangsungan hidup sendiri.  Teori liberal lebih menekankan perilaku unik Negara Liberal, meskipun akhir-akhir ini telah berusaha untuk memperluas penjelasan karakteristik domestik berbasis umum dari hubungan internasional.

Salah satu perkembangan yang paling menonjol dalam teori leberal telah menjadi fenomena yang dikenal sebagai perdamaian demokratis (Doyle). Pertama, dibayangkan oleh Immanuel Kant, perdamaian demokrastis menggambarkan tidak adanya perang antara negara liberal, yang didefinisikan sebagai demokrasi liberal yang sudah matang. Para ahli telah mengklaim  ini untuk suatu penemuan analisis statistik yang luas, yang mungkin menjadi pengecualian  dari beberapa kasus perbatasan yang dipegang oleh (Brown Lynn-Jones dan Miller). Memang kurang jelas , tapi bagaimanapun merupakan teori dibalik fakta empiris ini.  Ahli hubungan internasional belum membuat teori menarik tentang mengapa negara demokrais tidak saling menyerang satu sama lain. Edward Mansfield dan Jack Snyder telah mendemontrasikan secara meyakinkan bahwa negara demokrasi lebih cendrung untuk mencetuskan perang dibanding dari negara otokrasi dan demokrasi liberal.

Andrew Moravcsik telah mengembangkan teori liberal yang lebih umum untuk hubungan internasional, bedasarkan tiga asumsi utama : (i) individu dan kelompok swasta, bukan negara, yang merupakan aktor penting dalam dunia politik (aktor non negara) ; (ii) Negara merupakan beberapa bagian dominan dari masyarakat dalam negeri, yang kepentingannya mereka layani; dan (iii) kongfigurasi prefrensi ini di seluruh sistim internasional menentukan perilaku Negara (Moravcsik). Suatu kekuatiran dari distribusi kekuasaan atau peran informasi bisa menjadi kendala tetap  pada interaksi sosial dari preferensi negara yang diturunkan.
Dalam pandangan ini negara tidak hanya sebagai “kotak hitam” yang berusaha untuk bertahan hiudp dan berkembang dalam suatu sistim yang anarkis. Mereka merupakan konfigurasi kepentingan individu dan kelompok yang kemudian memproyeksikan kepentingan-kepentingan ke dalam sistim internasional memalalui jenis pemerintahan tertentu. Kelangsungan hidup mungkin menjadi alasan terbaik untuk mencapai tujuan utama. Tapi kepentingan komersial atau keyakinan ideologis juga mungkin penting.

Teori Liberal sering menantang bagi pengacara internasional, karena hukum internasional memiliki beberapa mekanisme untuk mengambil sifat preferensi dari domestik atau akun tipe rezim. Teori-teori ini yang paling berguna sebagai sumber wawasan dalam merancang lembaga-lembaga internasional, seperti pengadilan, yang bisa ada dampak pada politik domestik atau yang dapat dihubungkan ke institusi domestik. Berbasiskan Yurisdiksi komplementer --- International Criminal Court (ICC)/ Pengadilan Kriminal Internasional adalah satu kasus untuk hal ini; dengan memahami kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan dalam struktur domestik pemerintah---biasanya tidak mempunyai check and balance, maka dapat membantu pengacara dapat mengerti mengapa yurisdiksi komplementer mungkin memiliki dampak yang lebih besar pada kekuatan sistim peradilan dalam negeri dalam jangka panjang daripada yurisdiksi primer ( --àInternational Criminal Court and Tribunal/ Pengadilan Pidana Internasional dan tribunal, Complimentarity/Pelengkap dan Yurisdiksi).

Kontruksivisme

Kontruksivisme bukan suatu teori melainkan sebuah ontologi: satu set asumsi tentang dunia dan motivasi manusia dan lembaga (agency). Merupakan pendamping Relaisme, Instutusianlisme atau Liberalisme, tetapi lebih ke Rasionalisme. Dengan menantang kerangka rasionalis yang berlandaskan pada banyak teori hubungan internasional, Kontruksivis menciptakan alternatif kontruksivis dalam setiap kelompok teori tersebut.

Dalam akun Kontruksivis, variabel yang menarik bagi pakar, misalnya kekuatan militer, hubungan perdagangan, lembaga-lembaga internasional, prefrensi domestik menjadi tidak penting  karena adanya fakta obyektif tentang dunia, melainkan mereka memiliki makna sosial tertentu (Wendt 2000). Makna ini dibangun dari campuran yang komplek dan spesifik sejarah, ide, norma dan keyakinan yang mana para pakar harus memahami jika mereka ingin menjelaskan perilaku negara. Misalnya, Kontruksivis berpendapat bahwa persenjataan nuklir dari Inggris dan Tiongkok, meskipun sama-sama komparasinya merusak, tapi memiliki arti yang berbeda bagi AS yang diterjemahkan ke dalam pola yang sangat berbeda dari interaksi (Wendt 1995). Contoh lain, dari Johnston berpendapat bahwa Tiongkok secara tradisionil bertindak menurut asumsi Realis dalam hubungan internasional, tetapi tidak didasarkan pada struktur obyektif  dari sistim internasional melainkan lebih pada budaya strategis sejarah yang spesifik.

Fokus pada konteks sosial dimana hubungan internasional tejadi mengarah pada Konstruksivis yang menekankan pada isu-isu identitas dan kepercayaan (untuk alasan ini teori kontruksivis kadang-kadang disebut ideasional/kesan). Persepsi teman dan musuh, di-kelompok dan diluar–kelompok, fair dan adil semua menjadi penentu utama bagi perilaku Negara. Sementara beberapa Kontruksivis akan menerima bahwa negara-negara mementingkan diri sendiri, aktor rasional, mereka akan menekankan bahwa berbagai identitas dan keyakinan untuk membohongi pengertian kesederhanaan rasionalitas dimana negara melakukan hanya untuk bertahan hidup,  kekuasan atau kekayaan.

Kontruksvisme juga memperhatikan peran norma sosial dalam politik internasional. Setelah March dan Olsen, Kontruksivis membedakan antara ‘konskuensi logika/logic of consequences’ --- dimana tindakan yang rasional dipilih untuk memaksimalkan kepentingan negara dan ‘logika persesuaian/logic of appropriateness’ , dimana rasionalitas ini sangat di-mediasi oleh norma-norma sosial. Misalnya kontruksivis akan berpendapat bahwa norma kedaulatan Negara telah sangat dipengaruhi oleh hubungan internasional, sehingga menciptakan kecendrungan untuk non-interferensi yang mendahului setiap analisis manfaat-biaya negara dapat dilakukan. Argumen ini cocok dengan rubrik Institusionalis yang menjelaskan kerjasama internasional, namun  berdasarkan sikap membangun daripada mengejar kepentingan rasional yang obyektif.

Mungkin dikarenakan minat mereka dalam keyakinan dan ideologi, Kontruksivisme juga menekankan peran aktor non-negara lebih dari pendekatan lain.  Misalnya, pakar telah mencatat peran aktor transnasional seperti LSM atau perusahaan-perusahaan transnasional dalam mengubah keyakinan Negara tentang isu-isu seperti penggunaan ranjau darat dalam perang atau perdagangan internasional. ‘Norma Perngusaha’ ini mampu mempengaruhi perilaku Negara melalui retorika atau bentuk lain berupa lobi-lobi, persuasi, dan mempermalukan ( Keck dan Sikkink).  Kontruksivis juga mencatat peran lembaga-lembaga internasional sebagai aktor sebagai hak mereka sendiri. Sementara teori Institusionalis, misalnya, melihat lembaga-lembaga terutama sebagai alat pasif negara. Kontruksivisme mencatat bahwa birokrasi internasional mungkin berusaha untuk mengejar kepentingan mereka sendiri ( misalnya perdagangan bebas atau à perlindungan HAM ) bahkan terhadap keingin negara yang menciptakan mereka (Barnett dan Finnemore).

Kesimpulan :

Banyak teori hubungan internasional yang diargumenkan secara sengit, namun tidak selayaknya untuk melihat mereka sebagai saingan atas beberapa kebenaran universal tentang politik dunia. Sebaliknya, masing-masing terletak pada asumsi dan epistimologi tertentu, dibatasi oleh kondisi speksifik tertentu, dan mengejar tujuan analitik sendiri. Sementara berbagai teori dapat menyebabkan lebih atau kurang menarik kesimpulannya tentang hubungan internasional, tidak ada yang pasti ‘benar’ dan ‘salah’. Masing-masing mememliki beberapa alat yang dapat berguna bagi yang berminat mempelajari ilmu politik internasional dalam memeriksa dan menganalisis yang benar-benar ‘kaya’(banyak bahan), fenomena multi-kausal.    


Arah Baru Diplomasi Tiongkok
(a new Direction in China’s Diplomacy/ 中国外交的新方向)

Berikut ini dikutip dari tulisan Wang yang diterbitkan pada 2011 : “Arah Baru Diplomasi Tiongkok” (a new Direction in China’s Diplomacy/ 中国外交的新方向), dalam tulisan ini Wang menawarkan suatu usulan yang menarik dan menyolok yang bertitik tolak mulai dari strategi Deng Xiaoping selama tiga dekade. Dengan menggunakan gagasan “destruksi kreatif’ (creative detruction) Joseph Schumpeter*4. Wang menyerukan transformasi diplomasi Tiongkok untuk menyesuaikan posisinya sebagai satu kekuatan besar di dunia.

Memurut Wang Yizhou, dengan cepatnya ekspansi kepentingan luar negeri Tiongkok, maka diplomasi negara harus memberi jaminan yang lebih praktis dan memiliki rencana jangka panjang. Tiongkok telah menjadi produsen minyak mentah ke-4 terbesar dunia, tapi dengan tuntutan kebutuhan energi dalam negeri yang terus berkembang , maka harus mengimpor 57% minyak untuk konsumsi dalam negerinya, sehingga menjadi negara pengimpor energi terbesar dunia. Sekitar 1/3 kebutuhan biji besi di-impor, yang memungkinkan Tiongkok untuk memproduksi hampir setengah kebutuhan baja mentah dunia.  

Pada tahun sebelum dicanangkan kebijakan reformasi dan politik keterbukaan dilembagakan,  hanya 9000  warga negara Tiongkok yang keluar negeri per tahun, tapi kini lebih dari 70 juta warga Tiongkok yang keluar negeri setiap tahunnya, sebagian besar bukan pejabat pemerintah melainkan warga biasa, termasuk mahasiswa, buruh migran, wisatawan dan penguasaha. Dan investasi ke luar negeri Tiongkok kini menjadi penggerak penting dalam ekonomi global, yang mempengaruhi tumbuhnya semakin banyak perusahaan dalam segala bidang. Dengan terjadinya kepentingan luar negeri Tiongkok yang lebih meningkat, maka pemikiran dan stretegi baru dibutuhkan bagi kementrian luar negeri, pertahanan dan  perdagangan.

Tiongkok tidak bisa lagi terus-menerus mengabaikan tantangan global yang terus meningkat, jika berharap tidak ditinggalkan oleh dunia lainnya. Tiongkok harus menjaga peran dan citranya sebagai kekuatan utama dunia, harus sejajar dengan negara lain bisa memenuhi tanggung jawab internasional. Kebijakan keterbukaan dan kerjasama internasional dalam tiga dekade terakhir telah menjadi dasar kemajuan bagi Tiongkok yang sebelumnya belum pernah terjadi. Hal ini penting bagi Tiongkok untuk menjaga stabilitas nasional, perdamaian dan koordinasi dengan negara-neara lain. Dalam tantanan dunia yang berubah, masyarakat internasional sangat membutuhkan Tiongkok untuk memainkan peran yang lebih aktif, untuk meningkatkan input di semua bidang pemerintahan global, dan untuk berkontribusi yang sepandan dengan kekuatan dan pengaruh saat ini.

Tiongkok harus secara khusus memberi pendapat tentang perubahan iklim, proliferasi nuklir proteksionisme anti-perdagangan, investasi di daerah kurang berkembang, dan memperkuat kapasitas organisasi internasional. Terus menerus baik kaum elit dan warga negara biasa di Tiongkok harus sepakat untuk hak dan kewajiban timbal balik. Jadi posisi merendah Tiongkok dan kebijakan non-keterlibatan (sikap tidak mau terlibat) harus disesuaikan dan negara harus mengambil sikap kearah lebih proaktif dan kreatif.

Apa Yang Harus Tiongkok Lakukan Secara Obyektif  Dalam  Diplomasi Aktif ?     

Yang terpenting bagi Tiongkok harus berusaha menjadi anggota penuh klub internasional dan menghormati kepentingan klub internasional tersebut, serta juga berusaha untuk mendapatkan hak suara dan kekuasaan yang lebih besar dalam menetapkan urusan internasional. Meskipun Tiongkok kini telah muncul sebagai negara ekonomi yang besar, tetapi belum diberi status sebagai ekonomi pasar penuh. Akibatnya sering mengalami dalam perdagangan tuduhan yang tidak adil dan dikenakan sanksi anti-dumping oleh negara-negara maju Eropa dan Amerika.  Tiongkok menjadi salah satu yang memiliki armada dan kapasitas transpotasi terbesar dunia, tetapi masih berperan kecil dalam menyusun dan meng-amendemen Hukum Laut Internasional. Tiongkok memiliki cadangan devisa terbesar dunia, tetapi tidak diperlakukan dengan hormat dalam arena keuangan internasional, khususnya yang berkaitan pengaturan/penyusunan aturan dan pengelolaan Dana Moneter Internasional. Idealnya, Tiongkok berhak untuk mendapatkan hal-hal tersebut seperti yang lainnya, mereka berhak meningkatkan kekuasaan dan mendapat jaminan. Tindakan yang sengaja mencegahkan Tiongkok untuk melakukan sesuai haknya seharusnya bisa kena sanksi.

Tiongkok harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan luar negerinya, terutama untuk meperlancar jalur pengoperasian pasokan energi dan rute perdagangan internasional. Hal ini untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunanan untuk tahun-tahun yang akan datang,  Tiongkok harus mem-prioritaskan perluasan angkatan laut dan keamanan alur laut. Ini harus dikerjakan dengan berkoordinasi dengan negara-negra didaerah ini dan khususnya dengan kekuatan maritim tradisional. Dalam arti Tiongkok harus mengubah dirinya sendiri secara bertahap dari kekuatan darat ke kekuatan maritim.

Dalam hal ini bukanlah ekspansi tradisionil seperti yang dilakukan Jerman dan Jepang dengan merebut wilayah dan supremasi selama masa Perang Dunia II. Sebaliknya, tentang kemajuan ke arah kemajuan yang wajar dan teratur, konsisten dengan kepentingan Tiongkok serta dalam norma-norma internasional dibawah kerangka koordinasi internasional. Di masa yang akan datang Tiongkok juga bisa memiliki kepentingan di derah kutub, luar angkasa, dan batas-batas yang jauh lainnya. Pimpinan dan akademisi Tiongkok harus menaruh perhatian pada bagaimana mencegah terulangnya logika tragis sejarah, yang mengatakan bahwa dengan meningkatnya kekuatan harus mencari hegemoni dan menjerumuskan dunia dalam kekacauan. Masalah tesebut sudah banyak diperdebatkan, bagaimana cara terbaik bagi Tiongkok untuk coba menciptakan hubungan yang damai berkelanjutan dan menciptakan situasi win-win. Seperti apa yang yang dikatakan oleh Hu Jintao : Tiongkok harus mencoba untuk menciptakan jenis hubungan luar negeri baru “yang dapat memuaskan masyarakat Tiongkok dan pada saat yang sama menyakinkan rakyat dari segala bangsa”.   

Tiongkok harus berusaha untuk dapat dihormati dalam politik dunia. Harus bisa menarik masyarakat internasional terutama bagi pemain utama, untuk mau mengakui hak pilihan bebas dalam pembangunan yang berbeda  dan ideologi. Dunia saat ini masih berpengang pada mentalitas perang dingin yang sudah usang. Banyak orang Tiongkok mengira dalam panggung dunia, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan jalur pembangunan politik semua diukur menurut tolok ukur Eropa dan Amerika. Hanya model yang yang sejalan dengan Barat baru dianggap satu-satunya pilihan “baik”, sedang pilihan lain dianggap “buruk” atau “tidak baik”. Ternyata setelah usai Perang Dingin Model Barat itu terbukti menunjukan cacat yang fatal dan membutuhkan reformasi serius.

Pembangunan Tiongkok telah mempertahankan momentum yang kuat, dan didukung oleh mayoritas rakyat Tiongkok. Tiongkok memahami bahwa saling menghormati membutuhkan waktu yang lama sebelum menjadi benar-benar diyakini oleh opini orang-orang dan juga dalam hubungan internasional. Tiongkok bersedia untuk menghormati danbelajar dari negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Fei Xiaotong (费孝)*5, salah satu sosiolog dan filsuf paling terkenal di Tiongkok telah meringkas jalan masa depan negara dalam hubungan luar negari sebagai berikut : “Menghargai budaya dan nilai orang lain seperti Anda memperlakukan diri sendiri, dan dunia akan menjadi satu kesatua n yang harmonis.”

Bagaimana Agar Tiongkok Bisa Menuju Diplomasi Baru “Keterlibatan Kreatif” ?

“Keterlibatan Kreatif(“参与创作”) adalah jenis baru untuk kebijakan luar negeri Tiongkok. Ini bukan sebuah doktrin ideologis yang sistimatis atau asumsi logis atau teori tradisional hubungan internasional atau diplomasi. Sebaliknya ini merupakan petunjuk suatu posisi antara teori metafisik dan contoh interpretasi kebijakan. Hal ini terinsprirasi oleh sejumlah kisah sukses diplomasi Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Untuk ini dibutuhkan nada/irama dari budaya tradisional Tiongkok dan kelangsungan gaya diplomatik Tiongkok. Dimana menghormati praktik-praktik internasional dan tren pengembangannya, dan sintesa upaya untuk menanamkan “Karakteristik Tiongkok” (中国特色 ) dibidang urusan luar negeri. 

“Keterlibatan Kreatif” mengakui bahwa kecendrungan umum terhadap perdamaian dunia dan pembangunan masih tetap tidak berubah, juga kecendrungan atas terus menerus tentang kemajuan Tiongkok dan ketergantungan terhadap eksternal Tiongkok akan terus berlanjut. Ini menekankan dan mengharuskan pimpinan, untuk mempunyai inisiatif yang konstruktif dalam diplomasi Tiongkok. Hal ini bertujuan untuk “mencapai sesuatu yang dapat diselesaikan”, dengan membentuk/menciptakan peraturan internasional yang dapat menyebabkan negara-negara untuk mau menerima hak Tiongkok untuk dibicarakan untuk kepentingannya. Dan berusaha secara damai, kooperatif, dan saling menguntungkan (win-win) dalam menyelesaikan sengketa. “Keterlibatan Kreatif” berarti menolak menjadi tawanan atau terikat dengan cara pikir dan  praktik konvensional.  Sebaliknya mendukung metode mediatisi yang lebih imajinatif dan cerdas dalam menghadapi delema dan tantangan, sehingga dapat menghindari cara yang disederhanakan dengan terjebak dalam tindakan garis keras dan metode konfrontatif dalam menyelesaikan sengketa.

Untuk mengambil bagian yang lebih aktif dalam pemerintahan (pengaturan) dunia, Tiongkok harus memperluas hubungan perdagangan dengan mempromosikan kontrak-kontrak dengan negara-negara diseluruh dunia. Hal ini dapat dilakukan karena dengan ikut sertanya dalam ekonomi pasar, yang menjadi alasan utama dalam beberapa tahun terakhir baik bagi bangkitnya pengaruh global Tiongkok dan kritik yang datang dari luar. Tiongkok harus secara signifikan menambah bantuan luar negeri dan menyediakan barang publik, sehingga dapat digunakan sebagai ‘bahan/tip” untuk tawar menawar dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak suara dalam pengambilan keputusan global/dunia.

Menurut standar PBB, negara-negara ekonomi dan industri yang telah tumbuh kuat diharuskan mendedekasikan 0,7% dari PDB mereka untuk bantuan dan pembangunan internasional.  Meskipun bantuan luar negeri Tiongkok telah tumbuh secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir ini, namun masih jauh dari standar internasional. Investasi di luar negeri juga akan membantu mencapai tujuan stretegis Tiongkok, karena bantuan bisa menjadi alat yang ampuh dalam perluasan pengaruh Tiongkok. Penyesuaian harus dilakukan untuk sistim bantuan luar negri saat ini, yang mana sistim yang ada telah berumur 30 tahunan yang ketika itu dibuat oleh departemen yang terkait perdagangan dengan prinsip pertukaran pasar. Sebuah otoritas tinggi baru Badan Administrasi Umum Bantuan Luar Negeri seperti di beberapa negara lain harus didirikan untuk membuat keputusan berdasarkan persyaratan ekonomi, politik, diplomasi dan keamanan. Otoritas ini bisa mengkoordinasikan seluruh departemen-departemen yang berbeda yang berkaitan dengan perdagangan, hubungan luar negeri dan militer.

Dalam meningkatkan bantuan luar negeri, Tiongkok perlu mempertimbangkan bantuan luar negeri strategis dan barang publik, dua wilayah yang berbeda dari bantuan luar negeri tradisional. Bantuan luar negeri strategis utamanya mengacu pada bantuan yang bertujuan untuk kepentingan keamanan dan tujuan strategis untuk Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan bentuk bantuan sipil dan militer kepada negara-negara tetangga; investasi energi dan sumber daya alam di Afrika dan Timur Tengah; investasi dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas komunikasi, dan hubungan mata rantai industri di daerah-daerah strtegis penting.

Barang publik adalah produk, proyek atau konvensi yang dialokasikan untuk tindakan kolektif oleh masyarakat internasional, yang sering diberikan kepada organisasi internasional dan lembaga yang berkredibiltas internasional seperti PBB. Barang Publik ini mencakup kontribusi kepada pasukan perdamaian hingga ke pembangunan pengkalan pelatihan; Sukarelawan muda dari Liga Pemuda Komunis Tiongkok yang melayani Rancangan Rencana Luar Negeri; Iuran keanggotaan PBB; dan berbagai inisiatif untuk melindungi laut lepas dan daerah-daerah kutub.

Tidak ada garis jelas dan tidak berubah antara bantuan luar negeri strategis dan barang publik. Dua kategori ini berbeda namun berkaitan saling menguatkan. Hubungan keduanya ini dan peran baru Tiongkok untuk bantuan luar negeri perlu ditangani dan perdebatkan. Dengan segala macam alasan, kenyataan kontrak perdagangan telah menjadi bagian yang terlalu besar dibanding dengan bantuan luar negeri dalam dua dan tiga dekae terakhir ini. Sementara saham yang dialokasikan untuk bantuan luar negeri strategis dan khususnya untuk barang publik masih relatif kecil. Situasi ini harus secara bertahap dirubah untuk masa depan ini. Kontrak perdagangan, bantuan luar negeri, dan barang publik harus menjadi unsur penting dalam meng-implementasikan “Keterlibatan Kreatif” pada skala dunia. Jadi yang penting bagi mereka harus tercerminkan dalam Anggaran Kebijakan Utama Nasional Tiongkok. Dengan perencanaan yang cermat dan bagaimana cara menyalurkan untuk bantuan ini, sehingga “Keterlibatan Kreatif” Tiongkok ini bisa mempunyai effek yang luar biasa dalam era baru hubungan internasional. 

Tanpa adanya partisipasi dari seperlima (1/5) populasi dunia (RRT), tanpa dukungan ekonomi terbesar kedua dunia, tanpa adanya kemauan politik dan jaminan keamanan kekuatan yang sedang tumbuh ini, institusi atau lembaga-lembaga dan norma-norma internasional akan menjadi tidak relevan dan legitimasi, serta kreditibilitas resolusi dan pengaturan mereka akan menjadi kurang menjanjikan. Untuk jangka menengah dan panjang dengan tidak adanya skala penuh konfrontasi antara negara-negara besar, dengan tidak adanya kekuatan eksternal atau keadaan darurat yang dapat memaksa mengelincirkan keterlibatan internasional Tiongkok yang lebih besar, selama reformasi domestik, pembangunan, dan stabilitas terus berkelanjutan. Dengan reformasi kepemimpinan dan peningkatan peran dalam politik dunia, ekonomi, sosial dan budaya serta perlindungan lingkungan dan keamanan militer, Tiongkok akan menjadi salah satu kekuatan pendorong organisasi dunia.


*1  IR/international relations teory/Teori Hubungan Internasional = Suatu studi hubungan internasional dari perspektif teoritis, yang mencoba memberi kerangka kerja konseptual dimana hubungan internasional dapat dianalisis.
Teori ini dapat dibagi menjadi “positivis/rasionalis”, teori yang mengfokuskan pada analisis terutama tingkat negara bagian. Dan “pasca-positivis/reflectivis”, teori yang menggabungkan makna yang diperluas dengan keamanan, mulai dari jenis kelamin, keamanan pasca kolonial. Banyak pertentangan dalam pemikiran IR ini, termasuk kontruktivis, institusionalisme, Marxisme, neo-Gramscianisme, dll. Namun dua displin ilmu pemikiran positivis yang paling lazim: realisme dan liberalisme; tapi kontruktivisme yang menjadi semakin menjadi mainstream.  
*2  European Council On Foreign Relations (effr.eu) CHINA 3.0 . Edited by Mark Leonard .  ECFR November 2012.
*3   International Relations, Principal Teories , Published in: Wolfrum, R. (Ed.) Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Oxford University Press, 2011) www.mpepil.com
Definition of 'Creative Destruction'
Sebuah istilah yang diciptakan oleh Joseph Schumpeter dalam karyanya yang beerjudul “Kapilatisme, Sosialisme dan Demokrasi”(1942) untuk menunjukan suatu “proses mutasi industri yang terus menrus merevoulusi struktur ekonomi dari dalam, task henti-hentinya mebuat yang baru”
Destruksi kreatif terjadi ketika sesuatu yang baru membunuh sesuatu yang lebih tua. Seperi contoh komputer pribadi, industri yang dipimpin microsoft dan Intel, menghancurkan banyak perusahaan komputer mainframe, tetapi dengan begitu, pengusaha menciptakan salah satu penemuan yang paling penting pada abad yang lalu.
Schumpeter bahkan lebih jauh mengatakan “proses destruksi kreatif adalah fakta penting tentang kapitalisme”. Tapi sayangnya, sementara sebuah konsep besar , ini sudah menjadi salah satu isu yang paling sering digunakan dari ledakan dotcom. Hampir setiap CEO berbicara tentang bagaiman detruksi kreatif akan menggantikan ekonomi lama dengan yang baru.
   Fei Xiaotong (费孝) lahir 22-02- 1910 meninggal 24-04-2005, ilmuwan sosiologi kelas dunia, salah satu tokoh pendiri bidang ilmu pengetahuan dan antropologi Tiongkok. Selama hidupnya telah menerima penghargaan dari berbagai institusi dunia yang bergensi.
      1980 menerima International Society of Human Award, Denver. AS.
      1981diterima sebagai British Huxley Medal of Royal Society of Anthropology , London.
      1988 menang untuk Encylopedia Britannica Award di new york.
      1993 memenang Fukoka Asian Cultral Prize.
      1994 menerima Philippines Ramon Magsaysay “ Social leadership Award”
      1998 memenangkan “Henry Fok Excellence Award”.


Nasionalis : Neo-Comms : Yan Xuetong ( 阎学通 ).

Seorang Professor di Universitas Qinghua, muncul sebagai salah satu pemikir penting dalam politik luar negeri Tiongkok . Lahir 1952 di Tianjin (天津), dibesarkan di keluar intelektual, pernah menghabiskan 9 tahun di Heilonjiang sebagai korp kontruksi, 1982 lulus S1 dari Universitas Heilongjiang jurusan Bahasa Inggris, 1986 lulus dari Institut Hubungan Internasional mendapatkan gelar master ilmu politik Internasional, 1992 lulus PhD dari Universitas California di Berkeley dalam ilmu politik; 1982 – 2000 terlibat penelitian di Institut Hubungan Internasional Kontemporer  Tiongkok, wakil direktur  dan staf lainnya. Seorang intelektual terkenal yang mengajurkan metodologi ilmiah untuk memprediksi situasi internasional.

Buku dengan judul : Ancient Chinese Thught, Modern Chinese Power, dianggap sebagai tonggak dalam pengembangan model Hubungan Internasional Tiongkok. Seorang nasionalis tegas, tapi Yan menyerukan lebih terus terang agar Tiongkok untuk melakukan pendekatan ke Taiwan, Jepang, dan Amerika Serikat. Memproklamirkan dirinya sebagai Realis, dia telah mempengaruhi kekuatan lunak Tiongkok dan di pertengahan 1990-an dia merupakan salah satu yang pertama untuk meminta Tiongkok mendukung integrasi regional di Asia. Oleh Barat Yan Xuetong digolongkan sebagai Neo-Comm.

Dibawah ini disajikan tulisan Yan yang dipublikasikan di corong PKT “Global Times” yang menyerukan untuk memikirkan kembali secara radikal inti dari prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Tiongkok selama generasi terakhir yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi diatas politik. Menyerukan agar Tiongkok merapat ke non-blok dan beroposisi terhadap intervensi. Dengan mengajukan ide alternatif “bertanggung jawab” dalam konteks munculnya bipolaritas hubungan internasional dan meningkatnya tuntutan keadilan (fairness) dan keadilan sosial yang menantang norma-norma yang mengatur intervensi.

Menurut Yan, AS merupakan satu-satunya negara adidaya sejak berakhirnya Perang Dingin, namun dominasi terhadap dunia telah melemah sejak krisis financial tahun 2008. Konfiguarsi internasional saat ini cendrung bertransisi dari unipolaritas dengan AS sebagai aktor mutlak terkemuka dunia menuju bipolaritas dengan Tiongkok yang terus beranjak meningkat dalam sepuluh tahun ke depan untuk menjadi mitra kurang kuat dibanding dengan AS.

Perbedaan kekuatan antara Tiongkok dan AS terus menyempit. Pada 2011, PDB Tiongkok adalah sekitar setengah PDB AS. Jika Tiongkok terus tumbuh pada 8,5% dan PDB AS tumbuh kurang dari 3,5%, disparitas saat ini antara dua kekuatan akan seimbang dalam dekade yang akan datang. Sedangkan dalam 10 tahun ke depan, kesenjangan ekonomi antara kedua negara dan negara-negara besar lainnya akan terus melebar. Dalam lima tahun yang akan datang, hanya AS dan Tiongkok yang dapat menghabiskan lebih dari $100 milyar untuk pertahanan per tahunnya, yang dapat meningkatkan kesenjangan kekuasaan antara mereka berdua dengan negara-negara lainnya.  Jadi konfigurasi internasional tidak akan berkarakteristik baik unipolar atau multipolar. Dalam hal kekuatan ekonomi kecendrungan multipolar memudar, karena dunia bergerak ke arah struktur bipolar.

Namun, dari perspektif hubungan strategis AS masih menjadi satu-satunya negara adidaya. Presiden Barrack Obama telah mengumbah unilateralisme yang diadopsi dari Presiden George W. Bush dengan multilateralisme, dan dengan demikian secara efektif meningkatkan hubungan AS dengan sekutu tradisionalnya dan memperoleh dukungan dari mereka. Terutama AS telah meningkatkan hubungan strategis dengan Prancis, Jerman, India dan Jepang dalam empat tahun terakhir. Sejak 2010, “diplomasi cerdas/smart diplomacy” telah dikalahkan oleh kebijakan non-block (non- alignment) Tiongkok. Hal ini jelas bahwa Tiongkok dan Russia tidak memiliki mitra strategis yang cukup untuk menantang konfigurasi unipolar saat ini.  Meskipun Tiongkok mungkin mampu mengubah struktur utama kekuasaan dalam sepuluh tahun ke depan, tapi tidak akan bisa menggeser unipolaritas menjadi bipolaritas kecuali membentuk aliansi formal dengan Rusia

Normalisasi Diplomasi Intervensi   

Banyak negara sedang berkembang sekarang mengadopsi norma intervensi. Misalnya pada Desember 2011, para pemimpin dari 33 negara Amerika Latin dan karibia resmi mendirikan Komunitas Amerika Latin dan Karibia sebagai Blok Regional. Menyepakati Dekalrasi Caracas, yang mengikat semua penanda-tangan untuk ikut campur tangan di negara-negara anggota lainnya dalam kasus rezim berubah melalui kudeta militer. Pada Maret 2011, 22 anggota Liga Arab meminta kekuatan Barat untuk mendirikan sebuah zona “larangan terbang” di Libya.

Dalam menanggapi konflik militer dalam negeri Suriah, Liga Arab juga menangguhkan keanggotaan Suriah dalam tubuh Liga dan menjatuhkan sanksi ekonomi pada Suriah pada Desember 2011. Dalam voting Tiongkok menyatakan ‘Yes’ kepada Dewan Keamanan PBB untuk resolusi yang memberlakukan sanksi dan membentuk zona “no-fly”(larangan terbang) di Libya. Dunia mungkin bisa melihat persaingan antara prinsip-prinsip intervensi dan non-intervensi dalam waktu dekat. Prinsip intervensi akan memiliki kesempatan untuk muncul sebagai norma internasional yang baru, sementara prinsip non-intervensi tetap sebagai norma dominan.

Lebih dari 2600 tahun yang lalu, di Tiongkok norma intervensi didirikan oleh Aliansi Kui-Qiu (葵丘之盟) *1, amggota Aliansi ini dilarang untuk melakukan sejumlah kegiatan yang tidak sah (illegitamate): mengubah garis suksesi, menurunkan jabatan istri untuk selir dan memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Intervensi seperti itu sudah menjadi norma ribuan tahun. Pada 1647, perjanjian Westphalia*2 mengembangkan konsep kedaulatan, yang kemudian menjadi norma. Norma Internasional modern non-intervensi resmi disahkan oleh PBB pada tahun 1945 dan dikonsolidasikan kepada praktek-praktek anggota PBB.

Selama proses kearah menuju struktur bipolar, maka sangat mungkin untuk terlihat melemahnya prinsip non-intervensi. Karena peran kekuatan global menurun, kekuatan regional akan mencari dominasi regional dan dengan demikian akan mengerahkan pengaruh mereka pada politik dosmestik negara-negara regional lainnya. Dalam waktu mendatang prinsip-prinsip intervensi dan non-intervensi akan berdampingan. Sejak pembentukan PBB, norma-norma persatuan nasional dan penentuan nasib sendiri keduanya telah menjadi arahan kebijakan politik luar negeri negara bangsa-bangsa.

Omong Kosong Dari Organisasi Internasional

Kemampuan organisasi internasional untuk mengarahkan masalah dunia berkurang. Aturan organsiasi internasional telah dirancang dan disusun sesuai dengan kemampuan anggotanya pasca Perang Dunia II. Seiring waktu berlalu, kemampuan anggota menjadi sangat berbeda dari saat mereka didirikan, walaupun beberapa kemampuan anggota berkurang mereka tetap sebagai pembuat keputusan utama/penting dan menentukan prinsip-prinsip dasar dari organsiasi-organisasi ini. Sebagai contoh, anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak berubah. Demikian juga, Presiden Bank Dunia secara trandisional Amerika dan pengolaan Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) secara trandisional Eropa.

Dengan struktur kekuasaan dunia bergeser ke arah konfigurasi bipolar, organisasi internasional akan menjadi kurang efektif menangani konflik internasional. Hal ini menjadi lebih sulit bagi dua negara adidaya untuk setuju satu sama lain  untuk sebuah solusi konflik internasional dibanding dengan negara adidaya tunggal yang mendominasi kebijakan di organisasi internasional. Selama Perang Dingin, anggota tetap Dewan Keamanan PBB lebih sering menggunakan hak veto mereka dibanding setelah berakhirnya Perang Dingin. Kekuatan transisi dari unipolar ke bipolar yang memicu lebih seringnya dijatuhkannya veto di Dewan Keamanan PBB dibanding dua dekade terakhir.

Ketika dihadapkan dengan krisis, organisasi internasional akan lebih sering berbicara tentang masalah daripada menyelesaikannya. Terjadi peningkatan permintaan untuk membentuk lembaga-lembaga internasional baru yang dapat menghasilkan solusi praktis untuk menyelesaikan krisis dunia. Misalnya, ketika G8 gagal menyelesaikan isu-isu ekonomi dunia, maka G20 didirikan. Menghadapi kesulitan dalam mendirikan East Asian Economic Causus, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation/ Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik.). Selanjutnya menghadapi impendansi/hambatan dari APEC, anggota-anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia-Pasifik lainnya mendirikan 10+1, kemudian 10+3, dan 10+8.

Seiring dengan meingkatnya jumlah lembaga internasional, jumlah KTT internasional juga meningkat. Deklarasi yang disepakati pada KTT ini menyebabkan konferensi menjadi semakin memakan waktu lama dan lebih rumit. Namun, setelah disepakati, tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil untuk mengimplementasikan kerjasama yang sudah disepakati. Organisasi-organisasi internasional dengan demikian kemajuannya hanya menjurus untuk mengeluarkan pendapat daripada memecahkan masalah praktis. 

Berkembangnya Permintaan Untuk Keadilan Sosial dan Keadilan

Prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan berada dalam persaingan langsung. Pasca Perang Dingin, liberalisme menjadi faham mainstream dalam pemikiran politik internasional. Baru-baru ini, bagaimanapun posisi dominan liberalisme ini telah ditantang oleh prinsip keadilan. Setelah Uni Eropa dan AS kehilangan keuntungan dalam perdagangan mereka, mereka mulai mempromosikan peerdagangan yang adil, sementara mengabaikan keunggulan perdagangan bebas yang telah mereka anjurkan untuk beberapa dekade lalu. Dalam masalah lingkungan alam dihadapkan dengan tantangan untuk mengurangi emisi karbon, sedang bagi negara yang baru berkembang ekonominya mengusulkan “common but differentiated responsibilities”*3 untuk mengurangi emisi karbon. Pendekatan ini menganut prinsip pengurangan karbon yang adil bahwa negara-negara maju tersebut harus menanggung bagian yang lebih besar dari tanggung jawab ini.

Prinsip pengurangan wajar didasarkan pada konsep tanggung jawab sejarah. Negara-negara maju telah menjadi industrialis dulu selama 60 tahun duluan, yang mewakili 17% dari penduduk dunia, telah bertanggung jawab atas 70% emisi karbon. Negara-negara maju selayaknya harus menyesuaikan perbedaan ini. Sebaliknya negara-negara berkembang, yang meruapkan 83% dari populasi dunia hanya memberi kontribusi 30% dari total emisi karbon selama 30 tahun terakhir. Oleh karena itu adil untuk memberi negara-negara berkembang lebih kelonggaran untuk menghasilkan emisi karbon. Mengutip prinsip kebebasan, keadilan dalam perdagangan dan emisi karbon yang dipromosikan. Namun keadilan sejati akan tercermin dalam sistim tanggung jawab yang dibeda-bedakan.

Permintaan untuk keadilan di arena internasional telah mulai menantang paradigma bahwa pertumbuhan ekonomi adalah prioritas utama. Produksi dunia kapasitasnya telah melampaui permintaan, sehingga terjadi surplus global. Namun, karena ketimpangan dalam distribusi, masalah kemiskinan dan kelaparan masih tetap bertahan. Globalisasi telah mendorong pembangunan, tetapi pada saat yang sama memperburuk polarisasi antara kaya dan miskin. Inilah sebabnya mengapa rakyat di negara maju dan negara berkembang keduanya sekarang menuntut keadilan sosial yang lebih dalam pembangunan ekonomi.

Dengan naiknya standar hidup, orang menjadi semakin tidak toleran terhadap ketidak adilan sosial. Musim Semi Arab (Arab Spring) telah mengokupasi gerakan, Orang Eropa protes terhadap rencana penghematan, dan di Rusia protes terhadap penipuan pemilu, yang semuanya mengindikasikan bahwa perioitas sosial bergerser dari pembangunan ekonomi untuk keadilan sosial. Kecendrungan internasional terhadap bipolaritas diperlemah oleh dominasi internasional AS serta gagasan tradisional AS untuk berkompetisi bebas, yang ditantang oleh panggilan/tuntutan untuk keadilan sosial dan keadilan.

Reformasi Berkelanjutan

Evolusi sistim internasional kadang-kadang berlangsung perlahan-lahan dengan tiba-tiba terjadi ledakan perubahan. Sistim internasional terdiri dari aktor, konfigurasi, dan norma-norma. Perubahan dari setiap elemen ini dapat mempengaruhi seluruh sistim. Saat ini kecendrungan bipolar, munculnya norma untuk intervensi dan tidak efektifnya lembaga internasional merupakan indikator perubahan dalam sistim internasional. Meningkatnya tuntutan untuk keadilan dan keadilan sosial bisa menjadi kekuatan sosial utama pendorong untuk pergeseran ini.

Untuk melindungi kepentingan nasionalnya, prinsip diplomatik Tiongkok perlu juga untuk mengikuti perubahan jaman. Kitab Puisi Agung (诗经)*4 mengatakan : “meskipun Dinasti Zhou tetap negara yang sama, tetapi terus berubah berkelanjutan” , yang berarti bahwa Dinasti Zhou  dapat berkelanjutan untuk ratusan tahun karena membuat reformasi terus menerus. Kitab Ritus (礼记)*5 mengatakan bahwa  “jika Anda ingin melihat sesuatu yang baru setiap hari, Anda harus mereformasi setiap hari”. Tiongkok perlu tetap memegang prinsip-prinsip ini dan menjamin reformasi yang tiada berhenti. Jika kita (Tiongkok) percaya bahwa prestasi ekonomi Tiongkok selama 30 tahun terakhir merupakan hasil reformasi kebijakan yang berkelanjutan, maka prinsip yang sama juga harus ditrapkan dalam Diplomasi Tiongkok. 


     Tercatat dalam karya klasik “左传僖公九年”(Kisah Zuo Sembilan Tahun) : Aliansi Kui dan Qui dan tercata dalam “汉书•卷二十五上•郊祀志第五上
*2   Perjanjian Westphalia = konsep kedaulatan negara-bangsa, yang menghendaki di teritrinya sendiri tidak dikehendaki campur tangan aagen asing dalam struktur domestiknya. Yang ditanda tangan 1647/48 mengakhiri Perang 30 tahun. Sebagian negara Eropa : Kaisar Romawi Suci, Spanyol, Prancis, Swedia, Republik Belanda, sepkat untuk menghormati integritas wilayah.
*4   Kitab Puisi Agung (诗经(Buku tentang Puisi), merupakan kumpulan tulisan yang terdiri dari 305 puji-pujian dalam berbagai bahasa dan di dalamnya terdapat enam yang mempergunakan musik dan judul tanpa teks. Kumpulan tulisan ini umumnya berasal dari masa awal dinasti Zhou (sebelum Kong Hu Cu). 
*5             Kitab Ritus (礼记) (Buku tentang Upacara), merupakan buku yang berisi kumpulan upacara-upacara dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di masa feodal. 
SPEECHES AND THE QUESTION OF AUTHENTICITY IN ANCIENT CHINESE HISTORICAL RECORDS

Wang Jisi ( 王缉思 )

Defensif Realis : Wang Jisi ( 王缉思 )

Wang Jisi dikenal sebagai “think tank terpercaya/otak”  dari mantan Presiden Hu Jintao untuk kebijakan luar negeri dan juga bekas teman kuliah di Unversitas. Menghadapi meningkatkan tekanan untuk lebih tegas dalam kebijakan luar negeri, Wang telah lama mengajurkan agar berhati-hati dan berpenampilan (sikap) moderat, serta menyerang gagasan “meningkatkan damai” dengan alasa bahwa hal itu justru akan memprovokasi kecurigaan. Walau Wang  adalah seorang realis yang berkomitmen tapi berhubungan dengan hubungan Sino-AS prihatin agar untuk menghindari agar tidak konfrontasi langsung. Dia berada diantara yang pertama di Tiongkok yang mengajukan ide yang dicanangkan Deng Xiaoping untuk “menjaga low profil” perlu ditruskan. Sejalan dengan pendekatan ini, dia menciptkan ide “Kesederhanaa dan Kehati-hatian” sebagai strategi baru untuk diplomasi Tiongkok, yang banyak dikutip dalam makalah yang diterbitkan di journal Studi Internasional Tiongkok pada Pebruari 2011.

Wang lahir Nopember 1948 di Quangzhou, lulus SMA 1968, dari 1968-1975 turba ke desa Mongolia Dalam, sebagai garda pelajar masuk desa, 1975 turba ke desa di Provinsi Henan sebagai Pemuda masuk desa. 1976 – 1978 sebagai pekerja di pembangkit tenaga air untuk proyek di Sahnnmenxia, Henan. 1978 masuk Universitas Beijing Fakultas Politik Internasional. 1983 setelah meraih gelar master dalam politik di Departemen Internasional Universitas Beijing, selanjut menjadi dosen, profesor dan wakil dekan. September1991 ditransfer sebagai Wakil Direktur Studi Amerika Akademi Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan, 2005 Maret sebagai pendiri dan direktur untuk bidang penelitian. Maret 2005 s/d Januari 2014 sebagai Dekan Institut Hubungan Internasional Universita Beijing. Januari 2014 pensiunan dari Dekan Fakultas Hubungan Internasional Universitas Beijing ( masuk masa pensiun).

Karier di Luar Negeri :   

1982-1983 menjadi dosen di St. Antony College, Oxford University ; 1984-1985 & 1990-1991 sebagai sarjana tamu Universitas Michigan, & Universitas California, Berkeley East Asian Institute.; Agustus – desember 2001 Visiting Professor urusan Asia di Universitas California Clermont Mckenna; Januari –Pebruari 2002 sebagai Profesor di Pertahanan Nasional dan Studi Strategis  Rajaratman, Singapura; Asia-Pacific Reasearch Center, Universitas Stanford ; Brooking Institution di Northeast untuk Proyek Keamanan Asia; sebagai konsultan dari berbagai Unit Institute on Global Conflict and Cooperation di California.

Tahun 2012 terpilih sebagai 100 orang pemikir dengan ranking ke 73 untuk “Foreign Policy”.

Tulisan dibawah ini dikutip dari kata pengatar edisi 2012 dari Ulasan Strategi Internasional Tahunan Tiongkok (中国国际战略评论2012) , buku terbitan tahunan ini telah diedit oleh Wang sejak ditulis tahun 2008, dengan mengumpulkan bahan-bahan dari kontribusi pejabat senior, pakar dan intelektual dari belahan dunia. Esai dapat dilihat sebagai jawaban atasan perdebatan terakhir tentang apakah Tiongkok harus mengadopsi garis keras (agresif) untuk mencerminkan pergeseran struktur kekuasaan dari Amerika  Serikat ke Tiongkok sejak mulai terjadinya krisis keuangan global.

Ulasan Strategi Internasional Tahunan Tiongkok (中国国际战略评论2012)

Tahun 2008 kersis keuangan di AS telah memicu krisis keuangan global paling serius sejak 1930-an dan menyebabkan gelembong ekonomi di banyak negara. Eropa masih terperosok dalam krisis utang. Tahun 2011 dengan terjadinya gempa bumi Fukushima dan kecelakaan pembangkit nuklir , mejadi pukulan berat bagi eknomi Jepang yang ekonominya lagi suram. Kini banyak orang tertarik untuk membicarakan multipolar untuk “pasca-Amerika”, seolah-olah kabut “dunia unipolar” telah lenyap menguap keudara. 

Pada tahun 2011, Osama bin Laden tewas di Pakistan dan Mouammar Gaddafi tewas di Libya, Namun masih ada beberapa perayaan di Barat yaitu tentang Pemberontakan di Dunia Arab yang dimulai pada awal tahun 2011. Pada saat yang sama media juga berfokus dengan munculnya BRICS*1 , yang makin hari makin berkembang kearah kerjasama dan koordinasi dalam masalah global.  Kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok yang terus tumbuh, yang akan membawa BRICS menjadi lebih kuat. Selain itu, Indonesia, Turki, Vietnam, dan banyak negara-negara berkembang lainnya mengalami booming ekonomi. Terjadinya integrasi Amerika Latin juga telah memasuki babak baru. Dengan meningkatnya kekuatan negara-negara berkembang akan membawa konflik yang lebih besar dengan tatanan politik dan ekonomi internasional yang ada, yang akan menjadi tantangan berat pada kepepimpinan Barat.

Dalam membahas tren distribusi kekuatan global, ada beberapa pembicaraan tentang “Kebangkitan Timur” dan “Penurunan Barat” . Salah satunya dengan diharapkan Tiongkok yang akan berada dalam tekanan Barat dan menarik dukungan dari negara-negara berkembang – dengan menemukan dirinya dilingkungan yang harus meningkatkan strategis internasional. Bahkan bagaimanpun ada perasaan yang meluas di kalangan rakyat Tiongkok bahwa Tiongkok menghadapai lingkungan internasional yang suram. Mengapa bisa timbul suatu yang kontras antara “keseimbangan kekuatan global yang menguntungkan” di sisi lain ? Mengapa dengan terus bangkitnya kekuatan Tiongkok tidak membawa kebaikan lingkungan eksternal ?

Kebijakan Luar Negeri Dan Harapan Publik Tiongkok

Pertama dan yang terpenting, krisis keuangan global tidak hanya melanda ekonomi Barat tetapi telah merusak kekuatan yang baru tumbuh. Dalam era globalisasi, negara di seluruh dunia terikat menjadi satu bersama-sama dalam keadaan baik maupun buruk.  Dengan menyusutnya Pasar Barat dan turunnya kreditibiltas lembaga keuangan ditambah lagi kesulitan ekspor Tiongkok dan investasi juga berdampak berat pada perekonomian domestik Tiongkok. Dengan demikian, tidak ada hubungan kausal antara “penurunan ekonomi Barat” dan “kebangkitan Timur”. Secara keseluruhan, prospek ekonomi Tiongkok janganlah dilihat pesimistis untuk beberapa tahun ke depan.      

Kedua, strategi cendrung berfokus pada negara-negara (lebih ke negara berkekuatan besar) sebagai titik awal untuk mempelajari hubungan kekuasaan antara negara-negara besar. Tapi kerangka analisis ini cendrung mengabaikan tren global yang ada dalam atau di luar batas-batas nasional. Misalnya, pertumbuhan penduduk global sudah sangat tidak seimbang : yang paling akut masalah lanjut usia di negara-negara maju dan Tiongkok; sebaliknya di Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika penduduknya terus bertambah. Akibatnya, hal itu akan sulit membalikkan tren migrasi global dan konflik antara imigran baru dan penduduk asli akan terus meningkat, bahkan hal ini bisa memicu sengketa politik. Urbaniasi massal yang menyebabkan kemacetan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, keamanan, pendidikan, transportasi, perlindungan lingkungan, pasokan air dan listrik. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin terus melebar sebagai hasil globalisasi. Ekologis lingkungan  global terus memburuk, dengan bantuan teknologi baru dan khususnya media online, individu dan kelompok-kelompok kecil menantang negara dan masyarakat internasional, meskipun Tiongkok menganut dan menempuh jalannya sendiri pembangunannya, dan negara-negara lain mengikuti model lain untuk pertumbuhannya, konsep kebebasan pribadi, kesetaraan, HAM dan demokrasi menyebar di seluruh dunia. Tantangan-tantangan ini tidak dapat diabaikan dalam lingkungan strategis internasional Tiongkok.

Ketiga, meskipun benar bhawa kekuatan BRICS meningkat telah sampai ke batas tertentu yang meringankan tekanan Barat terhadap Tiongkok, tatapi masih ada perbedaaan besar antara Tiongkok dan sebagian besar negara-negara berkembang di tingkat kepentingan nasional dan ideologi. Ada perselisihan antara Tiongkok dan negara tetangga untuk batas wilayah dan isu-isu pelik seperti masalah penjualan senjata kepada Taiwan oleh AS, kekuatiran tentang Tibet dan Xinjiang, HAM, agama dan nilai tukar mata uang Renminbi. Tiongkok sering berjuang untuk mendapatkan dukungan eksplisit dari negara-negara ini, dan beberapa dari mereka bahkan menentangnya. Jadi “naiknya secara kolektif” dari negara-negara berkembang hanya memiliki effek terbatas dalam meningkatkan Posisi Internasional Tiongkok demikian juga untuk meningkatkan citra eksternal dan situasi/lingkungan politik. 

Ke-empat, dengan makin majunya Tiongkok, semakin menghadapi meningkatkan “dilema keamanan”. Dalam perjanlanan membangun kekuatan militer demi keamanan sendiri, AS dan negara-negara tetangga yang meragukan niat pembanguan Tiongkok dengan damai juga mengambil langkah-langkah pencegahan yang diarahkan terhadap Tiongkok, dan bahkan mengkoordinasikan strateginya menuju Tiongkok. Akibatnya, masyarakat Tiongkok sekarang merasa lebih aman dan tidak was-was serta merasa jadi “korban komplek” dibanding ketika Tiongkok masih lemah. Rakyat Tiongkok bertanya-tanya bagaimana Tiongkok bisa lebih kuat, namun kurang aman. Dua jawaban yang paling umum yang bisa diberikan tidak hanya di media massa, tetapi juga oleh para ahli dan intelektual bahwa pengeluaran untuk pertahanan masih tidak cukup, dan kebijakan terhadap negara-negara dan AS masih terlalu lemah. “dilema keamanan” ini akan sulit untuk dipecahkan dalam waktu dekat. Kekuatan yang sebenarnya, intrumen kebijakan dan perencanaan strategis untuk hubungan luar negeri Tiongkok akan terus tertinggal dibelakang harapan publik domestik. 


Faktor Negatif  Internal

Secara obyektif, kebijakan luar negeri Tiongkok sudah lebih proaktif bebarapa tahun terakhir ini daripada sebelumnya, dan pada intinya lebih menekankan pada prinsip menjaga kepentingan nasional yang makin lebih, sehingga masyarakat internasional makin mempercayai. Investasi Tiongkok ke luar negeri dan perdagangan luar negeri juga dipandang lebih meluas, baik dari segi kuantitas dan kualitas, warga Tiongkok dan kegiatan bisnis kini telah meninggalkan jejak dihampir setiap sudut dunia. Pemerintah Tiongkok juga meningkatkan investasi keuangan dan intelektual dalam membangun kekuatan lunak budaya bangsanya. Petinggi Tiongkok dan diplomasi publik makin hari makin memegang inisiatif untuk sejumlah perlindungan kepentingan luar negeri Tiongkok, yang meningkat secara signifikans.

Namun secara keseluruhan citra Tiongkok di dunia luar masih tidak memuaskan. Alasan utama terletak pada berbagai peristiwa negatif dan faktor ketidak stabilan di Tiongkok, unutk itu sebenarnya hanya beberapa insiden kekerasan serius yang terjadi di Tibet dan Xinjiang sejak 2008, insiden massa dipicu oleh masalah konflik sosial internal, kekuatiran yang berkaitan dengan kualitas produksi, kemananan pangan, moral publik, ekologi lingkungan, korupsi meluas, pelanggaran displin berulang yang dilakukan pejabat senior, dan pengaruh beberapa warga Tiongkok yang mencari “suaka” di kedutaan asing atau konsulat.

Hal ini semua akan memakan sumber daya yang cukup banyak untuk mengatasi semua masalah tersebut. Dalam pandangan beberapa instansi pemerintah, semua masalah internal tersebut sedikit banyak adanya keterlibatnya campur tangan dan pengaruh asing yang bermusuhan dengan Tiongkok. Terlepas apapun penyebabnya, masalah tersebut telah merusak reputasi dan kepentingan Tiongkok. Dalam rangka mengembangkan kebijakan luar negeri yang lebih trampil, Tiongkok harus mengembangkan koordinasi antar lembaga, untuk meningkatkan efisiensi dan transpanransi dalam pemerintahan, membangun sistim akunbilitas yang lebih baik, menghukum koruptor, dan meningkatkan kualitas budaya warga, namun hal ini hasilnya tidak bisa instan seperti mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jika analisis diatas dasarnya benar, Tiongkok akan menghadapi tantangan global yang lebih serius di tahun-tahun yang akan datang. Meskipun penting untuk memperkuat diplomasi, pertahanan nasional dan propanganda di luar negeri dan melakukan kegiatan ekonomi di luar negeri, kunci untuk keberhasilan Tiongkok dalam mengatasi tantangan global juga tergantung pada apakah bisa mempercepat laju reformasi domestik dan benar-benar menangani politik internal, ekonomi dan isu-isu sosial. Yang menjadi krusial, publik Tiongkok harus mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan obyektif untuk situasi internal dan eksternal antar hubungan mereka.


*1   BRICS = singkatan dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan, lima negara yang pertumbuhan ekonominya pesat. Akronim ini dicetuskan pertama oelah Goldman Sach pada 2011. Gabungan dari 5 negara ini akan mengalahkan negara-negara terkaya dunia.
      BRICS menyatakan posisinya antara lain akan mencakup berbagai isu global :
     Reformasi Institusi keuangan seperti IMF dan Bank Dunia agar aspirasi negara-negara berkembang lebih ketampung.
     Perlunya diversifikasi sistim moneter internasional, tidak terfokus pada US Dollar saja untuk mata uang internasional.
     Agar PBB memainkan peran lebih penting dalam diplomasi multilateral.
    Peran lebih besar untuk India dan Brazil di PBB, agar bisa menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB
-          http://baike.baidu.com/view/1305255.htm  王缉思


Esai dibawah ini dikutip dari bahasan Wang tentang sikap yang seharusnya diambil Tiongkok dalam menghadapi strategi baru AS yang “Kembali Masuk ke Asia Pasifik”. ( 2012-2013).

“Merasuk ke Barat/Masuk ke arah Barat” ,  Menyeimbangkan Strategi Geopolitik Tiongkok – Wang Jisi  ( 王缉思:西进,中国地缘战略的再平衡 )

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Obama mengusulkan AS untuk “masuk kembali ke Asia” sebagai tema Strategi Keseimbangan. Rusia, India, Uni Eropa dan kekuatan utama global lainnya juga berbondong-bondong menyesuaikan skenario geostrategis mereka. Akibatnya Geopolotik negara besar, babak baru persaingan geo-ekonomi menjadi makin sengit . Ketika AS ‘berpaling pada Timur’, Rusia, Eropa dan India dll juga memprioritaskan untuk “berpaling ke Timur” , Tiongkok yang terletak pada posisi sentra Asia-Pasifik, tidak harus hanya melihat melampaui batas wilayah pesisir, pesaing tradisional dan mitra, juga harus memiliki perencanaan strategi ‘Masuk ke arah Barat”.

Pengembangan Wilayah Barat (Tiongkok) Membutuhkan Pilar Strategis Baru

Pusat ekonomi dan politik Tiongkok kuno gravitasinya selalu ada di pedalaman (daratan tengah), hampir tidak ada sejarah bangsa Tiongkok yang berupaya memperluas batas-batas teritorinya keluar negeri. Jalur Sutra yang mengarah ke barat Eurasia, Timur dan Barat adalah jembatan komunikasi dan kegiatan komersil yang penting. Di zaman modern, bagaimanapun kekuatan Barat dan Jepang telah mendobrak pintu ke Tiongkok secara militer dan ekonomi, terutama melalui laut, karena industri modern terkonsentrasi  di daerah pesisir dan kota-kota besar. Awal reformasi dan politik keterbukaan, AS, Eropa, Jepang dan “4 Macan” Asia Timur adalah target utama dari pertukaran ekonomi luar negeri Tiongkok, di daerah tenggara Tiongkok telah didirikan Zona Ekonomi Khusus di sepanjang pantai dan posisinya menjadi lebih kuat dan dominan. Sedang tingkat pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah barat biasanya selalu tertinggal dan hubungan interaksi dengan luar juga terlambat dan dibawah normal. Sejak tahun 2000 rencana pembangun daerah ‘barat dan tengah’ mulai berubah secara signifikan.

Membangun dan meningkatkan pilar geostrategis dari keseluruhan strategi pengembangan wilayah barat, berikut ini ada berapa lapisan makna. Pertama, perencanaan dan kerjasama dengan banyak negara secara keseluruhan untuk memastikan saluran pasokan sumber daya migas yang melimpah dari wilayah barat dan komoditas mengalir lancar. Bisa dibagi untuk jalur selatan, tengah, utara mempercepat pembangunan “jalur sutra baru” , dari bagian Timur Tiongkok, menyambung ke Euroasia tengah, bagian barat hingga pantai timur laut Altalntic, negara-negara sepanjang pantai Mediterania. Dari Tiongkok barat menyambung ke Samudra Hindia harus diselesaikan jalan raya besar.

Kedua, untuk memperluas hubungan dengan negara-negara di bagian barat (merujuk ke Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, negara-negara Kaspia) menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan dan memberi bantuan ekonomi, pembentukan dana pembangunan kooperasi. Tahun 2011-2012, nilai perdagangan Tiongkok dan Asia Barat meningkat lebih dari 30 kali lipat (sedang pertumbuhan perdagangan luar negeri Tiongkok pada periode yang sama naik tujuh kali), proporsi dari total perdagangan luar negeri naik 9% dari 2%; tujuh tahun terakhir, perdagangan Tiongkok dengan negara-negara Arab, volume perdagangan luar negeri Tiongkok lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan rata-rata 10%, yang menunjukkan kebutuhan ekonomi Tiongkok “masuk ke arah barat” dan potensi besarnya.

Ketiga, berhubung Xinjiang, Tibet dan provinsi lainnya keharmonisannya terancam stabilitas separatisme etnis asing, ekstrimis agama, terorisme dan kekuatann musuh lainnya, kejahatan lintas batas yang serius, keamanan nasional telah menjadi perhatian besar, kebutuhan untuk mengembangkan dan menerapkan strategis perlu mengkombinasikan internal dan eksternal, yang dapat mendukung satu sama lainnya, sesuai dengan kondisi lokal, kebijakan dan pendidikan kebijakan sosial keagamaan, dan membangun keamanan nasional yang kuat, menggalang kerukunan nasional dan menghilangkan penghalang keharmonisan.

Keempat, meningkatkan sumber daya diplomatik ke negara-negara di sebelah barat, studi mendalam tentang kondisi lokal dan situasi etnis dan agama, memperkuat pertukaran sosial dan budaya, membuat keuntungan untuk ekonomi Tiongkok di wilayah tersebut menjadikan keuntungan kekuasaan politik yang sederhana dan lembut, strategi memperluas ruang untuk Tiongkok bermanuver.

Mengapa Diperlukan Strategi Untuk “Merasuk ke Barat”

Negara-negara di sebelah Barat adalah jantung dari Eurasia, tempat kelahiran beberapa peradaban manusia besar, kaya sumber daya alam. Namun, karena berbagai sebab yang mendasari, banyak negara dalam beberapa tahun ke depan ini akan sulit untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran, beberapa negara dalam kawasan ini mengalami pergolakan politik dan etnis yang lintas batas, agama, sektarian, di masa akan datang ini akan menyulitkan ketertiban dunia dan akan berdampak serius terhadap hubungan negara kekuatan besar, demikian juga akan berdampak dengan upaya Tiongkok untuk mempercepat pembanguan ekonomi yang menguntungkan dan mempengaruhi pengembangan politik. Maka Tiongkok tidak boleh acuh, harus mengambil sikap proaktif di dunia yang luas dan banyak perbedaan ini.

Zona ini menjadi daerah yang penting bagi Uni Eropa, Rusia, India, AS dan Tiongkok wilayah persimpangan dan menjadi ruang kompetitif. Berbeda dengan Eropa Barat, Asia Timur dan daerah ini berbeda dengan negara-negara Barat, tidak dapat muncul Aliansi milter pimpinan AS di daerah ini (atau anti aliansi), dan kecendrungan untuk intergrasi ekonomi masih belum muncul. Mekanisme koordinasi kerjasama negara besar dan aturan persaingan belum ditetapkan, dalam artian kekuatan utama dalam lingkup pengaruh pengertian tradisional terus menerus saling bergesekan.

Namun, AS sudah memasang “bidak catur dulu”. Tahun 2011 musim gugur Sekretaris Luar Negeri AS Hilarry Clinton pada beberapa kesempatan mempromoisikan Program “ Jalur Sutra Baru” AS. Dalam skema ini : ladang minyak dan gas dari Turmenistan akan memenuhi kebutuhan energi Pakistan dan India yang terus berkembang, yang akan memberi pendapatan yang signifikan dari transpotasi kepada Afganistan dan Pakistan. Kapas Tajiskistan akan dijadikan kain katun di India, Furnitur Afganistan dan buah-buahan akan muncul di Astana, Mumbai dan bahkan lebih jauh lagi. Singkat kata, program ini bertujuan untuk mendirikan sebuah pusat di Afganistan, yang menghubungkan Asia Tengah dan Selatan, Timur Tengah dan memperluas jaringan ekonomi dan transportasi internasional. Tujuan jangka pendeknya, jelas untuk kepentingan AS, bagaimana pelaksanaan politiknya setelah menarik dari Afgansitan dalam mempertahankan kepentingan mereka sendiri.

Rusia memandang Kaspia dan Asia Tengah sebagai “halaman belakang” negara-negara CIS, mereka akan terus mempertahankan posisi trandisional ini. Daerah Kapia dan Asia Tengah telah menjadi sasaran utama diplomasi energi Uni Eropa. Untuk masalah keamanan dan politik regional, Eropa akan mempertahankan kerjasama jangka panjang, peran militer NATO untuk bermain jika diperlukan. Timur Tengah dan India Tengah akan dianggap untuk mempromisikan diversifikasi impor energi, tapi fokus aranya untuk membangun jaringan minyak dan pasokan gas sekitarnya. Kepentingan ekonomi Jepang dan masalah keamanan di wilayah barat perhatiannya juga terus ditingkatkan.

Dari sini bisa dilihat mempromosikan ekonomi, kegiatan politik dan kepentingan nasional Tiongkok untuk masuk ke arah Barat” (Tiongkok wilayah barat) dalam perekonomian, perpolitikan memiliki peranan dan makna strategis yang penting. Pertama, “Merasuk ke Barat” untuk penyeimbang hubungan Sino-AS, mendorong strategis Sino-AS untuk saling percaya. Yang berhubungan dengan Dewan Keamanan Nasional, Depertemen Luar Negeri, Departemen Pertahan untuk tahun-tahun ke depan, termasuk hubungan dengan Asia Timur, hubungan antar pejabat berwenang, terutama pakar untuk Asia Timur. Strategis Obama yang “fokus kearah Timur”, juga berfokus pada Asia Timur. AS sengaja atau tidak sengajanakan “memposisikan” Tiongkok sebagai negara-negara Asia Timur, tetapi mudah bagi orang Tiongkok untuk membatasi visi strategis mereka. Persaingan Sino-AS di Asia Timur telah semakin menunjukkan semacam “zero-sum pattern”. Tapi jika “Merasuk ke Barat”, potensi Sino-AS dalam investasi, energi, kontra-terorisme, non-prolifirasi, menjaga stabilitas regional perlu diperbesar, selain itu resiko konfrontasi militer hampir tidak ada. Untuk menjaga stabiltas antara Afganistan dan Pakistan, AS membutuhkan dukungan dan bantuan dari Tiongkok.

Selain itu, kepentingan ekonomi Tiongkok di negara-negara sebelah barat makin hari makin berkembang, perlu untuk menunjukkan negara dalam partisipasi dalam penyelesaian multilateral, yang dapat peluang untuk meningkatkan status baik internasional. Jika dibandingkan dengan Asia Timur, Tiongkok dan (di luar India) negara-negara sebelah barat hubungan cukup baik, dan unsur untuk terjadi konfrontasi dan konflik sangat sedikit, persaingan dan kerjasama geo-ekonomi, geopolitik dalam posisi yang menguntungkan. Menjalin bersama dengan negara-negara yang bersangkutan membentuk lingkungan keamanan untuk pengembangan wilayah, pengembangan aturan main yang adil dan kondusif untuk kepentingan jangka panjang Tiongkok, dan membangun citra negara besar yang bertanggung jawab. Memperkuat dan memperluas fungsi Organisasi Kerjasama Shanghai*1 , dengan kekuatan yang kekuatan dan negara yang bersangkutan di regional ini dan membangun renana perdamaian dengan bertitik tolak dari “Jalur Sutra Baru” untuk membangun mekanisme keamanan multilateral dan resolusi konflik regional, dalam hal ini Tiongkok harus bisa memegangnya.

“Merasuk Ke Barat”  harus Malakukan Koordinasi Strategis

“Merasuk Ke Barat” memang memiliki banyak kesempatan, tapi juga menaruh banyak resiko. Resiko pertama, Negara-negara sebelah Barat ini bukan suatu daerah yang cerah dan murni. Banyak negara ini yang masih tidak stabil dalam politik, relatif miskin, konflik etnis sektarian yang fanatik. Sekali kita masuk dan terlibat didalamnya akan sulit untuk menarik keluar kembali. Tiongkok tidak hanya harus berani “berintervensi secara kreatif”, tapi harus juga memiliki rencana dan sarana menejemen krisis.

Resiko kedua, hubungan yang rumit antara negara-negara disebelah barat , di regional Timur Tengah ada kekuatan Iran, Arab Saudi, Turki, Mesir, Israel dll yang sedang bergulat satu sama lain, persilihan keras antara India dan Pakistan di Asia Selatan. Sikap diplomatik Tiongkok pada setiap isu tertentu, akan dapat menyinggung beberapa negara, maka diperlukan untuk bisa mempertahankan keseimbangan.

Resiko ketiga, ‘Merasuknya’ Tiongkok ke Barat, tidak mungkin tidak menyebabkan keraguan dan kecurigaan kekuatan besar lainnya. Mereka pasti akan bekerjasama untuk coba bersama-sama membendung Tiongkok, harus diusahakan semaksimal mungkin tidak memunculkan muka hegemoni, ingin memperebutkan kekuasaan, persaingan yang tidak menguntungkan mereka, harus dihindari sikap seperti AS “yang melakukan terobosan”, semua harus dengan isu pola normal dan zero kompentisi, non politiking ekonomi.

Resiko ke-empat, mudah sekali dituduh sebagai “perampok sumber daya alam”, “neo-kolonialisme”. Perlu sekali memperhatikan lokasi investasi dan perlindungan lingkungan, mata pencaharian dan lapangan kerja. Harus berusaha untuk meningkatkan peraturan konsuler, harus peduli dan memberi perlindungan serta pendidikan manajemen kepada komunitas Tionghoa setempat.

Dibanding dengan AS, Eropa, Asia Timur, Rusia dan negara lainya di regional ini, pemahaman Tiongkok terhadap negara-negara ini masih dangkal. Penguasaan bahasa Arab, Persia, Turki, Khazaktan, Hindi, Urdu, Bengali, Shinhale dan bahsa lainnya masih sangat kurang, perlu dikembangankan think tank, penelitian dengan bekerjasama dengan perguruan dalam negeri dan kerjasama dengan engara-negara sebelah barat ini. Perlu diatatur untuk lebih banyak seminar bilateral atau multilateral internasional, thin tank semi-resmi, dan lembaga akademis, masyarakat sipil, dan mempromosikan studi tentang negara-negara disebelah barat ini, untuk melatih personil yang mengerti negara-negara yang bersangkutan juga mengerti Tiongkok. Perlu mengembangkan perencanaaan jangka panjang yang didukung dengan ddana yang memadai untuk mengintergrasikan urusan luar negeri, ekonomi, budaya, pendidikan dan sumber daya akademik berbagai sektor domestik, dan meningkatkan sinergi “Merasuk Ke Barat”.

Menurut Wang, artikel ini tidak mengajurkan ‘Merasuk Ke Barat” untuk dijadikan salah satu strategi luar negeri negara, hanya ditekankan bahwa dalam situasi ekonomi dan geopolitik dunia sektor ini selalu berubah dan terus terjadi pembaharuan, jadi perlu memiliki sesuatu pemikiran yang baru, yang secara global, tentang hak atas daratan, lautan yang saling kait mengait dalam “keseimbangan” geostrategis.  

*1   Organisasi Kerjasama Shanghai = Dibentuk di Shanghai Tiongkok, berkantor pusat di Sahnghai. Mulanya dibamai “ Shanghai Five”  sesuai dengan anggota pendahulu terdiri dari Tiongkok, Rusia, Khazatan, Kyrgyzstan, Tajikistan, untuk memperkuat kepercayaan dan proses pelucutan senjata untuk daerah perbatasan 5 negara. Pada 1996 & 1997, lima kepala negara ini telah menanda tangani persetujuan di Shanghai dan Moskow “Perjanjian Memperkuat Kepercayaan Militer di Daerah Perbatasan” dan “Perjanjian Saling Mengurangi Pasukan Militer di Perbatasan”. Sejak tahun 2000 Ukrainai mulai berpartisipasi, 15 Juni 2001, Tiongkok, Rusia, Khazatan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, enam negara bertemu di Shanghai Mengeluarkan “Deklarasi Pembentukan Organisasi Kerjasama Shanghai” berdasarkan mekanisme “Shanghai Five”
王缉思:西进,中国地缘战略的再平衡


Esai Wang tentang “ Merasuk Ke Barat” (王缉思:西进,中国地缘战略的再平衡) diatas dan Strategi AS untuk “Kembali Ke Asia Pasifik”, dan strategis menyeimbangan Rusia, India dan negara-negara lainnya di Eropa. Yang menganjurkan Tiongkok harus berbalik arah untuk memperhatian pengembangan hubungan yang erat ke Asia Barat, Timur Tengah dan daerah lainnya di region ini. Dengan mendorong pengembangan ekonomi, pengarahan politik untuk kepentingan “Merasuk ke Barat”.  Telah menjadi bahan diskusi hangat di AS untuk di-di-diskusikan.

Hal ini terjadi dikarenakan Wang Jishi tidak saja adalah seorang Dekan dari Beijing Institut Hubungan Internasional, tapi melihat posisi Wang yang sebagai pelatih kader PKT dari Institute Partai Sentral International for Strategic Studies, kebetulan bersamaan dengan moment dimana AS dan NATO sedang membahas tentang penarikan keterlibatannya di Afganistan pada 2014 yang jawalnya sudah konsisten. Sehingga dengan sendiri timbul pertanyaan : Apakah Tiongkok ingin mengisi kekosongan yang ditinggalkan AS dan sekutu-sekutunya di wilayah pusat Eurasia, dan menjadi kekuatan dominan baru ?

Para pakar melihat dalam beberapa tahun terakhir ini, tingkat aktivitas Tiongkok di wilayah tersebut makin jelas. Dalam 7 tahun terakhir data menunjukkan, perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara Arab pertumbuhan per tahun rata-rata sekitar 30%, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan rata-rata volume perdagangan luar negeri Tiongkok yang 10%. Demikian juga perdagangn dengan Asia Selatan dan Asia Barat juga tumbuh pesat dalam dekade terakhir dengan kelipatan 30 kali, jauh dari rata-rata pertumbuhan perdagangan luar negeri Tiongkok.

Dalam hal investasi langsung  perusahaan Tiongkok ke luar negeri yang ditandatangani dengan negara-negara disebelah Barat ini, sering memiliki makna strategis kontrak kearah “Merasuk ke Barat” misalnya tentang pembuatan bir yang cukup besar dan kuat. Pada 2007, group perusahaan metalurgi Tiongkok — China metallurgical Group Central Enterprises “中国央企中冶集团”(Perusahaan Pusat Metallurgi Tiongkok) telah memenangkan investasi $ 30 Milyar untuk Pertambangan Tembaga di Aynak, Afganistan. Selanjutnya di “Central Asia ---- Pertochina (中石油)” menyelesaikan pipa minyak dan gas  di Afganistan, dan kemudian menjadi perusahaan asing pertama yang diizinkan menyedot minyak. Awal tahun ini Tiongkok mengambil alih operasi dan manjemen pelabuhan Gwadar, Pakistan, pakar menganggap ini sebagai langkah penting untuk memperluas kekuasaanya di Teluk Persia.

Hal tersebut diatas menyebabkan pakar dari Brooking Institution menafsirkan “Merasuk Ke Barat” merupakan impilementasi taktik perang Mao “Musuh maju kita mundur, musuh mundur kita kejar” .

Namun sebagian pakar berpendapat bahwa penafsiran ini mengabaikan esai Wang yang berargumen bahwa persaingan Sino-AS di kawasan Asia Timur yang “zero-sum Pattern” dan hampir tidak ber-resiko adanya konfrontasi militer di bagian barat ini bagi investasi dua superpower ini, dalam bidang energi, kontra-terorisme, menjaga stabilitas regional, potensi kerjasama lebih besar di daerah lainnya. Daripada wilayah “barat” ini dilihat sebagai satu pergulatan persaingan Sino-AS, lebih baik dilihat sebagai zero-sum game dalam menjangga untuk keuntungan Asia Timur.

Menurut pandangan Wang, Tiongkok tidak seharusnya menyebut dirinya “Negara Asia Timur” . Tiongkok atau Zhongguo (中国) mempunyai makna arti Middle Kingdom, yang berarti negara tengah. Yang juga mempunyai makna berposisi menguntungkan untuk pengembangan ke segala arah.

3 Desember 2003 seorang wartawati The New York Times edisi bahasa Tionghoa Bao Peipei(包蓓蓓) mewawancari Wang Jishi saat dia berada di AS, dengan petikannya sebagai berikut : Tanya Bao (TB) , Jawab Wang (JW)

TB : Usulan Anda tentang perencanaan startegis “Merasuk ke Barat” dari kontensnya terlihat konsisten dengan perkembangan negara (Tiongkok) 20 tahun lalu  yang terus bertahap membuka pintu ke negara sebelah Barat, tetapi Anda memberi istilah baru. Apakah ini ada kaitannya dengan kebijakan strategi Obama “Kembali ke Asia” dan rencana penarikan dari Afganistan ?

JW :  “Merasuk ke Barat” bukanlah masalah strategis untuk jangka pendek, bukan juga “musuh mundur kita maju”. Yang terpenting dan utama bukan untuk melawan AS. “Merasuk ke Barat”  bertujuan Tiongkok untuk status Tiongkok. (yang kedua “Tiongkok” yang bermakna negara sentra/middle kingdom). “Merasuk ke Barat” bukanlah strategi, tetapi hanya pemikiran strategi.

           Dalam artikel saya yang dimuat di ‘Global Times”, yang tidak saya dibicarakan tentang pembangunan Tiongkok di wilayah Barat dengan skala besar. Secara geografis Tiongkok sebelah timur rendah dan makin ke barat meninggi, tapi secara ekonomis wilayah barat rendah dan wilayah timur tinggi, maka bagi Tiongkok perlu untuk melakukan keseimbangan. Pada Tiongkok kuno, ibukota di Xian, Luoyang, Kaifeng, semua terletak di ddaerah-daerah ini---- namun Yan (燕国) dan dinasti Ming dan Qing pernah juga di Beijing, tapi sejak dahulu kala ibukota tidak pernah terkonsentrasi di pesisir, selalu dalam daratan. “Merasuk ke Barat” yang terutama pertimbangannya adalah menyeimbangkan dalam negeri Tiongkok.

           Pembangunan ke arah Barat adalah wajar untuk membuka sebelah Barat Tiongkok. Misalnya, Otonomi Ningxia Hui (宁夏回族自治区 ) yang mayoritas muslim dapat memproduksi komoditas yang disukai kaum muslim, jika diekspor ke Barat alangkah baiknya? Hubungan ekonomi dan perdagangan Xinjiang dengan Asia Tengah sangat dekat, sedang hubungan perdagangan dengan Korea dan Jepang cukup jauh. Tibet bisa mengadakan hubungan perdagangan dengan Nepal, pengembangan ekonomi Yunan dikembangkan ke Myanmar, prospek ekonomi Tiongkok saat ini kemungkinan akan segera berubah baik.

TB : Oleh karena itu “Merasuk ke Barat” tujuan utama adalah untuk mendorong menyeimbangkan ekonomi dalam negeri Tiongkok ?   

JW :  Benar. Pertama untuk menyeimbangkann dalam negeri Tiongkok, keseimbangan ini akan berpengaruh terhadap eksternal. Tiongkok menghadapi sejumlah tantangan di Barat: ekstrimis agama, terorisme, separatisme etnis, yang sering disebutkan tiga kekuatan jahat. Jika Afganistan, Pakistan bersamaan kacau, kekuatan ini dapat menyebar ke Tiongkok. Maka kerjasama Sino-AS didaerah ini meluangkan ruangan.
          
           Membangun jalan bebas hambatan (tol) dari Lianyungang (连云港) ke semua pelabuhan laut di sebelah timur Tiongkok, agar semuanya tersambung. Beberapa negara mungkin memiliki masalah, tetapi cepat atau lambat akan teratasi dan tertembus. Kini telah ada beberapa jalur yang dapat dilalui, dari barat daya mulai dari Sichuan, Yunanan, dan Myanmar terus ke pelabuhan di Samudra Hindia; atau dari Xianjiang melalui Asia Tengah dan Turki ke Mediterania; dan ke Amsterdam juga bisa melalui daerah Kaspia. Jembatan Eurasia bisa menuju beberapa tujuan, ini semua akan menjadi konstruksi dasar, yang sangat berarti bagi ekonomi Tiongkok. Selain itu juga membantu perkembangan negara-negara berkembang yang dilalui sepanjang jalur ini. “bagi si kaya membangunkan jalan dulu” , demikian juga untuk jalur pipa minyak dan gas. Clinton telah menggalang di Asia Tengah, Asia Selatan untuk membangun “Jalur Sutra Baru”, maka Tiongkok juga harus mempertimbangan jalur Sutra Baru nya sendiri, dengan menggandeng beberapa negara untuk bekerjasama.   

           Ini adalah visi strategis jangka panjang, visi geo-ekonomi. Dahulu Perang Candu pintu Tiongkok sebelah timur yang dibuka lebar-lebar, bukan dari barat, sehingga kota-kota yang lebih maju terkonsentrasi di wilayah pesisir.

           Ketika saya mulai belajar politik internasional, saya sangat kagum dengan AS. AS adalah negara yang berada di “dua Samudra”, sedang Tiongkok hanya berada di “satu samudra”, tapi sekarang dengan alat transportasi yang berkembang baik, kelemahan geo-politik dapat diubah menjadi keuntungan geo-politik. Pembangunan kita kearah laut timur sangat penting, tapi kita berada di satu sisi laut dan sisi lainnya daratan, mengapa tidak kita manfaatkan? Negara-negara Barat memang kenyataannya kuat, mereka menjuluki Tiongkok sebagai “Timut Jauh”, dan kita (Tiongkok) mengaku sebagai negara Timur, tapi sekarang kita sudah mengalami perubahan besar Status Geopolitik-nya, maka kita boleh membayangkan kembali sebagai Tiongkok (中国) --- Negara Tengah (“Middle Kongdom/Middle Sate”)*1

TB :    Tapi kini di dalam negeri AS banyak mengdiskusikan tentang  strategis “Kemabli ke Asia Pasifik”, selain itu kita masih menggunakan istilah negara-negara Timur, dengan demikian itu dapat diartikan bahwa AS sedang menuju wilayah Tiongkok ?

JW :   Pergerseran strategis AS terhadap kawasan Asia pasifik, adalah hal yang sangat alami, Tiongkok perlu mempertimbangkan dengan respon positif, tetapi tidak perlu harus merespon dengan keras. Jika AS menaruh  lebih banyak perhatian pada Asia Timur, dan kita hanya berkonsentrasi pada pelayaran mereka ke Asia Pasifik maka kita akan kejebak.

   Banyak akademisi dan ahli strategis AS sengaja atau tidak sengaja, akan selalu melihat Tiongkok bagian dari Asia Timur.  Politik, Ekonomi, Budaya , Ras, antara AS dan Eropa itu dekat, dan kita Tiongkok menyebut mereka itu Barat. Padahal AS berada disebelah timur Tiongkok, dan Tiongkok berada ditengah-tengah AS dan Eropa.

   Dari kebijakan, perspektif strategis, AS telah mempertimbangkan Jepang, Korea, Asia Tenggara bersama-sama menjadi satu, sedang Tiongkok dalam alam pikirannya didefinisikan sebagai negara Asia Timur, hal ini tidak terlepas dari pengalaman sejarahnya. AS datang ke Asia Timur perama kali invasi ke Jepang, kemudian mengajukan “kebijakan pintu terbuka”. Selanjutnya pernah melakukan tiga kali perang, Perang Pasifik melawan Jepang, Perang Korea, Perang Vietnam dengan ukuran dan biaya jauh lebih besar dari Perang Irak. Orang Amerika begitu berpikir tentang Tiongkok, akan teringat akan tiga perang yang tragis tersebut, sehingga tidak mungkin akan melepaskan keberadaan dari Strategis Asia Timur. Karena kita telah banyak berinteraksi dengan orang Amerika, ide-ide mereka bisa membuat kita membatasi pikiran strategis.   Lee Kuan Yew pernah bertutur : Tiongkok tentu akan menghegomoni di Asia Timur, bagaimana mereka tidak akan menyingkirkan AS? Orang Amerika berpikir mereka adalah hegemon Asia pasifik, bagaimana bisa mengakomodir adanya dua kekuatan yang dominan? Pemikiran strategis “zero-sum pattern” masih belum sirna, maka hubungan Sino-AS tidak akan mungkin berkembangan menjadi hubungan baru dua kekuatan (negara) besar.

      Jika anda memperbesar visi ini, melihat Tiongkok yang sedang memperkembangkan  ke barat Daratan Asia “negara tengah”, kepentingan dan pengaruhnya tidak hanya ke berkembang ke timur, tapi mempercepat berkembang ke Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan bahkan ke Amerika Latin, ber-transisi dari kekakutan regional menjadi partner global untuk semua negara-negara dunia, kemudian membangun konsep hubungan negara besar yang lain dan baru. Tiongkok tidak mau menjadi dominan di Asia Timur, bahkan tidak perlu menjadi hegemon di Asia Pasifik. Jika Anda berbicara tentang teguh hati atau Ambisi (dalam bahasa Mandarin dibedakan雄心=teguh hati atau 野心=ambisi dalam bahasa Inggris hanya ada satu istilah Ambition), teguh hati Tiongkok adalah ingin berbekerja di seluruh dunia ----dan berperan penting di dunia. Berperan penting di dunia tapi tidak seperti AS yang ingin menjadi Hegemon.

TB :   Karena itu mengapa Presiden Xi Jinping setelah dikukuhkan sebagai Presiden RRT lawatan ke Luar Negeri pertama tujuannya ke Rusia dan Afrika.

JW :  Menurut pendapat pribadi saya kunjungan ini tidak sengaja dirancang untuk melawan AS dan Jepang. Tiongkok tidak mempunyai gagasan membentuk aliansi anti-AS, tapi untuk meningkatkan ruang berkembang lebih besar kegiatan politik, ekonomi, mengkonsolidasikan hubungan kemitraan yang telah ada dan meningkatkan hubungan  teman-teman baru. Tiongkok tidak “menerobos” kepungan AS, dan AS tidak akan mampu mengepung Tiongkok.Rusia selalu sangat penting, seperti juga Afrika Selatan, KTT BRICS juga sudah ditetapkan. KTT BRICS tidak mungkin dibuka dan diadakan di AS atau Jepang?

      Asia Timur sangat penting bagi Tiongkok. Tiongkok adalah inti dari Asia Timur, tetapi tidak semua bagian Tiongkok termasuk dalam Asia Timur, seperti Xinjiang dan Tibet dalam budaya lebih dekat ke Asia Tengah, Timur Tengah, Asia Selatan, dan tidak berada diluar Tiongkok yang Asia Timur. Tiongkok bagian barat secara geografis lebih dekat ke tengah benua Eurasia.
         
   Tadi baru saja membicarakan “Timut & Barat”, salah satu konsep geostrategis yang lain adalah tentang “Utara dan Selatan”. Dari sudut pandang ekonomi. Tiongkok tampaknya menjadi negara Selatan, menurut negara-negara Selatan Kelompok 77, negara berkembang. Padahal, sebagian wilayah besar di utara , pada musim dingin sangat dingin, perbedaan dengan negara-negara Selatan sangat berbeda. Tiongkok tidak ingin selamanya menjadi negara berkembang, tujuannya adalah masuk dalam jajaran negara-negara maju yaitu negara-negara Utara. Sekarang tingkat ekonomi Tiongkok telah berkembang dilevel “diatas” , output ekonomi berada dilevel kedua di dunia. Maka dapat dikatakan sudah menjadi negara maju diantara negara berkembang, jadi bisa menjadi perantara dan jembatan untuk menjadi Negara Tengah, dengan arti lain sebagai Middle State (中间国家=Negara Perantara/Diantara).

TB : Tapi kenyataannya topik berita Internasional Tiongkok saat ini relatif terkonsentrasi di Asia Timur, seperti Kepulauan Diaoyu dan Semenanjung Korea ?

JW :  Saya senang berkeliling, sebelum ke Jepang, Korea, Asia Tenggara dan banyak tempat lagi, dan menempatkan visi saya pada tempat itu. Setelah saya melihat ke Barat, tebukalah mata saya, beberapa aspek menggoda pandangan dunia saya. Anda dapat mengatakan bahwa Asia adalah Tiongkok ditambah para tetangga, tapi tidak bisa mengatakan Asia itu adalah Jepang dan para tentangganya (ia tertawa). Isu-isu panas berita internasional dalam beberapa dekade terakhir telah berubah berkali-kali.

TB :   Oleh karena itu  “Merasuk ke Barat” merupakan langkah penting dalam strategi diplomatik.

JW : Betul. Jika anda hanya mengatakan “Masuk ke Barat” orang lain akan menganggap sebagai visi jangka pendek, tapi sebenarnya saya sudah berpikir jauh lebih dari ini. Ini adalah strategi diplomatik Tiongkok dalam dekade mendatang dan untuk meletakkan dasar dari status global. Tiongkok kini bukan kekuatan dominan (dominant power), tapi satu negara yang kepentingan dan pengaruhnya terhadap perkembangan dunia sangat pesat. Hal ini sesuai untuk melayani tren globaliasi, dan ini merupakan dinamika domestik Tiongkok, dan kesempatannya sangat besar. Namun tantangan dan resikonya juga makin membesar. 

TB :   Kepentingan ekonomi Tiongkok pasti akan membawa output dari manfaat non-ekonomi terhadap arus global. Misalnya, Arab Saudi saat ini pemasok terbesar minyak mentah ke Tiongkok, produksi minyak terutama dikirim melalui Selat Hormuz, sekarang berada dalam pengawalan militer AS. Jadi untuk kepentingan minyak Tiongkok di masa depan di wilayah ini makin lama akan makin besar, AS tidak ingin  melindungi terus kepentingan Tiongkok, apakah Tiongkok kelak akan melindungi kepentingan ekonominya sendiri ?

JW : Ada kecendrungan kesitu, bahwa Tiongkok  perlu mempertimbangkan perlindungan atas kepentingan mereka dalam jangkauan yang lebih luas. Tapi dikarenakan suatu kebutuhan, dan ini mendorong Tiongkok dan berbagai negara dikawasan ini untuk mengadakan kerjasama, termasuk kekuatan maritim AS dalam kerjasama tersebut. Libih jauh kita melihat, Sino-AS di Samudra Hindia, Afrika, Amrika Latin bukanlah zero-sum. Sangat realistis mengatakan bahwa Tiongkok tidak bisa dengan cepat membangun sepuluh kapal induk, untuk berkeliling dunia. Tidak hanya sumber daya keuangan yang tidak mampu, hambatan politik juga banyak. Perlindungan keselamatan maritim, jalur pelayaran, adalah tanggung jawab bersama dari negara-negara dunia. Sekarang bahkan AS yang selama ini sebagai yang menguasai lautan, kini juga merasakan kewalahan, perlu ada kekuatan lain untuk membantunya, termasuk Tiongkok untuk ikut berperan serta mengemban tanggung jawab.

TB : Sehubungan dengan perekonomian Tiongkok di dunia tumbuh makin lama makin besar, tidak ada cara lain untuk mempertahankan prinsip diplomatik “saling tidak campur tangan urusan dalam negeri” . Saya masih ingat suatu ketika dalam pemilihan presiden di Zambia, salah satu kandidat berjanji jika terpilih akan memperbaiki hubungannya dengan Taiwan. Pada saat itu pihak Tiongkok mengadakan intervensi.

JW :  Saya kira peran Tiongkok masih sebagai negara penengah. AS selalu berpikir berbuat sesuatu tentang perubahan rezim di negara lain. misalnya di Syria – rezim Assad, rezim Iran, tapi telah membuat berantakan setelah rezim Irak berganti sekarang. AS kini sedang memikirkan kembali tentang pelajaran ini. Intervensi AS dan Eropa memiliki keterbatasan. Terhadap terjadinya kerusuhan sipil di suatu negara, Barat selalu akan mempertimbangkan intervensi militer, sanksi ekonomi. Beberapa negara lain banyak yang tidak berkepentingan di tempat itu, sebagian ada banyak berkepentingan tapi tidak mengadakan intervensi yang berarti. Tiongkok juga jika berkepentingan maka mulai mengambil intervensi pada titik tertentu, tapi dalam artian sebagai negara penengah. Prinsip non-intervensi untuk urusan dalam negeri dari politik luar negeri Tiongkok, tapi dengan catatan kepentingan, hal itu tidak mungkin total berpangku tangan. Tiongkok akan berpartisipasi dalam pemerintahan global, bersamaan untuk membantu negara-negara dalam pemerintahan lokal, dalam melindungi kepentingan mereka di negara dan wilayahnya. Adapun cara khusus dan bagaimana melakukannya, Tiongkok masih meraba-raba dalam prakteknya.

TB : Maka Tiongkok  di masa depan perlu satu sistim diplomatik yang besar, untuk membuka mata lebih lebar dari Asia Timur, menjadi pemerintahan global.

JW : Timur, Barat, Selatan, Utara (semua penjuru angin), kita semua saling terkait kepentingan. Ide G2 relatif sempit, pada dasarnya terbatas pada diskusi antara Tiongkok dan AS. Yang jelas, negara-negara lain juga memiliki kekuasaan dan pengaruh mereka sendiri. Terus terang pembangunan  masa depan kekuasaan Tiongkok,  harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan negara-negara lain, dampak dari hubungan antara mereka. AS adalah imperium global, dapat mengatur keseimbangan hubungan AS-Jepang dan Sino-AS, dan juga dapat mengatur keseimbangan hubungan Jepang dan Korsel. Tiongkok begitu besar, tidak bisa hanya melihat orang lain bermain.


TB : Sekarang sedang terjadi perlambatan ekonomi global, target pertumbuhan GDB Tiongkok berkurang. Porsinya besar, perekonomian tidak akan terus tumbuh dengan cepat, dalam situasi demikian kiranya bisa bagaimana mempengaruhi kebijakan luar negeri Tiongkok ?

JW :  Negara-negara lain juga ekonomi tidak begitu ada ekonomi boom, GDB Tiongkok dengan sendiri juga ikut menurun. Tiongkok telah banyak menarik investasi asing, dan sekarang orang lain dan juga tidak cukup, jelas akan kesulitan untuk menarik berinvestasi asing. Investasi asing Tiongkok keluar harus direncanakan dengan sangat berhati-hati, kepada siapa harus melakukan bisnis, kemana harus mengivestasikan dananya agar menghasil keuntungan, harus benar-benar direnacanakan dengan baik, tidak bisa seperti dulu lagi. Jangan begitu ada kecelakaan, mengalami kerugian baru mulai diperhatikan. Perlu ditingkatkan kesadaran, diadakan penelitian risk aversion (resiko rugi).

      Selain itu, Tiongkok harus memiliki momentum dan kesadaran dan kejasama dengan negara-negara lain serta membentuk strategi. Kini investasi Tiongkok ke luar negeri pada umumnya memiliki dasar. Harus membiarkan mereka untuk berbagi resiko dengan negara setempat.  Tentu saja, kerjasama juga perlu menanggung resiko pihak lain.

     Perusahaan Tiongkok setalah kelak menjadi besar di luar negeri, perlu membangun usaha hulu, seperti perusahaan finansial. Jangan jika da yang menawarkan memnbangun rumah, jalan, Anda terus terima, dan setelah selesai terus ditinggalkan dan melakukan di tempat lain lagi. Perusahaan Tionngkok dan Strategi Tiongkok harus belajar naik ke hulu, yang pada akhirnya bisa mencapai ke puncak menjadi yang top, berada di puncak bukit-bukit kecil sekalipun.

(Bao Peipei alumi pascasarjana Universitas Columbia bagian Jurnalisme dan International Relation ).


Referensi & Sumber :
*1  Tiongkok (中国) --- Negara Tengah (“Middle Kongdom/Middle Sate”) secara harfia = Tengah/Pusat ; = Negara.
王缉思:西进,中国地缘战略的再平衡
王缉思:西进,是还中国以中国的地


Penutup

Pemimpin RRT seperti mantan Presiden Wen Jiabao sangat menyadari bahwa keberhasilan yang bekelanjutan pembangunan ekonomi Tiongkok sangat tergantung pada reformasi hukum dan politik yang berkelanjutan pula. Dengan meningkatnya permintaan komsumsi domestik rakyat Tiongkok mempercayakan pemerintah daerah dalam memberi pelayanan kesejahteraan diharapkan dapat disampaikan secara effisien. Penelitian yang inovatif dan rancang bangun membutuhkan kebebasan yang lebih besar,  demikian juga perlindungan hak milik intelektual. Supremasi hukum dan akunbilitas membutuhan check & balance baik didalam dan terhadap partai (PKT). Mengatasi kepentingan ekonomi negara membutuhkan partai untuk menghadapi tantangan dalam segi keuangan dan hak istimewa. Jadi kepemimpinan baru harus mengambil alih pada saat adanya prestasi dan dan adanya rongrongan yang dapat menggerogoti rasa ketidak nyamanan atas keamanan dalam negerinya.

Dari esai diatas dapat dilihat keberhasilan Tiongkok membangun ekonominya berkat keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam rangka modernisasi dan globalisasi dengan segala konskuensinya.

Salah satu warisan dari keberhasilan rezim Hu dan Wen adalah Weibo –microblog, yang pada tahun 2002 dapat dikatakan hampir tidak ada, sekarang sudah digunakan hampir 400 juta orang di Tiongkok dengan bahasa yang homogen, akibatnya negara partai tersebut tidak bisa lagi mencegah orang mengekspresikan diri. Ratusan juta pengguna internet dan media sosial seluruh Tiongkok telah menciptakan suatu “ruang gema” (echo chamber), ini menciptakan suatu pasar yang membludak dari ide-ide yang muncul dari bawah permukaan yang berupa kata-kata yang masih murni dan tanpa “dimasak”. Weibo telah membuka ruang baru bagi orang asing untuk berinteraksi lebih langsung dengan Tiongkok, sehinggsa menjadi alat baru diplomasi juga.

LSM kini menjamur di Tiongkok, khususnya didaerah abu-abu yang biasanya tidak tersentuh hukum, tetapi kini diberi toleransi kepada masyarakat sipilnya. Bahkan terkesan pemerintah pusat memerlukan wiraswastawan sosial ini untuk mengekspos terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah daerah. Seperti apa yang telah dikemukakan oleh Xiao Bing dalam esainya dalam hal tersebut dimuka. Prioritas ini juga berhubungan dengan kebutuhan untuk mendorong kekuatan reformasi.

Pada 2002 Tiongkok telah berhasil menghimpun $ 4,5 trilyun untuk cadangan devisanya (termasuk modal swasta) dan ini ber-resiko kehilangan sebagian darinya. Yu Yongding menyebutkan ini sebuah “krisis aset”. Saling ketergantungan perdagangan dan hubungan lintas modal merupakan jaminan terbaik Tiongkok. Ini menyebabkan perubahan mendasar yang akan meningkatkan penanam modal asing dalam pasar modal diluar pabrikan dan perdagangan komersil serta menginternasionalkan perusahaan Tiongkok.

Tiongkok tampaknya akan tidak lagi menjadi penghasil barang-barang murah. Tahap berikutnya Tiongkok akan  mengembangkan pasarnya ke negara maju seperti Eropa, yang penting bagi Tiongkok bergerak untuk meningkatkan mata rantai nilai tambahnya. Investasi dalam teknologi tinggi dan hijau, dan membeli perusahaan yang sudah mampan dan sudah memiliki nama beken untuk menyerap know-how dan mata rantai pemasokan. Dengan terjadinya krisis di Eropa menjadi suatu kesempatan bagi Tiongkok untuk melakukan investasi langsung di Uni Eropa dan meng-akuisisi perusahaan-perusahaan Eropa. Diprediksi investasi Tiongkok keluar Tiongkok akan mencapai $ 1 trilyun pada tahun 2020, yang sebagian besar diarahkan pada Uni Eropa dan AS.*1

Pengembangan investasi ini merupakan konskuensi alami dengan perkembangan ekonomi Tiongkok yang akan menjadi terbesar kedua di dunia, dan akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan dan lapangan kerja di negara yang mendapat investasi tersebut. Lebih-lebih peningkatan investasi Tiongkok saat ini di Eropa dan AS yang sedang mengalami krisis dimana mereka sangat memerlukan aliran modal masuk. Namun keterbukaan Uni Eropa dan AS juga sangat diperlukan dalam konteks tersebut.  

Seperti diketahui strategi kebijakan luar negeri Deng adalah menunda pilihan yang sulit. Beliau pernah berujar tentang isu-isu maritim dengan Jepang kala itu bahwa lebih baik ‘mengesampingkan dulu masalah tersebut”, beliau berharap “generasi berikutnya akan memiliki lebih banyak kebijaksanaan”. Selama 30 tahun dengan pertumbuhan ekonomi dan selama 20 tahun pertumbuhan dengan dua digit untuk anggaran militer, termasuk kapal perikanan, jalur pelayaran, sumber daya energi dan pertahanan, maka ke depan akan sulit untuk menghindari adanya masalah teritorial. 

Seperti apa yang telah dikatakan oleh Wang Yizhou dimuka, “jika Tiongkok akan mempertahankan citra dan peran sebagai kekuatan utama dunia, harus ikut memenuhi tanggung jawab internasional”. Bulan madu Tiongkok dalam hubungan internasional sudah berakhir dan kini menghadapi beban sebagai satu kekuatan besar. Tiongkok diharuskan meningkatkan kehadirannya di negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alamnya, dimana banyak tenaga kerja Tiongkok yang bekerja di negara tersebut, hal itu akan semakin adanya dan timbul urusan dengan penculikan dan evakuasi. Sehingga kebijakan luar negerinya akan sangat ditentukan oleh strategi besar tersebut.

Dengan adanya makin banyak warga Tiongkok yang beresiko ketika terjadinya konflik sipil yang tidak terkontrol di negara-neraga berkembang yang bekerjasama dengan Tiongkok, maka perlu adanya kerjasama global bagi Tiongkok agar dapat memenangkan dukungan kuat untuk intervensi multilateral jika memang itu diperlukan. Misalnya seperti yang telah terjadi di Lybia dapat terlihat dimana Tiongkok benar-benar “memangku kepentingan yang bertanggung jawab” dengan melakukan operasi penyelematan besar-besaran, hal ini mengungkapkan bagaimana Tiongkok telah tanpa sadar meluncurkan versinya sendiri dalam melakukan doktrin pertanggung jawaban dan melindungi atas warganya yang bekerja di luar negeri.

Kini tampaknya Uni Eropa lebih mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan Tiongkok tidak hanya atas dasar prinsip besar yang abtrak sebagai pemerintahan yang baik, tapi lebih ke arah kerjasama yang konvergensi untuk kepentingan Tiongkok dan Barat. Bagi Eropa masalah Tiongkok dianggap multi-faset, mulai dari Afrika hingga ke masalah proliferasi ke perintahan internasional. Mereka mencoba dalam rangka meningkatkan kapasitas negosiasi tidak hanya mengembangkan pemahaman yang lebih besar, tetapi bertindak berdasarkan pendekatan yang lebih kohesif. Jadi untuk masa yang akan datang hal ini akan berpengaruh positif dalam perdagangan, investasi dan juga masalah lingkungan. Dan saling ketergantungan antara Eropa dan Tiongkok juga tidak bisa diabaikan.


Reformasi Lanjutan Tiongkok

Pada 15 Nopember 2013, Komite PKT telah memutuskan beberapa Isu Penting terkait dengan reformasi yang lebih komprehensif dan mendalam yang selanjutnya disebut ‘Keputusan’. Keputusan menetapkan ruang lingkup reformasi yang konprehensif, yang memungkinkan pasar untuk memposisikan diri sebgai pembuat keputusan utama untuk alokasi sumber daya. Keputusan ini mencakup hampir semua bidang masyarakat Tiongkok dan ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, bidang utama yang dibahas meliputi : BUMN, urbanisasi, tanah pedesaan, skema fiskal dan perpajakan dan sektor keuangan, dll. Keputusan ini memberi ringkasan agregat dari langkah-langkah reformasi Tiongkok yang perlu untuk menghadapi dalam dekade berikut ini.  

Pemerintah Tiongkok mengakui bahwa inisiatif yang terpenting dari 30 tahun terakhir ini reformasi telah berperan dalam meningkatkan kekuatan pasar. Pemerintah juga mengakui bahwa langkah-langkah lebih lanjut harus dilakukan untuk mendorong peningkatan reformasi, dan membiarkan pasar memainkan peran yang lebih luas. Secara khusus kunci dalam reformasi lebih lanjut dalam sistim pasar ini meliputi :

-   Pembentukan pasar terpadu dan terbuka. Walupun tiongkok merupakan sebuah pasar yang besar, tapi masih terfrakmentasi. Namun, beberpa industri akan terus dibatasi untuk investasi asing, dan setiap industri yang dibatasi ini tidak akan berada di “daftar negatif”. Jika industri ini tidak termasuk dalam “daftar negatif” , pelaku pasar akan memiliki hak yang sama dan dapat mengakses ke pasar yang kompetitif.

-   Membentuk mekanisme harga pasar berbasiskan pasar. Harga yang dapat ditentukan oleh pasar, pemerintah tidak akan melakukan mengintervensi. Harga air, gas, listrik, transportasi, dan telekomunikasi secara bertahap akan ditentukan oleh pasar.

-   Lebih lanjut akan dilakukan desentralisasi, lebih memperdalam reformasi sistim persetujuan administratif (administrative approval system), dan menimalkan intervensi dari pemerintah pusat untuk urusan ekonomi mikro.   

Pengenalan pasar yang lebih terbuka akan meningkatkan effisiensi alokasi sumber daya, dan pada akhirnya meningkatkan laju pertumbuhan potensi ekonomi.


Pembentukan sistim pasar terpadu, terbuka, kompetif dan tertib akan menjadi dasar bagi pasar untuk memainkan peran yang menentukan dalam alokasi sumber daya.


Tanda-Tanda Yang Menggembirakan Dalam Reformasi BUMN Di Tiongkok

Ada banyak tanda-tanda yang diamati para pakar Tiongkok bahwa privatisasi BUMN akan terjadi dalam waktu yang akan datang, bila dilihat dari keputusan Komite terakhir. Walaupun Tiongkok masih akan mengadopsi pendekatan reformasi bertahap untuk makro-ekonomi, dibanding dengan mengambil tindakan tiba-tiba yang mungkin akan mengejutkan ekonomi; dengan demikian reformasi BUMN secara bertahap juga diharapkan. Dalam keputusan itu dinyatakan bahwa ‘ekonomi campuran akan sangat didorong’, sehingga diyakini bahwa modal swasta akan didorong untuk berinvestasi pada saham. Modal swasta juga merupakan komponen penting dari ekonomi pasar sosialis. Perlakuan adil untuk BUMN dan non-BUMN akan meningkatkan effisiensi  pasar dan persaingan di antara perusahaan dengan struktur kepemilikan yang berbeda, dengan demikian akan memungkinkan pasar memainkan peran yang lebih besar. Tekanan kompetitif juga akan lebih meningkatkan reformasi BUMN. Jadi untuk sementara reformasi BUMN secara bertahap diharapkan, yang mana hasil akhirnya mungkin termasuk privatisasi BUMN.

Hal-hal yang menggembirakan berkaitan dengan reformasi BUMN antar lain sebagai berikut :

-          Untuk memperbaiki sistim manajemen aset milik negara ditekankan pada pengolahan modal. Pemerintah akan membentuk sejumlah perusahaan yang modalnya milik negara, dalam hal ini pemerintah Tiongkok kemungkinan akan menggeser pendekatan sistim manejemen aset milik negara, seperti Manejemen  “model Tamasek” Singapura. Karakter sistim Tamasek adalah meskipun (sepenuhnya) milik pemerintah, namun pemerintah tidak melalukan intervensi politik dalam pengambilan keputusan operasional dan bisnis Tamasek dan anak perusahaan-perusahaan yang ada hubungan dengannya. Dengan melonggarkan administrasi operasi BUMN akan meningkatkan effsiensi operasional BUMN.

-          Negara akan mengambil tanggung jawab sosial lebih besar dan keuntungan BUMN akan lebih banyak dibayarkan ke rekening keuangan publik. Rasionya akan mencapai 30% pada tahun 2020.
Menurut  data yang dirilis oleh Departemen Keuangan Tiongkok, BUMN yang dikendalikan oleh pemerintah pusat Tiongkok membayar RMB 95,1 milyar atau hanya 8,6% dari total keuntungan ke kas negara pada tahun 2012. Meskipun jumlahnya relatif kecil dalam kontribusinya ke kas negara, namun sebagian besar uang (RMB 86,3 milyar) dikembalikan ke BUMN tersebut. Jika rasionya di perbesar hingga 30% , pemerintah pusat akan memiliki lebih banyak sumber daya keuangan untuk mengalokasikan pada dana sosial pensiun dan sistim kesejahteraan sosial. Yang haisl akhirnya menyimpulkan bahwa konsumen akan memiliki lebih banyak pendapatan diskresioner (discretionary income)*2, yang akan membantu menyeimbangkan perekonomian yang lebih kearah model yang merangsang konsumen, dan ekonomi berbasiskan konsumsi.

Reformasi Fiskal Dan Sistim Perpajakan Tiongkok

Walaupun keputusan untuk reformasi yang diambil tidak memberi solusi cepat untuk masalah keuangan pemerintah daerah, tapi hal ini mengedepankan sejumlah inisiatif reformasi fiskal dan perpajakan.Secara bertahap meningkatkan porsi pajak langsung, melanjutkan reformasi PPn dan menyederhanakan tarif pajak.

Sistem fiskal yang diberlakukan pada tahun 1994. Fitur dari pengaturan ini adalah bahwa pemerintah daerah diminta untuk mengembalikan saham yang jauh lebih besar dari penerimaan pajak mereka kepada pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah juga mengambil tanggung jawab membayar kesejahteraan sosial, dan membangun dan memelihara fasilitas infrastruktur lokal, mereka tidak memiliki sumber keuangan yang memadai untuk mendukung tanggung jawab mereka. Sebagai akibat dari perjanjian yang tidak adil ini, pemerintah daerah telah menggunakan penjualan tanah sebagai suplemen utama untuk PAD. (Pendapatan Asli Daerah). Gelembung properti secara luas dikritik merupakan salah satu  hasil dari proses ini.

Keputusan itu menyatakan bahwa "sistem fiskal yang berhubungan dengan kekuasaan dan pengeluaran pemerintah perlu dibangun". Diharapkan proyek-proyek berikut akan didanai terutama oleh pemerintah pusat :

-   Urusan pertahanan, urusan luar negeri, keamanan perbatasan, keamanan nasional, aturan pasar nasional dan manajemen (seperti makanan dan administrasi untuk sistem keamanan obat nasional);
-   Penyakit menular dan masalah imunisasi lainnya;
-   Kasus Perdata dan Pidana lintas provinsi, yang melibatkan korupsi parah dari pejabat senior, dan melalaikan tugas;
-   Tata air dan pengelolaan daerah aliran sungai, pengiriman, penjadwalan pemeliharaan air, sungai-sungai utama, remediasi tanah air nasional, ekologi, lingkungan, dan proyek nasional kunci lainnya ;
-  Jalan raya lintas batas, jalan raya nasional, dan konstruksi kereta api

Setelah diaturnya pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat akan memperkenalkan sumber pendapatan yang lebih stabil bagi pemerintah daerah, misalnya, melalui proses pemindahan, yang diharapkan akan lebih standar di masa depan.

Untuk persoalan pendapatan, Keputusan tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah pusat akan "mempercepat proses legislasi pajak properti, mempercepat reformasi pajak sumber daya, dan menerapkan perubahan dari biaya perlindungan lingkungan untuk pajak perlindungan lingkungan".

Salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah akan dari pajak properti. Sebuah reformasi pajak properti eksperimental telah diuji di Shanghai dan Chongqing. Pengenalan reformasi pajak properti akan melonggarkan ketergantungan pemerintah daerah dengan penjualan tanah, dan membantu mendinginkan gelembung properti. Diharapkan bahwa pajak properti akan diperkenalkan secara nasional dalam waktu dekat.

Tiongkok Sedang Melaksanakan Liberalisasi Sektor Keuangan

Untuk sektor keuangan berdasarkan keputusan pemerintah harus lebih dibuka untuk investor internal dan eksternal. Berdasarkan peraturan yang memadai, investor swasta yang memenuhi syarat akan diizinkan untuk mendirikan bank kecil dan menengah dan lembaga keuangan lainnya. Keputusan tersebut menyebutkan reformasi khusus untuk sektor perbankan, nilai tukar, suku bunga, kontrol neraca modal, dan peraturan IPO. Reformasi ini memberi sinyal bahwa para pengambil keputusan sangat bertekad untuk lebih meningkatkan liberalisasi sistem keuangan Tiongkok.

Pertama, Keputusan menghilangkan batasan untuk masuk (entry barrier) terhadap modal swasta. Meskipun akan ada kriteria untuk investor swasta yang memenuhi syarat, dan bank-bank besar dan lembaga keuangan masih dikecualikan, pendirian bank non-dikendalikan-pemerintah, sampai batas tertentu, akan memudahkan hadapi kesulitan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Hal ini juga menunjukkan niat kepemimpinan Tiongkok untuk berpisah dari monopoli di sektor keuangan.

Kedua, Keputusan tersebut dinyatakan bahwa ada kebutuhan "untuk meningkatkan proporsi pembiayaan langsung" dan "untuk mempromosikan reformasi sistem pendaftaran emisi saham (share assurance)". Pinjaman, yang merupakan cara tradisional dominan dalam pembiayaan, telah dikeluarkan untuk fokus pada proyek-proyek yang didukung pemerintah daerah, dan beberapa sektor tertentu seperti real estate. Sebuah kecenderungan yang lebih besar untuk pembiayaan ekuitas dan penerbitan obligasi akan membantu mengurangi ketergantungan pada pinjaman sebagai alat utama pembiayaan. Pendaftaran emisi saham akan sangat mengubah lanskap pasar saham Tiongkok. Sebelumnya, perusahaan Tiongkok harus mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk menerbitkan saham. Sebagai akibat dari hal ini, sebagian besar perusahaan yang terdaftar di Tiongkok dikendalikan oleh pemerintah pusat atau daerah. Dengan demikian akibatnya perusahaan non-pemerintah sering mengalami kesulitan untuk menerbitkan saham atau meng-listed untuk sahamnya kepada publik. Jika sistem pendaftaran emisi saham dapat dilaksanakan, penentuan harga serta fungsi alokasi sumber daya akan meningkat, dan pasar saham Tiongkok akan bisa lebih mendorong pasar. Sistem pendaftaran emisi saham akan menjadi bagian dari reformasi, dan membiarkan pasar memainkan peran yang menentukan, serta menjadi bagian dari reformasi BUMN. Mengingat kolam/skop besar calon pra-IPO, sepertinya kebijakan ini tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Dalam keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah pusat akan melakukan "untuk meningkatkan mekanisme pembentukan nilai tukar RMB", "untuk mempercepat proses liberalisasi suku bunga Renminbi", dan "untuk mempercepat proses neraca modal konvertibilitas Renminbi." Dalam waktu dekat , liberalisasi tingkat Sertifikat Deposito akan kemungkinan menjadi terobosan pada liberalisasi suku bunga. Mengingat jika nilai tukar RMB berhasil, itu juga diharapkan bahwa amplitudo perdagangan intraday RMB / USD akan meningkat, dan akan ada lebih banyak mata uang swap antara Bank Rakyat Tiongkok dan bank sentral lainnya. "Selanjutnya sektor keuangan baik investor domestik dan luar negeri terbuka" berarti bahwa akan terjadi lebih banyak Lembaga Investor Berkualitas Asing (Qualified Foreign Institutional Investors /QFII)  yang masuk, dan rupanya akan menjadi agenda pihak berwenang dalam waktu dekat ini. Liberalisasi suku bunga akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menyeimbangkan perekonomian Tiongkok, sementara leberalisasi neraca modal akan membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mendukung internasionalisasi ekonomi Tiongkok.

Urbanisasi Akan Berkelanjutan dan Reformasi di Daerah Pedesaan

Dalam putusan ini bahwa  ke depan paket reformasi akan lebih komprehensif dan lebih agresif pada reformasi pedesaan dan urbanisasi. Inisiatif utama termasuk privatisasi bertahap de facto lahan pedesaan, dan berorientasi urbanisasi penduduk.

Pertama, dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa "warga desa akan diberikan hak milik lebih kuat" dan "dengan hati-hati mendorong terus hipotek, jaminan, dan pengalihan kepemilikan tanah tempat tinggalnya." Dalam Hukum Properti Tiongkok dinyatakan bahwa masyarakat pedesaan memiliki hak penggunaan lahan pekarangan dan penyewakan lahan pertanian. Namun menurut UU Pengelolaan Tanah dan UU Jaminan warga desa tidak diizinkan untuk mentransfer, hipotek, atau menjamin lahan pekarangan dan lahan pertanian.
Dalam Keputusan ini peraturan telah dibalik dari sebelumnya untuk penggunaan lahan tempat tinggalnya. Ini berarti bahwa tanah tempat tinggalnya dapat didaftarkan di pasar untuk hipotek, jaminan pembiayaan, dan keperluan lainnya.

Kedua, Putusan tersebut juga menyatakan bahwa "tanah konstruksi operasional milik bersama di daerah pedesaan dapat didaftarkan di pasar".
Peraturan Sebelumnya melarang pengalihan kepemilikan tanah tempat tinggal yang dimiliki oleh penduduk pedesaan. Peraturan baru, yang diharapkan akan direvisi berdasarkan ‘Keputusan’, akan membiarkan pasar memainkan peran yang penentukan harga dan alokasi sumber daya. Arti penting dari reformasi penggunaan lahan pedesaan adalah bahwa hal ini menyediakan lebih banyak pilihan untuk penduduk pedesaan, yang akan mampu membuat keputusan yang independen, berdasarkan keluarga tertentu atau kondisi keuangannya. Jika mereka memutuskan untuk mentransfer tanah, akan meningkatkan pendapatan mereka, yang akan bermanfaat bagi proses yang sehat dan pengembangan urbanisasi, dan juga meningkatkan konsumsi domestik, maka hal itu tidak dilarang.

Berkenaan dengan urbanisasi, Dalam Keputusan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah akan mempercepat sistem reformasi Hukou (pendaftaran rumah tangga), sepenuhnya meliberalisasi pembatasan tinggal di kota-kota kecamatan dan kota-kota kecil, merilis secara teratur pembatasan tinggal di kota-kota menengah besar,  menentukan secara wajar kondisi tempat tinggal di kota-kota besar, dan mengetatkan kontrol terhadap jumlah populasi di kota-kota yang mega besar. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Tiongkok telah menyadari pentingnya proses urbanisasi yang efisien.

Di Tiongkok, proses urbanisasi, sampai batas tertentu, telah menjadi urbanisasi tanah. Melalui membangun zona ekonomi, zona pengembangan perdagangan dan zona berteknologi tinggi,dan zona penduduk baru, tanah yang awalnya lahan desa menjadi daerah “urban” dan akhirnya menjadi lahan kota. Dengan demikian batas kota telah melebar dengan mengorbankan lahan pertanian. Namun urbanisasi lahan hanya artifisal, yang menjadi soal adalah urbanisasi manusia menjadi sangat penting dan mendasar.

Kunci untuk urbanisasi adalah reformasi sistem Hukou. Diharapkan bahwa kriteria pendaftaran Hukou di kota-kota kecil dan menengah akan diturunkan di masa mendatang. Babab reformasi  menjadi paling signifikan sejak reformasi Hukou pada tahun 2001 untuk kota-kota kecil. Bersamaan dengan itu, ada berbagai faktor risiko potensial, yang meliputi: kota-kota kecil dan menengah jika tidak mampu menyediakan kesempatan kerja yang cukup; bila pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk menyediakan fasilitas infrastruktur yang memadai; dan penduduk pedesaan yang memiliki minat yang lebih besar dalam bergerak ke kota besar-dan kota mega besar, bukan ke kota-kota kecil dan menengah.

Manfaat yang jelas untuk penduduk pedesaan adalah: mereka harus membuat pilihan untuk menjual tanah mereka, mereka akan memiliki akses langsung ke disposable income yang lebih besar. Jumlah ini dapat menambah daya beli relatif konsumen, meningkatkan ukuran kelas menengah, dan gelembung properti akan cenderung untuk mendingin sampai batas tertentu . Selain itu, dengan urbanisasi ke kota-kota lokal di dekatnya, warga desa juga bisa menambah tenaga kerja industri dan sektor jasa, menambah pasokan tenaga kerja yang dibutuhkan ke daerah-daerah yang membutuhkan dukungan, dan membantu menciptakan ekonomi yang lebih efisien yang akan memberikan manfaat. Menurut laporan penelitian, jika reformasi sistem Hukou selesai pada tahun 2014, tingkat pertumbuhan PDB bisa meningkat 1% per tahun, dari 2014-2020.

Dekade Emas Yang Lain Sedang Menyongsong

Dari awal reformasi dan politik membuka diri pada akhir tahun 1970-an, Tiongkok telah mengalami periode tiga puluh tahun pertumbuhan yang tinggi, yang berasal dari akumulasi modal dan konsumsi energi. Namun, banyak analisis menunjukkan bahwa model ini tidak akan berkelanjutan untuk pembangunan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi masa depan membutuhkan sumber baru pertumbuhan dan momentum, dan pemerintah yang dipimpin oleh Xi Jinping dan Li Keqiang menyadari hal ini. Keputusan telah jelas menunjukkan niat Tiongkok untuk lebih lanjut pelembagaan ke arah orientasi pasar lebih lanjut. Sebagai hasil dari langkah-langkah ini, total faktor produktivitas juga harus substansial meningkat. Dalam Sidang Paripurna Ketiga ke-18, Komite Sentral CPC/PKT akan diawasi secara ketat untuk perubahan kebijakan dan pendapat para pemimpin pemerintahan yang dapat menyebabkan perubahan  arah dari tujuan ekonomi. Kini saatnya telah datang.

Berdasarkan informasi lebih lanjut disampaikan dalam Keputusan-Keputusan diatas, akan masuk akal untuk percaya bahwa dalam satu dekade, modal swasta akan memainkan peran yang lebih penting di daerah-daerah yang didominasi oleh BUMN seperti perbankan dan infrastruktur, serta fasilitas medis seperti rumah sakit; Suku bunga Tiongkok dan nilai tukar akan diliberalisasi penuh, dan RMB akan menjadi mata uang cadangan internasional; dan puluhan juta orang akan bergabung dengan kelas menengah, yang pada akhirnya akan membantu menjadi tumpuhan atau jangkar untuk pertumbuhan PDB Tiongkok.

Dengan analisis dan kenyataan diatas ada sinyal kuat reformasi akan terus bergulir dan meletakkan dasar untuk 10 tahun ke depan reformasi dan keterbukaan Tiongkok. Demikian juga dari esai-esai yang telah disajikan diatas dan ditulisan dimuka tampaknya akan terjadi lagi dekade emas lain untuk masa yang akan datang ini bagi Tiongkok. *3


=====================


*1   Daniel H. Rosen and Thilo Hanemann, “An American Open Door?”, Asia Society, May 2011, availabhwa konsumen le at http:// asiasociety.org/policy/center-us-china-relations/american-open-door.
*2   Pendapatan setelah dipotong rekening : pajak dan pengeluaran untuk uang sewa, hipotek, utilitas, asuransi, kesehatan, tranportasi, pemeliharaan properti, tunjangan anak, makanan dll. Atau Penghasilan Bruto dikurangi pajak dikurangi semua rekening tagihan yang selayaknya harusnya dibayar
*3   China ‘s  New Golden Decade Ahead : The Deccions of Third Plenum and Their Implication for Economy,  by KPMG  kpmg.com/cn

Sucahya Tjoa
21 April 2014
  

No comments:

Post a Comment